Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dengan bonus demografi di negara-negara berkembang dengan menggunakan tipologi bonus demografi sebagai variabel dependen. Data yang digunakan bersumber dari World Development Index (WDI) World Bank tahun 2024 serta UNDP Report 2016. Penelitian ini turut mempertimbangkan determinan lain yang berperan dalam mencapai bonus demografi lainnya yakni dengan memperhitungkan indikator kesehatan dan ekonomi dengan periode observasi tahun 2015 dengan tipologi bonus demografi 2024. Melalui analisis regresi multinomial, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki asosiasi dengan tipologi bonus demografi di negara-negara berkembang. Setiap kenaikan satu tahun rata-rata lama bersekolah suatu negara akan meningkatkan peluang suatu negara berada pada tahapan bonus demografi yang lebih tinggi. Selain itu, indikator seperti urbanisasi, imunisasi, dan perdagangan juga ditemukan memiliki hubungan positif dengan tipologi bonus demografi.

---

This study aims to analyze the relationship between education and the demographic dividend in developing countries, using the demographic dividend type as the dependent variable. The data used is sourced from the World Development Index (WDI) of the World Bank for the year 2024, as well as the UNDP Report 2016. This study also considers other determinants that contribute to achieving the demographic dividend by including health and economic indicators with an observation period of 2015 and the demographic dividend type of 2024. Through multinomial regression analysis, the results show that education is associated with the demographic dividend type in developing countries. Each additional year of average schooling in a country increases the likelihood of the country being at a higher stage of the demographic dividend. Furthermore, indicators such as urbanization, immunization, and trade were also found to have a positive relationship with the typology of the demographic dividend."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa cocok model-model prediksi kebangkrutan yang ada dan selama ini digunakan di negara-negara lain untuk digunakan pada masa krisis di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terkelompokkan ke dalam beberapa sektor. Re-estimasi koefisien variabel-variabel model dilakukan kepada masing-masing sektor untuk kemudian dilakukan prediksi kebangkrutan dari model re-estimasi tersebut. Hasil prediksi kebangkrutan model re-estimasi kemudian dibandingkan dengan hasil prediksi kebangkrutan dari model aslinya untuk melihat apakah model dapat digunakan pada masa krisis di Indonesia. Hasil dari penelitian adalah model Springate original merupakan model yang paling cocok dengan kondisi di Indonesia pada masa krisis akibat COVID-19. Model Springate memiliki akurasi prediksi kebangkrutan paling tinggi, sementara model Altman Emerging Market menghasilkan Error Type I paling tinggi.

---

This research was conducted to see how suitable the existing bankruptcy prediction models that have been used in other countries to be used during the crisis in Indonesia. The data used in research are companies in Indonesia registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX) which are grouped into several sectors. The re-estimate of the coefficient of variables models is carried out to each sector for then the bankruptcy prediction of the re-estimation model is carried out. The results of the bankruptcy prediction of the re-estimate model are then compared with the results of the bankruptcy prediction of the original model to see whether the model can be used during the crisis in Indonesia. The result of the study is the original Springne Model is the model that is most suitable for the conditions in Indonesia during the crisis due to Covid-19. The Springate model has the highest accuracy of bankruptcy predictions, while the Altman Emerging Market model produces the highest error type I."

"Penelitian ini ingin melihat dampak peningkatan daya beli konsumen di dunia baik negara maju dan negara berkembang dalam percepatan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Generalized Method of Moment (GMM), penelitian ini menganalisis pengaruh respon pengaruh dari Consumer Confidence Index (CCI) dunia terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data sekunder World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development OECD dari 2010 hingga 2023. Kami mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi meningkatnya Consumer Confidence Index (CCI) merupakan salah satu indikator peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi pembangunan perekonomian suatu negara baik negara maju dan berkembang dalam mendorong negara yang berkelanjutan sebagai wujud dunia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

---

This study wants to look at the impact of increasing consumer purchasing power in the world, both developed and developing countries, in accelerating the economy needed to achieve better economic growth goals and sustainable development goals. This study uses the Generalized Method of Moment (GMM) approach, this study analyzes the influence of the world's Consumer Confidence Index (CCI) response on economic growth using secondary data from the World Bank and the OECD Organisation for Economic Co-operation and Development from 2010 to 2023. We explore the factors that affect the increase in the Consumer Confidence Index (CCI), which is one of the indicators of increasing economic growth, economic development of a country, both developed and developing countries, in encouraging a sustainable country as a form of the world, improving the welfare of the world community."

"Makalah ini menyelidiki hubungan antara kepemilikan perusahaan keluarga dan kinerja keuangan perusahaan dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi, serta menyelidiki dua negara berkembang dengan nilai demokrasi yang berbeda, yaitu India (lebih demokratis) dan Nigeria (lebih otoriter). Dengan menggunakan sampel 60 perusahaan, masing-masing 30 dari Bombay Stock Exchange dan Nigerian Group Exchange, kami mengumpulkan data mengenai kepemilikan saham perusahaan keluarga dan dewan direksi yang memiliki hubungan politik, serta menganalisis hubungan di antara keduanya dari tahun 2021 hingga 2022 menggunakan Database ORBIS. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang lemah antara kepemilikan perusahaan keluarga dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, ditemukan pula hubungan negatif yang lemah antara dewan direksi yang memiliki hubungan politik dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, semakin otoriter suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan keluarga di negara tersebut menggunakan koneksi politik untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan keluarga di negara berkembang yang lebih demokratis.

