Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2009 dan Putusan MA No. 38 K/Pdt.Sus/2012 dalam memutus perkara Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 bahwa KPPU dan MA pun masih adanya kekurangan dalam memutuskan perkara ini.

---

This thesis discusses the bid rigging which can lead to unfair competition case. Taking the case of roads and bridges tender handling Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 which had been found guilty by KPPU but was found not guilty by the Supreme Court (MA). Normative study and legal-normative juridical analysis will be used to address this issue. The results of this study is an analysis of the Commission's Decision No. 34/KPPU-L/2009 and MA No 38 K/Pdt.Sus/2012 in deciding the case Tender Management Roads and Bridges Sector Bima Highways Department of Public Works Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 that the Commission and the MA is still wrong in deciding this case."

"Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional yang ada selama ini. Selain menggunakan bukti langsung, KPPU juga menggunakan indirect evidence dalam membuktikan kartel dan persekongkolan tender. Secara umum Indirect Evidence terdiri dari bukti komunikasi (Communication Evidence) dan Bukti Ekonomi (Economic Evidence).Tipe penelitian ini adalah penelitian normative, yang sumber utamanya adalah bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam perkara kartel minyak goreng, penggunaan indirect evidence oleh KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung sedangkan dalam perkara Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan JAringan Air Bersih di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau, penggunaan indirect evidence oleh KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 dan Yurisprudensi penggunaan indirect evidence dapat dilakukan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The greatest challenge ever faced by KPPU in performing its duties is the increasing difficulty in proving a violation of the business competition law. Cartel, prohibited under Article 11 of Law No. 5 of 1999 and tender conspiracy, prohibited under Article 22 of Law No. 5 of 1999, are hard to prove using the existing conventional means of evidence. In addition to using direct evidence, KPPU also uses indirect evidence in proving the existence of cartel and tender conspiracy. In general, Indirect Evidence consists of Communication Evidence and Economic Evidence. This research was a normative research of which main sources were not social facts, as in a normative legal research, the studied materials are legal materials containing normative rules. In the case of cooking oil cartels, the Supreme Court rejected the use of indirect evidence by KPPU. Meanwhile, in the case of Conspiracy in Tender for Clean Water Network Works Package in the Subdistrict of Singkep, District of Lingga, Province of Riau Islands, the Supreme Court affirmed the use of indirect evidence. The reseach results indicate that, under Law No. 5 of 1999, KPPU Regulation No. 1 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2011 and Jurisprudence, the use of indirect evidence is allowable in Indonesia’s business competition law."

"Derivative criminal liability includes inchoate offenses (criminal attempt, conspiracy, preparatory offenses, etc.), complicity (joint perpetration, perpetration through another, incitement, solicitation, accessoryship, etc.), organized crime, natural and probable consequences liability, post-crime aid, enterprise liability, terrorism and terrorist infrastructure, and many more forms of criminal liability, clearly making it a major pillar of modern criminal law. Although derivative criminal liability affects countries worldwide, there is still no general legal theory that covers this issue. The objective of the present book is to develop a comprehensive, general, legally sophisticated, and at the same time practical theory of derivative criminal liability. "

"Tesis ini bertujuan memahami bagaimana Pemerintah dapat dijadikan Terlapor dalam perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memahami bagaimana peran kedudukan Pemerintahan dalam kasus tersebut dan memahami apakah sanksi administrasi dapat diterapkan kepada Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Putusan No. 05/KPPU-I/2013.Menteri Perdagangan selaku pembuat regulasi dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana regulasi yang seharusnya menciptakan situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri secara nyata telah memberikan fasilitas berupa Surat Persetujuan Import (SPI) tanpa melakukan perpanjangan Rekomendasi Izin Produksi Hortikultura (RIPH) terlebih dahulu. Atas perbuatan tersebut, Majelis Komisi Perkara No. 05/KPPU-I/2013 memberikan rekomendasi.Untuk membuktikan adanya persengkongkolan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 haruslah dijabarkan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berdasarkan penjabaran unsur-unsur tersebut, maka dapat terlihat bahwa Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dapat ditarik sebagai pihak lain dalam kasus a quo. Majelis Komisi Perkara No. 05/KPPUI/ 2013 memberikan rekomendasi kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.kepada Pemerintah Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap Putusan No 05 KPPU I 2013 Menteri Perdagangan selaku pembuat regulasi dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana regulasi yang seharusnya menciptakan situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 24 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri secara nyata telah memberikan fasilitas berupa Surat Persetujuan Import SPI tanpa melakukan perpanjangan Rekomendasi Izin Produksi Hortikultura RIPH terlebih dahulu Atas perbuatan tersebut Majelis Komisi Perkara No 05 KPPU I 2013 memberikan rekomendasi Untuk membuktikan adanya persengkongkolan dalam Pasal 24 Undang Undang No 5 Tahun 1999 haruslah dijabarkan unsur unsurnya terlebih dahulu Berdasarkan penjabaran unsur unsur tersebut maka dapat terlihat bahwa Menteri Perdagangan dan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri dapat ditarik sebagai pihak lain dalam kasus a quo Majelis Komisi Perkara No 05 KPPU I 2013 memberikan rekomendasi kepada setiap Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperhatikan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat dalam perumusan kebijakannya.

