Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang peran elit pesantren dalam pemenangan pasangan kandidat Abdul Hafidz - Bayu Andrianto pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. Fokus penelitian ini membahas tentang peran Nyai sebagai elit perempuan pesantren dalam proses pemenangan Abdul Hafidz ? Bayu Andrianto pada Pilkada 2015. Kajian yang mengangkat tema nyai pesantren secara spesifik belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebab kebanyakan kajian pesantren selama ini berfokus pada kiai sebagai sosok terkuat yang mendominasi berbagai modal kultural, sosial, ekonomi, dan politik pesantren. Teori yang digunakan untuk melihat praktik Pilkada Rembang 2015 yang memanggungkan Nyai Muhimmah ini adalah patron-klien milik James C. Scott. Ia menjelaskan bahwa hubungan patron-klien dapat dilihat melalui pola relasi yang terjalin antara elit sebagai patron dengan masyarakat sebagai klien. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, penulis menemukan bahwa nyai sebagai tokoh perempuan pesantren mampu menaikkan elektabilitas pasangan Abdul Hafidz ? Bayu Andrianto dengan kemenangan multak di seluruh kecamatan meski maju sebagai kandidat dari jalur independen. Melalui jejaring yang dimiliki, yaitu pesantren, organisasi maupun personal, ia berhasil memenangkan pasangan Abdul Hafidz ? Bayu Andianto.Berdasarkan hal tersebut, teori James Scott terbukti dapat digunakan dan relevan untuk menganalisa hubungan patron-klien antara Nyai dan Masyarakat di Kabupaten Rembang pada Pilkada tahun 2015

---

This research discusses the role of the pesantren elite in winning the Abdul Hafidz - Bayu Andrianto candidate pair in the 2015 Rembang District Election. Islamic boarding schools specifically have not been carried out by many researchers. This is because most studies on Islamic boarding schools so far have focused on the kiai as the strongest figure who dominates various cultural, social, economic and political capitals of pesantren. The theory used to look at the practice of the 2015 Rembang local elections where Nyai Muhimmah was staged was James C. Scott's patron-client. He explained that the patron-client relationship can be seen through the pattern of relations that exist between the elite as patrons and the community as clients. By using a qualitative method, namely data collection through in-depth interviews and literature studies, the authors found that Nyai as a female pesantren leader was able to increase the electability of the couple Abdul Hafidz - Bayu Andrianto with absolute victory in all sub-districts even though she ran as a candidate from an independent path. Through her network, namely Islamic boarding schools, organizations and individuals, she succeeded in winning the pair Abdul Hafidz - Bayu Andianto. Based on this, James Scott's theory has proven to be applicable and relevant to analyzing the patron-client relationship between Nyai and the people in Rembang Regency in the 2015 district election."

"Penelitian ini membahas penilaian media massa dalam berita tentang Kampanye Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan penilaian media massa yang dijelaskan melalui tuturan-tuturan yang dimunculkan dalam pemberitaan. melalui affect, judgement, dan appreciation. Yang diperkuat dan diperlemah melalui graduation serta menjelaskan sumber suara penilaian yang mencerminkan posisi media massa dalam menilai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana dengan pendekatan appraisal. Media massa Pikiran Rakyat daring cenderung menyatakan posisi yang memihak melalui penilaian positif judgement yang diungkapkan melalui pujian dan kekaguman. Temuan gradution isolating, dan maksimisasi (maximatisation) digunakan untuk mempertegas penilaian positif lebih dari semestinya. Temuan jenis heteroglosik menandakan penilaian disampaikan melalui sumber suara eksternal berupa referensi dan bersifat dialogistik atau melalui cara tidak langsung melalui penyimpulan sedangkan jenis monoglosik menjelaskan bahwa media Pikiran Rakyat daring menempatkan diri mereka terlibat secara langsung dalam menyampaikan citra positif terhadap salah satu peserta pemilu dalam pemberitaan. Temuan heteroglosik acknowlodgement mengungkapkan posisi Pikiran Rakyat daring lebih cenderung memposisikan diri sebagai reporter voice. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika Pikiran Rakyat daring memposisikan diri sebagai reporter voice, hal itu merupakan langkah media massa tersebut untuk menjauhkan penilaian yang tidak berimbang atau sikap memihak dengan menujukkan aspek jurnalistik dalam pemberitaan tentang kampanye Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018.

---

This study discusses the evaluation of the mass media in the news about the 2018 West Java Governor Election Campaign. The research identifies mass media evaluation in the news through affect, judgment, and appreciation, which is strengthened and weakened through graduation, as well as explaining the source of the assessment, which reflects the position of the mass media in assessing. This research uses a qualitative method with discourse analysis with an appraisal approach. The online Pikiran Rakyat mass media tends to state a partial position through positive judgments expressed through praise and admiration. Graduation isolating and maximization reinforce positive judgments more than they should. Heteroglossic indicates that the assessment is conveyed through an external source in the form of references and is dialogic or through an indirect method through inference. At the same time, the monoglosic explains that the media place themselves directly involved in conveying a positive image of one of the election participants in the news. Heteroglosyc acknowledgment reveals that the media is more likely to position itself as a voice reporter. These findings show that when the Pikiran Rakyat online sets itself as a reporter's voice, it is a step by the mass media to distance unbalanced judgments or take sides by showing journalistic aspects in reporting on the 2018 West Java Governor Election campaign."

