Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah setiap jenis penggunaan Instagram IG Interaction, IG Browsing, dan IG Broadcasting berhubungan dengan kesepian. Penelitian dilakukan pada 383 laki-laki dan perempuan 16-24 tahun . Variabel jenis-jenis penggunaan Instagram diukur dengan Instagram Activities Scale dari Yang 2016 yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh back translators dan dimodifikasi oleh peneliti. Variabel kesepian diukur dengan UCLA Loneliness Scale Versi 3 dari Russell 1996 yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh back translators dan dimodifikasi oleh peneliti. Hasil uji statistik korelasi menunjukkan IG Interaction memiliki hubungan negatif yang lemah dan signifikan dengan kesepian. IG Browsing dan IG Broadcasting masing-masing memiliki hubungan positif yang signifikan dan lemah dengan kesepian.

---

This research aims to seek the correlation between each types of Instagram usage IG Interaction, IG Browsing, and IG Broadcasting and loneliness. The research was conducted to 383 males and females 16 24 years old . The frequency of each types of Instagram usage were measured with Instagram Activities Scale from Yang 2016 which has been translated to Indonesian language by back translators and has been modified by researcher. Loneliness was measured with UCLA Loneliness Scale Version 3 from Russell 1996 which has been translated to Indonesian language by back translators and has been modified by researcher. The result shows that IG Interaction has a negative, weak, and significant correlation with loneliness. Both of IG Browsing and IG Broadcasting have a positive, weak, and significant correlation with loneliness."

"Fokus pada skripsi ini adalah diskusi analisa hak cipta terhadap hak dari penyiaran pertandingan bola, legalitas dari pengadaan nobar dan streaming pertandingan bola melalui internet. Bentuk dari penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini menyarankan untuk memasukkan siaran pertandingan bola ke dalam salah satu dari karya cipta dan juga menjelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dengan streaming dan internet ke dalam Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Serta menyarakankan untuk membolehkan melakukan nobar selama dilakukan di tempat non komersial. Kata kunci:Penyiaran pertandingan bola, nobar, streaming, internet.

---

The focus of this research paper is to discuss a copyright analysis on the rights of football match broadcasting, the legality of organizing nobar and the legality of streaming the football match over the internet. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is suggesting to include football match broadcasting as one of the copyrighted work under Indonesian Copyright Law No 28 Year 2014 and to include a deeper understanding of streaming and internet under the aforesaid law. Also to allow organizing nobar in non commercial places. "

"Pergerakan abad ke-20 telah mempengaruhi kota-kota di seluruh dunia dalam banyak aspek peradaban. Brisbane adalah salah satu kota yang menyadari dampak modernisme terhadap prospek politik, ekonomi, masyarakat dan budaya mereka. Isu yang paling provokatif yang dihadapi kota ini akhir-akhir ini adalah keyakinan yang beralih pada demokrasi di dalam hubungan masyarakat dan parlemen yang sayangnya telah kehilangan esensi dasar transparansi. Setidaknya ada tiga subjek peran yang mempengaruhi dalam politik Australia menurut Tim Dunlop - partai, sistem pemungutan suara dan media. Sebuah ide dasar untuk mulai mengembangkan industri penyiaran independen dipastikan dapat mengilhami kebangkitan demokrasi di Brisbane. Seiring dengan proses penafsiran transparansi melalui serangkaian studi tentang teknologi kaca dan paten Luxfer Prism, gagasan konseptual ini digunakan untuk mengembangkan proposal arsitektur gedung Hall of Democracy. Tanpa mengabaikan penggunaan undang-undang bangunan lokal dan visi klien, Grievous Keppler, cicit Frederick Keppler, Hall of Democracy akan mengartikulasikan demokrasi arsitektural Brisbane melalui perspektif warganya sehingga memiliki sebuah platform untuk memonitor wakil-wakil pemerintahan mereka yang terpilih, mengarahkan serta mengawasi kegiatan pemerintah, dan melibatkan, merumuskan, berdebat juga berdiskusi untuk menjadikan kota Brisbane kota yang lebih baik.