---

This thesis aims to understand how the government can be reported to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), to understand the roles and positions of the government in this case and to understand if administrative sanctions can be applied to the government. The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a research on Decision No. 05/ KPPU - I/2013.The Minister of Trade, as a drafter of regulations and the Directorate General of Foreign Trade as the implementer of regulations, should establish a proper and fair competition in order to avoid concentration of economic power in certain business actors that legally and convincingly violates Article 24 of the Law Number 5 Year 1999. The Minister of Trade and the Directorate General of Foreign Trade obviously has provided facilities such as Import Approval Letter (SPI) without making a recommendation permit extension of Horticulture (RIPH) beforehand. In consequence of the abovementioned actions, the Commission Assembly Case No. 05/KPPU - I/2013 has given a recommendation.To prove the existance of conspiracy in Article 24 of Law Number 5 Year 1999, it?s elements needs to be clarified in advance. Based on the elaboration of these elements, it can be seen that the Ministry of Trade and the Directorate General of Foreign Trade may be withdrawn as the other party in the case a quo. The Assembly Commission in Case No. 05/KPPU-I/2013 provides a recommendation to each Governmental institution, in this particular case, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce of the Republic of Indonesia, giving them the obligation to observe the principles of fair competition in the formulation of policies."

"ABSTRACTA majority of business competition violation in Indonesia based on the reports and KPPU decisions published on the KPPU website are regarding tender conspiracy. Rule of Reason is the principle used to prove conspiracy in tenders in Indonesia. The examination does not focus only on the conduct by the business actors but also the impact of such action. In the United States of America, conspiracy in tenders are considered as practices that should be proven by the principle of Per Se Illegal. This thesis analyzes the implementation of the principle of Rule of Reason in Indonesia and whether or not it is suitable for Indonesia.

---

ABSTRAKMaraknya pelanggaran terhadap kompetisi hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus konspirasi tender dapat dilihat dari banyaknya laporan yang didapat dapat di lihat dari halaman internet KPPU. di Indonesia, Rule of Reason adalah pendekatan yang digunakan untuk membuktikan konspirasi. Pembuktian tidak hanya terfokus pada adanya adanya tindakan namun juga fokus pada akibat dari perbuatan tersebut. Di Amerika, konspirasi dibuktikan dengan Per Se Illegal. Skripsi ini menganalisa apakah sudah tepat dan pantas penerapan Rule of Reason di Indonesia. "

"Studi terdahulu menemukan bahwa analytical thinking dan conspiracy belief merupakan faktor yang memengaruhi vaccine acceptance. Namun terdapat inkonsistensi di mana analytical thinking yang dianggap dapat meningkatkan dan conspiracy belief yang dapat menurunkan vaccine acceptance tidak selalu seperti itu pada realitanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat hubungan analytical thinking dalam memprediksi vaccine acceptance dengan conspiracy belief sebagai moderator. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode non-eksperimental dengan menyebarkan empat alat ukur melalui tautan google form. Penelitian ini melibatkan 115 partisipan WNI berusia 18-60 tahun (M = 37.79, SD =11.079) dengan 53,04% partisipan perempuan dan 46,09% partisipan laki-laki. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa analytical thinking memiliki hubungan signifikan dengan vaccine acceptance, namun hanya kemampuan analytical thinking yang dapat memprediksi vaccine acceptance secara signifikan (b = .2, SE = .8, t = 2.494, p = .14 [95% confidence interval (lower = .41, upper = .358)]). Sementara hubungan analytical thinking dan vaccine acceptance dengan adanya conspiracy belief sebagai moderator tidak signifikan namun memiliki pola hubungan. Meski begitu, conspiracy belief itu sendiri memprediksi vaccine acceptance secara signifikan yang artinya orang yang memiliki conspiracy belief dapat muncul dari kelompok analytical thinking tinggi maupun rendah.

---

Prior studies found that analytical thinking and conspiracy beliefs are factors that influence vaccine acceptance. However, there are inconsistencies where analytical thinking which is considered to be able to increase and conspiracy beliefs that can reduce vaccine acceptance are not always like that in reality. Therefore, this study aims to look at analytical thinking in predicting vaccine acceptance with conspiracy beliefs as a moderator. This study is a nonexperimental study that involves four measuring instrument administered through google form link. This study involves 115 Indonesian citizen as participants between the age of 18 and 60 (M = 37.79, SD =11.079) with 53,04% women and 46,09% men. This study found that analytical thinking has a significant correlation with vaccine acceptance but analytical ability can predict vaccine acceptance significantly (b = .2, SE = .8, t = 2.494, p = .14 [95% confidence interval (lower = .41, upper = .358)]) while the relationship between the three variables together is not significant but has a constant pattern. However, the conspiracy belief itself predicts vaccine acceptance significantly, which means that people who have a conspiracy belief can emerge from either high or low analytical thinking groups."

