Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"Tesis ini membahas tentang hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol, cara para kreditur peserta sindikasi untuk memastikan bahwa hak pengusahaan atas jalan tol nantinya dapat dialihkan apabila Badan Usaha Jalan Tol BUJT dalam posisinya sebagai debitur wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat di antara kreditur peserta sindikasi dengan debitur dan pihak lain yang terlibat agen fasilitas dan agen jaminan , hubungan hukum dalam surat pernyataan letter of undertaking yang dibuat oleh pemegang saham debitur untuk menanggung segala kekurangan dana cash deficiency atau peningkatan biaya cost overrun sehubungan dengan pengusahaan jalan tol, serta hubungan hukum yang terjadi akibat pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi. Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan melalui kuisioner/pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dibandingkan dengan peraturan nasional untuk memastikan bagaimana hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak dalam kredit sindikasi pembiayaan jalan tol, cara memastikan hak pengelolaan atas jalan tol dapat dialihkan, konsekwensi hukum dari surat pernyataan letter of undertaking , serta metode pengalihan kepesertaan dalam kredit sindikasi.

---

This thesis discusses the legal relationships occurred between the parties in the syndicated loan transaction for building the toll road, the method used by syndicated creditors to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on toll road can be transferred assigned if Badan Usaha Jalan Tol BUJT is in default under the syndicated loan agreement between creditors, debtors and other relevant parties agent bank , legal relationships occurred under letter of undertaking given by the shareholder s or sponsor s of the borrower regarding to the undertaking of the shareholders or sponsors to inject fund into borrower if any cash deficiency or cost overrun occurs related to the exploitation of toll road, and also legal relationships occurred by the transferring or assigning of the commitment or loan in syndicated loan transaction.

This thesis uses descriptive research method by analyzing the result of research to build more wide resumes. The research has been done by interviewing the sources directly and questioner written question. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is compared with the national law or regulations to ensure the legal relationships occurred between the parties under syndicated loan for exploitation of toll road, the method to ensure that the right of exploitation hak pengusahaan on the toll road can be transferred assigned, the legal consequences of letter of undertaking, and also the method to assign transfer commitment or loan in syndication transaction."

"Perkembangan kajian media komunikasi di perguruan tinggi menunjukkan penambahan objek materi kajian. Teknologi komunikasi dan internet - media siber - tidak lagi sekadar subbab atau bagian dari pokok bahasan, namun juga telah berubah menjadi kajian yang mandiri - mata kuliah baru dan objek riset yang memiliki keunikan. Topik utama buku ini antara lain membahas teori dan definisi cybermedia, implikasi kehadiran sybermedia, komunikasi dan ruang informasi cybermedia, hukum etika di cybermedia, riset cybermedia: dari media studies ke new media studies, etnografi visual: Analisis teks dan konteks di cybermedia: metode analisis cybermedia: ruang media, dokumen media, objek media dan pengalaman media."