"Adanya peristiwa selama tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, menimbulkan berbedaan pandangan diantara para Ahli, akan potensi terciptanya persepsi buruktentang Pemilu 2024. Sehingga dibutuhkan pengukuran perbandingan sentimen untuk menindaklanjuti dan membuktikan pandangan tersebut. Di sisi lain media sosial hadir sebagai tempat yang memungkinkan penggunanya untuk mengeskpresikan opini yang dimiliki, termasuk opini tentang penyelenggaraan Pemilu. Besarnya adopsi media sosial di Indonesia, memungkinkannya digunakan sebagai sumber data dalam pengukuran perbandingan sentimen masyarakat terkait dengan Pemilu 2024. Namun dalam menganalisa data yang berasal dari media sosial membutuhkan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit jika dilakukan secara manual, dikarenakan adanya karakterstik high velocity, high volume dan high variety yang dimiliki oleh data yang berasal dari media sosial. Text analytics dengan pendekatan machine learning telah banyak digunakan dan menjadi state-of-the-art cara yang mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini mengkomparasikan algoritma deep learning dengan algoritma machine learning tradisional seperti SVM, random forest dan logistic regression, dalam upaya membangun model analisis sentimen yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan sentimen masyarakat terhadap Pemilu 2024. Teknik pemodelan topik Latent Dirichlet Allocation juga digunakan untuk mengidentifikasi topik pembicaraan yang tersembunyi di dalamnya. Hasil dari penelitian menunjukkan algoritma SVM dengan teknik vektorisasi TF-IDF unigram muncul sebagai algoritma dengan hasil kinerja prediksi terbaik dengan nilai f1-score 0.7890. Selain itu terdapat dinamika pergeseran dominasi sentimen mulai dari masa kampanye, masa tenang dan masa pemungutan sampai dengan masa rekapitulasi suara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai bagi para pemangku kepentingan seperti: Pengamat politik, Praktisi politik, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu.

---

The events occurring during the stages of the 2024 General Election have sparked differing opinions among experts regarding the potential for negative perceptions of the election. Consequently, there is a need to measure sentiment patterns to follow up on and substantiate these views. Meanwhile, social media serves as a platform that allows users to express their opinions, including those about the election. The widespread adoption of social media in Indonesia enables it to be used as a data source for measuring public sentiment patterns related to the 2024 General Election. Analyzing data from social media requires significant resources and time if done manually, due to the high velocity, high volume, and high variety characteristics of social media data. Text analytics with a machine learning approach has been extensively used and has become the state-of-the-art method for addressing these challenges. This study compares deep learning algorithms with traditional machine learning algorithms such as Support Vector Machine (SVM), Random Forest, and Logistic Regression in an effort to build a sentiment analysis model that can be used to measure public sentiment patterns toward the 2024 General Election. The Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling technique is also used to identify hidden discussion topics within the data. The results of the study indicate that the SVM algorithm with TF-IDF unigram vectorization technique emerged as the algorithm with the best predictive performance, achieving an f1-score of 0.7890. Meanwhile, the measurement of sentiment patterns showed dynamic shifts in sentiment from the campaign period, the quiet period, and the voting period up to the recapitulation period. The findings of this study are expected to provide valuable information for stakeholders such as political observers, political practitioners, the government, and election organizers."

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"Partai politik, demikian juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki seperangkat ideologi, nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang melalui fungsi-fungsi yang diembannya disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Proses sosialisasi dan komunikasi ini sangat mempengaruhi sejauh mana partai politik mampu menarik simpati dan dukungan massa. Karenanya, proses sosialisasi dan komunikasi ini menuntut strategi dan taktik yang efektif dan efisien. Dalam kaitan ini, fungsi dan tugas humas (public relation) memiliki nilai signifikan tinggi bagi suatu partai politik untuk menarik simpati dan merekrut massa. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka penulis mencoba meneliti "Manajemen Humas PKB dalam Pemilu 1999). Manajemen Humas PKB yang diteliti ialah menyangkut konsep, perencanaan, program dan pelaksanaannya dalam Pemilu 1999. Hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian evaluatif dan metode analisis induktif melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasi terlibat, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan lokakarya/seminar/diskusi, diperoleh gambaran sebagai berikut: 1. Konsep hubungan masyarakat (humas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilihat dari prinsip dasar, pendekatan, sifat, kode etik, prinsip komunikasi, dan membangun pesan persuasif dalam kampanye, sudah dirumuskan dengan ideal dan rasional. 2. Proses perencanaan program humas PKB telah dilakukan dengan cukup tepat dan teratur, baik( menyangkut pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi khalayak, pemilihan media dan teknik-teknik humas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan seperti ini akan memudahkan humas PKB dalam mencapai tujuan humas PKB maupun PKB secara lebih luas. 3. Pelaksanaan program humas PKB baik dalam masa deklarasi, masa sosialisasi sampai menjelang kampanye Pemilu, dan masa kampanye Pemilu, dilihat dan hasil kerja dan publikasi yang ada, sasaran yang hendak dituju, dan dampak yang ingin dicapai telah cukup memenuhi target dan tujuan. 4. Praktik manajemen humas PKB dilihat dari kerangka teoritik kehumasan (public relations) sudah dapat dikategonikan memadai. Meskipun belum melaksanakan proses kehumasan yang ideal dan utuh, namun humas PKB telah melakukan proses-proses dasar manajemen kehumasan."