Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kondisi hukum pidana Indonesia saat ini, dimana baik hukum materiil maupun hukum formil belum cukup mampu melindungi warga negara Indonesia, khususnya awak kapal, yang menjadi korban tindak pidana di lintas negara. Dalam dunia maritim, terjadi tindak-tindak pidana dimana awak kapal menjadi korban tindak ndash; tindak pidana antara lain, penipuan, penganiayaan, pemalsuan dokumen kepelautan yang secara keseluruhan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai ketentuan khusus atau lex specialist dalam serangkaian tindak-tindak pidana tersebut. Tindak pidana terhadap awak kapal memiliki karakteristik antara lain, locus delicti berada di luar negeri baik secara geografis berada di wilayah teritorial negara lain atau diatas kapal berbendera asing yang sedang melakukan lintas dama atau berada di laut lepas dan/atau pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara asing. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana di lintas negara b bagaimanakah bentuk tindak pidana perdagangan orang terhadap awak kapal; dan c bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang di lintas negara yang lebih memfokuskan kepada wanita dan anak-anak dan kurang memberi perhatian kepada korban yang merupakan awak kapal. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di lintas negara terhadap awak kapal, dengan karakteristiknya tersendiri, negara perlu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia untuk mencegah jatuhnya korban dan menegakkan hukum bagi awak kapal yang telah menjadi korban.

---

ABSTRACTThis thesis discussed on the current legal condition of the Indonesian criminal law whereas both material and formal law are not sufficient to protect Indonesian citizens, especially seafarers, who are victims of transnational criminal acts. In the maritime world, there are criminal acts in which the seafarers become victims of the acts, among others, fraud, maltreatment, falsification of documents that entirely meet the element of human trafficking as a special provision or lex specialist in a series of such crimes. The criminal offenses against the Indonesian seafarers have their own characteristics of such cases, among others, the crime scene locus delicti is located abroad whether geographically inside of the territory of another country or on board of foreign flagged vessel under innocent passage or located on the high seas and or the perpetrators are foreign nationals. As such this research is aim to know a how is the legal protection of victims in transnational crime b how is the form of criminal acts of human trafficking against the seafarers and c what are the legal protections for the seafarers who are victims of human trafficking. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. Normatively in accordance with Indonesian legislation, there are provisions on the criminal act of human trafficking trans nationally that focus more on women and children and pay less attention to the victims who are seafarers. With regard to the criminal acts human trafficking across the country on seafarer, with their own characteristics, the state needs to improve the legal protection of Indonesian seafarers to prevent casualties and enforce the law for seafareres who have been victimized."

"ABSTRAKLuasnya lingkup keuangan Negara berpotensi menyebabkan pemahaman kerugianBUMN merupakan tindak pidana korupsi. Menurut teori transformasi kekayaan Negarapenyertaan modal negara pada BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN.PT PLN Persero sebagai perseroan terbatas memberlakukan ketentuan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk prinsip Business JudgementRule dalam Pasal 97 sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban keputusanbisnis yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Suatu ukuran Business Judgment Ruleadalah kerugian yang timbul bukan karena kesalahan/kelalaian direksi, direksi beritikadbaik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, tidak memilikibenturan kepentingan dan telah mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan danwawancara. Direksi PT PLN Persero berusaha konsisten menjalankan prinsip BusinessJudgement Rule sejak tahap perencanaan pengadaan hingga manajemen aset denganmengacu pada ketentuan Anggaran Dasar, batasan kewenangan, Board of Manual,ketentuan yang berlaku dan mengadopsi good procurements yaitu mengimplementasikanPendekatan strategis, Fokus Value for Money, Organisasi, Kultur Profesionalisme danPengendalian Risiko. Pengambilan keputusan/kebijakan korporasi dilengkapi denganjustifikasi. Apabila terdapat indikasi kerugian pada pengadaan barang dan jasa di PTPLN Persero untuk penyelesaian permasalahan hukumnya sebaiknya ditinjau terlebihdahulu berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi. PertanggungjawabanHukum Pidana seharusnya menjadi ultimum remidium atau sarana terakhir yangditerapkan.

