Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ersytra Tiara
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, persepsi, harapan, kepuasan komunikasi, gaya kepemimpinan atasan terhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif eksplanatif. Melibatkan 177 responden dari staf pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pusat yang dipilih secara acak, dengan menggunakan kuesioner tertutup yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan teknik Cronbach?s Alpha. Melalui analisis koefisien kontingensi, diketahui bahwa seluruh variabel memberikan kontribusi pengaruh terhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Melalui analisis regresi linier berganda, diketahui harapan, kepuasan komunikasi dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan tingkat pendidikan, masa kerja, persepsi dan tunjangan kinerja diketahui tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan kajian lanjutan mengenai faktor-faktor lain yang diduga turut mempengaruhi motivasi kerja pegawai sehingga dapat diketahui cara yang efektif untuk dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
ABSTRACT
This research was conducted to acknowledge the influence of level of education, employment, perception, expectations, communication satisfaction, style of leadership and performance benefit towards the work motivation of employee in the implementation of Bureaucratic Reforms. This research was held in the Ministry of Public Works and Public Housing, using the method of explanative quantitative research. It involved 177 respondents from the central of Directorate General of Water Resources which were chosen randomly and used closed questionnaire which validity and reliability had been tested with the technique of Cronbach?s alpha. Through the analysis of the coefficient of contingency, it is known that all the variables contributing influence on employee motivation in the implementation of bureaucratic reform. Through multiple linear regression analysis, known to expectations, satisfaction communication and leadership styles have a significant influence on employee motivation in the implementation of bureaucratic reform. While the level of education, employment, perception and performance benefits are known to have a significant influence on employee motivation in the implementation of bureaucratic reform. Therefore, this study recommended that the study further regarding other factors that allegedly also affect employee motivation to work so it can be an effective way to improve employee motivation in the implementation of bureaucratic reforms.
2016
T46254
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Shendy Adam Firdaus
Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaan perangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakan fenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobile government diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-government adalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaan aplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatif berupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini. Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasi pemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untuk menjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasi pemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhan warga. Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasi mobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta di level kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi di kelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasi penelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalam manajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadap penerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas
ABSTRACT
The rapid growth of internet technology and the penetration of mobile communication devices usage, especially in urban areas, have created the phenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology through mobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs of residents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernment is the usage of mobile app as the media of government communication. This research was conducted by taking a case study of the usage of mobile applications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods with interviews and observations are used to answer this research. An important inding is Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to the people. Qlue is not only used to carry out the core function of government communication such as government socialization media, but it also becomes a canal aspiration of citizen needs. Changes that occur in government communication that is facilitated by mobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at the sub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. The adaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobile technology apps. Based on the information discovered in two locations of this study, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especially in management process, employee involvement and coordination. In the context of good governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of the participation principles, equality and accountability.
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dany Kartiko
Abstrak :
Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil dan memiliki daya saing tinggi, yang didalamnya terdapat arus barang, jasa, investasi, dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Thesis ini menganalisis kesiapan birokrasi Kabupaten Karawang dalam pengimplementasian MEA ditinjau dari kerangka 7S McKinsey: style, skill, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki kesiapan birokrasi yang ideal dalam pengimplementasian kebijakan MEA karena 1 belum ada visi yang secara khusus menggambarkan tujuan Kabupaten Karawang dalam memanfaatkan MEA, 2 belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, 3 belum optimalnya komitmen dari para stakeholders dalam pengimplementasi-an MEA, dan 4 belum optimalnya perumusan kebijakan maupun regulasi yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders. Pengimplementasian MEA di Kabupaten Karawang dapat dimulai dengan perumusan kebijakan dan regulasi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian MEA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
The ASEAN Economic Community AEC is an economic integration within ASEAN region to create stable and prosperous ASEAN economic region with competitive economies, in which the economy contains high flow of goods and services, good investment rate, strong upward trend in capital flows, equitable economic development, and the alleviation of poverty and socio economic disparities. The thesis analyzes the readiness of the Bureaucracy of Karawang Regency Officials in implementing the AEC in accordance with the 7S McKinsey framework covering seven variables including style, skill, systems, structure, staff, strategy, and shared values. The research is based on the qualitative paradigm and postpositivism theory, in which the data collection techniques include document studies and in depth interviews. Building upon the results of research, the bureaucracy of Karawang Regency Officials is not ideal yet to implement the policies regulating the AEC because of 1 the lack of local government vision that specifically describes the objective of Karawang Regency in the framework of the AEC, 2 bad fulfillment of human resources within Karawang Regency government, 3 lack of commitment from several stakeholders in Karawang Regencey in implementing the AEC, and 4 lack of policies and regulations integrating all local stakeholders in implementing the AEC. The implementation of the AEC in Karawang Regency needs full commitment from Karawang Regency bureaucrats starting from the lawmaking process regulating issues related to the AEC implementation including planning, implementation, and evaluation of the AEC implementation.
