Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya media televisi swasta di Indonesia membawa dampak perkembangan di bidang pertelevisian, terutama dalam bentuk persaingan untuk memperebutkan khalayak pemirsanya. Persaingan antar media televisi tersebut, justru membawa dampak positif bagi peningkatan mutu sajian program siarannya dan memberi alternatif pilihan terhadap pares pemirsa. Persaingan program acara penyajian informasi di antara media televisi di Indonesia, terutama media televisi pemerintah (TVRI) dan media televisi swasta (RCTI), menarik perhatian penulis untuk dijadikan obyek penelitian tesis. Jika kita lihat pada masa sebelum munculnya media televisi swasta, TVRI sangat mendominasi pemberitaan informasi dan merupakan sumber utama informasi. Hal ini dapat dimaklumi karena TVRI sebagai media televisi yang mengemban misi pemerintah. Yang menarik dalam persaingan tersebut ialah gejala perubahan pola penggunaan media televisi, khususnya di bidang siaran berita dalam negeri. Pemirsa tv dihadapkan pada alternatif pilihan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari media TVRI atau RCTI. Gejala perubahan pola penggunaan media televisi yang berkaitan dengan isi media, pencarian kepuasan (gratifications sought) dan perolehan kepuasan (gratifications obtained) ini merupakan keaktifan khalayak dalam memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Blumler, aktivitas khalayak tidaklah lama aktifnya dalam mengkonsumsi media. Levy dan Irlindahl (1984, 1985) mengembangkan temuan Blumler bahwa aktivitas khalayak bervariasi melintasi dimensi temporal, yakni: before, during, dan after exposure terhadap media yang dikonsumsinya. Bertolak pada permasalahan tersebut di atas, penelitian tesis ini bertujuan menjelaskan secara deskriptif pola penggunaan media, hubungan aktivitas khalayak dengan gratifikasi/kepuasan yang diperolehnya, serta faktor-faktor gratifikasi/kepuasan yang diperoleh khalayak. Dalam penelitian ini digunakan metode survai. Daftar pertanyaan dikirimkan kepada 350 khalayak sasaran penelitian, yakni: pemirsa televisi yang berusia di atas 17 tahun, minimal berpendidikan sekolah lanjutan atas, dan bertempat tinggal di DKI Jakarta. Dengan petunjuk petugas lapangan (pembantu peneliti) responden mengisi sendiri (self administered) daftar pertanyaan kemudian dikembalikan kepada petugas. Hasil pengumpulan data di lapangan diolah dengan menggunakan peralatan komputer SPSS PC+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada preferensi terhadap isi media televisi yang ditonton, sebagian besar (95%) responden menyukai acara berita, terutama berita politik. Umumnya responden tidak merencanakan lebih dulu sebelum menonton televisi. Selama menonton, umumnya responden tidak melakukan aktivitas lain, selain menonton. Dan hanya sebagian saja dari responden yang memanfaatkan apa yang telah ditontonnya. Pada uji signifikansi korelasi dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan bahwa tidak ada hubungan antara variabel aktivitas responden (sebelum, selama, sesudah menonton tv! dengan variabel Kepuasan yang diperolehnya (gratifications obtained) melalui acara berita yang ditontonnya (berita politik, ekonomi, dan lingkungan). Selanjutnya pada tahap analisis faktor atas variabel Kepuasan yang diperoleh (gratifications obtained) menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan pada variabel tersebut mencerminkan factor Gratifications Obtained responden, terutama: pada level kognitif dan afektif."

"Apart from multiple benefits, the dynamics of the contemporary globalization process brings forth various challenges to the entire world which are unprecedented and fairly complex...."

"One of the utilization of Bandung regency local government land assets is for natural disaster management including landslides. It aimed for the affected community as many as 41 families / 104 people. The fixed housing is semi-permanent houses with 5 x 10 m2 in size."

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik ekologi politik di Urut Sewu antar aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Konflik dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen sebagai milik TNI dan adanya rencana penambangan pasir besi yang melibatkan elit militer. Pasca konflik penambangan pasir besi, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik ekologi politik disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi ekologi. Dalam konflik ekologi politik ini terlihat tarik menarik kepentingan antara aktor negara, masyarakat lokal, perusahaan dan ENGO. Pada akhirnya, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan terkonsolidasi dengan baiklah yang mendapat keuntungan dalam konflik ini.

