Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTIn order to set up a more effective mechanism for revitalizing the Hakka language, the Legislative Yuan passed the amendment of Hakka Basic Act on December 29th, 2017. The revised version of Act institutes Hakka language as the local and teaching language in those "major Hakka cultural areas" (Hakka villages). After examine the revision process of Hakka Basic Act, this paper finds that the revised Act follows the "Local Government Act" and established "Hakka cultural regional cooperation organizations" instead of adopting the idea of "Hakka cultural self-ruling body" advocated by Hakka Affairs Council. This result from both of Ministry of Interior and Hakka Affairs Council tend to build the cultural self-ruling mechanism under the framework of administrative regions, which is according to the article 24-1 of "Local Government Act". For providing references to domestic policy analysis, this paper, which employs the institution of Belgium as a case study, explores the autonomous area of language family and regional self-ruling body in Belgium by the approach of public policy theory and literature review. Moreover, this paper tried to propose a designation of "Hakka language community", which is based on the experience of ethnic self-ruling body in Belgium."

"Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan pada tahun 2017 dengan izin Otoritas Jasa Keuangan yang menyediakan kegiatan pembiayaan untuk komunitas kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Lembaga ini memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat miskin di sekitar Pesantren masing-masing dengan mendorong pengembangan bisnis konsumen melalui pembiayaan dan kegiatan pendampingan. Bank Wakaf Mikro didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi dan beberapa keuntungan bagi konsumen adalah bahwa lembaga tersebut mendistribusikan pembiayaan tanpa agunan dan bahwa imbal hasil pembiayaan hanya berjumlah 3% per tahun.Penulis mengajukan dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana Bank Wakaf Mikro diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana Bank Wakaf Mikro diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disampaikan dalam mekanisme deskriptif yang didukung oleh studi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro diatur oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk bentuk badan hukumnya serta kegiatan usahanya. Bank Wakaf Mikro berbeda dengan koperasi biasa dan melibatkan tindakan hukum hibah mutlak dan hibah bi syarth daripada wakaf. Sementara, perlindungan hukum bagi para donatur, konsumen, dan Bank Wakaf Mikro umumnya dalam bentuk keterbukaan informasi, pembiayaan berbasis kelompok, dan mekanisme pengaduan.

---

Micro Waqf Bank is an Islamic Microfinance Institution established in 2017 with the permission of the Financial Services Authority which provides financing activities to a small community that does not have any access yet to the formal financial institutions. It has a role to empower the impoverished communities around the respective Islamic Boarding Schools by encouraging the development of consumers’ businesses through financing and mentoring activities. It is established in a form of legal entity of a cooperative and several advantages for the consumers include that it distributes financing without collaterals and that the financing yield only amounts to 3% per year.The author came up with two research questions covering how Micro Waqf Bank is being regulated in the Indonesian Laws and how does Micro Waqf Bank being implemented in Indonesia. The research method used is normative legal research delivered in descriptive mechanism supported by document study and interviews with the relevant parties.It is concluded that Micro Waqf Bank is regulated by various laws for their form of legal entity also their business activities. Micro Waqf Bank is different from a regular cooperative and it involves the legal conduct of absolute grant and hibah bi syarth rather than waqf. While, the legal protection for the donors, consumers, and the Micro Waqf Bank is generally in the form of openness of information, group-based financing, and mechanism of complaints."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak partisipasi CoP terhadap kinerja individu, komunitas, dan organisasi, dan mengetahui bentuk partisipasi CoP yang paling memberikan manfaat pada organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner ke para pegawai di 10 area perusahaan yang menghasilkan 238 buah data. Data tersebut kemudian diolah dengan teknik Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa CoP memberikan manfaat kepada individu, dan kepada komunitas serta organisasi secara tidak langsung. Sementara itu, bentuk partisipasi yang paling memberikan manfaat adalah diskusi hambatan pekerjaan, diikuti dengan diskusi kisah sukses pekerjaan. Satu bentuk partisipasi yaitu diskusi pengembangan karir tidak terbukti dapat memberikan manfaat secara signifikan.

