Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan meneliti level interaktifitas program-program televisi yang ada di Indonesia dengan menggali terlebih dahulu konsep dari interaktifitas dan definisi dari televisi interaktif. Kemudian penelitian ini mencoba rnengembangkan atau mengusulkan suatu cara untuk mengukur interaktifitas program-program televisi tersebut.Penelitian ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya pengetahuan terhadap teknologi yang terus berkembang dan berevolusi, dimana sejalan dengan perkembangan tersebut, teknologi informasi semakin lama semakin melaju pada ciri interaktif antara medium dan pemakainya seiring dengan konvergensi yang terjadi pada industri telekomunikasi, media dan komputer. Sehingga dapat dipastikan bahwa interaktif akan menjadi suatu ciri penting bagi media masa depan.Penggunaan kata interaktif pada program-program televisi yang ada di Indonesia sudah sangat menjamur, sedangkan definisi terhadap kedua konsep diatas masih belum terangkat dengan jelas ke permukaan. Sehingga penelitian ini ingin melihat dan mendalami apakah benar konsep interaktif tersebut telah diterapkan di Indonesia dengan meneliti beberapa program televisi yang dipilih berdasarkan fitur-fitur interaktif yang dimiliki.Beberapa program televisi Indonesia yang setidaknya sudah mengandung ciri-ciri interaktif tersebut adalah: AFI (Akaderni Fantasi Indosiar), SMS TV yang sebenarnya merupakan salah satu saluran dari Kabelvision, MTV Start (Play), Power Points Mandiri Visa yang disiarkan oleh Metro TV, sebuah games interactive yang pernah disiarkan oleh Indosiar yaitu dan Dara dan layanan interaktif Electronic Programme Guides milik Indovision. Semua program atau layanan tersebut memiliki level interaktifitas-nya masing-masing.Analisis data yang berupa data hasil wawancara dengan para key-informant, menunjukkan adanya 3 dimensi interaktifitas yang memiliki signifikansi dalam menentukan level interaktifitas sebuah program atau layanan televisi interaktif, ketiga dimensi tersebut adalah: dimensi waktu, dimensi kontrol dan dimensi responsivitas. Dengan merujukkan analisa dari wawancara dengan para key-informant dan bahan kepustakaan yang telah dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, maka dari ketiga dimensi tersebut, indikator-indikator yang membentuk pengukuran terhadap level interaktifitas dimensi-dirnensi tersebut dapat terdefinisikan dengan jelas disini.Dengan terbentuknya sebuah ukuran yang bersifat kualitatif ini, maka pemetaan level interaktifitas program-program televisi interaktif di Indonesia dapat dilaksanakan. Maka pengukuran interaktifitas yang sebenamya pada konteksnya di Indonesia dapat tergambarkan dengan jelas dimana melalui pengukuran ini dapat di-analisa potensialitas dari teknologi yang sudah ada sekarang dalam mengembangkan layanan interaktif televisi ke tingkatnya yang lebih jauh."