---

The thesis explains about political ecological conflict in Urut Sewu among the actors caused by iron sand mining in sub district Mirit. The conflict was started by claims over the land along the southern coast of Kebumen as belonging to armed forces and the presence of a plan by iron sand mining that involves elite military. Afterwards conflict of iron sand mining, the issue of change to the conflict refuses military exercises. The research use qualitative method with explanative design. The research discovered that political ecological conflict caused by the interests of mastery of natural resources created by elite in order to gain personal advantage with marginalization the local communities who as having independence high on the condition of ecology. In political ecological conflict this looks pull drawn of interest between state, local communities, businesses and ENGO. In the end, the actors who have power and consolidated who benefit in this conflict."

"Keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dengan kondisi lingkungan sehingga dibutuhkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan yang baik dan optimal. Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Kegiatan pengelolaan perlu dilakukan dengan memperhatikan kaidah ekologi dan peka terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Selain itu perlu dilakukan penentuan ambang batas (carrying capacity), baik secara formal maupun ekologis dalam rangka meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pemanfaatan potensi sumber daya keanekaragaman hayati, ekosistem, dan nilai kekhasan serta keaslian yang ada di pulau-pulau kecil harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan berbasis pada perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Upaya tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya pemahaman, kesadaran dan partisipasi dari semua pihak dalam menjaga kondisi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan pariwisata dan kondisi lingkungan di Gili Trawangan saat ini; mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman masyarakat lokal Gili Trawangan tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sikap kepedulian masyarakat lokal terhadap permasalahan pariwisata dan lingkungan di Gili Trawangan; mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan lingkungan di Gili Trawangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kondisi lingkungan Gili Trawangan saat ini telah mengalami degradasi yang dapat terlihat dari terjadinya perubahan fungsi lahan di kawasan sempadan pantai dan tatanan lingkungan; kerusakan pantai akibat abrasi; penanganan masalah sampah belum optimal; pengelolaan sarana-prasarana umum belum optimal; dan kerusakan terumbu karang. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut maka perlu adanya pengelolaan pariwisata dan pengelolaan lingkungan yang didasari oleh adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sikap kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi serta adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan pengelolaan lingkungan.

---

Sustainable development of tourism depends on the environmental conditions that required protective efforts; proper and optimal management. Tourism management in small islands must be based on the balance commitment between the development of economic, socio-cultural and conservation. Management activities need to be carried out by giving more attention to the rules of ecology and sensitive to social and cultural values. In addition it is necessary to determinate the threshold (carrying capacity), both formal and ecologically in order to minimize the negative impacts of development activities. Therefore, the potential utilization of biodiversity resources, ecosystems, the distinctiveness and authenticity value of small islands must be sustainable and integrated based on the protection, maintenance, utilization and development. Such efforts will not work without the understanding, awareness and participation of all parties in maintaining the environmental condition.

The purpose of this study is to identify and analyze the development of tourism and environmental condition in Gili Trawangan currently; to identify and analyze Gili Trawangan local communities understanding of the sustainable tourism principles and local communities caring attitude towards tourism and environment issues in Gili Trawangan; to identify and analyze the level of participation of local communities in tourism and environmental management in Gili Trawangan. This study was conducted with a qualitative approach and a combination of quantitative and qualitative research method.

The results of this study found that the environmental condition of Gili Trawangan nowadays has degraded as indicated by the change of land use in coastal border and the change of environmental order; coastal damage due to abrasion; the handling waste problem is not optimal yet; the management of public infrastructure is not optimal, and the coral reefs damage. To overcome these problems, it is necessary to manage the tourism and environment based on the understanding of the sustainable tourism principles and caring attitude towards the occurred problems, and also the local communities participation in environmental and tourism management."

"This book presents an international perspective on health education and specifically the influence that context has on this aspect of education. The focus includes both formal and non-formal health education and the factors that impact upon its effectiveness, particularly in non-Western and non-English-speaking contexts (i.e., outside the UK, USA, Australia, NZ, etc.). An important feature of the book is that it draws upon the experiences and research of local experts, representing the perspectives of an extremely diverse cohort across the world (22 countries and 2 regions in total). The book addresses topics such as, the development and implementation of health education in different countries, the influence of political, cultural, societal or religious mores, governmental or ministerial drives, economic or other pressures driving curriculum reform, and the influence of external assessment regimes on health education. This book highlights both barriers and enablers to improving health education across the globe. "

"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPMcenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerahtertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPMyang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