"Merger pada umumnya, termasuk merger vertikal pada khususnya, merupakan salah satu langkah strategis bagi setiap pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Melalui merger diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensinya, meningkatkan daya saingnya, memperluas pangsa pasarnya, memperkuat modal, serta mampu menciptakan sinergi perusahaan menjadi lebih baik guna untuk membangun kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Pelaksanaan merger ini tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan hukum merger sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/1995 tentang PT (UUPT) jo PP 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan dan aturan, aturan khusus lainnya, sesuai dengan status dari perusahaan yang akan melakukan merger. Merger juga bisa menimbulkan adanya sisi negatif, termasuk juga merger vertikal, dalam persaingan antar pelaku usaha lainnya, yang tentunya juga dapat membawa kerugian, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi persaingan sehat dalam berusaha. Untuk itu perlu adanya ketentuan hukum, yang dapat membatasi agar pelaksanaan merger tersebut tidak mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu UU No.5/1999 Pasa12S dan Pasal 29, UU No.1/1995 Pasal 104 ayat (1) jo PP 27/1998 Pasal 4. Ketentuan hukum ini merupakan dasar hukum bagi larangan monopoli atas merger. Pelaksanaan merger juga harus memperhatikan akan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham minoritas, karyawan perasahaan, kreditur, prirnsipal, masyarakat dan persaingan sehat dalam berusaha (Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT dan Pasal 4 jo Pasal 5 PP 27/ 1998). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis norma-norma hukum tentang merger yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, guna untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran. Alat pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, dan informasi dari para informan yang terkait."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008Bab III tentang tata cara penyelenggaraan rekam medis pada pasal 5 ayat 1menyatakan ? Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteranwajib membuat rekam medis?. Askes terhadap rekam medis, termasuk ringkasanpelayanan (resume) pada setiap pelayanan pasien, meningkatkan peluang untukterjadinya kesinambungan pelayanan kesehatan yang diperlukan (WHO, 2008: WordHealth Report 2008). Rekam medis yang bermutu harus memenuhi indikatorkelengkapan isi, keakuratan, ketepatan waktu dan pemenuhan aspek hukum(Huffman, 1994). Mutu resume medis adalah cermin mutu rekam medis sertalayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit (Depkes,1991). Menurut statement salahsatu staf rekam medis di RS Kanker "Dharmais", pengisian resume medis masihterdapat keterlambatan dan ketidaklengkapan oleh dokter. Berdasarkan hasilobservasi penulis pada bulan september tahun 2010, dari 144 resume mediskelengkapan pengisian resume medis mencapai 84,7% dan keterlambatan pengisianresume medis mencapai 81,25 %. Keterlambatan pengisian resume medis terjadidikarenakan padatnya aktifitas dokter dan tidak setiap hari dokter berada di RSKDdan ketidaklengkapan pengisian resume dikarenakan dokter sering lupa mengisidiantaranya adalah hasil pemeriksaan penunjang dan tanggal pembuatan resume.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu resume medis berdasarkankelengkapan, keakuratan, dan ketepatan waktu pengisian resume medis. Sertamengetahui hubungan antara mutu resume medis dengan aspek hukum penulisanresume medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan datasekunder pasien jamkesmas dan pasien umum melalui penarikan sampel yangberjumlah 110 resume medis. hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubunganyang signifikan antara mutu resume medis dengan dengan aspek hukum penulisanresume medis (nilai p-value = 1,0 ). Disarankan kepada pihak rumah sakit perluadanya monitor secara berkala dalam pengisian resume medis, sosialisasi resumemedis ke dokter (baik baru maupun lama) tentang pentingnya mutu resume medis,terutama ketepatan waktu pengisian resume medis mengingat ketapatan waktupengisian resume masih rendah dan pengisian resume medis sebaiknya dalam bentukkomputerisasi yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien.

---

AbstractRegulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number269/Menkes/PER/III/2008 Chapter III of the procedures of the medical records inArticle 5, paragraph 1 states "Any physician or dentist practicing medicine in themedical record shall be made". Health insurance to the medical record, including asummary of services (resume) in each patient care, increase the chances for thecontinuation of necessary medical care (WHO, 2008: Word Health Report 2008).Medical record must meet the quality indicators of the completeness of the content,accuracy, timeliness and compliance with the legal aspects (Huffman, 1994). Qualitymedical resume is a mirror of the quality of medical records and services provided bythe Hospital (MOH, 1991). According to the statement of one of the medical recordsstaff at the Cancer Hospital "Dharmais", charging medical resume there are stilldelays and omissions by the physician. Based on the observation of the writer inSeptember of 2010, from 144 medical resumes medical resumes chargingcompleteness reached 84.7% and the delay in charging medical resume reaches81.25%. Delays occurred due to the filling of medical resume activity density ofdoctors and not every day a doctor was in RSKD and incompleteness due to resumecharging doctors often forget to fill them are the results of investigation and creationdate resume. This study aims to determine the quality of medical resume based on thecompleteness, accuracy, and timeliness of medical resume charging. And determinethe relationship between the quality of the legal aspects of medical resume writingmedical resumes. This study uses cross sectional approach, Jamkesmas patients withsecondary data and public patients through the withdrawal sample of 110 medicalresume. results showed that there was no significant relationship between the qualityof medical resume with the legal aspects of medical resume writing (p-value = 1,0).Suggested to the hospital is necessary to periodically monitor the charging medicalresume, medical resumes socialization to the doctor (both new and old) about theimportance of quality medical resume, especially the timeliness of medical resumecharging ketapatan considering charging time is still low, and charging resumesmedical resumes should in computerized form, signed by the physician in charge ofthe patient"

"Summary: Legal aspects of exploitation of water resources in bottled water industries in Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat Province and Planharjo, Klaten, Jawa Tengah Province, Indonesia; case study."