Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuntutan pada organisasi pemerintah seperti profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan responsif semakin tinggi membawa tantangan untuk memodernisasi administrasi dan pelayanan. Dari tuntutan itulah lahir inovasi yang terkait dengan e-government, reformasi birokrasi, dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam proses perubahan tersebut komunikasi internal organisasi dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting. Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagai unit Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memiliki 29 satker di daerah harus dapat memaksimalkan komunikasi internal organisasinya agar dapat melakukan pelayanan prima pada industri. Penelitian ini membahas mengenai proses komunikasi internal birokrasi dan saluran komunikasi internal dalam satuan kerja serta koordinasi antara pusat dan satker daerah di lingkungan BSKJI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif interpretif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumen. Hasil dari penelitian ini alur komunikasi yang dominan digunakan dalam komunikasi internal adalah atas ke bawah atau downward communication karena proses pekerjaan umumnya sesuai dengan arahan pimpinan. Selain itu, alur komunikasi dari bawahan ke atas atau up ward communication, horizontal, dan diagonal pun digunakan dalam proses komunikasi organisasi. Berbagai saluran komunikasi digunakan dalam proses  komunikasi internal dari yang bersifat formal seperti: surat, disposisi, rapat, rapat virtual  dan yang bersifat informal personal pegawai, WA/SMS/telepon, WAG. Tantangan komunikasi internal yang dialami oleh BSKJI antara lain : persepsi selektif, hambatan budaya, hambatan organisasi, Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur. Penggunaan saluran komunikasi internal yang menyesuaikan dengan perkembangan TIK dalam alur komunikasi internal birokrasi di BSKJI tersebut secara umum dapat  mempercepat proses pekerjaan,  dianggap dapat mangkas rantai prosedur, mempercepat koordinasi,  memperluas penyebaran informasi, koordinasi bisa dilakukan tanpa hambatan lokasi, menghemat anggaran serta waktu.

---

The demands on government organizations such as professionalism, accountability, transparency, and responsiveness are getting higher, bringing challenges to modernizing administration and services. These demands pushes the emergence of innovations related to e-government, bureaucratic reform, and Electronic-Based Government (SPBE).  The Agency for Industrial Standardization and Services Policy (BSKJI) as a unit of the Ministry of Industry (Kemenperin) with its 29 work units in the regions has the task to maximize its organization's internal communication to provide excellent service to the industry.  This study discusses the internal communication process of the bureaucracy and internal communication channels within the work units as well as the coordination between the central and regional work units within the BSKJI environment.  The approach used in this study is interpretive qualitative of a case study method, with in-depth interviews and documents analysis as the data collection techniques. This study found that the dominant communication flow used in internal communication is top-down or downward communication because the work process is generally in accordance with the direction of the leadership.  In addition, the communication flow from the bottom up or upward communication, horizontally, and diagonally is also used in the organizational communication process.  Various communication channels are used in the internal communication process from formal ones such as: Letters, dispositions, meetings, virtual meetings and informal personal employees, WhatsApp/SMS/telephone and WhatsApp groups. Internal communication challenges experienced by BSKJI include: Selective perception, cultural barriers, organizational barriers, human resources, and infrastructure. The use of internal communication channels that adapt to the development of ICT in the internal communication flow of the bureaucracy at BSKJI can generally speed up the work process by cutting the chain of procedures, speed up coordination, expand information dissemination. These can be done as the communication technology used helped overcoming geographical barriers as well as budget and time constraints."

"Belum tercapainya cita-cita birokrasi yang konstruktif seperti efektifitas dan efisiensi dalam kacamata reformasi birokrasi ketatalaksanaan,pada dasarnya bukanlah disebabkan pada kesalahan satu-dua pihak. Terdapat determinant factor yang sifatnya sistemik di antaranya silo activity, pergantian kepemimpinan yang berdampak pada perubahan mekanisme tata kerja organisasi, serta tidak terpetakannya tugas, fungsi, dan hubungan kerja antar unit organisasi baik internal maupun eksternal. Mengatasi masalah ini, maka perlu digambarkan peta proses bisnis instansi pemerintahan. Peta ini nanti akan berperan sebagaiaset organisasi dalam hal menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam instansi pemerintahan. Secara teoritis, praktik ini pulamerupakan refleksi implementasi teori metagovernance yang memiliki fokus dan lokus pada aktor-aktor yang menjalankan negara, sepertihirarki birokrasi, pasar, dan network governance, dengan tujuan utama yakni menyelesaikan masalah publik yang kolektif, mengakomodir kepentingan bersama, serta mendorong efektifitas dan efisiensi dalam tatanan birokrasi."