2017
T47899
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Muhamad Fadilah
Abstrak :
Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivistm dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, disposisi implementer, karakteristik agen pelaksana, dan terakhir dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP menurut PerkaBPKP Nomor 8 Tahun 2021 di Sekretariat Kabinet secara optimal, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, serta dukungan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan sejumlah perbaikan seperti, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia auditor, membentuk pedoman umum pengawasan intern dan merubah mindset seluruh pegawai terkait perlunya kolaborasi antar unit kerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini juga menggambarkan pentingnya peranan APIP, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet. ......This study discusses the factors that determine the performance of internal audit capability policy conducted by the Cabinet Secretariat. This research was performed using post-positivist approach and included in descriptive research type. This study uses theory proposed by Van Meter and Van Horn (1975) regarding factors that determine the performance of policy, including policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and enforcement activities, the disposition of implementers, characteristics of implementing agencies, and last, economic, social, and political support. The results of this study indicate that several factors that hinder the implementation of the internal audit capability improvement policy according to the Head of BPKP regulation Number 8 of 2021 at the Cabinet Secretariat optimally, including resources, the characteristics of implementing agents, and social support. Therefore, the Cabinet Secretariat needs to make various improvements, such as increasing the quantity and quality of human resources for auditors, formulate guidelines for internal supervision and changing the mindset of all employees regarding the need for collaboration between units within the Cabinet Secretariat. This study also illustrates the important role of internal auditor, especially in implementing bureaucratic reform at the Cabinet Secretariat.
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Sancoko
Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh pemberian remunerasi pada kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Perbaikan remunerasi merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi dijalankan oleh pemerintah karena kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi pelayanan. Latar belakang program reformasi birokrasi antara lain : 1. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. 2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. 3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. 5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan KPPN Jakarta I. KPPN merupakan kantor percontohan yang ditetapkan Departemen Keuangan untuk merepresentasikan perbaikan layanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner terhadap responden pada pegawai KPPN Jakarta I dan bendahara/staf kantor/satuan kerja pemerintah yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi dapat memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007: 121) bahwa kompensasi (remunerasi) akan memberikan motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik dan mendorong berprestasi. Prestasi ditunjukkan dengan kinerja (kualitas) pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan diukur dengan mengambil penilaian dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian remunerasi terhadap pegawai pada kantor pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kantor tersebut. Remunerasi juga akan mengurangi bahkan menghapus citra buruk birokrasi pemerintah. Dengan demikian program perbaikan remunerasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dapat dijalankan pada instansi pemerintah lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
This thesis study the influence of gift remuneration to services quality of The State Exchequer Service Office ( KPPN) Jakarta I. Remuneration represent one part of the bureaucracy reform program. The bureaucracy reform program run by government because condition of public service management by government officers is bad. Background the bureaucracy reform program are : 1. Corruption, collusion, and nepotism practice ( KKN) still take place till in this time. 2. Mount the quality of public service which not yet able to fulfill the public expectation. 3. Mount the efficiency, effectiveness, and productivity which not yet is optimal than the governance bureaucracy. 4. Mount the transparency and accountability of governance bureaucracy which still lower the storey; 5. Level of discipline and ethos work the officer which still lower. The Target Research is to analyse how influence remuneration to services quality of KPPN Jakarta I. KPPN represent the sample office specified by The Treasury Department for represent of public service repair. This research is quantitative research by descriptive desain. Data obtained by using quisioner to responder of KPPN Jakarta I officer and bursar/office staff of the government institution as KPPN Jakarta I customer. Result of research indicate the gift remuneration can give the motivation to the officer how to increase its performance. Result of this research as according to opinion Hasibuan ( 2007: 121) that compensation (remuneration) will have the somebody motivation to work better and push to get achievement. Achievement shown with the good performance service (service excellent). Service quality measured by taking assessment from customer to accepted service. Conclusion from this research is remuneration for officer of governmental office will improve the public service quality. Others also will lessen even vanish the ugly image of governmental bureaucracy. So that program of remuneration run by Treasury Department can be run at direct interconnected other governmental institution especially with the public service.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26331