---

ABSTRACT The widespread scope of a state rsquo s financial has the potential to cause the financial loss inrelated to BUMN state owned enterprises to be the kind of of criminal acts of corruption.Whereas according to the theory of transformation of state assets, the partial state rsquo s capital inBUMN has transformed to become the asset of BUMN. Considering that PT PLN Stateowned electricity company is a limited liabilty company, in running their routine activity,therefore,they apply the provisions of Law No. 40 Tahun 2007 on limited liability companyinclusive of Business Judgement Rule principle in article 97 that constitutes legal protectionover the accountability of the funds in each and every business rsquo decision that results in a lossof the company. A measure of Business Judgement Rule is the loss that does not occurbecause of the fault the board of directors, in fact, they have good intentions and conductcarefully according the benefit and objective of the company, does not have personal interest,and has taken actions to prevent the occurrence or continuity of the loss. Business JudgementRule must be applied in the process first started in the pre decision, the decision phase, up tothe post phase decision. This normative legal research method is used literature study andinterviews. The boards of directors of PT PLN Persero have consistenly conducted theprinciple of Business Judgement Rule started in the planning phase of procurement of goodsand services up to management assets based on The Articles Of Association, provisions ofauthority constraints Board of Manual of Director and Commissioners Indonesian law regulations, adopting good procurements by applying a Strategic Approach, Value focus forMoney, and Profesionalism Organization, Professionalism Culture and Risk Control. Everydecision or corporate policies shall be conducted with any justification. If there is any loss damage indication in many of the procurement of goods and services in reinsurance in PTPLN Persero , the settlement of the lawsuit should be reviewed beforehand based on civillaw and through the administrative law. The accountability reports on the criminal law aresupposed to be the ultimum remidium or the last facility applied."

"Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.Di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 70 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mendapat perhatian dengan dibangunnya instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Karang Pilang yang merupakan proyek peningkatan kapasitas pengelolaan air minum untuk mencukupi kebutuhan air minum di Surabaya atas bantuan Bank Dunia. Pada tahun1988, dua di antara 70 perusahaan/industri yang diduga memberikan kontribusi pencemaran terhadap Kali Surabaya diajukan ke pengadilan. Kedua perusahaan ini adalah PT Sidomakmur yang memproduksi Tahu dan PT Sidomulyo sebagai perusahaan peternakan babi. Limbah dari kedua perusahaan ini dialirkan ke kali Surabaya, dan diperkirakan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya.Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektivitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimalisir unsur subyektivitas.Tujuan penelitian ini adalah menetapkan model untuk menentukan prioritas teknik penyelidikan, menentukan terjadi tidaknya pencemaran, menentukan pencemaran disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan mengidentifikasikan kendala penyidikan.Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam upaya penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Criminal Justice System (CJS) dan lebih memberikan kepastian hukum (jaminan perlindungan hak) pihak yang terlanggar (korban pencemaran) maupun pihak yang melanggar. Sifat dari penelitian ini adalah Studi Kasus, yakni kasus pencemaran kali Surabaya oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur. Penentuan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya dua putusan yang berbeda, pada tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada tingkat Kasasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperlukan berkaitan dengan aplikasi Proses Hirarki Analitik(AHP)dan kendala penyidikan, sedangkan data sekunder diperlukan untuk mempertajam pembahasan hasil penelitian data primer.Pengumpulan data dalam aplikasi AHP dilakukan terhadap populasi, yakni sebanyak 6 anggota POLRI (sebagai aparat penyidik pada kasus tersebut) dan 14 orang responden dari 9 instansi yang terlibat. Sedangkan untuk mengidentifikasi kendala penyidikan, di samping dilakukan pada 6 anggota POLRl (sebagai aparat penyidik) juga dilakukan pada 5 orang pemerhati di bidang hukum dan lingkungan.. Pengambilan data terhadap pemerhati di bidang Hukum dan Lingkungan dilakukan dengan metode non random sampling.Metode analisis data yang dipakai adalah menggunakan Model AHP, proses ini dimulai dengan mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukkan atau melengkapi dengan sebanyak mungkin detail yang relevan yang akan digunakan sebagai faktor yang memberikan kontribusi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka Model AHP dirumuskan dalam 3 kelompok hirarkis, hirarkis pertama adalah menentukan prioritas teknik penyelidikan, hirarkis kedua adalah menentukan terjadi tidaknya pencemaran dan hirarkis ketiga adalah menentukan pencemaran tersebut karena lalai atau sengaja. Sedangkan untuk mengidentifikasikan kendala penyidikan digunakan metode deskriptif analitis.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama (sesuai dengan derajat pentingnya) penggunaan teknik penyelidikan dalam mendapatkan data/informasi awal dalam upaya menentukan tindak pidana pencemaran lingkungan kali Surabaya adalah "teknik Surveillance" dengan nilai 0,344, disusul oleh teknik pemeriksaan dokumen (0,329). Berdasarkan proses AHP menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur telah nyata mencemari lingkungan dengan nilai 0,763, dan pencemaran tersebut telah nyata memenuhi unsur sengaja denga nilai 0,815. Kendala utama dalam pelaksanaan penyidikan kasus tersebut adalah pasifnya petugas penyidik lapangan, peran BKKLH dan Advokasi LSM belum efektif, ruang gerak penegak hukum yang terbatas, ketidaksederhanaan perangkat hukum yang ada, kemampuan penguasaan hukum aparat yang belum memadai.

