Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents :Introduction /​ Nathan Hall, Abbee Corb, Paul Giannasi, and John GrieveTheories and conceptsFraming the boundaries of hate crime /​ Neil ChakrabortiBeyond the silo : rethinking hate crime and intersectionality /​ Hannah Mason-BishThe personal injuries of hate crime /​ Paul Iganski and Spiridoula LagouExploring the community impacts of hate crime /​ Barbara PerryLegislating against hate /​ Gail MasonExplaining hate crimes : sociological and criminological perspectives /​ Nathan HallExplaining hate crimes : perspectives from the wider social sciences /​ Nathan HallThe international geography of hateHate crimes in Europe /​ Mike WhineHate crimes in the UK /​ Paul GiannasiSectarianism and hate crime in Northern Ireland /​ Marian DugganGlobal antisemitism /​ Dave RichThe European extreme right /​ Emmanuel Godin"

"Published to great acclaim and fierce controversy in 1866, Fyodor Dostoevsky's Crime and Punishment has left an indelible mark on global literature and our modern world, and is still known worldwide as the quintessential Russian novel. Readers of all backgrounds have debated its historical, cultural, and spiritual dimensions, probing the moral and ethical dilemmas that Dostoevsky so brilliantly stages throughout his narrative. Yet, at its heart, this masterpiece of literary realism is ultimately an immersive tale of passion and redemptionindeed, "the best of all murder stories" (Harold Bloom), "most perfect in pacing and structure. There is no more gripping novel in the world" (Michael Dirda).Now, acclaimed translator Michael R. Katz breathes fresh life into this ageless classic in a sparkling new translation, with novel insights into the linguistic richness, subtle tones, and cunning humor of Dostoevskys magnum opus. Embracing the complex linguistic blend inherent in modern literary Russian that has provided an exceptionally fertile source of images and diction for Russian writers since the time of Pushkin, Katz recaptures the richness of tone and register of the novels most poignant and significant passages. Sensitive to this linguistic mosaic, Katz ably recreates the feeling of the original Russian for the English reader, allowing the text to evoke the same stirring emotional responses as the author intended.With its searing and unique portrayal of the labyrinthine universe of nineteenth-century Russia, this masterful rendering of Crime and Punishment will be the translation of choice for years to come. "

"This book provides you with the most comprehensive and authoritative overview of youth and crime available. Keeping you abreast of the contemporary debates surrounding youth crime and justice, this book examines all the key topics that you'll encounter during your studies in youth and crime at undergraduate and postgraduate level.Providing students with a fully up-to-date and highly authoritative introduction to the area, this new edition now has expanded coverage on contemporary areas such as cyberbullying and the media, takes recent legislative updates into account, and is now accompanied by a student study website"

"This edition provides students and practitioners with a solid foundation for understanding the conceptual nature and practice of crime analysis to assist police in preventing and reducing crime and disorder. Author Rachel Boba Santos offers an in-depth description of this emerging field, as well as guidelines and techniques for conducting crime analysis supported by evidence-based research, real world application, and recent innovations in the field."

"ABSTRAKTesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Bitcoin, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan Bitcoin dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya Bitcoin mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuat aturan khusus Bitcoin baik berisi definisi, klasifikasi, larangan, batasan, sanksi, pengawasan, maupun pembentukan lembaga khusus dari para ahli cryptocurrency untuk memusatkan fungsi-fungsi transaksi Bitcoin dalam satu wadah lembaga ataupun company untuk memudahkan pengawasan dan memperkecil ruang terjadinya kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ability of Bitcoin that has no legal legality and is rejected in its function by law, but the nature that is accepted and perceived by some people is as a means of exchange and assets are likely to be used in economic crime. In the absence of any special arrangement regarding Bitcoin, it will automatically create a legal loophole for the use of Bitcoin in committing a crime on the condition of money laundering, so it is necessary to discuss how the right form of legal handling should be in the future Bitcoin has a dominant role as an intermediary means of payment in crime and deposit transactions proceeds of crime that harm the state. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study suggest that Bitcoin's special rules either contain definitions, classifications, restrictions, limitations, sanctions, supervision, or the establishment of specialized agencies of cryptocurrency specialists to centralize the functions of Bitcoin transactions in a single institution or company to facilitate monitoring and minimize the space of occurrence crime."

