Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerja sama dan interaksi global untuk menangani kesehatan telah berjalan sejak lama, namun hal tersebut masih terbatas dalam penanganan pandemi. Namun, nyatanya entitas yang mengancam kesehatan bukan hanya dari sisi penyakit. Berangkat dari pengamatan tersebut, diplomasi kesehatan global ada untuk menjembatani celah sebelumnya. Diplomasi kesehatan global bekerja dengan basis pemenuhan kesehatan tertinggi, tidak hanya dalam bentuk respon penyakit saja. Untuk menjamin nilai tersebut, ada pula nilai health equity yang digunakan sebagai pedoman diplomasi kesehatan global dan tercantum pada Revisi International Health Regulations di tahun 2005. Selain itu, diplomasi kesehatan global juga mencakup lingkup keaktoran dan lingkup pengaruh yang luas. Untuk sekarang ini, diplomasi kesehatan global masih terus berkembang dan tergantung pada seberapa banyak tantangan maupun peluang pada cakupan global. Menggunakan 26 literatur dengan metode taksonomi, tinjauan ini dapat dibagi ke dalam tiga segmen pembahasan utama, yaitu (1) Konseptualisasi diplomasi kesehatan global, (2) Aktor diplomasi kesehatan global, dan (3) Dampak dari diplomasi kesehatan global. Tinjauan literatur ini juga menelisik konsensus, perdebatan, dan celah yang ada dalam perkembangan pembahasan diplomasi kesehatan global. Dengan melihat kajian ini masih bersifat baru, tentunya ada celah-celah yang ditemukan. Salah satunya adalah, ditemukannya diplomasi kesehatan global masih terkungkung pada interaksi dengan keaktoran arus utama dan kecenderungan pada kajian negara barat.

---

Interaction and cooperation on behalf of global health have been going on for a long time, albeit most of the time only limited for handling pandemics. However, disease and pandemics are not supposed to be the sole threat to global health. Thus, global health diplomacy emerged to bridge the previous gap. Global health diplomacy is functioning on the behalf of the highest attainable standard of health under the provision of Revised International Regulations 2005. On the other hand, global health diplomacy also encompasses wide range of actors and related entities. Until these days, global health diplomacy is still evolving and depends on how many threats and opportunities that emerge from the global scope. From using 26 literatures and taxonomy methods, there are three main discussion segments in the study of global health diplomacy, specifically: (1) conceptualization of global health diplomacy, (2) actors from global health diplomacy, and (3) the impact from global health diplomacy. This literature also examines context, length, and gaps that exist in the realm of global health diplomacy. There are lots of gaps to be found, reflecting from this study is categorized as a contemporary discussion. In addition, global health diplomacy is still confined to interactions between mainstream actors and western studies."

"On diplomacy concerning environmental management issues"

"Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi."

"Diplomasi maritim merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius. Selanjutnya dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia. Pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia, infrastrukturpelabuhan dan bisnis perkapalan secara umum."

"Pengakuan diplomatik merupakan salah satu unsur dalam kriteria negara berdaulat yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Meskipun begitu, saat ini terdapat negara-negara yang hanya diakui oleh segelintir negara berdaulat, yang sering kali disebut sebagai negara de facto. Republik Tiongkok (Taiwan) merupakan salah satu negara de facto yang menjalin hubungan diplomatik dengan hanya 12 negara, di samping fakta bahwa negara tersebut merupakan pemain unggul dalam ekonomi global karena kehadirannya yang kuat di beberapa sektor utama industri. Kajian literatur ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif terkait upaya Taiwan dalam mendapatkan dan mempertahankan mitra diplomatiknya, dalam rangka menjaga kedaulatannya sebagai negara bangsa. Penulis menggunakan metode taksonomi untuk mengorganisasikan literatur yang didapat setelah melakukan inklusi dan eksklusi terhadap literatur yang tersedia di platform akademik Scopus. Penulis mengelompokkan tema-tema utama dari 42 literatur ini menjadi: 1) sejarah singkat Taiwan; 2) konseptualisasi kedaulatan di Taiwan; 3) strategi mendapatkan pengakuan diplomatik; dan 4) tantangan mendapatkan pengakuan diplomatik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat dua temuan utama. Pertama, upaya diplomatik Taiwan berpusat pada kawasan Dunia Ketiga karena “diplomasi dolar” bekerja paling baik terhadap negara-negara tersebut. Selain itu, tantangan struktural yang dihadapi Taiwan saat ini telah mencegahnya dari upaya deklarasi kemerdekaan. Meskipun literatur terkait topik ini telah berkembang, terutama setelah Taiwan mencapai tahap lepas landas (take-off) dalam ekonominya, penulis menemukan beberapa celah yang dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut, seperti kajian mengenai tantangan domestik terhadap upaya diplomatik Taiwan, serta hubungan bilateral Taiwan dengan negara-negara demokrasi utama.

---

Diplomatic recognition is a fundamental criterion for statehood as delineated in the 1933 Montevideo Convention. However, certain entities, known as de facto states, receive recognition from only a limited number of sovereign nations. The Republic of China (Taiwan) exemplifies such a de facto state, maintaining diplomatic relations with only 12 countries despite its prominent role in the global economy, particularly in key industrial sectors. This literature review aims to provide a comprehensive analysis of Taiwan's strategies to secure and preserve diplomatic alliances to sustain its sovereignty. Utilizing a taxonomy method, the author organizes 42 selected works obtained from the Scopus academic database into four main themes: 1) an overview of Taiwan's history; 2) the conceptualization of sovereignty in the context of Taiwan; 3) strategies for obtaining diplomatic recognition; and 4) the challenges associated with achieving diplomatic recognition. The study yields two primary findings: first, Taiwan's diplomatic initiatives are concentrated in the Third World, where “dollar diplomacy” proves most effective; second, structural impediments currently preclude Taiwan from officially declaring independence. Although the body of literature on this topic has grown, particularly following Taiwan's economic take-off, the author identifies several gaps for further research, including an analysis of domestic challenges to Taiwan's diplomatic efforts and its bilateral relations with major democracies."