Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kewenangan Pengadilan Militer dalam Tata Usaha Militer, hambatan dalam pelaksanaa Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan juga mengenai penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam Pengadilan Militer Tinggi. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Saran dari hasil penelitian ini bertujuan agar Pemerintah dapat dengan segera mengisi kekosongan hukum yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para Prajurit.

---

The Armed Forces Administrative Court is regulated in Law No. 31/1997, which states that since the enactment of this law, 3 (three) years must be regulated by the Government Regulations about Military Procedural Laws. However, after 19 years, Indonesia Government has not yet issued regulations referred to in the Law on Military Court. As a result, there is a legal vacuum in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedural Law. There are three problems discussed in this research, namely the authority of the Military Courts in Military Administration, obstacles in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedure Law, and also regarding the resolution of military administrative disputes in the High Military Court. Regarding the method used in this language is normative juridical with a qualitative approach and using literature and interviews. The results of this study were intended that governments could quickly fill the existing rechtvacuum in order to provide legal certainty for soldiers."

"ALRI Pangkalan IV Tegal sebagai organisasi ALRI terbe_sar di Jawa pada periode Perang Kemerdekaan RI (1945-1948), di bentuk dan dikembangkan oleh para anggota BKR/TKR Laut daerah Tegal dan Semarang pada bulan November 1945. Pada periode ini, Pangkalan IV Tegal, atau yang kemudian dikenal sebagai Corps Armada (CA) IV, berusaha mengembangkan konsep armada dan marinir dalam konsep keorganisasian ALRI, baik dalam penyusunan organisasinya maupun melalui jalur pendi_dikan, seperti Sekolah Angkatan Laut (SAL) Tegal dan Lati_han Opsir (LO) Kalibakung. Pada periode ini juga, Pangka_lan IV Tegal dihadapkan pada permasalahan dualisme komando yang saling bertentangan di dalam tubuh komando pusat ALRI, yaitu Markas Besar ALRI Yogyakarta dan Lawang. Keduanya saling berebut pengaruh agar dapat menguasai dan mengontrol Pangkalan IV di bawah komando mereka. Masalah dualisme ko_mando tersebut baru terselesaikan, ketika ALRI di reorgani_sari tahun 1948. Pada saat meletus Perang Kemerdekaan I (1947-1948), Markas dan Kota Tegal diduduki oleh Belanda, sehingga Pangkalan IV atau CA IV bergerilya di sekitar Te_gal-Pekalongan, dan bermarkas di Temanggung. Pada saat perang Kemerdekaan II (1948-1949), CA IV memperoleh daerah perjuangan sendiri di sekitar Pemalang-Pekalongan-Batang hingga sekitar Gunung Slamet. Daerah tersebut dikenal se_bagai rub-wehkreise Slamet (SNKS) V. CA IV merupakan pasu_kan ALRI terbesar di Jawa saat itu, dan satu-satunya pasu_kan ALRI yang memperoleh daerah Sub-Wehrkreis."

"Daru Waskito, 0786040025, Jurusan-Sejarah Eakultas Sastra Universitas Indonesia, Pembentukan: Pasukan Banteng Raiders, Awal Tumbuhnya Pasukan Khusus Anti Gerilya Di Indonesia, Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1952-1956 (Dibimbing oleh: Saleh As'ad Djamhari, SS). Jawa 'Tengah seperti daerah-daerah lain di Indonesia disepanjang periode tahurn 1950-an dilanda pemberontakan yang ditimbulkan oleh gerombolan Darul Islam. Upaya untuk menumpas pemberontakan ini mengalami kesulitan karena Darul Islam dalam melakukam aksinya menerapkan taktik-gerilya. Taktik gelrilya memang tidak asing lagi bagi TNI karena mereka pernah menerapkan juga sewaktu melawan Belanda semasa perang kemerdekaan dan bergerilya dengan baik. Tetapi keberhasilan TNI dalam menerapkan taktik gerilya bukan jaminan babwa TNI juga mampu melakukana taktik anti gerilya. Justru masalah anti gerilya merupakan masalah baru bagi TNI pada masa itu. Untuk mengatasi aksi-aksi gerilya Darul Islam maka Letkol Ahmad Yani, Komandan aperasi Gerakan Banteng Nasional (operasi untuk menumpas Darul Islam) berinisiatif untuk membentuk pasukan khusus. Pasukan yang kemudian diberi nama Banteng Raiiders berfungsi sebagai pasukan penggempur yang tugasnya melakukan: pengejaran dan- penyergapan. Di dalam penerapan di lapangan ternyata pasukan khusus ini mampu mengimbangi dan sekaligus mematahkan aksi-aksi gerilya Darul Islam."

"Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI, yaitu sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Walau begitu, Lekra menolak untuk "dimerahkan" oleh PKI. Meletusnya peristiwa G30S, membuat Lekra dituduh sebagai organisasi masyarakat yang berdiri di bawah PKI. Selanjutnya Lekra turut diberangus oleh Orde Baru dengan alasan mengancam stabilitas keamanan nasional. Karya-karya berlabelkan Lekra diberi stigma komunis oleh penguasa pada masa itu. Tidak cukup di situ, penguasa melalui pemerintah memusnahkan data dan sejarah Lekra untuk selanjutnya disenyapkan dari ruang sejarah politik Indonesia.supaya tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya.Dalam kajian kriminologi, stigmatisasi menjadi salah satu hal penting yang dipelajari. Arti dari stigmatisasi itu sendiri adalah stigma atau citra yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Dan, stigmatisasi adalah salah satu bentuk dari aksi kekerasan atau violence. Dalam studi ini, Penulis menggunakan teori yang ditelurkan oleh Louis Althusser dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif (repressive state apparatus/RSA) dan ideologis (ideological state apparatus/ISA). Selanjutnya, Althusser menempatkan media sebagai media ideologis yang artinya selalu memiliki dan menjalankan ideologi tertentu. Dan, melalui medialah ideologi bisa memiliki eksistensi material. Dengan begitu, bukanlah hal yang aneh bila media dilihat sebagai aparatus ideologi. Disinilah ISA kemudian menyusun sebuah kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan represif tersebut, sehingga masyarakat tidak akan melawan. Dengan begitu, dalam analisa ini, negara bisa dilihat sebagai institusi yang tidak netral dan penuh dengan konsentrasi kekuatan, karena ia berusaha melakukan penciptaan pemaknaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya, manipulasi media massa, yaitu pengaturan berita di Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah salah satunya. Dengan begitu, negara yang dibangun atas kekuasaan yang ada padanya adalah wujud dominasi politik atas masyarakat. Selanjutnya, tindakan penguasa memberikan stigma komunis melalui media kepada Lekra adalah bentuk tindak kekerasan atau state violence.

---

Lembaga Kebudayaan Rakyat (The Movement of People"s Art and Culture) or commonly abbreviated as LEKRA was believed to be founded to maintain the existence of the Indonesian culture apart from its purpose to deliver any political messages like peoples and humanitarian issues " through the works of its artist members. LEKRA has a close ideology connection with PKI both of which had the spirit to fight for the rights of common people. However, even they shared similar perspective, LEKRA refused to be made "red" by PKI. The G30S incident brought LEKRA to the accusation of being a community organization stands under the PKI flag. This follows the consequences of banning by the government for reason that LEKRA might be a possible threat to the national security. Any works produced by LEKRA membersthen was stigmatized as "communist product" by the government. The government even demolished all data and history of LEKRA and deleted its existence in the political history of the nation in order not to learned by the following generations.

In the study criminology, stigmatization has become one of important substance to study. The meaning of the stigmatization itself is a stigma or an image which is put or created against any individual or some people of the same group. In this study, the writer will bring forward the Louis Althusser"s theory of building a power using the repressive state apparatus (RSA) and ideological state apparatus (ISA). Furthermore, Althusser further put media as ideological media which means always posses and implement certain ideology. And, through media any ideology can have the material existence. Consequently, media will always be seen as an ideological apparatus. ISA has formed a legitimate frame which it used to legalize any repressive action against the people so that they would not be in any position to fight back. With this analysis, a state can be seen as an un-neutral institution and full with power concentration because it hows its efforts to do any "meaning creation" which is in accordance with its purpose. Ideological state apparatus through its mass-media manipulation efforts, which is news management in their Angkatan Bersenjata Daily and Berita Yudha daily, was one of the above mentioned efforts. Meaning, a state has a function to maintain its repression against its people. This study tries to further see that any action of communist stigmatization by the government upon LEKRA members was indeed a representation of a state violence."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Seminar Hankam I ( 12-21 Novem_ber 1966 ) Usaha Menuju Integrasi ABRI, dilakukan dari ta_hun 1989-1990, bertempat di Jakarta dan Bandung. Tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang dan hasil-hasil yang dirumuskan dalam Seminar tersebut. Pengumpulan data dilaku_kan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Pada sekitar tahun 1965 situasi ABRI tidak terinte_grasi hal ini sebagai.akibat daripada reorganisasi ABRI ta_hun 1962 yaitu Presiden Soekarno menghendaki agar kekuasaan. tertinggi Angkatan Bersenjata sepenuhnya berada dalam tangan_nya. Susunan yang demikian dimaksudkan agar Presiden dapat berhubungan langsung dengan keempat angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Kepoli sian tujuan dari rencana tersebut adalah agar Presiden dengan. mu_dah dapat merangkul salah satu angkatan ke pihaknya apabila Presiden memerlukan dukungan untuk kepentingan politiknya. Sesungguhnya Presiden sendiri tidak menghendaki adanya satu Angkatan Bersenjata yang terpadu sebab keadaan demikianda_pat membahayakan kedudukannya. Masing-masing angkatan seper_ti Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepo_lisian berkembang menjadi kekuatan politik dan bersaing sa_tu dengan yang lainnya. Keadaan ini dapat dimanfaatkan olehPKI melalui Biro Khususnya berusaha untuk memecah belah kesatuan dan keutuhan, ABRI dan berhasil sehingga ABRI ter_kotak-kotak, mudah diadu domba dan dimanfaatkan untuk kepen_tingan golongan tertentu. Dengan menyadari kenyataan tersebut yang sangat membahayakan keutuhan Negara Republik Indo_nesia maka ada pemikiran dikalangan pimpinan Hankam untuk mengintegrasikan ABRI. Hal itu terwujud dengan diselengga_rakannya Seminar Hankam I ( 12-21 November 1966 ) yang ber_hasil merumuskan Doktrin Pertahanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI yaitu Catur Dharma Eka Karma yang berarti tu_gas pokok ABRI yang terdiri dart empat matra, merupakan satu perbuatan suci yang wajib diperjuangkan bersama untuk kepen_tingan rakyat, bangsa dan negara. Dengan doktrin tersebut diharapkan pemantapan integra_si keempat angkatan dalam melaksanakan darma baktinya karena Doktrin Catur Dharma Eka Karma merupakan usaha perpaduan dan integrasi dari konsepsi dan doktrin keempat angkatan, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), dan Departemen Veteran (Depved). Dengan demikian ABRI dalam mengemban tugas-tugas_nya dapat lebih sempurna terutama dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