---

Development activities carried out by Indonesia has not produced positive impact only, but negative impact as well (pollution for instance). The producer has not included externalities as cost element in its activities, so that another party has to bear the burden. This is a constraint in the "take off era", because it is related with the protection towards the right to enjoy a good and healthy environment. This pollution problem, if it is not overcome instantly, it will threaten the everlasting living environmental function.

There are about 70 industries that have their respective shares in disposing waste into the river body along the Surabaya river. This issue has received ever increasing attention with the establishment of the Drinking Water Management Installation (PAM) in the Karang Pilang area, The project is to increase the drinking water management capacity to satisfy the need for drinking water in Surabaya with the aid of the World Bank. In 1988, two out of the 70 enterprises/industries that were suspected of polluting the Surabaya river, were sent to court. They were PT Sidomakmur, which produced tofu and PT Sidomulyo, a pig raising enterprise. The wastes Of the two enterprises were disposed of into the Surabaya river and suspected to have polluted the living environment.

To prove that an act has caused pollution, an investigation need to be carried out. This investigation was undertaken by the police (POLRI). For that purpose, besides the ability and tenacity of each and every officer, a model is also needed that can be used to determine whether or not an act has complied with the provision of an article of law (article 22 Act No 4 year 1982) as was the case of the Surabaya river.

The police (investigator) concluded that pollution did occur intentionally so that the case was brought to the Sidoardjo Court of law. However, the Judge decided that no pollution took place. Whereas the Supreme Court considered that the Sidoardjo Court of Law has mis-applied the Law. Hence, the Supreme Court decided that the act was proven beyond the reasonable doubt that the living environment was polluted due to negligence. This difference showed that living environment is a complex issue, intricate in providing proofs as well as application of the articles of Law. In addition, the subjectivity of the decision maker is reasonably high, so that a medium needs to be invented to simplify, facilitate and minimize the element of subjectivity.

The objective of this study is to formulate a model to determine investigation technique priority, to determine the occurrence or non-occurrence of pollution to determine the pollution was caused intentionally or due to negligence and to identify the constraints of investigation. This study is hoped to provide input towards endeavours of Law Enforcement as part of the Criminal Justice System. What is more, it is hoped to provide a more definite legal certainty (guaranteeing rights protection) to both the affected party (pollution victim) as well as the offender.

The nature of this study is a case study, namely the Surabaya river pollution by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur. The determination of this case was based on the consideration that there were two different decisions made, namely at the Sidoardjo Court of Law and at the level of the Supreme Court. The data needed in this study were both, primary data and secondary data. The primary data needed were related to the application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and investigation constraints. Whereas, the secondary data needed was to focus the discussion on the results of the primary data. Data collection in the AHP application was carried out towards the population, namely 6 Police Officers (as investigators of the case in question) and 14 respondents of 9 related institutions. Whereas, to identify the investigation constraints, besides the 6 Police Officers, 5 observers in the legal and environmental fields were also included. Data collection of the latter were carried out by using the non-random sampling method.

The method of data analysis used was the Analysis Hierarchy Process (AHP) model. In this process, strict situational definition was the initial step, thence additions or supplementing with as many relevant details as possible to be used as factors that provide contributions. In accordance to the objective of the study, the Alf? model was formulated into 3 hierarchical groups. The first hierarchy is to decide the investigation technique priority, the second hierarchy is to decide the occurrence or non-occurrence of pollution and the third hierarchy is to decide whether the pollution was caused by negligence or intentionally_ Whereas, to identify the investigation constraints, the descriptive analysis method was used.