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ika Rachmawati Bargowo
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai iklim komunikasi organisasi yang ada di dalamorganisasipemerintahdaerahdalamhaliniPemerintahProvinsi DKI Jakarta sertamengetahui apakah unsu runsur organisasi seperti budaya dan strategi komunikasi memiliki pengaruh terhadap pembentuka niklim dari sebuah organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif evaluative dimana peneliti ingin mengetahui iklim organisasi yang terbentuk di dalam Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta mengetahui apakah iklim yang terbentuk berimplikasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri sebagai salah satu tugas dan fungsi pokok Biro Kepala Daerah dan Kerja sama Luar Negeri. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam maka diketahui bahwa iklim komunikasi organisasi yang terbentuk di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri memiliki dampak yang negative bagi anggota organisasinya.Walaupun tidak dimungkiri iklim yang terbentuk pun akibat adanya budaya yang dibawa oleh masing-masing anggota organisasi serta strategi komunikasi yang ditetapkan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama LuarNegeri itu sendiri. Selain itu iklim yang terbentuk ternyata berimplikasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri sehingga sampai saat ini hasil yang dicapai oleh Pemprov. DKI Jakarta tidak maksimal. ......This thesis explains about the organization communication climate in the provincial government organization and to find out whether culture and communication strategic influence the form of organization climate. This thesis using evaluative qualitative methods which is tries to find out the organization climate in the Bureau for Gubernatorial Affairs and International Cooperation and also to find out whether the organization climate influence the international cooperation itself. The results expose that the organization climate has influence the organization and the members itself and also influence the international cooperation as one of the purpose of the organization. Besides that, it is found that the communicationculture and communication strategic have also influence the form of organization climate.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T30600
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Alman Faluti
Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah. ......This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation. Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T33827
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Nompitu
Abstrak :
Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah yang selama ini pemerintah daerah dikritik tidak efisien, tidak efektif, organisasinya terlalu gemuk, biaya tinggi, terlalu birokratik, penuh dengan aturan-aturan yang tidak perlu, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tertutup, tidak demokratik, mengabaikan hak-hak masyarakat, melayani diri sendiri, dan gagal menyajikan pelayanan yang layak secara kuantitatif maupun kualitatif kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan keseluruhan kinerjanya. Fokus pada penelitian ini pada penciptaan birokrasi yang inovatif yang dipengaruhi oleh terbangunnya budaya yang inovatif dan struktur organisasi yang sesuai. Selanjutnya variabel anteseden tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 121 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai tingakatan jabatan, baik yang berada pada level Eselon II, III, IV, Fungsional dan Non Struktural Umum. Pilihan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif dan mendekati kenyataan sesungguhnya yang terdapat pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. . Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban kuesioner responden, data sekunder dari berbagai sumber dan wawancara untuk pendalaman/ memperkaya analisis. Berdasarkan hasil penelitian secara empirik dibuktikan bahwa kepemimpinan transformsional tidak mempengaruhi secara langsung terhadap penciptaan birokrasi yang inovatif. Namun kepemimpinan transformasional mempengaruhi birokrasi inovatif melalui pengembangan budaya inovasi dan desain struktur organisasi yang bersifat organik. Selanjutnya dalam penelitian ini dibuktikan pula bahwa birokrasi yang inovatif mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Upaya untuk memahami penciptaan birokrasi yang inovatif pada penelitian ini dikembangkan dalam bentuk kerangka penciptaan birokrasi yang inovatif yang melahirkan 4 (empat) jenis tipe utama birokrasi yaitu : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy. ......This research is based which currently, it