---

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]"

"Pertambahan penduduk, konsumsi dan produksi masyarakat adat Kajang yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola dengan memanfaatkan hasil hutan berdasarkan praktik konservasi lingkungan. Bagaimana kondisi sosial ekonomi lingkungan, pengelolaan ekonomi kreatif, dan strategi pengembangan kerajinan yang berkelanjutan di Tana Toa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengrajin dan kedua adalah stakeholder. Metode pengambilan data dengan wawancara. Hasil penelitian menujukkan kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat mengambarkan (1) sturkut kelembagaan, (2) produksi dan konsumsi masyarakat, (3) guna lahan, (4) sumber daya alam. Terkait pengelolaan menujukkan serangkai proses yang terdiri atas (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, dan (4) pengawasan. Strategi pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan menujukkan upaya yang dilakukan dengan menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemampuan stakeholder meminimalisasi kelemahan dan menekan dampak ancaman baik dengan stategi (S-O), (W-O), (S-T) dan (W-T) merupakan kunci keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif di Tana Toa Kajang.

---

Growth of population, consumption and production of Kajang people who utilize natural resources to meet their daily needs and others. Utilization of natural resources are managed by utilizing forest products based on environmental conservation practice. How the socioeconomic conditions, management of creative industries, and sustainable development strategy of creative industry in Tana Toa. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The population in this study are craftsmen and stakeholders. Methods of data collection by interview. The results showed the socio-economic conditions of the society explain (1) institutional structure (2) production and consumption, (3)division of zone (4) natural resources. Management of the process consists of (1) planning, (2) organization, (3) implementation, and (4) surveillance. The strategy of sustainable development of creative industries showed the efforts made to describe the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The ability of stakeholders to minimize weaknesses and minimize the impact of threats both with strategies (S-O), (W-O), (S-T) and (W-T) is the key to the successful development of creative industries in Tana Toa Kajang."

"Model pembangunan manusia diharuskan memiliki prinsip pokok berkelanjutan dengan mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Model pembangunan manusia dalam komunitas nelayan tangkap tradisional yang telah diterapkan di Pulau Tunda hanya membangun dari aspek sosial dan aspek ekonomi dengan tidak menyertakan aspek lingkungan dalam proses pembangunannya sehingga masih belum mencapai hasil yang baik, padahal jika penerapan model pembangunan manusianya mencapai hasil yang baik dapat meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan kemampuan SDM untuk mengelola lingkungan di Pulau Tunda. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kualitas, kesejahteraan dan kemampuan SDM dalam komunitas nelayan. Hubungan antara tingkat kualitas SDM dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat kemampuan dianalisis menggunakan uji statistik nonparametrik dengan analisis Spearman rho dan pengembangan model pembangunan manusia dalam komunitas nelayan tangkap tradisional di Pulau Tunda. Hasil penelitian ini adalah tingkat kualitas, tingkat kesejahteraan dan tingkat kemampuan SDM pada komunitas nelayan tangkap tradisional di Pulau Tunda tergolong rendah. Rendahnya tingkat kualitas SDM berhubungan kuat dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingkat kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola lingkungan di Pulau Tunda. Pengembangan model pembangunan manusia dalam komunitas nelayan tangkap tradisional dapat dikembangkan dengan menambahkan satu aspek pembangun dalam model pembangunan manusia yaitu aspek lingkungan.

---

Model of human development is required to have a basic principle of sustainability including economic, social and environmental aspects. Model of human development in traditional capture fisheries communities have been implemented in Tunda island on the social and economic aspects by not including the environmental aspects of the development process. This led to the adoption of human development model have not achieved good results. If the application of the model has achieve good results this can improve the quality of human resources, welfare and level of ability to manage environment in Tunda Island.

This study aimed to analyze the level of quality, welfare and level of ability to manage environment in traditional capture fisheries communities. The relationship between the level of quality of human resources with a level of welfare and ability levels were analyzed using nonparametric statistical test with Spearman rho analysis and development model of human development in traditional capture fisheries communities in the Tunda island.

The result of this research is the level of quality, the level of welfare and level of ability to manage environment in traditional capture fisheries communities on the Tunda island is low. The low level of human resource quality was strongly associated with lower levels of welfare and level of ability to manage the environment in Tunda island. Improvement of a model of sustainable human development in traditional capture fisheries communities can be extended by adding one aspect in a model of human development, namely environmental aspects."