Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peraturan yang ada mengenai cek dan bilyet giro serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dicantumkan namanya oleh Bank dalam Daftar Hitam Nasional sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini menyarankan bahwa Bank Indonesia untuk membuat Surat Edaran Bank Indonesia yang lebih spesifik mengenai Rehabilitasi Identitas Pemilik Rekening yang dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, dan untuk selanjutnya Bank Indonesia dapat memperbaiki Peraturan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terutama mengenai Pengawasan Kepatuhan Bank, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman antara Bank dan nasabahnya dan nasabah mengerti mengenai prosedur penarikan cek dan/atau bilyet giro. Kata kunci:Perlindungan hukum, daftar hitam nasional, cek, bilyet giro, hukum perbankan.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the existing regulations concerning checks and bilyet giro and how the legal protection for customer whom registered by Bank in the National Blacklist as drawer of blank checks and or bilyet giro based on Bank Indonesia Regulations and other regulations which stipulates regarding those matters. This legal research is made in form of normative legal research. The results of this legal research suggest Bank Indonesia to make specific Circular Letter of Bank Indonesia regarding Rehabilitation of Account Owner whom listed in the National Blacklist, and for the long time purposes Bank Indonesia could revise the Bank Indonesia Regulation regarding National Blacklist Drawer of Blank Checks and or Bilyet Giro especially on Compliance Supervision of Bank, therefore, there is no misunderstanding between Bank and customer and customer have gained knowledge on the procedure to withdraw cek and or bilyet giro. Keywords Legal protection, national blacklist, checks, bilyet giro, banking law"

"Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

---

Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur.

The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai Non-Governmental Organization (NGO) dalam menuntut hak atas keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan kepada Lima Kepala SMP Induk di DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran ICW dalam satu proses utuh penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam menganalisis peran tersebut, penelitian ini menggunakan teori Claims-making oleh Joel Best dan Scott R. Harris dan secara khusus menggunakan dua bentuk tingkatan claims making process, yaitu Emergence of a Social Problems dan Legitimation, Mobilization, Plan of Action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan dukungan literatur-literatur terkait. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa badan publik tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan. Hal ini juga yang menyebabkan sengketa informasi publik terkait pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan adanya korupsi sistemik dalam bidang pendidikan. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, ICW menjalankan perannya dan melakukan cara-cara secara formal maupun non-formal sebagai salah satu bentuk check and balances dengan tetap melakukan penguatan masyarakat sipil.

---

This study discusses how the role of the Indonesian Corruption Watch (ICW) as a Non-Governmental Organization (NGO) in demanding the right to public information openness toward the Five Principals of the Main Middle School in DKI Jakarta and the Head of the DKI Jakarta Education Department. The purpose of this study is to look at the role of ICW in an intact process of resolving public information disputes. In analyzing this role, this study uses Claims-making theory by Joel Best and Scott R. Harris and specifically uses two forms of claims making process levels, namely Emergence of a Social Problems and Legitimation, Mobilization, Plan of Action. This study used a qualitative method with in-depth interviews and support of related literature. This study found that the Public Agency does not carry out its obligations in managing information and providing services. This also causes public information disputes related to budget management related to systemic corruption in the education sector. In the process of resolving these public information disputes, ICW carries out its role and performs methods formally and informally as one form of checks and balances while continuing to strengthen civil society.

 

"

"Thesis ini menggunakan metode data panel untuk melihat dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap Perdagangan Intra-Industri (IIT) Indonesia-China untuk produk tekstil. IIT diukur menggunakan indeks Grubel dan Lloyd dan akan didekomposisi menjadi IIT horizontal, IIT Vertikal Bawah, dan IIT Vertikal Atas. Berbeda dengan kebanyakan penelitian empiris sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tersebut secara signifikan berdampak negatif terhadap IIT horizontal, IIT vertical bawah , dan IIT vertical atas. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penentu IIT lainnya sebagai variabel terkontrol, seperti kesenjangan ukuran ekonomi, keterbukaan perdagangan, ketidakseimbangan perdagangan, dan kondisi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan ukuran ekonomi secara signifikan meredam IIT horizontal dan IIT vertikal bawah. Lebih lanjut, meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan tampaknya menurunkan semua jenis IIT. Sementara itu, keterbukaan perdagangan meningkatkan IIT Horizontal, IIT Vertikal Bawah, dan IIT Vertikal Atas. Kondisi COVID-19 juga menyebabkan keterlibatan LVIIT dan UVIIT.

---

This thesis assesses the ASEAN-China free trade area's impact on Indonesia-China intra-industry trade for textile products, using the panel data method. The Intra-industry Trade (IIT) is measured using the Grubel and Lloyd index and will be decomposed into horizontal IIT, Lower Vertical IIT, and Upper Vertical IIT. Unlike most previous empirical studies, this article estimates that the agreement negatively and significantly affects the horizontal, lower side of vertical IIT and upper side of vertical IIT. This study also identifies other IIT determinants as a controlled variable, such as the economic size gap, trade openness, trade imbalance, and COVID-19 conditions. The result indicates that the differences in economic size significantly dampen the horizontal IIT and lower-vertical IIT. Furthermore,  the increased trade imbalance seems to decrease all IIT types. Meanwhile, trade openness is found to enhance horizontal IIT, Lower Vertical IIT, and Upper Vertical IIT. The COVID-19 condition also leads to LVIIT and UVIIT engagement."

"Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi.  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berganti menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sebelum Amandemen juga mengalami perubahan yakni yang sebelumnya menyatakan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini menunjukan kekuasaan Presiden setelah perubahan UUD Tahun 1945 di bidang legislasi mengalami pengurangan secara signifikan. Ini memperlihatkan perubahan aturan yang berkenaan dengan kekuasaan Presiden oleh semua kalangan dianggap telah terjadi pergeseran dari executive heavy ke arah legislative heavy. Pasal 20 ayat (2) menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan tercapainya checks and balances system dalam bidang legislasi pada Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Walaupun telah tercapai nya prinsip checks and balances setelah amandemen UUD 1945, nyatanya pada prakteknya terdapat perselisihan/konflik yang terjadi antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif.

---

Checs and Balances Mechanism of the President and the House of Representatives in Indonesia in the Function of Legislation Based on the 1945 Constitution Before and After the Amendment Amendments to the 1945 Constitution have changed many things. This is very clearly seen related to the power of the President and the House of Representatives in the field of legislation. Article 5 paragraph (1) of the Constitution before the amendment states that the President holds the power to form laws with the approval of the temporary House of Representatives after the amendment to the 1945 Constitution has changed to the President has the right to submit draft laws to the House of Representatives. In addition, Article 20 paragraph 1 of the Constitution Before the Amendment also underwent changes, namely that previously stated that each law required the approval of the House of Representatives to change to the House of Representatives holding the power to form laws. This shows that the power of the President after the amendment to the 1945 Constitution in the field of legislation has decreased significantly. This shows that changes in the rules relating to the power of the President by all groups are considered to have occurred a shift from executive heavy to legislative heavy. Article 20 paragraph (2) states that each draft law is discussed by the House of Representatives and the President for mutual approval and the achievement of a checks and balances system in the field of legislation in the Constitution after the amendment. Although the principle of checks and balances has been achieved after the amendment to the 1945 Constitution, in practice there are disputes/conflicts between the President and the DPR in the field of legislation. This research is a qualitative research with descriptive analysis design. This problem is viewed from a legal comparison with normative juridical research methods and descriptive writing."