Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yoga Prayoga
Abstrak :
ABSTRAK
Universitas Tōkyō yang didirikan pada 1877 telah menghasilkan banyak lulusan unggul yang menduduki posisi-posisi penting di birokrasi pemerintahan. Lulusan universitas ini dikenal dengan sebutan ?gakubatsu? (kelompok lulusan) Universitas Tōkyō. Penelitian ini membahas cikal bakal gakubatsu Universitas Tōkyō dan lingkaran gakubatsu yang berperan dalam keberhasilan para lulusan di birokrasi pemerintahan. Penelitian ini disusun dengan metode studi pustaka dan pendekatan sejarah. Dari analisis penelitian ini, diperoleh temuan bahwa keberhasilan para lulusan yang menduduki posisi-posisi penting sangat terkait dengan peran gakubatsu universitasnya. Gakubatsu, akhirnya menjadi bentuk sumbangsih tersendiri Universitas Tōkyō terhadap Jepang.
ABSTRACT
University of Tōkyō, established in 1877, has many bright graduates who ruled in government offices for years. All graduates from this university are known as ?gakubatsu? (school clique of) University of Tōkyō. This research described the formation of ?gakubatsu? University of Tōkyō and also ?gakubatsu? network which supported other University of Tōkyō graduates in the government offices. The research is conducted through literature review and historical approaches. Based on the research, the success of University of Tōkyō graduates in government offices were actually caused by supports of senior graduates who already had important title in government offices, and all related to the university ?gakubatsu?. In the end, ?gakubatsu? becomes one of University of Tōkyō contribution form towards Japan.;
2016
S65615
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Shafa Nadhilah
Abstrak :
ABSTRAK
Masyarakat modern sering meragukan dirinya sebagai makhluk otonom karena merasa diatur, diawasi dan dilemahkan haknya oleh kekuasaan pemerintahan. Ketidaktahuan akan pemerintahan, birokrasi, dan hukum secara mendalam menjadi kekhawatiran bahkan ketakutan, karena sewaktu-waktu keterlibatan dalam peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut mungkin terjadi. Sebagaimana yang tergambar dalam karya adaptasi wahana novel grafis Franz Kafka, Der Process. Josef K. ditangkap tanpa diberitahu kesalahannya dan harus melalui berbagai peristiwa yang membuatnya bersentuhan dengan birokrasi peradilan yang menekan pribadinya dan menjerat kebebasannya. Citraan dan pemadatan cerita dalam wahana novel grafis ini membentuk wahana penceritaan yang lebih tajam akan kemuraman, keterasingan, dan keputusasaan ala Kafkaesk.
ABSTRACT
IIn these days people often doubt themselves as if they were still autonomous beings Are, because they believe that they are regulated and supervised, also their rights The authority of the government are weakened. Your lack of understanding about the Government, bureaucracy, and laws is such a concern and even terror for itself Themselves, because they could involve the connected events at any time. It is just like in the Adaptationswerke Graphic Novel after Franz Kafka "The Process". Josef K. was arrested without knowing his guilt and he must Various processes that make him in touch with the bureaucracy Make their character express and restrain freedom. Illustration and history In the Graphic Novel, which have been through an elimination process Sharper medium of narrative, gloom, alienation and despair, or Kafkaesks atmosphere.
2016
S65384
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jansurya Laura Mitra
Abstrak :
ABSTRACT
Akuntabilitas adalah salah satu aspek yang diharapkan dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk diciptakan pemerintahan yang bagus. SAKIP dibentuk untuk mengukur kinerja agensi dalam konteks akuntabilitas dan pengembangan kapasitas serta kinerja lembaga pemerintah. Pada 2017 Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggarannya sebesar 83,85% tetapi genap jadi, KEMENPAN-RB menilai kinerja Pemerintah Kota Bekasi pencapaiannya hanya memperoleh nilai 11,05 dari target 20. Kota Bekasi SAKIP Pemerintah menerima skor B dan berdasarkan pada pernyataan KEMENPAN -RB ini dapat menunjukkan berbagai inefisiensi> 30%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Bekasi dilihat dari penggunaan anggaran dalam upaya untuk mencapai kinerjanya, menggunakan konsep Value for Money. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat post-positivis, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil mendalam wawancara dengan narasumber dan data sekunder dalam bentuk dokumen. ini Penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Kota Bekasi Pemerintah dapat dikatakan tidak cukup baik dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapainya kinerja, ini disebabkan beberapa hal, yaitu Pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahannya, yaitu Pemerintah Kota Bekasi cenderung tidak ekonomis dalam menggunakannya anggaran, menyebabkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak dialokasikan untuk tujuan internal. Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat program atau kegiatan tidak sesuai dengan fokus tema yang diangkat di setiap tahun, menghasilkan anggaran yang dibelanjakan bukanlah target yang tepat sesuai dengan target atau tujuan yang ingin diperoleh setiap tahun. Kelemahan dari Pemerintah Kota Bekasi dalam membuat indikator kinerja memiliki menyebabkan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak tercapai seperti yang direncanakan dalam RPJMD, akhirnya menghasilkan realisasi anggaran di Kota Bekasi Pemerintah tetapi memiliki nilai rendah dalam kinerja KEMENPAN-RB.
