Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah pimpinan P.M. Mohammad Hatta terhadap TNT / APRI sesudah perang kemerdekaan (Pasca Revolusi) yang mentransformasikan TNI dari ""tentara revolusi"" ke ""tentara profesional"", diperlukan pembangunan TNI / APRIS. Untuk pembangunan TNi / APRIS itu, kernudian pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baik benrpa Undang-Undang, Penetapan Presiden (Pen. Pres), maupun Keputusan Presiden (Kep. Pres). Misalnya untuk mengatur penerimaan anggota APRIS, pada tanggal 21 Januari 1950 dikeluarkan Undang-Undang Danirat No.4/I950. Untuk mengatur kepangkatan ~Angkatan Perang / Angkatan Darat RIS dikeluarkan Peraturan Pernerintah No. 3/1950 pada tanggal 21 Februari 1950. untuk mengatur demobilisasi dikeluarkan Peraturan Pernerintah No.6/PP/1950 tanggal 9 Mei 1950. Dernikian pula pada tahun 1957 Pernerintah mengeluarkan Peraturan No.24/I957 yang mengatur pangkat-pangkat militer dalam APRI (Darat, Laut dan Udara). Sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah tersebut, pimpinan Angkatan Perang melakukan pembenahan-pembenahan dalam lingkungan (tubuh) TNI / APRIS, baik dalam bidang organisasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, personalia, kepangkatan, maupun dalam bidang pendidikan (dari tingkat tamtama sarnpai perwira)...""

"Penelitian sumber mengenai Peristiwa 27 Juni 1955 telah dilakukan pada Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Perpustakaan MPR/DPR, Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Ilmiah Nasional (PDIN) Perpustakaan Arsip Nasional Cilandak, Perpustakaan Nasio_nal dan juga Balai Penelitian Pengembangan Pers dan Pandapat Umum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peris_tiwa 27 Juni 1955, hal yang melatar belakanginya dan menambah khasanah Penelitian di bidang Sejarah ABRI pada masa demokrasi liberal khususnya dan Sejarah Republik Indonesia pada umumnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskritif analitis. Langkah pertama merekonstruksi masalah dan kemudian mencoba menganalisa permasalahannya. Hasilnya menunjukan bahwa dalam Peristiwa 27 Juni 1955 ini Angkatan Darat menolak pengangkatan seorang Kepala Staf ,Angkatan Darat ( KSAD ) hasil penunjukan Kabinet Ali. Cara pemilihan dan pengangkatan KSAD itu ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Angkatan Darat. Hal yang melatar belakanginya adalah Rapat Perwira-Angkatan Darat di Yogyakarta yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia ( Piagam Yogyakarta)."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana kebijakan pemerintah dalammembatasi konsumsi BBM premium di Sektor Angkutan Darat terutama untukmobil pribadi pada tahun 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampakkebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia, terutama dampak terhadapoutput, faktor produksi, sektor produksi, dan distribusi pendapatan rumah tangga.Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan analisis Sistem NeracaSosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008 sebagai kerangka kerja dan kerangka analisis.Dan untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan multiplier analysis,Koefisien Gini, dekomposisi pengganda, dan structural path analysis (SPA).Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi BBMpremium di Sektor Angkutan Darat akan memberikan dampak pada penurunanpeningkatan output, penurunan peningkatan pendapatan faktor produksi,penurunan peningkatan pendapatan sektor produksi, dan penurunan peningkatanpendapatan institusi rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan inimemberikan dampak pada membaiknya ketimpangan distribusi pendapatan. Halini dapat dilihat dari nilai Koefisien Gini yang lebih rendah ketika konsumsi BBMpremium dibatasi daripada sebelum dibatasi.

---

Abstract The research was motivated by a government?s policy plan in restrictingconsumption of premium fuel in the Land Transport Sector especially for privatecars in 2012. The research aims to determine the impact of these policy towardsIndonesia?s economy, especially impact on output, factors of production,production sector, and household income distribution. To achieve theseobjectives, the research was using Social Accounting Matrix (SAM) analysis in2008 as a framework and an analytical framework. And to calculate these impact,author used a multiplier analysis, the Gini Coefficient, decompotition multiplierand strutural path analysis (SPA). Calculation and analysis results indicate thatlimitation the volume consumption of premium fuel in the Land Transport Sectorwill impact on decreasing an addition output, factor income, production sectorincome, and household income. In spite of the fact that, this policy impact on theimprovement of income distribution inequality. It can be seen from the value ofthe Gini Coefficient that is lower when volume consumption of premium fuellimited than before limited."