had been criticized is too fat, neither efficient nor effective, high cost, so bureaucratic, full with unnecessary regulation, is not responsive with community necessities, neither transparent, is not democratic, neglects community rights, serve their selves and fail to present proper service to community either qualitative or quantitative. Based on those descriptions above, local government is required to increase all performances. Focus of this research is to create innovative bureaucracy highly influenced by the building of both innovative culture and suitable organizational structure. Subsequently, such antecedent variables are highly influenced by transformational leadership which will influence governmental organization performance of regencies and cities in Indonesia as whole. This research is conducted to 121 regencies and cities in Indonesia. In this research respondents are governmental employees of regencies and cities from various official levels, either in Echelon II, III, IV, Functional and General Non Structure. This option is aimed at giving more objective illustration and approaching real facts found in regency and city governments in Indonesia. This research used data that of primary such as replies from respondents questioner and secondary from some sources and interviewed to deep and enrich analysis. Based on research results empirically, it had been proven that directly, transformational leadership had not influenced innovative bureaucracy creation. Nevertheless, transformational leadership influenced innovative bureaucracy by development of innovation culture and organizational structure in organic nature. Hence, in this research also had been proven that innovative bureaucracy influenced increasing of regency and city governments performance. Endeavor(s) for understanding innovative bureaucracy creation, this research had been developed in formate of innovative bureaucracy creation frame resulting in four (4) main types of bureaucracy, those area : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
D2122
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suyuti
Abstrak :
Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%). ......Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%).
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arik Sutiawan
Abstrak :
Pelayanan adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan tidak hanya pada perusahaan yang berorientasi pada profit tetapi juga instansi pemerintah. Pada umumnya masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah perlu dilakukan salah satunya dengan reformasi birokrasi. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi publik yang telah melakukan Reformasi Birokrasi. Pada penelitian ini hanya melakukan studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Cikarang Utara yang terletak di kabupaten Bekasi. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, dan assurance dan dimensi dari facilities management yang terdiri dari human capital management, information and communication technology, property management, dan working process terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden. Data kuesioner dari responden diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam menganalisis data digunakan persamaan regresi berganda melalui uji F Anova, uji t statistik dan persamaan juga diuji dengan uji asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 0.05 (α =5%). Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa dimensi FM-SERVQUAL secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada saat dilakukan uji parsial, hanya ada 2 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu Reliability dan property management. ......Service is an important thing to be a concern not only by the profit-oriented company but also by the Government. Generally, people have a negative perception of the services performed by the Government. Therefore improving the quality of government services need to be done, by the reform of the bureaucracy. Directorate General of Tax is one of the public agencies that have done the Reform of taxation. This study only conducted a case study on Cikarang Utara Small Tax Office located in Bekasi regency. This study wanted to determine the effect of service quality dimensions consisted of responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, and assurance, and also dimensions of facilities management which consists of human capital management, information and communication technology, property management, and working process toward tax payer compliance rate. This study was conducted at the tax payer listed on Cikarang Utara Small Tax Office. Techniques used in the sampling is purposive sampling. The number of samples used in this study were 90 respondents. Data from the questionnaire respondents were tested with validity and reliability test. In analyzing the data used multiple regression equation through Anova F test, t test, and equations are also tested with the classic assumption test with 0.05 significance level (α = 5%). Based on test it?s known that the FM-SERVQUAL dimensions simultaneously gave significant affect to the level of tax payer compliance. Whereas at the partial test, there only two variables that significantly affect were there liability and property management.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45503
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library