"Kehadiran televisi baru di tanah air semakin menambah keberadaan stasiun televisi, baik swasta maupun TVRI yang sudah terlebih dahulu ada Kebangkitan jurnalisme di televisi, yang dimulai dengan kemunculan Seputar Indonesia di RCTI dan Liputan 6 SCTV kini diikuti dengan kehadiran program berita sejenis di berbagai televisi.Tidak sedikit gaya manajemen pemberitaan di media cetak diterapkan begitu saja di dunia televisi karena ketiadaan pengalaman para wartawan televisi, yang sebelumnya memang bergiat di media cetak. Terus terang saja, dunia jurnalistik televisi swasta tergolong lahan baru bagi jurnalis Indonesia untuk berkarya.Demikian pula halnya dengan pendirian televisi swasta tidak terlepas dari alokasi sumber-sumber ekonomi di seputaran lingkaran rezim Soeharto. Gaya-gaya patronisasi dan nepotisme kerap melekat dalam pengelolaan televisi di Indonesia. Latar belakang pemilik dan pendiri stasiun televisi swasta pun juga beragam. Sebagian besar malah berasal dari pengusaha.Dengan latar belakang sebagai pengusaha, maka ukuran untung rugi selalu menjadi dasar utama bagi penyiaran program-program di televisi. Terkadang karena alasan penghematan dan efisiensi, sebuah program direposisi atau dipindahkan tanpa ada parameter yang baku atau periodisasi tertentu. Jika sebuah program direposisi tanpa ada parameter yang jelas maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap minat pemasang iklan dan pemirsa untuk menonton. Pemasang iklan akan dirugikan karena strategi segmentasi dan sasaran khalayak akan mengalami perubahan jika sebuah program tayangan direposisi tanpa ada periodisasi. Pemirsa akan kebingungan dengan program acara yang mulai digemarinya, karena perubahan jam tayang yang mendadak.Penelitian ini lebih memfokuskan kepada metode penelitian analisis deskriptif dengan menitikberatkan kepada pengamatan di lapangan serta wawancara secara mendalam dengan narasumber yang berkompeten.Dan pendekatan ekonomi media, gaya pengelolaan manajemen televisi di Lativi ditelaah dengan kajian ilmu komunikasi maupun dari aspek-aspek ekonomi. Seharusnya, gaya pengelolaan manajemen televisi bersifat fleksibel dengan menerapkan azas-azas organisasi yang modern. Penguasaan manajemen secara terpusat atau komando jelas sangat tidak cocok diterapkan di stasiun televisi swasta. Gaya otoriter yang tidak mau mendengarkan saran saran dari pekerja profesional jelas suatu kemunduran dalam pengelolaan manajemen media televisi.Oleh karena itu dengan memahami pengelolaan manajemen media diharapkan carut marut pengelolaan televisi di Indonesia bisa berkembang ke arah penyempurnaan. Diharapkan pula, hasil penelitian ini menjadi masukan yang berharga bagi pengembangan dan pengelolaan program berita di televisi swasta."

"Ranah penyiaran Indonesia pasca 1998 telah mengalami perubahan mendasar dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di mana sebelumnya merupakan domain kewenangan pemerintah (Departemen Penerangan) menjadi domain kewenangan masyarakat yang direpresentasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Tetapi konstestasi Negara, industri, dan masyarakat sipil di ranah penyiaran belum selesai dan berlarut-larut dalam Peraturan Pemerintah tentang penyiaran.Tujuan penelitian ini adalah membongkar akar penyebab kontestasi tersebut dan memberikan rekomendasi kepada KPI, baik lembaga maupun anggotanya/termasuk saya sendiri, untuk mengelola kontestasi berhadapan dengan industri dan pemerintah dalam rangka mengatur penyiaran Indonesia sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Proses penelitian ini diabdikan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu perubahan sistem penyiaran nasional yang tersentralisasi menuju sistem penyiaran lokal berjaringan.Hasil penelitian ini menemukan bahwa akar kontestasi masalah ini adalah pertarungan rezim Market Regulation melawan Public Regulation. Siapa sesungguhnya yang dimenangkan dan diuntungkan dalam kontestasi tujuh PP Penyiaran tersebut? Jawabnya adalah para pemilik modal TV/radio yang sudah mapan di industri penyiaran Indonesia. Bagaimana dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)? Depkominfo hanyalah kaki-tangan para pemilik modal yang sudah mapan di industri penyiaran itu. Dan KPI? KPI masih belum berhasil, kalau tak sopan jika dikatakan telah gagal, menjadi instrumen pelopor untuk menegakkan kepemilikan publik atas ranah liar Indonesia. Tapi kontestasi tetap belum selesai. Public Regulation masih mempunyai peluang untuk terus hidup, tesis ini ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi untuk mendorong public regulation tersebut.Participatory Action Research ini juga menemukan terjadinya bipolarisasi aktor di ranah penyiaran, yakni Depkominfo dan Industri di satu pihak, berhadapan dengan DPR, KPI, dan Masyarakat Sipil di lain pihak. Bipolarisasi aktor tersebut berdialektika dengan terjadinya diskrepansi/patahan dalam struktur ekonomi politik penyiaran di mana Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran kemudian menjadi tidak sinambung dengan Undang-Undang Penyiaran.