---

"

"Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercetus pada tanggal 17 Agustus 1945, membuka suatu periode baru bagi sejarah Indonesia dimana seluruh lapisan masyarakat bangkit untuk berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka perjuangan bangsa Indonesia, memberi tugas baru kepada rakyat, pemuda serta pemuda pelajar untuk membela dan menegakkan negara. Dalam situasi kemerdekaan demikian ini, khususnya di Surabaya, tentang berita kemerdekaan diumumkan melalui Radio Republik Indonesiadan surat-surat kabar pada tanggal 20 Agustus 1945. Setelah itu terdapat reaksi dari pasukan Jepang yang telah menyerah pada tanggal 15Agustus 1945 berupa penghapusan pembatasan penerangan lampu di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1945, yang selama pendudukan Jepang keadaan gelap gulita. Keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya Komite Nasional Indonesia, kemudian didikuti pembentukan Komite Nasional Daerah-daerah seperti Komite Nasional daerah Surabaya"

"

Hak memilih dikatakan sebagai ciri atau sifat utama dari demokrasi. Hak memilih penting untuk memilih wakil yang melakukan pembuatan, perubahan, dan penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa hak memilih maka tidak terdapat suatu bentuk pengalihan kekuasaan atau legitimasi dari rakyat secara masif dan menyeluruh kepada negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan kemudian ditegaskan lagi melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional. Tetapi pada prakteknya, terdapat pembatasan oleh hukum atas Hak Konstitusional berupa hak memilih tersebut, yaitu pembatasan hak memilih kepada anggota aktif dari Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum. Walau pembatasan hak memilih tersebut dapat terjadi dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan pengaturan untuk membatasi hak memilih ini perlu dilakukan kajian lebih jauh. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengaturan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diberikan hak memilih dengan dasar menjaga netralitas dari para anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara. Sementara terdapat beberapa bentuk pengaturan hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata, yaitu dengan memberikan hak memilih secara penuh, memberikan hak memilih secara sebagian, dan tidak memberikan hak memilih, serta melakukan pengaturan melalui dua cara, yaitu dicantumkan pada produk hukum konstitusi atau hanya dicantumkan pada produk hukum bukan konstitusi, yaitu undang-undang.

 

---

The right to vote is the main characteristic of democracy. The right to vote is important to elect representatives who make, amend, and repeal a law. Without the right to vote, there is no form of transfer of power or legitimacy from people to the state and government massively and comprehensively. The Constitutional Court issued Judgement 011-017/PUU-I/2003 and was later reaffirmed through Judgement 102/PUU-VII/2009, said the right to vote was constitutional right. But in practice, there are restrictions on that right, that is limitation of the right to vote on active members of Indonesian National Armed Forces in general elections. Although the limitation of that right can occur by observing the provisions on the law, the existence of arrangements requires further study. Type of legal research is normative juridical by appealing to written and unwritten legal principles, systematic of law, the degree of synchronization of legislation both vertically and horizontally, comparison of law and legal history. The right to vote for members of Indonesian National Armed Forces is not given on the basis of maintaining the neutrality of the members of Indonesian National Armed Forces as state instrument. While there are several forms of regulation of the right to vote for members of the armed forces, namely by giving full right to vote, giving the right to vote partially, and not giving the right to vote, and making arrangements through two ways, namely listed on constitutional law or listed on law that is not constitutional, like statute.

 

"

"This volume seeks to explain why democratization and military reforms stagnate in newly democratizing countries. The contributions blend historical, ideational, cultural and structural explanatory factors to analyze the trajectories of military reform in Indonesia and Nigeria, two major regional powers that share many structural commonalities. In the tradition of the literature on security sector reform (SSR), the book not only scrutinizes executive initiatives toward military reform, but also provides ample coverage of societal actors. Findings show that while military reform is stagnating in both countries, societal forces ought to be taken into account more as major driving forces in explaining military reform. Several chapters study how legislatures, non-governmental organizations and the civilian defence epistemic community contribute to the transformation of military institutions. The last part of the book tackles another aspect rarely studied in the literature on military reform, namely, the role of militias in military reform."