Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi karyawan dengan kinerja yang relatif rendah dapat dipengaruhi oleh tingkat perilaku organisasi yang minimal (OCB). Studi sebelumnya menyatakan bahwa OCB untuk karyawan dapat dibentuk melalui dukungan internal dan organisasi individu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat kekuatan dalam organisasi terutama yang dimiliki oleh para pemimpin sebagai cara untuk membentuk OCB bagi karyawan. Power diyakini dapat mempengaruhi perilaku seseorang sehingga OCB juga bisa dinaikkan di antara karyawan. Dengan demikian, penelitian ini membahas hubungan antara tingkat kekuatan pemimpin dan tingkat OCB. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan sejumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden termasuk dalam kerangka sampel di setiap divisi di Perusahaan "X". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kekuatan pemimpin dan tingkat karyawan OCB. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat OCB untuk karyawan memiliki tingkat yang rendah dan tingkat kekuatan pemimpin memiliki tingkat yang lemah.

---

The condition of employees with relatively low performance can be influenced by the minimum level of organizational behavior (OCB). Previous studies state that OCB for employees can be formed through internal support and individual organizations. In contrast to previous research, this study looks at strengths in organizations especially those possessed by leaders as a way to form OCB for employees. Power is believed to influence a person's behavior so that OCB can also be raised among employees. Thus, this study discusses the relationship between the level of leader strength and the level of OCB.

The research method used is quantitative, with a number of questionnaires distributed to respondents included in the sample framework in each division in the "X" Company. The results showed that there was a positive relationship between the level of leader strength and the level of OCB employees. The results of this study also show that OCB levels for employees have low levels and leader strength levels have weak levels."

"ABSTRAKBirokrasi memiliki peran utama dalam sistem kenegaraan, selama masa orde baru hingga saat ini, birokrasi juga berperan besar dalam proses pembangunan. Selain itu, birokrasi telah berperan dalam menopang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi dan distribusi. Birokrasi sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.Berbagai kebijakan dan aturan mengenai pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas sebenarnya sudah ada, yaitu undang-undang Nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik, dan peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta beberapa peraturan menteri PANRB lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Namun pada praktek dilapangan, fungsi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ditengarai masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia usaha, masih ditemukan adanya keluhan masyarakat dan dunia usaha mengenai kinerja pelayanan publik dari birokrasi, baik pusat maupun daerah. masih ditemukan adnya pelayanan publik yang berbelit-belit, transfarasi dan akuntabilitas pelayanan publik yang kurang jelas, perizinan usaha belum sepenuhnya memenuhi harapan dari dunia usaha dan lain-lain yang mengindikasikan buruknya kualitasb pelayanan publik.Banyak fakotr yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan publik itu sendiri, diantaranya faktor individu birokrat penyelenggara pelayanan, fakotr organisasi penyelenggara pelayanan dan faktor sistem dalam penyelenggara pelayanan publik.Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta dilesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dapat terwujud."

"ABSTRAKReformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan pembenahan pada aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi diharapkan akan mengatasi permasalahan yang terjadi seperti hyper regulation, tumpang tindih regulasi, berorientasi pada kualitas, ketidak sesuaian dengan perencanaan dan arah pembangunan, lemahnya peran kelembagaan, serta minimnya koordinasi antar kementerian/lembaga. diharapkan dengan danya reformasi regulasi terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan yang pada akhirnya dapat mengarahkan pembentukan regulasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. "

"ABSTRAKTerbukannya ruang demokrasi dalam menentukan sikap hak suara pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi tahun 2018 membuat pihak yang berkontestasi dalam pilkada mempunyai cara masing-masing untuk merangin dukungan masyarakat termasuk dukungan kelompok birokrasi. Syarif Fasha selaku calon kepala daerah petahana Kota Jambi tahun 2018 menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya melalui politisasi birokrasi. bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan ialah mempolitisir fasilitas negara, untuk mendukung alfiasi politik, memanfaatkan informasi birokrasi, memihak dalam kepentingan kelompok dan individu, penempatan jabatan birokrasi bedasarkan relasi politik.

---

ABSTRACTThe oppennes of democracy for voters to use their rigth to vote in Kota Jambi's mayoral election in 2018 made parties which competed in local election utilized various method to gain publick support. The birocracy group is among them . Syarif Fasha as on the incumbent candidate for the for fosition of mayor of kota jambi in 2018 used it political power to hold on the power through politiciting biraucracy. The from the politicization incliding approprition thourgh burauecratic networ, taking sides in conflic between Group/individuals through mobilization of of civil government apparaturses for political purposes and placing bureaucratic appointess thorugh political relations. "