This study concluded that the first priority (according to the degree of data/information in efforts to determine environmental pollution criminal act of Surabaya river was the "Surveillance Technique" with a value of 0.34-4, followed by documents investigation technique (0.329). Based on the AHP process, it was disclosed that the activities conducted by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur were obviously polluting the environment with a value of 0.763. The pollution in question was in fact complying with the intentionally element with a value of 0.815. The main obstacle in the implementation of the case investigation was the passivity of the field investigating officer, the role of BKKLH and NGO advocacy that were not yet effective, the limited law enforcement space to move, the presence of non-simplified legal system, the inadequate and inability of the legal apparatus in the mastery of the trade."

"

Skripsi ini membahas adanya potensi tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui financial technology (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) melakukan upaya pengawasan dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari dimensi content of policy menunjukkan bahwa masih kebijakan OJK dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending perlu dilengkapi dengan peraturan, inovasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan upaya-upaya lainnya. Hasil analisis context of policy menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sudah didukung oleh karakteristik institusi dan rezim serta sinergi antara kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang bersangkutan dalam kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga mengalami hambatan dalam penerapan program APU-PPT di fintech P2P lending dan membutuhkan penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT. Saran-saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini antara lain melakukan analisis struktur organisasi, analisis bidang hukum dari segi regulasi, inovasi sistem pengawasan di bidang teknologi dan informasi, segera mengesahkan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT, dan peningkatan pegawai bersertifikasi CAMS.

---

This thesis discusses the potency of criminal terrorism financing through financial technology (fintech) peer-to-peer lending in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) as a Supervisory and Regulatory Agency (LPP) in the Financial Services Sector (SJK) undertakes supervisory efforts to prevent it through fintech P2P lending. This study uses a post-positivist approach with descriptive research type. The method is qualitative using in-depth interviews and literature study. The analysis results from the content of policy shows that the OJK’s policy in preventing criminal terrorism financing through fintech P2P lending needs to be complemented by regulations, innovation, increasing the quantity and quality of human resources, and other measures. The results of the context of policy analysis shows that the success of policies is supported by the characteristics of institutions and regimes as well as the synergy between the interests, powers and strategies of the actors concerned in the policies. The success of the policy also encountered obstacles in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) program in fintech P2P lending and required the preparation of the Surat Edaran OJK (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program. The suggestions of this research include analyzing organizational structures, analyzing the legal field from a regulatory perspective, innovating the supervisory system in the field of technology and information, ratifying the OJK Circular (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program immediately, and increasing in CAMS certified employees.

 

"

"Saat ini, tindak pidana penyerobotan tanah sering kali terjadi dengan semakin banyaknya populasi dan kepentingan manusia dengan jumlah tanah yang tersedia tetap sama. Tindak pidana yang termuat dalam Pasal 167 KUHP semula hanya melindungi hak bertempat tinggal, namun perkembangannya menjadi pasal yang digunakan untuk tindak pidana penyerobotan. Begitu pentingnya tanah menjadi pemicu munculnya perkara-perkara yang saling bersinggungan atas satu kasus yang sama. Lembaga prae judicieel geschil menjadi jembatan atas perkara-perkara tersebut baik perkara pidana, perdata, bahkan tata usaha negara demi memberikan kepastian hukum bagi para justiabelen khususnya untuk mencegah lahirnya putusan yang bertentangan. Mulanya prae judicieel geschil diatur dalam ketentuan Pasal 29 AB. Sementara dalam KUHP, lembaga prae judicieel geschil dimuat dalam Pasal 81 sedangkan di luar KUHP diatur dalam PERMA 1/1956, SEMA 4/1980, KUHPerdata hingga UU PTUN. Dengan metode yuridis normatif dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, ditemukan berbagai persoalan praktik dalam penerapan lembaga prae judicieel geschil dalam kasus penyerobotan. Ketentuan Pasal 81 KUHP tidak dengan tegas menentukan siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan schorsing , namun dengan merujuk KUHAP pasal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas ke Pengadilan. Sementara itu, PERMA 1/1956 maupun SEMA 4/1980 dengan tegas menentukan kewenangan itu berada pada tangan Hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Hakim untuk melakukan penundaan, justru hal ini merupakan kebijaksanaan Hakim untuk menentukan sikap. Dengan kasus yang beragam, penggunaan prae judicieel geschil harus ditinjau secara kasuistis yang mana bila perkara pidana dan perdata sekaligus berjalan sebaiknya dilakukan koordinasi internal dari masing-masing Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