ABSTRACT
Accountability is one aspect that is expected of changes in bureaucratic reform to be created good governance. SAKIP was formed to measure agency performance in context accountability and capacity development and performance of government institutions. In 2017 the Bekasi City Government was able to realize its budget of 83.85% but even so, KEMENPAN-RB assesses the performance of the Bekasi City Government the achievement only gained 11.05 from target 20. Bekasi City SAKIP The government accepts a score of B and is based on the statement of KEMENPAN -RB this can indicate various inefficiencies> 30%. Therefore, this study aims to analyze Bekasi City Government performance can be seen from the use of the budget in an effort to achieve performance, use the concept of Value for Money. The method used in This research is post-positivist, the data collected is obtained from in-depth results Interviews with informants and secondary data in the form of documents. this The study was analyzed qualitatively. The results of this study, namely the City of Bekasi The government can be said to be not good enough in utilizing the budget to achieve it performance, this is due to several things, namely Bekasi City Government has several the problem is that the Bekasi City Government tends to be uneconomical in using it budget, causing the budget spent by the Bekasi City Government to be allocated more internal purpose. The Bekasi City Government does not make programs or activities in accordance with the focus of the theme raised in each year, generates a budget what is spent is not the right target according to the target or goal that you want to get every year. The weakness of the Bekasi City Government in making performance indicators have causing the target set by the Bekasi City Government to not be achieved as planned in The RPJMD has finally resulted in budget realization in Bekasi City The government but has a low value in the performance of KEMENPAN-RB.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabella Junita Putri
Abstrak :
ABSTRAK
Inefisiensi birokrasi terbukti menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kajian terdahulu menjelaskan infesiensi birokrasi di Indonesia dapat diatasi melalui budaya organisasi dan profesionalitas. Meski demikian, hasil studi tersebut memiliki kekurangan, karena tidak melihat kaitan budaya organisasi dengan kelekatan sosial yang dapat meningkatkan kapasitas inovasi dari suatu organisasi. Profesionalitas yang disebutkan pada studi sebelumnya pun tidak dirujuk dalam tekanan isomorfisma normatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan tekanan isomorfisma normatif sebagai anteseden terhadap pengaruh budaya organisasi dengan kelekatan sosial pada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Penelitian ini dilakukan kepada pegawai satuan kerja Departemen Keuangan DKEU, Departemen Learning and Assesment Centre DLAC , serta Departemen Organisasi dan SDM DOSM OJK dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tekanan isomorfisma normatif dan budaya organisasi memiliki bentuk hubungan positif pada Otoritas Jasa Keuangan. Serta, penelitian ini juga menunjukan bahwa hubungan antara budaya organisasi terhadap tingkat kelekatan sosial postif pada Otoritas Jasa Keuangan.
ABSTRACT
Bureaucratic inefficiency is proved to inhibit the economic growth of a country. Previous studies explain bureaucratic inefficiency in Indonesia can be overcome through organizational culture and professionalism. Nevertheless, the results of the studies have disadvantages, because they do not see the association of organizational culture with social embeddedness that can increase the innovation capacity of an organization. The professionalism mentioned in the previous studies were not referred to normative isomorphism pressures. Therefore, this study describes normative isomorphism pressure as an antecedent to the influence of organizational culture with social embeddedness to the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan or OJK. This research was conducted to employees of Department of Financial DKEU, Department of Learning and Assessment Center DLAC , and Department of Organization and Human Resources DOSM with quantitative approach through questionnaires distribution. This study shows that normative isomorphism pressures and organizational culture have a positive relationship on the Financial Services Authority. This study also shows that the relationship between organizational culture and social embeddedness also have been positive on the Financial Services Authority.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhanifah
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018. Serta untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatan kinerja dan penerapan GPG pada arena birokrasi, dengan cara benchmarking data dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan Pejabat/Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penerapan GPG pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2018, prinsip partisipasi merupakan prinsip yang memiliki hasil tren yang positif. Prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas merupakan prinsip yang memiliki tren peningkatan dan penurunan penerapan GPG tahun 2015-2018. Prinsip transparansi memiliki tren yang negatif pada indikator akses terhadap laporan keuangan, karena tidak adanya akses laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk publik. Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mengalami tren yang meningkat atas penerapan GPG dari tahun 2015-2018.
This study aims to analyze the implementation of Good Public Governance principles in the bureaucracy area in the Ministry of Manpower in 2015-2018. This research also gives recommendations strategies that can be used by the Ministry of Manpower to improve implementation of GPG in bureaucracy area and performance with benchmarking data of the Ministry of Finance and interviews with Officials/Staff at the Ministry of Manpower.

