Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari globalisasi. Indonesia turut berperan menjadi negara tujuan investasi dan negara investor. Sebagai negara investor, penduduk Indonesia melakukan investasi di luar negeri dengan menanamkan modal nya di perusahaan luar negeri, menjalankan usaha di luar negeri melalui cabang di luar negeri, dan atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri.Induk perusahaan yaitu penduduk di Indonesia dan anak perusahaan yang didirikan di luar negeri merupakan entitas terpisah. Sesuai dengan asas yurisdiksi, Indonesia hanya memiliki hak mengenakan pajak kepada induk perusahaan dengan worldwide income basis. Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan anak perusahaan di luar negeri, kecuali anak perusahaan telah membaginya dalam bentuk dividen. Penangguhan pembagian dividen dapat dilakukan atas kontrol dari induk perusahaan dengan alasan bisnis atau juga sengaja untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia.Untuk itu Indonesia mengatur cfc rules dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal paling rendah 50% pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Peraturan pelaksanaan adalah KMK No 650/KMK.04/1994 yang di dalamnya menetapkan cfc rules berlaku hanya di 32 negara yang telah ditetapkan. Per 1 Januari 2009 diganti dengan PMK No 256/PMK.03/2008 dengan perubahan signifikan yang menghilangkan batasan 32 negara.Penelitian ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya kebijakan CFC, permasalahan yang ada atas kebijakan ini dan perubahan kebijakan ini jika ditinjau dari kepastian hukum dan netralitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan. Jenis penelitian deskriptif analisis, dan merupakan jenis penelitian murni. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, kuesioner pertanyaan dan analisis data laporan keuangan BEI tahun 2007-2009. Hasil penelitian adalah ditemukannya beberapa permasalahan terkait implementasi CFC rules dan CFC telah memenuhi kepastian hukum dan netralitas.

---

Direct foreign investment is one of the prominent characteristic of globalization. Indonesia has been part of the destination country for investment, and also one of the investor countries. As an investor country, many of Indonesian corporations invest its capital in the foreign corporations, or doing their business in foreign countries through a foreign branch or establishing its foreign subsidiaries. Parent company, which is Indonesian resident corporations and her foreign subsidiaries are treated as a separate entity. In line with the residence jurisdiction principle, Indonesian government has the rights to tax the parent company on the worldwide income basis. However Indonesian government does not have the rights to tax the foreign subsidiaries, unless its foreign subsidiaries has distribute its revenue in form of dividend.For the above reasons, Indonesian government, owns regulates the CFC rules, as stipulated in the Article 18(2) Income Tax Law as follow, the Ministry of Finance has the rights to deem the dividend income of Indonesian Tax Payers who a minimal 50% of shares in a foreign entity, aside from the foreign entity which is listed in the stock exchange. The implementing regulation is Decree of Minister of Finance No 650 Year 1994, which stipulates CFC rules in 32 designated foreign countries; however as per January 1, 2009, the regulation has been amended by the Minister of Finance No 256 Year 2008, with a very significant difference by not including the 32 designated foreign countries limitations.This study is made to discuss the background of the CFC Rules policy issuance, problems which incurred from the policy, and the amendments of the regulations viewed from the certainty of Law and the neutrality aspects. The approach used in this study is the mixed approach, descriptive analysis, and pure research. Data has been gathered through literature research, interviews, questionnaires, and secondary data in form of Financial Statements of Indonesian corporations listed in the Indonesian Stock Exchange in the periods of 2007-2009. The result of this study is findings of several complications regarding the implementation of the CFC Rules and whether the CFC Rules has fulfilled the Certainty of Law and Neutrality aspects."

"Tesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakan kunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimana perseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi, demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensi perseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciary duty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkan nilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan dari stakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate Governance dapat bersumber dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secara global,tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan oleh Direksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian di PT.AI menunjukan bahwa prinsip Fiduciary duty Direksi dan Good Corporate Governance tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroan dan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran fiduciary duty.

---

This thesis focuses on the Board of Director's role in a limited liability company as a key role in the company. There exists interdependency between Directors and the Corporation in which the company may not be able to run the business without the Directors as well as the Director's position is depend on the existence of the company. Corporate management is depend on the implementation on fiduciary duty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association, and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasing shareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether the direction for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia Good Corporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepam regulations, or global best practices, the final determination of company direction rests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimately with the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conform strictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AI shows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can be implemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate the Director's management actions thus to avoid the company risks and the Director's personal liability in case he breach the fiduciary duty."

"An annual report is a powerful and revealing document about a company’s financial standing, and can offer the savvy reader substantial insight about where the company may be headed in the future."

