Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis dengan judul "Kajian Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum syariah dan Bank Umum Konvensional" ini mencoba melihat perbandingan kinerja keuangan kedua jenis bank yang masing-masing diwakili oleh kelompok bank syariah dan beberapa kelompok bank konvensional. Hasil kajian digunakan sebagai dasar untuk terutama memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan bank sentral tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bank syariah. Meskipun landasan hukum yang tersedia masih samar-samar, namun pada tahun 1992 telah berdiri sebuah bank syariah (Bank Muamalat Indonesia) yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan sebagian masyarakat Islam. Tuntutan sebagian masyarakat Islam tersebut dilandasai oleh suatu keyakinan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan oleh karenanya transaksi dengan bank konvensional sedapat mungkin dihindari. Bank syariah yang prinsip operasionalnya antara lain tidak menerapkan sistem bunga dan menghindari usaha spekulasi valuta asing, pada masa krisis perbankan yang teriadi sejak tahun 1997 terbukti mampu bertahan dari gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga bank konvensional yang tinggi. Hal-hal tersebut, yaitu terdapatnya kebutuhan sebagian rnasyarakat atas pelayanan jasa perbankan syariah dan pengalaman krisis perbankan telah memberikan inspirasi kepada pemerintah dan bank sentral untuk menerapkan dual banking system di Indonesia, yaitu penerapan dua sistem perbankan yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyiapan landasan hukum yang lebih tegas bagi pengembangan bank syariah, yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Produk hukum pertama berkaitan dengan pemberian ijin kepada suatu bank umum untuk mefakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, sedangkan produk hukum kedua, memberikan arnanat kepada Bank Sentral untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang untuk mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia.Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10/1998 (UU No.10/1998) tersebut bank syariah, balk dilihat dari sisi kelembagaannya maupun perkembangan volume usahanya, berkembang sangat pesat. Namun demikian, pangsa aset bank syariah dalam total aset perbankan nas!onal masih sangat kecil, yaitu pada pertengahan 2004 baru mencapai sekitar 1%, sehingga perlu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mendukung perkembangan bank syariah lebih lanjut. Berdasarkan survey yang dilakukan atas kerjasama Bank Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah yang mayoritas beragama Islam menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui keberadaan bank syariah akan tetapi tidak mengetahui secara jelas produk-produknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang beragama Islam tidak mengetahui secara pasti perbedaan antara produk bank syariah dengan bank konvensional. Dalam kaitan ini sosialisasi bank syariah memegang peranan penting agar masyarakat Islam yang rnerupakan pasar utama bank syariah mengetahui secara lengkap mengenai keberadaan bank syariah dan produk-produknya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perbankan mereka. Strategi dan cakupan sosialisai juga menentukan berhasil tidaknya pengembangan bank syariah di waktu-waktu mendatang. Strategi sosialisasi yang selama dilakukan berdasarkan pendekatan keagamaan (Islam) perlu diperiuas dengan mengemukakan value bank syariah secara ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih banyak menarik simpati calon-calon stake-holder untuk berpartner dengan bank syariah. "

"Building an effective legal and regulatory framework for Islamic banking is imperative. Initiative to enact Islamic banking laws in Indonesia can be regarded in this respect. The objective of this paper is to examine the critical issues in Islamic banking laws. This paper examines and highlights the main features of Islamic banking laws. It is suggested that the main goal of the laws are to enhance Shari’ compliance and promoting stability of the system. Despite the progress achieved through this approach, it is recommended that Islamic banking development needs more efforts and initiatives. This paper also attempts to provide an analysis of future direction in the development of Islamic banking industry in Indonesia."