"Birokrasi di Indonesia masih melekat dengan citranya yang terkesan rumit, membutuhkan waktu lama dan tidak praktis yang menyebabkan reformasi birokrasi berjalan lambat. Saat ini reformasi birokrasi seharusnya sudah memasuki tahap akhir dari grand design reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia, perlu dilakukan modernisasi dengan transformasi digital pada proses birokrasi salah satunya adalah penerapan e-government sebagai layanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Akan tetapi penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi berpotensi besar atas keamanan sistemnya, terlebih lagi pada pelayanan publik tidak dapat terlepas dari pemanfaatan data pribadi warga negara penggunanya yang sudah pasti e-government akan menghimpun data pribadi warga negara pada sistemnya. Permasalahan yang dikaji antara lain hubungan reformasi birokrasi dengan e-government, bagaimana reformasi birokrasi dapat berjalan dengan adanya perlindungan data pribadi pada e-government, dan bagaimana seharusnya pengaturan terkait e-government agar dapat melindungi data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Tulisan ini membahas pentingnya keberadaan kepastian hukum yang menjamin perlindungan keamanan data pribadi warga negara yang terhimpun dalam sistem e-government dimana negara mempunyai kewajiban melindungi setiap hak warga negaranya dan melindungi sistem sebagai penyelenggaranya guna mendukung jalannya reformasi birokrasi di Indonesia. Seharusnya agar e-government berjalan optimal terdapat peraturan terkait perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan e-government memiliki standar yang pasti sebagai pedoman dalam setiap mekanisme kerjanya terutama standar yang terkait untuk melindungi data dan informasi yang terhimpun didalamnya.

---

The bureaucracy in Indonesia is still attached to its complex image, takes a long time and is impractical, which causes bureaucratic reform to run slowly. Currently, bureaucratic reform should have entered the final stage of the grand design of bureaucratic reform aimed at realizing world-class government. In order to realize world-class government, modernization with digital transformation in the bureaucratic process is necessary, one of which is the application of e-government as a public service by utilizing technological advances and communications. However, the large-scale use of technology, information, and communication on the system, first the public service cannot see from the use of the personal data of the citizens of its users, which is certain that e-government will collect the personal data of citizens in its system. The problems studied include the relationship between bureaucratic reform and e-government, how bureaucratic reform can work with the protection of personal data in e-government, and how e-government-related arrangements can protect personal data. The type of research used in this law is normative legal research with statutory research approach, conceptual approach, case approach, comparative approach, and historical approach. This paper discusses the importance of the existence of legal certainty that guarantees the protection of the security of personal data of citizens collected in the e-government system where the state has the obligation to protect every right of its citizens and protect the system as the organizer in order to support the course of bureaucratic reform in Indonesia. In order for e-government to run optimally, there should be regulations related to personal data protection implemented by the government and e-government has definite standards as new in every work, especially standards related to protecting data and information collected therein."

"Penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah dilakukan dengan pemangkasan struktur organisasi menjadi dua level, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tindak Lanjut penyederhanaan birokrasi dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik DKI Jakarta dan memperhatikan arahan pimpinan untuk memastikan jalannya pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terus memproses penyusunan kebijakan turunan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif untuk mendalami implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikemukakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan sekretariat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan model kebijakan yang diamanatkan pemerintah pusat dengan adanya pembentukan unit kerja non struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap percepatan pengambilan keputusan. Sementara dalam implementasinya banyak hambatan-hambatan seperti kesenjangan TPP antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural, masih menjalankan pola organisasi yang kaku dan tidak fleksibel, terbatasnya Jabatan fungsional yang sesuai tugas dan fungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyederhanaan birokrasi seperti adanya pengaruh kepentingan pimpinan untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat dan karakteristik organisasi Setda DKI Jakarta yang berbeda dengan Perangkat Daerah lain. Perubahan yang terjadi dengan adanya penyederhanaan birokrasi masih bersifat administratif dan legalistik dan belum berdampak pada percepatan pengambilan keputusan dan percepatan pelayanan publik.