---

Indonesia broadcasting landscape in the post 1998, has basically changed after the deliberation of the new Broadcasting Law (UU Nomor 32 Tahun 2002). Under the previous law, the power to regulate TV and radio belongs to The Department of Propaganda (Departemen Penerangan). Nowadays, it belongs to the public which is represented by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). By law, KPI is a state body to regulate the broadcasting matters. But the ministry of communication and information and also the established broadcasting capitalists do not satisfied with the law. The contestation among the state, industry, and civil society in the broadcasting landscape has not finished yet. It's still continuing till the Government Regulations on Broadcasting signed by the President Susilo Bambang Yudhoyono.

The purpose of this research is to find out the roots of the contestation and to formulate the recommendations for KPI, as an institution and also for the commissioner/including myself, to manage the contestation facing the broadcasting industry and government. However, the broadcasting landscape must be regulated so that it can give the benefit for public. The Process of this research will be dedicated to reach the final purpose, i.e. to change the centralized broadcasting system to local network system.

The finding of this research is that the contestation between the Market Regulation vis a vis Public Regulation. Who is really got the benefit of the government regulations on broadcasting? The answer is the established broadcasting capitalists in Indonesia. How about the Department of Communication and Information (Depkominfo)? Depkominfo is just a slave of the established broadcasting capitalist. And KPI? KPI has not been successful yet as a frontier soldier to uphold the public ownership on broadcasting arena. Actually, the contestation is to be continued. The Public Regulation still has the opportunity to survive. This research provides recommendations to enforce the public regulation.

This Participatory Action Research has also found the bipolarization of the actors in the broadcasting landscape, i.e. government and the industry on one faction against parliament (DPR), KPI, and civil society. This bipolarization runs dialectically with the discrepancy in the broadcasting political economy structure so that the Government Regulations on Broadcasting doesn't obey the Broadcasting Law."

"Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahimya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal panting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat, dalam perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai 'arena' pertarungan dan kepentingan antara struktur dan agency. Karena itu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic yang berkelindan dengan rezim fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publl Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran publik, namun di sisi lain terdapat kontradiksi konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor penghambat perwujudan penyiaran publik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing, dan zinstruchire observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu false consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement" (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus. Pertama, kencenderungan peralihan masa transisi demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam UU Penyiaran sebagai ruang publik yang babas dan netral untuk mernposisikan publik menjadi sender sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik.Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masa transisi demokrasi ini yang merasa paling mengetahui dan memahami berbagai kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik, sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasal-pasal tentang penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok elit di lingkungan legislatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai kecenderungan Paternalistik Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini rnenunjukan sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar, sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sejauh dimungkinkan untuk disepakati konseptualisasinya) juga terdapat dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang menyebabkan terjadinya intervensi pada RRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi yang secara nyata oleh Meneg BUMN (Laksaunana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian selama 2 tahun untuk RRI sebagai penyiaran publik. Contoh pada Radio Berita Namlapanha dalam situasi yang serba transisi ini sesungguhnya mungkin untuk menjadi penyiaran publik, ketika secara konseptual dan prinsip-prinsip meleburkan diri pada penyiaran publik, dan harus didukung oleh payung undang-undang yang secara ekplisit dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 ini belum memberi tempat yang kondusif. Pada tataran inilah bahwa konstruksi sosial tentang penyiaran publik belum berakhir dan final, karena itu butuh perjuangan yang melibatkan interplay antara struktur dan agency dalam sebuah distribusi sumberdaya ekonomi politik yang seimbang (demokrasi).Historical situatedness lahirnya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik Dalam perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masa transisi demokrasi ini adalah upaya penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada kaidah-kaidah penawaran-permintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital acumulation: M-C-M (Money-Commodities-More Money)."