"Sampai Juni 1992 PAI 1984 tidak mengatur perlakuan akuntansi atas off balance sheet items. Dengan adanya kasus kerugian Bank Duta, muncul SKAPI yang berlaku efektif 1 Januari 1993. Tujuan penelitian membandingkan dan melihat apakah pencatatan dan pelaporan transaksi off balance sheet menurut SKAPI dapat memenuhi kebutuhan informasi pembaca laporan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan. Penulis membandingkan buku-buku, mass-media, peraturan/laporan, pihak ekstern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum SKAPI Bank X mencatat transaksi off balance sheetnya berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Indonesia. Sesudah SKAPI Bank X mencatat transaksi berdasarkan SAK Nomor 31. Sebelum SKAPI Bank X melaporkan transaksi off balance sheet dalam catatan atas laporan keuangan. Sesudah SKAPI bank-bank termasuk Bank X melaporkannya dalam laporan Komitmen dan kontinjensi. Pelaporan transaksi off balance sheet sesudah SKAPI sudah seragam dan memiliki sistematika penyajian berdasarkan urutan komitmen dan kontijensi yang paling dulu menjadi aktiva/kewajiban. Kesimpulan penulis, pertama pencatatan akuntansi atas transaksi off balance sheet di Bank X sebelum dan sesudah SKAPI tidak berubah, dan sudah cukup memadai untuk pembuatan laporan komitmen dan kontijensi. Kedua, sebelum SKAPI pelaporan transaksi off balance sheet hanya dalam catatan atas laporan keuangan; sesudah SKAPI dalam laporan tersendiri. Ketiga, sebelum SKAPI Bank X tidak memisahkan komitmen dari kontijensi; sesudah SKAPI ada pemisahan antara tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi. Keempat, sesudah SKAPI BI mewajibkan laporan keuangan yang dipublikasikan di surat kabar termasuk laporan komitmen dan kontijensi. Kelima, pembaca laporan keuangan dapat melihat transaksi dan resiko yang mungkin timbul yang saat ini masih belum "on balance sheet". Keenam, pembaca laporan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi keuangan bank. Akhirnya, penulis menyarankan pembaca laporan dalam menilai kondisi keuangan bank, selain melihat neraca dan rugi laba, perlu menilai laporan komitmen dan kontinjensi serta catatan atas laporan keuangan."

"Surat edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum telah memuat tolok ukur kinerja baik aspek keuangan maupun non keuangan. Sifat manajemen bank yang unik antara satu dengan lainnya merupakan derivasi dari visi bank yang unik antara satu bank dengan lainnya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimanakah bank menetapkan tolok ukur kinerja yang dapat mencerminkan visi dan strateginya tanpa bertentangan dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. The Balanced Scorecard System ( sistem pengukuran kinerja berimbang ) PT. Bank Umum X yang nantinya berhasil diformulasikan inilah yang akan dijadikan pemandu sekaligus pengukur kinerja manajemen PT. Bank Umum X secara internal. Bagi manajemen PT. Bank Umum X, The Balanced Scorecard System ( sistem pengukuran kinerja berimbang ) berperan sebagai sistem pengukuran kinerja internal yang bersifat suplemen terhadap sistem pengukuran kinerja CAMEL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional."

"Tingkat persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan Indonesia memaksa bank untuk memiliki tingkat kinerja yang optimal dari efisiensi dan efektivitas usahanya. Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kinerja menjadi Iebih baik agar dapat menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 1995 mulai menggunakan management audit sebagai instrumen pencapaian strategi pengendalian dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas perbankan pada Bank Rakyat Indonesia melalui Satuan Pengawas lnternnya. Kebijakan dan prosedur management audit yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia sudah cukup memadai dalam mengungkap kelemahan - kelemahan pada aktivitas perbankannya. Akan tetapi tanpa adanya kerjasama yang baik antara auditor dan pihak auditee maka hasil yang dicapai dari pelaksanaan management audit tersebut tidak dapat mencapai hasil yang optimal, oleh karenanya Satuan Pengawas Intern BRI harus terus meyakinkan auditee bahwa management audit dilaksanakan bukan untuk menghukum dan mencari kesalahan auditee akan tetapi tujuan utama dari management audit itu sendiri justru untuk meningkatkan efisiensi den efektivitas kinerja auditee dengan mencarikan solusi dan saran perbaikan yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi oleh auditee."

"Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan analisis neraca pembayaran dari sisi pendekatan moneter sebagai studi yang cukup populer. Alasan pertama adalah fakta bahwa lalu lintas dalam pasar uang dan modal antar negara semakin padat, bahkan lebih cepat dari perkembangan lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Alasan kedua, sifat dari penyesuaian sektor moneter yang lebih instan sehingga data-data yang diperlukan relatif lebih tersedia dengan jarak yang lebih singkat dibandingkan data-data sektor rill. Pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran sendiri merupakan studi yang cukup baru, karena berkembang pada pertengahan `70-an. Dengan kedua alasan yang disebutkan tadi, serta keadaan perekonomian internasional yang makin terbuka menyebabkan studi tersebut berkembang dengan cepat di dunia akademik. Hal ini makin dikuatkan oleh penggunaan perangkat kebijakan makroekonomi yang makin berorientasi pada sisi moneter di banyak negara, termasuk negara berkembang. Dalam pendekatan moneter, analisis ditempatkan pada transaksi moneter yang terjadi pada pencatatan neraca pembayaran. Hal tersebut berbeda dengan beberapa pendekatan terdahulu yang memfokuskan perhatian pada komponenkomponen neraca pembayaran — neraca berjalan, modal dan lalu-lintas moneter — secara terpisah. Apa yang dipandang sebagai neraca pembayaran menurut pendakatan ini adalah aktiva luar negeri yang dimiliki oleh Otoritas Moneter suatu negara. Aktiva luar negeri adalah bagian dari uang primer yang diedarkan dalam proses penciptaan uang di dalam negeri, bersama-sama dengan aktiva dalam negeri atau kredit domestik. Analisis pendekatan moneter bertolak dari keseimbangan (equilibrium) moneter dalam negeri, yaitu antara permintaan masyarakat terhadap uang serta jumlah yang diedarkan oleh Otoritas Moneter. Adanya perubahan yang terjadi pada komponen kredit domestik menciptakan ketidakseimbangan (disequilibrium) pada pasar uang, atau jumlah yang diminta tidak sama dengan yang ditawarkan. Adanya perubahan pada keseimbangan menyebabkan masyarakat memegang uang terlalu banyak dibandingkan yang diminta, atau sebaliknya lebih sedikit dari yang diperlukan. Dengan asumsi full employment di dalam negeri, maka kondisi demikian akan menciptakan tambahan permintaan terhadap mata uang atau komoditas dari luar negeri, yang akan mempengaruhi neraca pembayaran. Dengan demikian, perubahan pada neraca pembayaran dipandang sebagai suatu proses penyesuaian (adjustment) terhadap ketidakseimbangan moneter di dalam negeri. Skripsi ini mencoba menelaah penerapan model pendekatan moneter tersebut di Indonesia, menggunakan data-data time-series triwulanan antara triwulan keempat 1986 (periode setelah devaluasi terakhir) hingga triwulan kedua 1997 (sebelum krisis regional terjadi). Yang hendak dianalisis adalah seberapa banyak pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran mampu menerangkan kondisi moneter dan makroekonomi Indonesia selama periode tersebut. Studi dilakukan dengan menggunakan teknik regresi Ordinary Least Square sederhana. Pada bagian lain, dalam skripsi ini juga dielaborasi suatu modifikasi lanjutan dari pendekatan moneter, yaitu mengenai pengaruh sebaliknya dari neraca pembayaran terhadap kredit domestik. Variabel kredit domestik yang dalam model awal dianggap sebagai variabel eksogen, kini diasumsikan terpengaruh oleh perubahan neraca pembayaran. Dalam konteks moneter, penggunaan kredit domestik sebagai reaksi terhadap perubahan aktiva luar negeri dikenal sebagai tindakan "sterilisasi". Dengan demikian, studi mengenai kredit domestik yang dilakukan dalam pengujian terhadap terjadinya sterilisasi di Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan proksi return on equity (ROE), efisiensi yang diukur dengan proksi rasio beban operasional per pendapatan operasional (BOPO), dan total aset (LOGTA) terhadap tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah di Indonesia pada 2004-2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan regresi linear fixed effect dengan sampel sebanyak 41sampel dari 11 bank umum syariah yang ada di Indonesia dari 2004 hingga 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, efisiensi, dan total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah di Indonesia.

---

This research aims to know the effect of profitability, efficiency, and total assets on the operational risk disclosure level of Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2004 to 2011. Hypotheses testing used fixed effect regression and using 41 sample from Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2004 to 2011. The result of this study shows that profitability, efficiency, and total assets have significant effect on the operational risk disclosure level of the Islamic Commercial Bank in Indonesia from 2004 to 2011."

"Four new chapters and updates throughout help this 2e of Clearing, settlement and custody summarize worldwide changes in the process of concluding a financial transaction. Noted consultant David Loader provides a highly detailed analysis of the central clearing counterparty concept, the drivers behind it, and its effects on operations teams. He also clearly illustrates the life cycle of a series of transactions to broaden the comparison process.Emphasizing changes in the regulatory environment stemming from the 2008 market crash and liquidity crisis, this edition uses new case studies and end-of-chapter quizzes to explore the transaction value chain of trading, clearing, settlement, and custody. Students and professionals in the financial field will benefit from the book's description of the industry and the details of financial innovation and regulatory response, with their many implications."

"Combining regional growth model and integration of financial institution model, this paper evaluates whether intermediary development influences growth in Indonesia. Recent research has proved that not only banks development influence economic growth positively but also its exogenous components.However, there are several different assumptions during adopt this model in Indonesia. Especially regional approach is differing than national approach in growth model. The point is the existence of intermediary integration across region whit causes the economic agent move freely within a nation.The data show that integration of financial intermediation was not always associated with economic growth. Only four of twenty six provinces which proved strong influence of financial intermediation on economic growth. Labor condition and average annual wages are not exogenous variables which explain growth due to financial intermediation in Indonesia. At least during 1987-1998."