---

Simplification of bureaucracy in government agencies was carried out by cutting the organizational structure into two levels, equalizing positions and adjusting work systems. The follow-up to the bureaucratic simplification carried out at the DKI Jakarta Provincial Secretariat was carried out by paying attention to the characteristics of DKI Jakarta and paying attention to the leadership's directions to ensure that public services continued to run optimally. Until 2023, the DKI Jakarta Provincial Government is still following up on the bureaucratic simplification policy by continuing to process the preparation of derivative policies to adjust the work system to simplify the bureaucracy. This research uses a post-positivist paradigm and the research was carried out using qualitative methods to explore the implementation of bureaucratic simplification policies, the factors that influence the implementation of bureaucratic simplification policies and obstacles in implementing bureaucratic simplification policies at the DKI Jakarta Provincial Secretariat which were put forward using Merilee S's theory. Grindle (1980). The research results show that the implementation of the bureaucratic simplification policy within the regional secretariat is not fully in accordance with the policy model mandated by the central government with the establishment of non-structural work units as stipulated in Governor Regulation Number 57 of 2022 concerning Organization and Work Procedures of Regional Apparatus. The research results show that the bureaucratic simplification policy at the Regional Secretariat has not been able to have a positive impact on accelerating decision making. Meanwhile, in its implementation there are many obstacles such as the TPP gap between Functional Positions and Structural Positions, still implementing a rigid and inflexible organizational pattern, limited functional positions that suit their duties and functions. Factors that influence bureaucratic simplification policies include the influence of leadership interests in ensuring that public services are not hampered and the organizational characteristics of the DKI Jakarta Regional Secretariat which are different from other regional apparatus. The changes that occur with the simplification of the bureaucracy are still administrative and legalistic in nature and have not had an impact on accelerating decision making and accelerating public services."

"Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban yang pada intinya adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia secara maksimal. Oleh karena itu, mereka memilki sejumlah pekerjaan dan atas hal tersebut kinerja mereka harus diukur yang salah satu bentuknya adalah penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut kemudian berkaitan pula dengan usaha meningkatkan keberhasilan akan reformasi birokrasi di setiap lembaga, di mana dalam skripsi ini berfokus kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, terutama dalam hal taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sifat penulisan adalah analisis-deskriptif. Mengenai data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, jenisnya adalah data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dan teknik analisis atas data yang dilakukan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait kaitan penilaian kinerja dan reformasi birokrasi di BPK RI, diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga langkah utama dalam melakukan penilaian kinerja terhadap para pemeriksa BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semakin tinggi hasil penilaian kinerja yang didapatkan, maka semakin besar pula usaha untuk meningkatkan reformasi birokrasi di BPK RI sehingga tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

---

Civil Servants have obligations which in core is to realize Indonesia's national development maximally. Therefore, they have a number of jobs and for that their performance must be measured, one form of which is a performance appraisal. From the results of the performance appraisal, it is also related to efforts to increase the success of bureaucratic reform in each institution, where in this thesis the focus is on the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). Writing this thesis applies normative legal research methods, especially in terms of the level of vertical and horizontal synchronization. The nature of writing is analytical-descriptive. Regarding the data used in writing this thesis, the types are secondary data, data collection tools in the form of document studies, and qualitative data analysis techniques. From the results of research conducted related to performance appraisal and bureaucratic reform at BPK RI, it is known that there are at least three main steps in conducting performance appraisals of BPK RI examiners in accordance with applicable laws and regulations and the higher the performance appraisal results obtained, the greater the effort to improve bureaucratic reform at BPK RI so as to create a clean and good governance."