This research is qualitative with descriptive methode. Based on the analysis of the imlementation of GPG in the bureaucracy area at the Ministry of Manpower in 2015-2018, the principle of participation is a principle that has positive trend results. The principle of fairness, efficiency and effectiveness are principles that have an upward and downward trend in implementation of GPG in the 2015-2018. Transparency principle has a negative trend on indicators of access to financial reports, because there is no access to the Ministry of Manpower's financial reporting to the public. The principle of accountability has upward trend overall in the implementation of the GPG from 2015-2018.

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Septia Wijayanti
Abstrak :
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa proses kegiatan yang dilakukan di BKF berjalan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2011, BKF telah menerapkan pemantauan pengendalian intern untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal di lingkungan BKF. Penerapan sistem pengendalian intern menjadi penopang reformasi keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pemantauan pengendalian intern pada BKF. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer serta data sekunder dari BKF. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di BKF serta terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan. Sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman atas pemantauan pengendalian internal menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. ......Fiscal Policy Agency (FPA) is an institution that has a strategic role in formulating fiscal policy in Indonesia. In performing its duties , it needs a mechanism to ensure that the activities carried out in FPA function properly . Since the year 2011 , FPA has implemented internal controls monitoring to improve implementation of internal control in the FPA . Implementation of the internal control system became the backbone of the country 's financial reforms should be implemented based on the principles of good governance . This study was conducted to determine the application of internal control monitoring at one FPA. The study was conducted through descriptive qualitative method utilizing primary data and secondary data from BKF . The study concluded that there are some obstacles in the implementation of internal control monitoring in BKF and there is a mismatch between the implementation and the regulations . Socialization to employees to increase understanding of the internal control monitoring a solution to overcome these obstacles
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
P.J. Suwarno
Yogyakarta: Kanisius, 1994
959.827 SUW h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Ladzi Safrony
Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2012
351.598 LAD m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mouna Pratika Mulia
Abstrak :
Tugas akhir ini mengkaji peran sekolah gubernemen dalam proses modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono VII. Sekolah-sekolah gubernemen yang berdiri lebih awal dari diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda menjadi titik awal modernisasi kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta. Lulusan sekolah ini memiliki sertifikat kelulusan yang dijadikan syarat untuk menduduki jabatan birokrasi Keraton Yogyakarta. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek pendidikan sehingga pendekatannya mengarah ke sejarah pendidikan. Penelitian ini berfokus pada peran sekolah gubernemen dalam modernisasi birokrasi di Keraton Yogyakarta dengan tujuan melihat perubahan dalam birokrasi Keraton Yogyakarta setelah berdirinya sekolah gubernemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diperoleh hasil bahwa sekolah gubernemen yang didirikan pada masa Hamengku Buwono VII menjadi tonggak awal modernisasi birokrasi Keraton Yogyakarta melalui perubahan mobilitas vertikal dari sistem mobilitas tradisional menjadi modern. ......This final project examines the role of government schools in the process of modernizing the bureaucracy in the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwono VII. The government schools that were established earlier than the implementation of ethical politics in the Dutch East Indies became the starting point for the modernization of social and political life in Yogyakarta. Graduates of this school have a graduation certificate which is used as a requirement to occupy the Yogyakarta Palace bureaucracy. Previous research has focused on the educational aspect so that the approach leads to the history of education. This study focuses on the role of the government school in the modernization of the bureaucracy in the Yogyakarta Palace with the aim of seeing changes in the Yogyakarta Palace bureaucracy after the establishment of the governor school. The method used in this study is the historical method with four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on the research conducted, it was found that the gubernatorial school which was founded during the Hamengku Buwono VII period became the initial milestone in the modernization of the Yogyakarta Palace bureaucracy through changes in vertical mobility from traditional to modern mobility systems.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Siswantari
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada tingkat wijkmeester untuk periode abad XIX; yang dikenal oleh masyarakat Betawi (dengan sebutan Bekmeester atau Bek. Kedudukan Wijkmeesters/bek dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi yang paling bawah, yang mempunyai tugas untuk menarik pajak, menjaga keamanan dan ketertiban serta- kebersihan wilayahnya. Dalam posisi demikian Wijkmeesters/bek berperan sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Dalam hal wewenang wijkmeesters boleh dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, setiap persoalan yang ada harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu Ajudan dan Komandan. Mereka inilah yang menentukan keputusan yang harus dilaksanakan oleh Wijkmeesters. Jabatan wijkmeesters/bek meskipun tidak mendapatkan gaji melainkan hanya mendapatkan 8% dari pajak yang dapat ditarik dari masyarakatnya, cukup banyak diminati oleh masyarakat di Batavia, terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan untuk diangkat menjadi wijkmeester oleh pemerintah Hindia Belanda- Posisi jabatan wijkmeester di masyarakat cukup dihormati. umumnya para wijkmeester merupakan orang yang mampu/kaya, hal itu tercermin dari gaya hidup dan rumah tinggalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai wijkmeester ada tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat wijkmeester tersebut dilepaskan dui jabatannya. Penyimpangan itu biasanya karena rnengelapkan uang pajaka yang diterimanya, dui tidak mampu mengatur ronda atau menjaga keamanan wilayahnya.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library