"Bertahan dan sukses dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat sekarang ini sulit, tapi berbagai cara dapat ditempuh untuk melaluinya. Salah satu cara adalah dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas. Karyawan merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti PT. Internusa Hasta Buana.Berbicara tentang layanan berkualitas berarti berbicara tentang kualitas pekerjaan yang diberikan oleh karyawan yang memiliki komitmen baik pada pekerjaan maupun perusahaan. Namun begitu dalam sebuah penelitian internal di PT. Internusa Hasta Buana beberapa waktu sebelumnya ditemukan bahwa komitmen karyawan cukup rendah. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada perusahaan serta hubungan faktor-faktor tersebut dengan tingkat komitmen karyawan di PT. Internusa Hasta Buana.Penelitian ini mengambil sampel 120 responden yang terdiri dari para manajer, koordinator, supervisor, kepala cabang serta staf PT. Intenusa Hasta Buana yang bertugas di wilayah Jabotabek. Dengan menggunakan analisis faktor ditemukan ada enam faktor yang diidentifikasikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan yaitu (i) kepuasan kerja karyawan, (ii) apresiasi perusahaan terhadap karyawan sebagai individu, (iii)komitmen perusahaan pada pengembangan dan pelatihan karyawan, (iv) apresiasi perusahaan atas kinerja karyawan, (v) persepsi karyawan atas kompensasi yang diberikan, dan (vi) persepsi karyawan atas evaluasi kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen karyawan PT. Internusa Hasta Buana banyak dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Dengan menggunakan regresi ganda stepwise (stepwise multiple regression) ditemukan,hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan komitmen karyawan. Pertama, komitmen karyawan Internusa pada perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor (i) kepuasan kerja karyawan, (ii) apresiasi perusahaan terhadap karyawan sebagai individu, dan (iii) komitmen perusahaan pada pengembangan dan pelatihan karyawan. Kedua, kesediaan karyawan Internusa untuk bekerja keras dipengaruhi oleh faktor-faktor (i) kepuasan kerja karyawan, (ii) apresiasi perusahaan terhadap karyawan sebagai individu, dan (iii) komitmen perusahaan pada pengembangan dan pelatihan karyawan. Ketiga, kemauan karyawan Internusa untuk meningkatkan kinerja demi perusahaan. dipengaruhi oleh faktor-faktor (i) apresiasi perusahaan atas kinerja karyawan dan (ii) persepsi karyawan pada kompensasi yang diberikan."

"Globalisasi telah membawa tantangan yang mengkhawatirkan negara-negara, dan memaksa mereka untuk mengubah struktur ekonomi maupun struktur hukum mereka, serta untuk meninjau kembali strategi mereka terhadap dunia. Adaptasi atas tuntutan-tuntutan baru sebagai implikasi dari globalisasi lebih sukar dilakukan oleh negara-negara kurang berkembang, karena perekonomian serta sistem sosial, hukum dan ekonomi mereka yang lebih lemah, di samping kepentingan-kepentingan maupun gagasan lokal yang telah sedemikian mengakar namun tidak selalu sejalan dengan semangat perdagangan bebas, kompetisi, dan kebijakan pasar terbuka. Kondisi ekonomi dan sosial lokal mensyaratkan sebuah pendekatan yang bertahap, proteksionis, dan implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan secara bertahap. Hal serupa kurang lebih dihadapi oleh negara berkembang, meskipun barangkali dalam kadar yang lebih rendah. Namun, disadari maupun tidak diasari, mau tidak mau, baik negara berkembang maupun negara maju telah terinkorporasi dalam proses globalisasi.Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari transfer modal, teknologi, pengetahuan manajerial, yang dalam tahap tertentu justru dipercepat oleh globalisasi, dan karenanya membawa keuntungan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi sendiri pada dasarnya muncul dari kesadaran akan fakta mengenai komplementaritas ekonomi alamiah dalam kepemilikan sumber-sumber daya, serta sejumlah faktor lain yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menempatkan fasilitas-fasilitas produksi dan mengintegrasikan proses produksi mereka di luar negaranya. Namun tentunya tidak semua ekonomi berkembang memperoleh manfaat globalisasi. Beberapa ekonomi berkembang justru mengalami dampak negatif globalisasi, dikarenakan belum berkembangnya mekanisme pasar mereka untuk meraih kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi maupun belum mampunya mereka mencapai standar global untuk produk-produk barang maupun jasa mereka. Akibatnya, negara-negara berkembang menjadi lebih rawan terhadap tantangan-tantangan yang menyertai globalisasi Berangkat dari gambaran tersebut, permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini meliputi efektifitas APEC sebagai sarana negara-negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam menghadapi liberalisasi perdagangan. Di samping itu tesis ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghalang para anggota ekonomi APEC dalam memanfaatkan keanggotaannya dalam APEC sebagai upaya meningkatnyn kemampuannya untuk menghadapi era liberalisasi perdagangan.Pertanyaan tersebut dianalisa dengan menggunakan kerangka pemikiran Interdependensi Ekonomi dari Oran Young, Robert E. Keohane dan Joseph Nye, serta konsep kerjasama multilateral regional dari Chia Siouw Yue. Dalam pemaparan dan analisa data penulis berangkat dari hipotesis awal bahwa tingkat perdagangan intra-kawasan yang tinggi di kawasan Asia-Pasifik, khususnya antar ekonomi anggota APEC, telah mendorong meningkatnya interdependensi para ekonomi ini, dan menjadikan kawasan Asia-Pasifik sebagai tujuan utama komoditi mereka. Keanggotaan ekonomi berkembang dalam APEC dengan demikian akan berguna untuk mempertahankan pasar produk mereka. Melalui pilar kerjasama ekonomi dan teknik (ECOTECH), para ekonomi berkembang anggota APEC dapat memanfaatkan keanggotaannya untuk mengembangkan perekonomiannya, dengan minimal mereduksi faktor-faktor yang menjadi penghambat berkembangnya ekonomi mereka."