---

This research aims to evaluate the impact of CoP participation for individual, community, and organization pperformance, and to find the types of participation providing most benefits to PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. The data were collected by sending questionnaires to the employees in 10 company areas, which resulted as much 238 copies. The collected data were processed with Partial Least Square (PLS). The result of this research showed that CoP proved to provide benefits for individuals and to the community as well as the organization indirectly. Moreover, types of participation that provides most benefits to performance are work barrier discussion, followed by success story discussion. However, career development discussion has not been proven to give benefit to organization."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sebuah rumah tangga perlu menjalankan mata pencaharian. Komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu merupakan komunitas yang di program oleh pemerintah untuk bekerja sebagai petani padi, namun karena adanya berbagai hambatan tidak memungkinkan mereka untuk menggantungkan hidup hanya dari bekerja sebagai petani padi saja. untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan para komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu harus menjalankan pekerjaan lain. Dalam memilih pekerjaan terdapat berbagai strategi yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, ragam strategi ini didasarkan oleh berbagai faktor seperti aset dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Skripsi ini menunjukkan ragam strategi yang dilakukan oleh Komunitas Transmigran di Desa Sungai Radak satu dalam menjalankan dan memilih mata pencaharian mereka. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, data-data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan etnografi. Penelitian menemukan bahwa komunitas transmigran di Desa Sungai Radak Satu beradaptasi dengan melakukan diversifikasi pada mata pencaharian tertentu untuk bertahan hidup dan menambah kekayaan.

---

A household must engage in livelihood in order to meet their necessities. The government has programmed the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to work as rice farmers, however due to many obstacles, they are unable to rely solely on rice farming. The transmigration community in Sungai Radak Satu Village must rely on various sources of income to meet their necessities and improve their revenue. Each household employs a variety of strategy when it comes to selecting works. This sort of strategy is dependent on a number of criteria, including each household's assets and skills. This thesis will show the numerous strategy used by the transmigration community in Sungai Radak Satu Village to support themselves. Qualitative approaches are used in the research, and the data displayed are the findings of interviews, observations, and ethnographic methodologies.This study discovered that the transmigrant population in Sungai Radak Satu Village adapts to these circumstances by diversifying their livelihoods in order to survive and grow their wealth."

"Ketergantungan masyarakat pedesaan pada sumberdaya alam akan tetap tinggi, terutama sumberdaya lahan, sedangkan pemilikan tanah di kalangan petani makin menyempit. Kecenderungan penyempitan pemilikan lahan diakibatkan oleh pengalihan peruntukan lahan dari pertanian ke non pertanian. Pengalihan peruntukan lahan tersebut akan mengancam kehidupan masyarakat di desa. Jika sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, maka hal tersebut akan mendorong mereka mencari alternatif sumber penghasilan, yaitu sektor non pertanian di kota. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan akan menciptakan pengangguran di perkotaan yang kemudian menimbulkan penyakit sosial.Dalam rangka mengurangi urbanisasi, diperlukan upaya yang dapat menciptakan supaya masyarakat tetap tertarik untuk hidup di desa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha. Program pemberdayaan masyarakat Riau.PT. RAPP adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun di wilayah operasinya. Program pemberdayaan tersebut di tuangkan dalam bentuk sistem pertanian terpadu (Integrated Farming System).Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Adopsi Sistem pertanian terpadu yang dikembangkan perusahaan tersebut belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi tersebut adalah pengetahuan sistem pertanian terpadu petani, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani.Penelitian ini bertujuan untuk: (a.) Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu, (b) Mengetahui peringkat pengaruh variabel bebas terkuat terhadap adopsi sistem pertanian terpadu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survey. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari Januari 2003 sampai dengan Maret 2003 di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Penentuan jumlah sampel dengan Cara sampling acak sederhana dari 85 KK komunitas PPMR PT. RAPP di Desa Tambak, diambil 40 KK sebagai sampel. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan_ Sebelum pelaksanaan survey instrumen diuji cobakan pada 20 KK komunitas PPMR di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang diperoleh diuji normalitas, homogenitas, dan linearitasnya. Kemudian dianalisis dengan metode regresi berganda, dan koefisien korelasi ganda, dan korelasi parsial. Variabel-variabel penelitian adalah adopsi sistem pertanian terpadu (Y); Pengetahuan sistem pertanian terpadu (XI); Luas pemilikan lahan (X2); dan pendidikan formal petani (X3).Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu dengan persamaan regresi Y = 14,316 i-1,164X1 + 1,632 X2 + 0,0552 X3 yang sangat signifikan; urutan pengaruh kekuatan variabel dari variabel yang paling kuat sampai yang terlemah adalah Luas pemilikan lahan yang pertama, pengetahuan sistem pertanian terpadu yang kedua, dan pendidikan formal petani yang ketigaKesimpulan: (1) Terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada tingkat adopsi sistem pertanian terpadu, (2) Untuk meningkatkan adopsi sistem pertanian terpadu maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah luas pemilikan lahan, pengetahuan sistem pertanian terpadu, dan pendidikan formal petani.