---

Nowadays, criminal acts of annexation have raised in numbers since there is significant increase of human population and business but at the same time areas of land are definitive. Article 167 Indonesia Criminal Code was formed to protect right to reside in the first place but through many progresses and precedents it is now used as an article that penalizes land annexation. The need of land in many sectors has triggered the entry of registered cases in various fields of law for only one matter of annexation and ownership. The institution of prae judicieel geschil is one meeting point among the existing criminal, civil, or even state administration cases. It aims to provide law certainty for justiabelen especially to prevent contradictions among verdicts or civil decisions even state administration resolutions. Prae judicieel geschil has been regulated in Article 29 Algemeine Bepalingen. On the other hand, it is also expressed in Article 81 Indonesia Criminal Code, Supreme Court Rule Number 1 Year of 1956, Supreme Court Circular Letter Number 4 Year of 1980, Indonesia Civil Code, and State Administration Act. By means of normative juridic method and interviewing legal practitioners, this research found numerous issues of prae judicieel geschil implementation especially in annexation cases. Article 81 Indonesia Criminal Code does not directly assert whom has the competence to postpone criminal process. Reffering to definition in Indonesia Criminal Procedure Code, it is related to Public Prosecutors competence to register the criminal cases to Court. Instead, Supreme Court Regulations as stated above have clearly affirmed that the authority relies on Judges rsquo wisdom and comprehension. Considering the vary of cases Judges will proceed, implementation of prae judicieel geschil should be examined case by case and supported by coordiations of the involving Judges."

"Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan bahwa, pada praktiknya kebanyakan hakim hanya membuktikan dan mempertimbangkan unsur memperkaya diri, meskipun demikian ada juga hakim yang mempertimbangkan unsur kesalahan secara khusus. Dengan demikian terlepas dari bagaimana cara hakim mempertimbangkannya, berarti unsur kesalahan dalam pasal ini telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika akan menyatakan Terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal tersebut.

---

Article 2 verse 1 of the Corruption Criminal Act has indirectly contained element of guilt, however element of guilt implicitly contained in self enriching element. Through juridical normative methodology research and study of some cassation rsquo s verdict can be deduced that practically, most of judges just proving and considering self enriching element, eventhough there are judges who considering element of guilt specifically. Therefore, regardless of how judges considering element of guilt, it means in this article element of guilt already proven and considered by judges when stating that defendant is guilty based on this Article 2 verse 1 of the Corruption Criminal Act."

"ABSTRAK Penyimpanan dokumen objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB berupa sertipikat tanah yang dititipkan kepada Notaris dalam rangka pengecekan status tanah sampai dengan dibuatnya Akta Jual Beli merupakan hal yang sangat sering terjadi pada Notaris. Hal tersebut mengandung resiko berupa dakwaan tindak pidana penggelapan, sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut bagaimana kewenangan Notaris dalam penyimpanan ataupun pengecekan sertipikat tanah dan bagaimana analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kasus tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum, dan senada dengan hal tersebut, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang, serta dalam Kode Etik Jabatan Notaris, yaitu bahwa notaris dilarang untuk menahan sertifikat tanah untuk pembuatan akta. Tindak pidana yang didakwakan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak terbukti, karena yang meminta kembali sertipikat tanah tersebut bukanlah orang yang berhak atas sertifikat tersebut. Jadi, unsur melawan hukum dalam pasal penggelapan tidak terpenuhi. Pendakwaan pidana terhadap Notaris selain menggunakan KUHP, hendaklah mempertimbangkan apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUJNP sebagai lex spesialis, yang mana Notaris tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHP.Kata Kunci: tindak pidana, penggelapan, Notaris, PPJB

---

ABSTRACT Storing documents as the object of Sales and Purchase Agreement PPJB , which is deposited to the Notary for checking status of land certificate until Deed of Sales and Purchase Agreement, is made were the regular things in Notary. This action contains risk such as criminal charges of embezzlement. Further, questions arise against problem faced by Notary on how is Notary rsquo s competence in storing or checking data object PPJB and how to analyze elements of crime charged to Notary in performing his competence under that case. In analyzing those problems, the author use normative juridical research method, i.e. research of written law norms. Notary is authorized to perform certain legal counseling, and similarly, notary had to provide services in accordance with provisions of the law, and in Code of Ethics of Public Notary, whereas notary is forbidden from holding deed making documents. Criminal charges against Notary in performing their competence was not proven, because those whom asking for the land certificate was not the person who hold the ownership of the land certificate. Therefore, the element of against the law under article of the embezzlement is not fulfilled. Criminal charges against Notary besides using KUHP, should also consider whether the action is already in accordance with provisions of UUJN and UUJNP as lex specialis, which Notary is subject to these laws, as provided for in article 50 of KUHP.Key Word Criminal Act, Embezzlement, Notary, Sales and Purchase Agreement"

"Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan notaris. Namun dalam kenyataannya ditemukan akta autentik (dalam hal ini adalah Akta Pengakuan Utang) yang memuat unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana yang terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Kasus yang berkaitan dengan Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan. Selain itu juga menganalisis peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum dari Akta Pengakuan Utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan adalah aktanya tetap sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian, meskipun pembuatan akta diawali dengan perjanjian investasi, bukan dengan perjanjian utang piutang murni. Namun semestinya Akta Pengakuan Utang dibuat khusus untuk utang piutang karena apabila dibuat selain utang piutang murni rentan disalahgunakan. Adapun terkait peran notaris guna meminimalisir risiko adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan aktanya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan standar pelayanan prosedur operasional tersendiri dalam pembuatan akta dan ikut serta secara aktif dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keterlibatan notaris dalam organisasi profesi sangat diperlukan karena keikutsertaannya dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada notaris untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang ketentuan perundang- undangan di bidang kenotariatan, selain juga mendapatkan advokasi, pada saat diperlukan.

---

In order to encourage investment in various development activities that are being intensively carried out, certainty of legal protection for investors who invest in Indonesia is important to be realized. One of the efforts made to realize the certainty of legal protection for investors who want to invest their capital is through the making of authentic deeds before a notary. However, in reality, there is an authentic deed (in this case is Deed of Acknowledgment of Debt) which contains elements of criminal offense of fraud, as happened in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The case related to Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal offense of fraud is found in Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal act of fraud. In addition, it also analyzes the role of notaries to minimize the risk of criminal fraud in making deeds. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the legal consequences of a Deed of Acknowledgment of Debt containing elements of criminal fraud are that the deed remains valid so that it can be used in evidence, even though the making of the deed begins with an investment agreement, not with a pure debt and credit agreement. However, the Deed of Acknowledgment of Debt should be made specifically for debt and credit because if it is made other than pure debt and credit, it is vulnerable to misuse. As for the role of notaries in minimizing the risk of criminal acts of fraud in the making of deeds, it is by applying the principle of prudence, implementing its own operational procedure service standards in making deeds and of course actively participating in the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI). The involvement of notaries in professional organizations is very necessary because their participation can provide greater opportunities for notaries to get a correct understanding of the statutory provisions in the field of notarial affairs, as well as getting advocacy, when needed."

"ABSTRAKNotaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris danPPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalammenjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yangsudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknumNotaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkanakibat hukum. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorangNotaris/PPAT atas tindak pidana yang dilakukannya pada pembuatan aktaautentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT tersebut bersalah melakukantindak pidana penipuan terhadap kliennya. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptifanalitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT tersebut terbuktimelakukan serangkaian perbuatan diluar dari kewenangannya dan tidakmenjalankan kewajiban jabatannya dengan baik sehingga ia harus bertanggungjawab secara pidana atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagikliennya. Penulis berpendapat, Notaris/PPAT tersebut juga dapat dimintaipertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang telah dideritaoleh kliennya. Dengan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan dengansengaja, ia juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengantidak hormat.

---

ABSTRACTA Notary may double as a Land Deed Officer as long it remains in an area ofoffice. As a public officer, a Notary and Land Deed Officer is authorized todraw up authentic deeds. In running his or her office, a Notary/Land DeedOfficer must comply with the provisions of the Law. However, there areNotaries/Land Deed Officers acting beyond their authority and causing legalconsequences. This thesis discusses the responsibility of a Notary/Land DeedOfficer for the criminal act he commits in the drawing-up of authentic deedsbased on the Decree of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 143 K/Pid/2015, stating that the Notary/Land Deed Officer is guilty ofa criminal act of fraud against his clients. The method used in this research wasnormative juridical method with analytical descriptive research typology. Theresults of the research conclude that the Notary/Land Deed Officer was provento have committed a series of actions beyond his authority and he did notperform the responsibility of his office properly, causing him to be heldaccountable in criminal terms for his faults which harmed his clients.According to the researcher, the Notary/Land Deed Officer may also be heldaccountable in civil terms to pay compensation for the loss suffered by hisclients. With the offence of office he intentionally committed, he or she mayalso be sanctioned administratively in the form of dishonorable discharge."