"Skripsi ini membahas mengenai manajemen perubahan dalam proses penyederhanaan birokrasi di Ombudsman Republik Indonesia. Peneliti menggunakan konsep manajemen perubahan (increase urgency, build the guiding team, get the vision right, communicate for buy in, empower action, create short term wins, don’t let up, make change stick) dalam melakukan analisis perubahan penyederhanaan birokrasi di Ombudsman RI. Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan dalam reformasi birokrasi. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori Kotter menjadi dasar analisis temuan penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian, analisis dari hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa dari delapan tahapan manajemen perubahan, tahapan increase urgency dan get the vision right berbeda penerapannya dengan konsep yang dikemukakan Kotter, namun tidak memengaruhi jalannya penyederhanaan birokrasi. Sementara itu, pada tahapan don’t let up dan make change stick masih belum optimal. Oleh karena itu, salah satu saran yang diberikan adalah melakukan evaluasi pasca penyederhanaan birokrasi untuk memastikan bahwa perubahan ini berdampak terhadap kinerjanya organisasi.

---

This thesis discusses the management of change in the process of simplifying employees at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Researchers use the concept of change management (increasing urgency, building a guiding team, getting the right vision, communicating to buy, empowering action, creating short-term wins, building change, making a change stick) to analyze changes in bureaucratic trimming in the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Change management is a process that needed to manage change in bureaucratic reform. Researcher used a post-positivist approach used qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Then, the analysis of the results presented in a descriptively which results in the finding that of the eight stages of change management, the stages of increase urgency and get the vision right different in their application to the concept proposed by Kotter, but do not affect the course of bureaucratic simplification. Meanwhile, the don’t let up and make change stick stages are still not optimal. Therefore, one of the suggestions given is to conduct a post-simplification evaluation of the bureaucracy to ensure that these changes have an impact on organizational performance."

"Skripsi ini merupakan sebuah tulisan yang memaparkan perubahan budaya birokrasi di Kelurahan Menteng Atas sejak pergantian Gubernur per Oktober 2012. Aspek yang dibahas dalam skripsi ini adalah perangkat nilai dalam budaya birokrasi Kelurahan Menteng Atas, proses perubahan budaya birokrasi, respon pegawai serta tanggapan warga Menteng Atas atas perubahan tersebut. Terpilihnya Gubernur Joko Widodo menggantikan Fauzi Bowo pada pilkada tahun 2012 membuat terjadinya perubahan budaya birokrasi di lini terdepan pemerintahan, yaitu Kantor Kelurahan. Sejak Januari 2013, Kelurahan Menteng Atas sibuk berbenah diri, mulai dari evaluasi kinerja pegawai hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan dari bulan Januari hingga Maret 2013 ini menunjukkan perubahan yang berusaha dilangsungkan Gubernur Joko Widodo mendapatkan respon yang hampir sama dari setiap pegawai Kantor Kelurahan Menteng Atas, mayoritas tidak setuju, tetapi peraturan yang dikeluarkan Gubernur bukanlah sesuatu yang dapat diperdebatkan sehingga perubahan tetap dilaksanakan. Walaupun peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Menteng Atas sudah terlihat, tetapi berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dalam budaya birokrasi yang selama ini mereka anut tetap lah ada."

"Penelitian ini membahas tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada tingkat wijkmeester untuk periode abad XIX; yang dikenal oleh masyarakat Betawi (dengan sebutan Bekmeester atau Bek. Kedudukan Wijkmeesters/bek dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi yang paling bawah, yang mempunyai tugas untuk menarik pajak, menjaga keamanan dan ketertiban serta- kebersihan wilayahnya. Dalam posisi demikian Wijkmeesters/bek berperan sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Dalam hal wewenang wijkmeesters boleh dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, setiap persoalan yang ada harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu Ajudan dan Komandan. Mereka inilah yang menentukan keputusan yang harus dilaksanakan oleh Wijkmeesters. Jabatan wijkmeesters/bek meskipun tidak mendapatkan gaji melainkan hanya mendapatkan 8% dari pajak yang dapat ditarik dari masyarakatnya, cukup banyak diminati oleh masyarakat di Batavia, terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan untuk diangkat menjadi wijkmeester oleh pemerintah Hindia Belanda- Posisi jabatan wijkmeester di masyarakat cukup dihormati. umumnya para wijkmeester merupakan orang yang mampu/kaya, hal itu tercermin dari gaya hidup dan rumah tinggalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai wijkmeester ada tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat wijkmeester tersebut dilepaskan dui jabatannya. Penyimpangan itu biasanya karena rnengelapkan uang pajaka yang diterimanya, dui tidak mampu mengatur ronda atau menjaga keamanan wilayahnya."