Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memuat pembahasan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Undang-Undang Narkotika, dimana dalam penelitian ini akan dibahas proses restorative justice yang tidak terlaksana dengan maksimal khususnya bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkotika menjadi timpang ketika UU SPPA dan UU Narkotika yang menitikberatkan proses rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika, justru tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tesis ini membahas dan menguraikan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika dan perbandingan penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di beberapa lembaga. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulis mengaji Undang-Undang yang kemudian dikaitkan dengan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana narkotika, yang terdiri atas faktor internal dan eksternal, kemudian penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika yang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan UU SPPA dan UU Narkotika, serta perbedaan penanganan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di LPKA Jakarta, BNN LIDO, dan RSKO Jakarta. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama bagi perbaikan para pelaku tindak pidana narkotika, namun ternyata masih terdapat banyak celah jika dilihat dari segi penanganannya, diantaranya adalah proses rehabilitasi serta program-program yang dilaksanakan didalam ketiga lembaga tersebut.

---

This thesis discusses about the narcotic crime whos committed by children, referring to the Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act, this study discussed about the process of restorative justice that wasn 39 t implemented maximally, especially for the child of the perpetrators narcotic crime. Decision of the jail punishment to child drug abusers could be judged didn rsquo t accordance with a Child Criminal Justice System Act and Narcotics Act which have a priority for doing a rehabilitation and isn rsquo t applied by law enforcement officers. This study is juridical normative, which an authors review is an act and will be associated with the extent to the rules was applied in the society.

The results of this study express the causing factors of why a child be a perpetrators of narcotics crime, which consist by internal and external factors, then an application of sanctions to children whos carry out in narcotics crime that has not been implemented maximally based on SPPA Act and Narcotics Act, and a difference of criminal treatment for a child drug abusers in LPKA Jakarta, BNN LIDO, and RSKO Jakarta. Although they have a same function for handle a child drug abusers, but there is something different between the rehabilitation process and the programs implemented. "

"Keberadaan anak bagi masyarakat dianggap sebagai anugerah. Dengan berbagai alasan dan motif, banyak pihak yang memilih melakukan pengangkatan anak. Skripsi ini menganalisis dua penetapan pengangkatan anak yang ditetapkan sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007. Melalui analisis tersebut diketahui bahwa peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia belum diaplikasikan secara ideal. Hakim dalam pertimbangannya perlu lebih banyak merujuk kepada peraturan lain terkait pengangkatan anak. Selain itu, skripsi ini juga akan membandingkan praktek pengadilan terkait ketentuan pengangkatan anak sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007 berdasarkan penetapan yang dianalisis.

---

The existence of children is considered as a gift for the community. With various reasons and motives, many people choose to adopt children. This thesis analyzes two verdicts on the adoption of children which are established before and after the enactment of PP No. 54 of 2007. Through this analysis, it is known that regulations regarding adoption of children in Indonesia have not been applied ideally. The Judges in their legal consideration need to refer more to other regulations related to the adoption of children. In addition, this thesis will also compare court practice related to the regulations of adoption of children before and after the enactment of PP No. 54 of 2007 based on the verdicts which will be analyzed."

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."

"Penulisan ini dibuat untuk membahas mengenai peran jurnalis warga dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berbasis komunitas. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan pemikiran Kate Bowers dan Shane Johnson mengenai penggunaan publisitas untuk tujuan pencegahan kejahatan dan teori stigma Erving Goffman. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa jurnalis warga dapat mendukung upaya pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berbasis komunitas, tetapi belum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak berbasis komunitas.

---

This thesis aims to understand the role of citizen journalist to support a community-based sexual violence against children prevention. I initially considered the strategy to be a form of community-based child protection. I am using Kate Bowers and Shane Johonson’s thoughts of Using Publicity for Preventive Purposes and also Erving Goffman’s theory of stigma. The result shows that citizen journalism can be useful for community members to prevent sexual violence against children, though the strategy can not be considered as a community-based child protection due to several reasons."

"Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak identitas anak melalui pelibatan masyarakat untuk mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penelitian aksi sebagai strategi penelitiannya. Hasil penelitian menunjukan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di masyarakat dalam pemenuhan hak identitas anak. Peran pekerja masyarakat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya orang tua agar mampu melakukan perannya. Pemerintah, pekerja masyarakat dan tokoh masyarakat perlu bersinergi membuat strategi agar partisipasi masyarakat berjalan secara efektif dalam mengembangkan model perlindungan anak berbasis komunitas.

---

This research is about fulfillment of the child’s rights identity through community involvement to develop a child protection model with community-based approach. This research used a qualitative approach with descriptive type and action research as the strategy. The result shows the gap between government policy and the reality in community in fulfilling the child's rights of identity. The community workers is needed to empower people, especially the parents to be able to perform their roles. Goverment, community workers and community leader have to work together in making a strategy so the community have a child protection model with community-based approach."