---

This paper examines the relationship between family firm ownership and firm financial performance, with political connections serving as a moderating variable, in two emerging countries with differing democratic scores: India (more democratic) and Nigeria (more authoritarian). Utilizing a sample of 60 firms, 30 from each country, sourced from the Bombay Stock Exchange and Nigerian Group Exchange, data on family firm shareholding and politically connected board members from 2021 to 2022 were analyzed using the ORBIS database. The findings reveal a weak negative correlation between family firm ownership and firm financial performance, as well as a weak negative relationship between politically connected boards and firm financial performance. Nonetheless, in more authoritarian countries, family firms are more likely to leverage higher political connections compared to their counterparts in democratic emerging countries to enhance financial performance."

"Setelah Persetujuan WTO ditandatangani di Marrakesh tahun 1994, maka secara berangsur-angsur semaa negara anggota harus membuka pasarnya bagi negara lain. Praktis tidak ada lagi hambatan yang diizinkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana sebuah negara diperbolehkan melarang masuknya produk asing di pasarnya. Satusatunya hambatan yang diperbolehkan dalam rangka Persetujuan WTO adalah hambatan berupa tarif. Dan pengenaan tarif inilah yang selama ini dipergunakan oleh suatu negara ketika ia menemukan dugaan adanya produk dari negara lain yang memasuki pasarnya dengan harga dumping.Dari kasus-kasus dumping yang diselesaikan oleh mekanisme badan penyelesaian sengketa WTO, maka tuduhan dumping ini lebih sering diberikan oleh negara maju terhadap negara sedang berkembang. Namun pada kasus-kasus lain terlihat juga bagaimana beberapa negara besar saling menuduh tindakan dumping bagi negara lain. Karena itu, berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah, dalam kasus-kasus apa sajakah suatu negara membawa kasus sengketa dumping kepada mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal ini dipandang cukup penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sering menerima tuduhan melakukan dumping oleh negara-negara maju lainnya.Masalah sengketa dumping bukan hanya masalah sengketa hukum antar negara biasa, terlebih lagi masalah dumping adalah masalah perekonomian suatu negara. Sehingga di dalam sengketa ini, bukan lagi pelaku usaha yang melakukan dumping in-concreto, tetapi sudah melibatkan sengketa antar negara. Selain itu antar negara di dunia ini juga masih menerapkan standar perhitungan dumping yang berbeda, sehingga seringkali sengketa terjadi karena masalah tersebut juga."

"Berbagai upaya yang dilakukan terhadap terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah merupakan salah satu hal penting yang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi justru merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa Indonesia. Adapun salah satu elemen guna dapat diwujudkannya keinginan tersebut, sangat banyak berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui ketersediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman secara cukup dan memadai. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan masyarakat, peran program penyediaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah beserta sebagian lembaga non pemerintah ini, akan berimplikasi luas terhadap terciptanya peningkatan taraf kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang masih banyak tinggal dan hidup diwilayah perdesaan. Hal ini dikaitkan gala dengan orientasi dari program tersebut yang bersifat bantuan dengan tidak mengharapkan perolehan keuntungan secara finansial seperti yang dilakukan oleh PDAM.Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui akan perbedaan yang nyata antara masyarakat desa yang telah memperoleh program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan masyarakat desa yang belum memperoleh program tersebut, serta dampaknya terhadap tingkat ketahanan daerah Kabupaten Bima, maka pembuktiannya dilakukan melalui studi dengan memilih sekitar 80 (delapan puluh) responden yang ada di delapan desa dari empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa suplai air bersih yang cukup serta tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang memadai, telah banyak membantu masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bima pada upaya untuk hidup dalam tatanan standar kesehatan yang semestinya. Selain itu, program ini juga merupakan salah satu dari sekian program yang ikut memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan Kabupaten Bima.Dampak lain terhadap dilaksanakannya program ini secara tidak langsung, adalah selain berkaitan dengan menurunya angka tingkat kematian bayi yang berusia dibawah lima tahun (balita), juga adanya penurunan dari perseteruan/pertentangan antara warga masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh karena perebutan sumber mata air yang ada. Oleh sebab itu, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman yang dilaksanakan selama ini, merupakan salah satu unsur penting untuk ikut serta menciptakan ketahanan daerah Kabupaten Bima."

"ABSTRAKTesis ini mengkritisi peran yang dilakukan oleh G20 dalam mendorong keuangan inklusif sebagai agenda di negara berkembang. Perspektif yang digunakan adalah strukturalisme dan pembangunan internasional. Strukturalisme dipakai dalam melihat agenda keuangan inklusif sebagai ide liberalisme yang digunakan oleh institusi atau negara maju dalam membentuk struktur internasional. Sedangkan pembangunan internasional dipakai untuk melihat keuangan inkusif sebagai agenda kepentingan dari negara maju. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakanstudi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa agenda keuangan inklusif merupakan agenda yang digunakan oleh negara maju dalam mempertahankan struktur internasional antara negara core dan periphery. Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa agenda keuangan inklusif adalah agenda yang menyebarkan paham liberalisme, tertutama dalam industri keuangan. Pihak yang diuntungkan dari agenda tersebut adalah lembaga jasa keuangan formal.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of G20 to encourage financial inclusion as development agenda in developing countries. Structuralism and international development are the analytical tools of this paper. These two perspectives are used to interprate financial inclusion as an agenda that is designed by the discourse of liberalism. The developing countries uses this discource to shape the international structure. This research applies qualitative methods to examine the relation, between developed countries and developing countries. The result shows that, first the financial inclusion is an agenda used or sponsored by developed countries for maintaining the international structurebetween core and periphery entities; and second the financial inclusion is a momentum to seperate the discourse of liberalism, especially in formal financial institution. Therefore this research have found that formal financial institution (i.e. microfinance institution) got more oppurtunities."