---

The 20th century movements have affected cities all around the world in many aspects of civilization. Brisbane is one of the cities that realizes the modernism impact regarding their political, economy, society and cultural prospect. The most provocative issue this town encounters lately is a shifted belief on democracy within community and parliament relationship that unfortunately has lost its fundamental essence of transparency. There are at least three drivers in Australian politics according to Tim Dunlop - the parties, the voting system and the media. A suggestion to initiate media to become independent broadcasting industry can inspire a reinvigorated democracy to Brisbane. Along with the process of defining true transparency through series of study on glass technology and Luxfer Prism patent, this conceptual idea is being used to develop an architecture proposal of Hall of Democracy. Without neglecting the use of local building legislation and the vision of the client, Grievous Keppler, great grandson of Frederick Keppler, Hall of Democracy will articulate a Brisbane architectural democracy through perspective of citizen to have a platform to seek out and instruct their elected representatives, direct and have oversight on government activities, and engage in, and formulate, debate and discussion for a better city."

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Radio merupakan salah satu media yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Untuk itulah, radio digunakan sebagai salah satu media perjuangan rakyat. Ketika Orde Baru muncul, banyak bermunculan radio siaran non-pemerintah di Jakarta. Pemerintahan Orde Baru pun mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur radio. Salah satunya PP No. 55 Tahun 1970 yang didalamnya terdapat larangan sebagai alat kegiatan politik bagi radio siaran non-pemerintah dan dilarang membuat berita. Hal tersebut menimbulkan dinamika dalam dunia radio siaran di Jakarta. Dinamika tersebut dapat dilihat pada perkembangan Radio Arief Rachman Hakim dari tahun 1970 hingga 1998.

---

Radio is a medium that can convey information quickly. For this reason, the radio is used as a medium of mass struggle. When the New Order emerged, many emerging non-government radio stations in Jakarta. New Order government also issued a number of policies to regulate radio. One of these PP. 55 of 1970 in which there is a ban on political activity as a tool for non-government broadcast radio and banned from making news. This raises the dynamics in the world of radio broadcasting in Jakarta. The dynamics can be seen in the development of radio Arief Rachman Hakim from 1970 to 1998."

"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungan kelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan proses perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatif atau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan. Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yang diinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitu tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubungan yang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthen national integration, building character and national identity of faith and piety, educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that is independent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesian broadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of Central KPI which formed at the central level and the Regional KPI established at the provincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship and division of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happen in monitoring broadcast content and the licensing process.

This study aimed to analyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method of evaluation research. From this study, researchers found that the institutional relationship between the two, which has coordinative or means both have a parallel relationship, can still be maintained. The researchers also found changes into a hierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarily solve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and an antagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan cara mengukur apakah dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat menghasilkansasaran organisasi yang dalam hal ini adalah menghasilkan Tenaga Perancang yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori efektivitas yang pengukurannya terfokus pada pelaksanaan diklat.Penelitian dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM selaku unit pelaksana pendidikan dan platinan untuk meningkatkan sumber daya manusia hukum dan HAM yang berkualitas, balk itu dari instansi Departemen Hukum dan HAM maupun instansi lain dengan metode penelitian kualitatif.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Hukum dan HAM secara umum belum efektif hal ini bisa dilihat dari pencapaian sasarannya.Sedangkan kendaJa-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan adalah dari segi input yaitu penentuan peserta, penentuan kurikulum, sarana dan prasarana, dari segi proses tenaga pengajar yang belum memiliki Satuan Acara Perkuliahan, dan dari segi output evaluasi.Saran-saran untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut adalah pimpinan yang memiliki kompetensi dan pemikiran yang visioner mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia

---

This research focuses on the training and education for the functional position of rule and law designers. This research tests how far those trainings and education could output in the organizational target which is creating qualified

designers by using Effective approaches by which testing the commencement of the training and education itself.

The research, which was conducted by a Qualitative method, was commenced in the Human Resources Bureau of Law and Human Rights as the conducting unit of the training and education to enhance the quality of human resources of the Law and Human Rights personnel, both in the Law and Human

Resources Department as well as other institutions.

From the analysis of the interviews, we could conclude that the trainings and education for the functional position of rale and law designers conducted by the Human Resources Bureau of Law and Human Rights are generally not effective which could be seen from the target achievements.

Furthermore, the obstacles faced in the commencement of the trainings and education for the functional position of the rule and law designers are in terms of the input is the determination of the participants, curriculum, facilities and infrastructures, in terms of the process is the trainers who have not been equipped

with the details of the lectures, and in terms of the output evaluation.

The suggestion for handling those obstacles in conducting the trainings and

education is that we need a leader who has excellent competence and visionary thoughts to enhance the competence of the human resources."

"This book examines the impact of the digital dividend on terrestrial broadcasting now and tomorrow. Covers spectrum management, the analog to digital switch, and consequences of the identification of a spectrum that could be released for other uses. "