"Penelitian ini membahas tentang kasus pernikahan anak yang terjadi dalam budaya lokal di Indonesia yang ditinjau berdasarkan konsep perlindungan anak dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Konsep perlindungan anak yang dimaksud meliputi kerangka asesmen untuk child safeguarding and promoting welfare serta mengulas tentang kebijakan yang berhubungan dengan pernikahan anak. Penelitian dilakukan dengan metode penulisan context review dan tahapan tinjauan pustaka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa wilayah di Indonesia dengan kasus pernikahan anak yang tinggi memiliki unsur budaya yang melanggengkan praktik pernikahan anak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat budaya lokal di Indonesia yang mendukung terjadinya pernikahan anak, seperti ketentuan pernikahan adat Kaharingan, nilai Urang Banjar, tradisi uang panai, kebiasaan kawin paksa, dan budaya merariq. Penelitian menyimpulkan bahwa budaya yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat seolah ‘mengatur’ cara berpikir seseorang dan bagaimana mereka mengambil keputusan, terutama dalam kasus pernikahan anak. Demi menjaga tradisi budaya dan nama baik keluarga, anak dapat terjebak dalam praktik pernikahan anak yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perlindungan kehidupan mereka sebagai anak. Urgensi dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana budaya pernikahan anak menempatkan anak pada posisi yang rentan dan berbahaya serta memberikan penjelasan bagaimana unsur kebudayaan tertentu dapat menimbulkan masalah yang berpotensi membahayakan kehidupan anak.

---

This study discusses cases of child marriage that occur in local culture in Indonesia which are reviewed based on the concept of child protection from the discipline of Social Welfare Studies. The concept of child protection in question includes an assessment framework for child safeguarding and promoting welfare as well as reviewing policies related to child marriage. The research was conducted using a context review writing method and the literature review stage. This research is motivated by the high number of cases of child marriage in Indonesia from year to year. Some areas in Indonesia with high cases of child marriage have cultural elements that perpetuate the practice of child marriage. This is evidenced by the results of research which reveals that there is a local culture in Indonesia that supports child marriage, such as the provisions of the Kaharingan traditional marriage, the Urang Banjar value, the tradition of uang panai, the habit of forced marriage, and the merariq culture. The research concludes that the culture adopted by a community or group of people seems to 'regulate' a person's way of thinking and how they make decisions, especially in the case of child marriage. To maintain cultural traditions and the good name of the family, children can be trapped in child marriage practices that can endanger their welfare and the protection of their lives as children. The urgency of carrying out this research is to reveal how the culture of child marriage places children in a vulnerable and dangerous position and provide an explanation of how certain cultural elements can cause problems that have the potential to endanger children's lives."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Perlindungan Anak “Pengasuhan Dengan Cinta” milik Wahana Visi Indonesia yang berbasis oleh LEAP dan mengujinya menggunakan konsep keberlanjutan dimana lebih spesifik akan menggunakan partisipasi dan capacity building. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, penelitian ini dilakukan menggunakan tiga alat analisis (gap analysis, means-ends, dan main categorial analysis) dan SWOT analysis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program ini secara prosedural sudah menunjukan kesesuaian dengan tahapan dan pedoman LEAP, dimana analisis dimensi evaluasi memperlihatkan kesesuaian yang baik meskipun melalui gap analysis masih ditemukan gap yang cukup besar. Berikutnya secara substantif, partisipasi terlihat sangat rendah di tiap tahapan (perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi) yang kemudian juga berimplikasi kepada rendahnya capacity building. Sehingga, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah sesuai dengan pedoman LEAP, program ini belum mengusung keberlanjutan untuk membangun komunitas. Dalam menjawab kondisi ini, lewat analisa potensi dan hambatan, peneliti merekomendasikan digitalisasi program yang dapat memperluas edukasi pelatihan pola asuh disiplin positif dan peningkatan kompetensi dan tanggung jawab anggota PATBM sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

---

This study aims to evaluate Wahana Visi Indonesia LEAP based “Pengasuhan Dengan Cinta” program and test it out with sustainability concepts, especially participation and capacity building. Using qualitative methods and in-depth interview techniques, this research was conducted using three analytical tools (gap analysis, means-ends, and main categorial analysis) and SWOT analysis to obtain a comprehensive picture from planning until implementation. The result showed that procedurally, this program implementation had shown conformity to the stages and guidelines of LEAP, while the analysis of the evaluation dimension showed a good suitability, although through gap analysis there was still a large gap. Then substantively, very low participation across each stage (planning, implementation, monitoring evaluation) which then also implies into very low-capacity building. As such, this study found that even if the program is correct from LEAP perspective, it does not yet build sustainability for the community. To respond this condition, through potentials and barriers analysis, the researcher recommends digitalizing program to expand the reach of education on positive parenting and to increase PATBM competence and responsibilities in each member in accordance with the objectives of child protection.