" Aimed at a broad philosophical community, including epistemologists, political philosophers, and philosophers of history, this title contributes to the interdisciplinary debate about conspiracy theories."

"Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab di tetapkan oleh KPPU. Kemudian Pengadilan memandang tidak teljadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal daan vertikal diantara pelaku usaha dan panitia tender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai smnber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara keberatan yang terkait dengan kasus tentang persekongkolan tender, agar dalam mengambil keputosan sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah di susun oleh KPPU.

---

This thesis discusses the legal reasons by District Court in canceling KPPU decisions for tender conspiracy, based on Medan High Court District Decisions in the Decision No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn and Decision No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn deciding objection decision on the case No. 051KPPUU2007 for Belawan seaport line reclamation tender and case No. 03/KPPUU2007 for tender of High Court Office Building Development in Padangsidempuan, canceling KPPU's decisions. In that decision taking, the Judge of District Court did not use the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has already been decided by KPPU. Then the Court deems that there had been no tender conspiracy horizontally and vertically between the business actors and tender committee. This research uses juridical nonnative research method with secondmy data as its primary data source, obtained through docmnent study. The results of this research reconnnend the need of improvement on the understanding and capability of Judges in the District Cowt in resolving on objection case related to the case on tender conspiracy, in order for them in their decision taking should be pursuant to the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has been compiled by KPPU."

"ABSTRAKTopik utama skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016. Terbitnya putusan ini diawali dengan judicial review yang diajukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa permufakatan jahat yang terdapat di dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK . Pembahasan di dalam skripsi ini meliputi pengertian dasar mengenai permufakatan jahat delik baik berdasarkan KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Selain itu juga dibahas mengenai perubahan penafsiran permufakatan jahat delik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016 serta penerapan rumusan permufakatan jahat yang telah diubah tersebut terhadap kasus yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melihat apakah perubahan tersebut dapat diterima atau tidak.Topik utama skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016. Terbitnya putusan ini diawali dengan judicial review yang diajukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa permufakatan jahat yang terdapat di dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK . Pembahasan di dalam skripsi ini meliputi pengertian dasar mengenai permufakatan jahat delik baik berdasarkan KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Selain itu juga dibahas mengenai perubahan penafsiran permufakatan jahat delik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016 serta penerapan rumusan permufakatan jahat yang telah diubah tersebut terhadap kasus yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melihat apakah perubahan tersebut dapat diterima atau tidak.

---

ABSTRACTThe main topic of this thesis is the verdict of Indonesian Constitunional Court Number 21 PUU XIV 2016 which appeared due to the judicial review that submitted by Setya Novanto. He demand the constitutional court to review the conspiracy crime phrase which are contained in the article 15 of The Coruuption Crime Code. This thesis also analyze the changes of the interpretation of that phrase, the aftereffect, and the legal consequences. This thesis also analyze the new interpretation of conspiracy crime formulation that was state by the constitutional court by comparing it to the actual case that already been legally binding to see whether it applicable or not."

"

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahap ini merupakan awal dimulainya pelaksanaan proyek konstruksi. Pelaksanaan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, fenomena yang terjadi adalah penyelenggaraan lelang jasa konstruksi dipengaruhi oleh adanya dugaan keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi. Dalam hal ini, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi mengatur pelelangan dengan cara menciptakan persaingan semu di antara penawar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlibatan, bentuk keterlibatan, pengaruh keterlibatan, tingkat keterlibatan, dan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, di mana proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara langsung dengan responden dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi dan metode analisis statistik lainnya yang meliputi uji validitas dan reliabilitas dengan Corrected Item Total Correlation Test dan analisis komparatif dengan Kruskal Wallis Test.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi sangat terlibat dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan dengan adanya keterlibatan tersebut menjadikan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi untuk memenangkan lelang jasa konstruksi sangat besar.

---

In construction project, tender becomes important because it represent early starting construction project. Tender in Department of Public Work Brebes Region is executed based on Presidential Decree Number 80/2003 and technically arranged by Brebes Region Government Law Number 7/2007 about Local Property Asset Management Guidance. Phenomenon that happened in environment in Department of Public Work Brebes Region is the existence of anticipation that management of construction tender very influenced by existence of Contractor Associates involvement. Contractor Associates link importance all it?s member to get opportunity in following tender with limited emulation.

This study had a purpose to know cause of involvement, form involvement, influence of involvement, mount involvement, and level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region.

The study method that writer used are case study that gathering respondent in form of survey and interview with related parties and data from that survey will be analyzed with descriptive statistical analysis by using frequency distribution method and statistic analyzed other which is validity and reliability analysis with Corrected Total Item Correlation Test and comparability analysis with Kruskal Wallis Test.

From this study the writer find out the Contractor Associates very involved in tender process at Department of Public Work Brebes Region and with existence of the involvement make level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region very big.

"