"Keberadaan preman dalam masyarakat Jakarta merupakan permasalahan yang meresahkan karena tindakan-tindakannya merupakan perilaku menympang berupa kejahatan jalanan. Korban mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah kebawah, khususnya di Tanah Abang telah terbentuk kelompok-kelompok preman yang didasarkan atas etnis seperti: Irian,Timor-Timur, Madura, Banten, Betawi, Batak dan Ambon. Mereka telah dikenal dan ditakuti masyarakat pencari nafkah di Tanah Abang, daripada berurusan dengan mereka lebih baik memenuhi permintaan mereka, sehingga urusan cepat selesai. Hal ini berulang dalam waktu yang cukup lama sehingga merupakan kebiasaan dimana seakan masyarakat pencari nafkah yang halal mempunyai kewajiban untuk memenuhi keamanan mereka dan mereka seakan ada "gentlement Agreement" latar mereka sehingga sulit untuk menungkapkan untuk dijadikan kasus di kepolisian.Kineja Polsek Tanah Abang dalam menanggulangi masalah preman masih belum proaktif tetapi masih bersifat reaktif bahkan belum fokus. Penanganannya masih konvensional. Dari waktu ke waktu masih sama saja, semasa terintegrasi dalam ABRI dan semasa kemandiriannya. Kemampuan Polsek belum diukur dengan seksama (dengan di audit) sehingga belum dapat diperhitungkan apakah Polsek memiliki kemampuan yang cukup untuk dihadapkan pada ancaman gangguan atau beban tugas yang dihadapi. Dari data kriminalitas di Polsek Tanah Abang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahannya pun kurang efektif. Pencurian dan pencurian dengan pemberatan mewarnai kriminalitas di wilayah ini. Potensi pencegahan kejahatan ada pada masyarakat, dengan indikator kenaikan angka kriminalitas menunjukkan bahwa potensi yang ada belum/kurang dibina dan diarahkan ke upaya pencegahan. Kebijaksanaan "Community Policing" telah dikeluarkan dari MABES POLRI tapi implementasinya tidak tampak.Mengacu pada pengalaman negara-negara yang menghadapi masalah kejahatan terorganisasi (organized Crime), maka kegiatan kejahatan terorganisasi telah eksis di Tanah Abang seperti pemerasan, pelacuran, perjudian, perdagangan narkoba dsb. Dengan kinerja Polsek yang ada dewasa ini dihadapkan pada perkembangan kejahatan di Tanah Abang (jenis dan kuantitasnya), maka transformasi kelompok preman menjadi kejahatan terorganisasi adalah memungkinkan.Untuk mencegahnya perlu ada studi yang mendalam mengenai penerapan Community Policing untuk menghimpun potensi masyarakat mencegah proses transformasi tersebut, agar mampu mengajak masyarakat untuk memolisikan diri perlu hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Sehingga perlu digalakkan kegiatan "Public Relation" dalam arti yang lebih luas guna membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Setelah hubungan baik maka akan mudah menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan pencegahan kejahatan (Crime Prevention)."

"Pada pengesahan Omnibus Law pada tahun 2020, sikap masyarakat Indonesia terpecahmenjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penolak. Namun lambat laun sikap kubupendukung berubah menjadi sikap yang harmful, berupa bentuk kejahatan siberpengusikan, doxing, dan peretasan, yang ditujukan kepada kubu penolak. Menurut datayang tersedia, pemerintah melalui lembaga pemerintah yaitu polisi, sudah bertahun-tahun jarang menindak bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Padahal, pemerintah memiliki undang-undang yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Penulisan ini menggunakan landasan teori Kriminologi Konstitutif dan metode analisis isi kualitatif.Pelaku diposisikan sebagai excessive investor karena adanya relasi struktual dengan korban akibat jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini juga, memposisikan korban menjadi rentan mengalami viktimisasi crime of repression dan crime of reduction oleh pelaku. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya melindungi masyarakat ditunjukkan melalui jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber pengusikan, doxing, dan peretasan. Ketidakmampuan pemerintah ini disebut sebagai crime by omission.

---

At the ratification of the Omnibus Law in 2020, the people were divide into 2 sides, namely the supporters and the rejecters. Gradually the attitude of the supporters turned harmful in these forms of cybercrime; harassment, doxing, and hacking, which were aimed at the rejecters. According to available data, the government, through its government agency that is the police, has rarely taken action against these forms of cybercrime. Even so, the government has laws that regulate these forms of cybercrime.

This paper performs a qualitative content analysis, based on the Constitutive Criminology frame. The perpetrator is positioned as an excessive investor because of the structural relationship with the victim that occurs because of the lack of action against these forms of cyber crime. The lack of action against these forms of cyber crime also places the victims at risk of facing victimization through crime of repression and crime of reduction

by the perpetrators. The government shows its inability to carry out its responsibilities to

protect its public through the lack of action against these forms of cybercrime;

harassment, doxing, and hacking. The government’s inability to do its duty to its people,

is considered as a crime by omission."