"

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang faktor-faktor penyebab anak perempuan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, faktor-faktor penyebab anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga mengalami kekerasan, dan peran negara terkait anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Anak perempuan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga dikarenakan adanya konstruksi sosial yang mengasosiasikan anak perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kemiskinan dan budaya juga menjadi penyebab dipekerjakannya anak. Kekerasan yang menimpa mereka umumnya terjadi karena posisi mereka sebagai anak, perempuan, dan pekerja rumah tangga yang tersubordinat di masyarakat. Untuk itu, negara sebagai pihak pengawas berjalannya perlindungan anak seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap mereka.

---

The focus of this study are causes of girl being employed as domestic worker, causes girl being employed as domestic worker also being abused, and role of government as child protector about this issue. Social construction to them as girl, poverty, and culture are the major cause of this problem. Sex-role values like ‘girl’s place is in the home’ made the actual cause of girl to only do housework. Meanwhile, domestic worker also not really recognized as worker in society. That’s why violence against them generally occurs due to their position as girl and domestic worker who are subordinate in society. To that end, government as the main controller of child protection should be having high responsibility to protect them."

"ABSTRAKKekerasan yang dilakukan oleh anak banyak terjadi salah satunya adalah pembunuhan. Peristiwa tersebut tentu menarik perhatian media massa, namun bagaimana media massa memberitakannya merupakan hal yang penting karena yang menjadi subyeknya adalah anak-anak mdash;pihak yang harus selalu dilindungi. Dengan menggunakan teori kepanikan moral yaitu melalui lima indikator yang diciptakan oleh Erich Goode dan Nachman Ben-Yehuda, 37 artikel berita yang ditemukan selama tahun 2013 hingga 2015 terkait anak pelaku pembunuhan pada detik.com, tribunnews.com, dan liputan6.com dapat dikatakan mengalami kepanikan moral. Kepanikan moral tersebut merugikan sang anak yaitu dengan tereksposnya identitas dirinya hingga munculnya label-label yang semakin memperburuk kondisi sang anak mdash;merupakan bentuk viktimisasi yang menjadi bukti bahwa media massa online tersebut tidak melakukan perlindungan terhadap anak.

---

ABSTRACTThere are numerous cases of youth violence, one of those was child homicide. This kind of subject often attracts mass media attention, however the way that media covered this particular issues are important because children mdash that need protection, are the subject of this matter. By applying the theory of moral panic which has five indicators, according to Erich Goode and Nachman Ben Yehuda, there are 37 news articles from 2013 to 2015 related to child homicide from detik.com, tribunnews.com, and liputan6.com. All of them indicates moral panic that harms the children by exposing their personal identities, later led to labeling in which could bring the children rsquo s condition for the worse mdash a form of victimization that can prove the three online medias failed to protect the child."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pandangan anak terhadap visualisasi serta dampakvideo game Grand Theft Auto IV (GTA IV). Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode analisis isi naratif. Hubungan metodeanalisis isi naratif dengan penelitian merupakan aspek penting dalam menentukananalisis terhadap visualisasi yang dihasilkan oleh konten video game GTA IV, danbagaimana persepsi anak terhadap visualisasi yang terdapat di dalam konten videogame GTA IV tersebut. Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama,yaitu pertama, teori pembelajaran sosial, yang menggunakan model banduradengan empat proses dasar dari pembelajaran sosial yang terjadi secara berurutan,seperti perhatian, penahanan (ingatan), produksi, dan motivasi. Teori kedua, yaituteori penerimaan, yang menekankan individualitas penonton mempengaruhidimana mereka menerima dan menafsirkan teks. Dasar dari teori ini adalah modelencoding dan decoding yang menjelaskan hubungan antara teks dan penonton.Dengan menggunakan dua teori tersebut, maka kejahatan dan kekerasan dalamhubungannya dengan media atau konten visual dapat dijelaskan. Hasil dari tesisini adalah, media sebagai pembelajaran kejahatan karena visual yang dihasilkanoleh video game GTA IV mengandung unsur-unsur kekerasan dan kejahatan.Namun demikian, tidak semua anak mempunyai pola pikir yang sama dalammenerima dari apa yang mereka lihat seperti visual yang dihasilkan oleh videogame GTA IV.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the children's view of the visualize and impact ofvideo games Grand Theft Auto IV (GTA IV). This research uses qualitativeapproach with narrative content analysis method. The relationship between thenarrative content analysis method and the research is an important aspect indetermining the analysis of visualization generated by content of video game GTAIV, and how the children's perception of the visualization contained in the videogame content of GTA IV. This study uses two main theoretical frameworks,namely, the theory of social learning, which uses the bandura model with fourbasic processes of social learning that occur sequentially, such as attention,retention (memory), production, and motivation. The second theory, namely thereception theory, which emphasizes the individuality of the audience affectswhere they receive and interpret the text. The basis of this theory is the model ofencoding and decoding that explains the relationship between the text and theaudience. By using the two theories, the crime and violence in relation to themedia or visual content can be explained. The result of this thesis is, the media asvisual crime learning produced by video games GTA IV contains elements ofviolence and crime. However, not all children have the same mindset in receivingfrom what they see as visuals generated by video games GTA IV."