"ABSTRAKOrganisasi harus membangunkepercayaan secara aktif menggandeng publik baik internal maupun eksternal demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Apabila fungsi komunikasi dengan publik organisasi dapat berjalan dengan baik, maka proses pencapaian tujuan organisasi akan mudah terlaksana. TNI Angkatan Darat sebagai organisasi dalam menjalankan tugasnya juga tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan anggotanya, salah satunya peristiwa cebongan dan menjadi berita di media, sehingga opini publik terbentuk dan organisasi harus melakukan berbagai upaya agar citra organisasi tetap terjaga dengan melakukan serangkain komunikasi eksternal.Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam menghadapi opini publik dengan studi kasus pemberitaan media tentang peristiwa cebongan; dan hubungan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI AD bertipologi reactive dengan pendekatan pada rectifying behaviour strategies berupa investigation. Strategi komunikasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan ditinjau dari, tidak adanya evaluasi secara khusus terhadap efektivitas kegiatan komunikasi yang telahmereka lakukan dan kurang fokusnya dalam menangani pencitraan. Kedua, peristiwa cebongan merupakan pelanggaran dan banyak di beritakan media tetapi opini publik tidak sepenuhnya negatif hal ini karena korban yang kebetulan preman dianggap meresahkan di masyarakat. Penelitian ini memberikan saran kepada TNI Angkatan darat untuk mempertahankan dan lebih membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, karena sebagai lembaga pemerintahan TNI Angkatan Darat bekerja sepenuhnya untuk masyarakat, sehingga perlu adanya kejujuran kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat lebih baik.

---

ABSTRAKOrganizations must actively build trust by cooperating with their internal andexternal publics for the successful achievement of organizational goals. Whencommunication functions with the public organization going well, then the process ofachieving organizational goals, it will be easily accomplished. TNI Angkatan Daratas an Organization, in the duties also violated by its members. One of them wasCebongan Incident and this case reported by media. So, the public opinion wasformed and organization should perform the way that the image of the organization ismaintained with external communication.Based on such framework of notion, this research has several objectives, i.e.to understand the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat to face public opinion related on media coverage of cebongan incident, andknow the relationship of TNI Angkatan Darat and the external public.This research uses a qualitative descriptive method and yields on several importantfindings. First, the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat has a reactive typology by rectifying behavior strategies via investigation. Thecommunication strategy is not yet able to meet the criteria of a good communicationstrategy, which is reviewed from: first, there is no evaluation specifically about thiscommunication strategy and lack of focus in dealing with imaging. Second, cebonganincident is violation and reported by the media, but public opinion is not entirelynegative, because the victims were considered the troublemakers. This researchsuggests TNI Angkatan Darat to maintain and build good relationship with public,because as a government institution, TNI Angkatan Darat work completely to thepublc, so need honesty to the public in order to better public confidence."

"Skripsi ini membahas tentang industri senjata di Indonesia sejak bernama Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat Pabal AD tahun 1958 hingga menjadi Perindustrian Angkatan Darat Pindad tahun 1962-1983 dan kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis di tahun 1983-1998 dengan nama PT. Pindad Persero . Terdapat juga gambaran kegiatan industri senjata di Indonesia dari masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sampai akhir pemerintahan Orde Lama. Posisi geografis Indonesia yang berada di lingkungan strategis dunia membuat negara kepulauan ini menghadapi resiko dalam bidang pertahanan. Inti dari pertahanan Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia TNI yang dilengkapi dengan Alat Utama Sistem Persenjataan Alutsista yang memadai. Dalam melengkapi Alutsista, Indonesia menerapkan dua kebijakan, pertama membeli dari negara lain dan kedua memproduksi Alutsista dari dalam negeri yang diwujudkan dalam industri pertahanan. Pindad awalnya bergerak untuk membantu kelancaran kegiatan Angkatan Darat AD dengan menyediakan senjata dan peralatan militer. Setelah menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis BUMNIS , Pindad berganti nama menjadi PT. Pindad Persero dengan kegiatan utama melakukan produksi bidang alat dan peralatan yang membantu kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia.

---

This thesis discusses about the arms industry in Indonesia since it was named Artificial Equipment Factory Pabal AD in 1958 to become Industry of the Army Pindad in 1962 1983 and later became the State Owned Enterprise Strategic Industries in 1983 1998 under the name of PT. Pindad Persero . There is also an overview of the activities of the arms industry in Indonesia from the reign of Colonial Indies to the end of the Old Order government. Indonesia 39 s geographical position in the strategic environment of the world makes this archipelagic country at risk in the field of defense. The core of Indonesia 39 s defense is the Indonesian National Army TNI equipped with the main tool System Armament Alutsista is adequate. In equipping Alutsista, Indonesia implements two policies, first buying from other countries and second producing Alutsista from domestic which embodied in defense industry. Pindad initially moved to help smooth the activities of the Army AD by providing weapons and military equipment. After becoming a State Owned Enterprise Strategic Industries BUMNIS , Pindad changed its name to PT. Pindad Persero with the main activities of producing the field of tools and equipment that help the Indonesian defense and security policy."