---

Integrated Farming System Adoption (A Case Study: PT RAPP Riau Community Empowerment Program at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan, District, Riau Province)The dependence of rural communities toward their natural resource will remain high, particularly for land resources while the land ownership by local farmers is getting narrow. The reason lies behind was the transformation of land use from traditional to modern agriculture system that have a tendency to narrowing the area of land ownership by locals. This will create threats to life and welfare of the villagers. If modem agriculture system fails to meet villagers' needs, they will make an effort to discover alternative income that definitely is a non-agriculture sector mainly set up in urban area. Lack of formal education background and skill possessed by rural community will direct them to be another unemployment that already exist in the cities and furthermore create social disease.Effort to keep these villagers to live in their environment will strongly need to prevent their migration to urban area. One of the efforts is rural development, which is not only seen as government's responsibility but for business' sector as well. PT RAPP's community empowerment program is one example of social responsibility taken by the company to develop community in their operation area. The program then stated as Integrated Farming System.Problem set for this research is that the adoption of integrating farming system developed by the company was not optimal yet. Influenced factors of this adoption were farmers' knowledge of integrating farming system, area of land ownership and farmers' formal education.Objective of this research were a) to find out if there is positive influence of integrating farming system knowledge, together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system, and b) to find out the rank of significance from independent variables to adoption of integrated farming system.This research used qualitative and quantitative approaches with survey method and was conduct from January to March 2003. The research located at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan District, Riau Province. The location established by using purposive method and sample size was taken using simple random sampling. The number of 48-house hold was taking from total 85-house hold from PPMR community of PT RAPP as respondents.Instrument research used to collected primary data was questionnaire that prepared and tested to 20 respondents to find the reliability and validity of the instrument. Data collected then be tested their normality, homogeneity and linearity, and then statistically analyzed with multiple regression method, multiple regression correlation and partial correlation. Variables used were, adoption of integrating fanning system (Y); integrating farming system knowledge (XI), area of land ownership (X2) and the farmers' formal education (X3).The result prove that there is positive influence of integrating farming system knowledge together with the area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system with regression equation Y= 14,16 + 1,164X1 + 1,632X2 + 0,552X3 or the influence is significance. The factors put sequent by their significance from the strongest ones are, the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education. Research conclusion are 1) There is positive influence of integrating fanning system knowledge, all together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system; 2) To improve the adoption of integrating farming system, attention must put sequences from the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education."