"Skripsi ini membahas pendidikan perwira Angkatan Darat pada tahun 1945? 1950 melalui Akademi Militer yang bertempat di Yogyakarta. Situasi dan kondisi Indonesia yang belum stabil karena baru merdeka menyebabkan pendidikan di Akademi Militer Yogya tidak dapat berjalan seperti pada umumnya. Adanya upaya Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Agresi Militer Belanda I dan II mengharuskan para tarunanya untuk ikut bertempur mempertahankan kemerdekaan. Perbedaan latar belakang beberapa golongan di tubuh tentara Indonesia masa itu juga mempengaruhi pendidikan di Akademi Militer. Keadaan yang demikian menjadikan taruna Akademi Militer Yogya menjadi taruna pejuang yang lebih dulu berjuang sebelum menjadi perwira. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.

---

This thesis disscuses about Indonesian army officers educated in 1945?1950 by Military Academy in Yogyakarta. Education of Yogya Military Academy could not operate conventionally due to situation and condition in Indonesia which, at that time, was unstable because it had just reached the its freedom. Netherland attempted to occupy Indonesia through First and Second Military Aggression and all of this academy cadets must took part on the battle for defending Indonesian independence. The diversity background among groups in military institution had influenced Yogya Military Academy?s education too. Those situations turned Yogya Military Academy?s cadets into crusader cadets which experienced the battle first before they became officers. This thesis uses the history research method and scientific writing rules."

"ABSTRAKKilang Minyak Pangkalan Brandan:llsaha-Usaha Angkatan Darat dalam Menyelamatkan Kilang Minyak Pangkalan Brandan dari keterbengkalaian 1957-1961, yang merupakan judul skripsi, di_pilih berdasarkan alasan-alasan:yaitu alasan pribadi penulis dibesarkan di kota Pangkalan Brandan selama 15 tahun sejak umur 6 tahun(1964) sampai melanjutkan kuliah di FSUI Jakarta(1979). Selama 15 tahun di Pangkalan Brandan, banyak kenangan yang menyatu dengan kehidupan penulis terutama dengan kilang minyak Pangkalan Brandan. Kilang minyak Pangkalan Brandan sejak tahun 1945 sampai tahun 1957 tidak mampu berkembang. Setelah kehadiran TNI-AD(Ba talyon X Sriwijaya) atau lebih tepatnya sejak menjadi Persero_an Terbatas Perusahaan Minyak Nasional(PT. PERMINA) 10 Desem_ber 1957, kilang minyak Pangkalan Brandan mampu berkembang, yang pada akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian Negara Republik Indonesia.' Mengapa antara tahun 1957-1961 kilang

---

"

"ABSTRAKApoteker komunitas dan rumah sakit menyiapkan dan menyerahkan obat-obatan, produk-produk yang diresepkan, kepada pasien dan tenaga kesehatan. Tugas utama farmasi rumah sakit adalah; pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Asuhan kefarmasian merupakan bentuk kontribusi apoteker terhadap perawatan pasien dalam rangka mengoptimalkan penggunaan obat-obatan dan meningkatkan outcome kesehatan. Konsep dari asuhan kefarmasian tersebut diimplementasikan dengan praktik pelayanan farmasi klinik yang meliputi; pengkajian dan pelayanan resep; penelusuran riwayat penggunaan obat; rekonsiliasi obat; pelayanan informasi obat; konseling; visite; dan pemantauan terapi obat. Praktek kerja profesi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Apoteker di Rumah Sakit, sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 minggu mulai dari tanggal 2 Januari 2018 hingga 13 Februari 2018. Berdasarkan observasi yang dilakuakn tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Apoteker di RSPAD, secara keseluruhan sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang dijumpai antara lain: belum optimalnya kegiatan konseling pasien pulang dan visite yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya Apoteker yang ada.

---

ABSTRACTCimmunity pharmacy and hospital pharmacy do the coumponding and dispensing drugs process and other prescribed products to patients or health workers. The main jobs of hospital pharmacy are; management of pharmaceutical products and clinical pharmacy services. Pharmaceutical care is one of pharmacist contributions to patient care in order to optimize the use of drugs and improve health outcomes. The concept of pharmaceutical care is implemented with clinical pharmacy service practices that include; assessment and prescribing services; drug used history; drug reconciliation; drug information services; drug counseling; visite; and monitoring of drug therapy. The apothecary professional program at Gatot Soebroto Army Hospital aimed to revealed and understand the functions, roles, and responsibilities of pharmacists in hospitals, in accordance with the standards of pharmaceutical services in hospitals that listed in the laws and regulations. This program was held for 6 weeks from January 2, 2018 to February 13, 2018. Based on the observations have been done, the functions, roles, and responsibilities of Pharmacists at RSPAD, overall is in accordance with the standards of pharmaceutical services at the Hospital that listed in the regulations. The related problems to pharmaceutical services in hospitals included: unoptimal drug patient counseling and visite program that caused by pharmacist limited resources."