"Copepoda merupakan zooplankton yang dominan di lautan, dan mempunyai peranan penting dalam rantai makanan di ekosistern perairan, termasuk perairan mangrove (estuarine). Penelitian mengenai Copepoda di perairan mangrove Cilacap, Jawa Tengah, telah dilakukan pada bulan Oktober 1997 dan April 1998. Dari hasil identifikasi ditemukan sebanyak 25 jenis yang termasuk dalam 17 marga, 12 suku, dan 4 bangsa (ordo). Calanoida merupakan ordo yang paling besar, dengan jumlah anggota 17 jenis. Frekuensi kehadiran tertinggi ditemukan pada Acartia erythraea dan Pseudodiaptomus incisus, masing-masing 58,34% dan 52,08%. A. erythraea paling melimpah pada bulan April (rata-rata 7,81% dan 10,59%) dengan kepadatan maksimal 102 ind./l.; sedangkan P. incisus paling melimpah pada bulan Oktober (rata-rata 6,56% dan 14,73%) dengan kepadatan maksimal 62 ind./l.Keanekaragaman jenis Calanoida berkisar antara 0,424-0,849, kemerataan individu tiap jenis 0,256-0,429, kekayaan jenis 0,610-2,471, kesamaan jenis antara dua lokasi 0,182-0,933. Hasil analisis kluster pada musim dan waktu pengamatan yang berbeda, tidak terbentuk pengelompokan. Meskipun demikian terdapat kecenderungan pada St. 1, 2, dan 3 membentuk kelompok yang terpisah dari St. 4. Penyebaran dan kelimpahan Copepoda sangat dipengaruhi oleh salinitas. Kisaran salinitas pada bulan Oktober 18,1-31,7 %0 dan 9,2-29,1 %0 pada bulan April. Selain salinitas, pengaruh musim juga turut menentukan komposisi jenis dan kelimpahan Copepoda.

---

Copepods is a dominant group of marine zooplankton, and has an important role in the marine food chain. Copepods lives in various habitats, in freshwater, estuarine, and marine. Information on copepods in Indonesia mostly came from expedition reports on East Indonesian waters. Nevertheless, information concerning copepods in mangrove waters (estuarine) is very limited. The Cilacap mangrove waters has a unique ecosystem. It has high estuarine biodiversity lives, in which of them is copepods. From this fact, a study on the taxonomy and community structure of copepods in Cilacap mangrove waters was conducted on October 1997 and April 1998.The aims of study is to know the diversity and fluctuation of copepods species, the relationship community structure of copepods with the environmental factors in Cilacap mangrove waters, to available information on description and illustration of copepods that area from two seasons.Twenty-five species belonging to 12 families was recorded. They include 17 species of Calanoida, three species of Poecilostomatoida, four species of Cyclopoida, and one species of Harpacticoida. Two species showed high frequency of occurrence and abundance, i.e. Pseudadiaptonius incises at dry season, and Acartia erytlhraea at wet season. This indicated that the two species were common and distributed more widely than others.The highest diversity and richness indices of copepods species were found in Sapuregel (St. 3) at two seasons, and Teluk Penyu had highest evenness index at dry season. Donan mouth river and Sapuregel had the highest similarity index at dry season. Cluster analysis resulted in one group at all study on October 1997 and April 1998. Stations 1, 2, and 3 had the highest relationship than station 4. The water conditions of Cilacap mangrove waters showed that salinity ranged from 9,2-31,7 %0 temperature ranged from 25-32°C, pH ranged from 6,58-8,74, turbidity ranged from 0-7 NTU, DHL ranged from 10,4-44,7 mg/l, and DO ranged from 4,40-8,52 mg/l."

"ABSTRACTThe distraction of tropical rain forest in developing world has destroyed the forest ecological balance and affected its Inhabitants. In Indonesia, Increasing pressure on farm and forest lands has led the State Forest Corporation (SFC) to device a social forestry program. One of which was Implemented In Sanggau district, West Kalimantan province. The project, called Social Forestry Development Project (SFDP), aimed at establishing forest management system which allow for adequate income generation for the local population while preserving the forest ecological stability. The nutrition related activities of the project involved development of agricultural production, Income generation, development of Infrastructure facilities, and nutrition education. The study was conducted to Investigate the changes In nutritional situation of forest communities after three years Implementation of the SFDP In Sanggau district, West Kalimantan province. Two-repeat cross-sectional study was carried out In five sub villages of the project areas. Thirty households with under five children from each sub village were randomly selected from the list of total households that have under five children. Totally 152 households with 206 under five children from the first survey (April, 1993) and 151 households with 190 under five children from the second survey (September, 1996) were covered. Data on demographic characteristics, the nutritional status of under five children, socioeconomic conditions, sanitation conditions, food availability, food intake, child feeding practices, health services, exposure to Infectious diseases, and mothers' health and nutritional conditions were collected In both 1993 and 1996 surveys. Lower stunting prevalence (50.9% Vs 69.5%) and improved HAZ (-2.09 ± 1.46 Vs -2.70 ± 1.23) of children are observed in the area In 1996 compared to that In 1993. Suggesting that the project benefited the linear growth of children. The economic condition and food availability of the households In the area, as indicated by the Increase In percentage of households who owned radio and television (43.3% Vs 21.1% and 12.1% Vs 2.7%, respectively) and the decrease In percentage of those who experience food shortage (48.2% Vs 79.6%), was Improved. Significant Improvement was also observed In household consumption frequency of some food items and the ownership of KMS as well as Immunization coverage among the under five children. However, the sanitation condition and weaning practices in the area remained unchanged or even become worse and has led to high occurrence of diarrhea and Acute Respiratory Infection (ARI). It was concluded that, the SFDP benefited linear growth of children by Improving the condition of some nutritional determinants. Therefore, the continuation and improvement of all current nutritional related activities of the project is recommended. Since the sanitation condition and weaning practices in the area was still bad, other recommendation would be an Introduction of latrine and clean water supply and weaning time for Infant at the age of 4-6 months instead of at younger age (less than 4 months)."

"Model pembangunan ekonomi yang berpusat pertumbuhan, menempatkan pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan, tanpa melihat apakah pendapatan tersebut terdistribusikan kepada masyarakat secara seimbang, telah melahirkan banyak permasalahan sosial, seperti kesenjangan sosial, pengangguran, gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan lain-lain tennasuk permasalahan kemiskinan. Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat sentralistik, dimana masyarakat dijadikan obyek dari program-program pembangunan. Konsep trickle down effect yang cenderung top-down pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Berangkat dari kebijakan otonomi yang memberikan keleluasaan daerah untuk melaksanakan program pembangunannya, Pemerintah DKI Jakarta mencoba pendekatan pembangunan yang cukup inovatif di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Proyek ini bernama Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini merupakan produk pemikiran yang merupakan hasil pengalaman cukup panjang dari pelaksanaan berbagai Program Jaring Pengaman Sosial dan program pengentasan kemiskinan yang telah lalu.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK, kemudian upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. Pemilihan informan bersifat purposive sampling yang meliputi, ketua BPM Kodya, Camat, Lurah, Ketua Dekel, UPKMK, TPK-RW, RT, LSM Pendamping, tokoh masyarakat, warga dan pemanfaat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bintaro, mencakup proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dalam pelaksanaan PPMK terdapat peningkatan kondisi masyarakat, dilihat dari elemen-elemen pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Institusi RT/RW telah melaksanakan peran pembimbing, pendamping dan pengawas. Peningkatan kondisi masyarakat setelah memperoleh bantuan PPMK ditunjukkan dengan beberapa perubahan, yaitu: omset usaha meningkat, pengetahuan pemanfaat terhadap usahanya bertambah, adanya tabungan, mengenal sistem sumber. SeIain perubahan dari sisi ekonomi, terdapat perubahan dari sisi sosial, berupa meningkatnya keakraban antar warga, yang mengakibatkan tumbuhnya kepedulian dan kegotongroyongan pada komunitas RW. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan PPMK berkaitan dengan adanya dana macet/tunggakan dana bergulir, keberadaan kantor TPK-RW yang tidak memadai, lemahnya sanksi yang diberikan kepada penunggak.Berdasarkan temuan lapangan, penulis mengajukan saran, yaitu adanya penguatan institusi lokal (RTIRW) melalui pembinaan dan pelatihan secara berkala pada komunitas RT/RW, untuk memberdayakan komunitas tersebut, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang merata pada seluruh level RT/RW di Kelurahan Bintaro. Kondisi ini ditopang oleh pengadaan atau pembenahan sekretariat di level RW, sebagai tempat pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini untuk lebih menunjang pelaksanaan pemberdayaan di level komunitas RT/RW tersebut."