Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query
Cibinong, Bogor: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), 1999/2000
R 320.809 IND i
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Simatupang, Dian Puji Nugraha
"
Since eradicating corruption having been continously encouraged by late governments ? and until now ? , there would not be less important as to retracting the corrupted assets. There are many aspects to be considered in doing such action, such as manifesting the legal aspects of administrative law, and so other applied national regulations. By these regulations, such as Law No. 7 of 2006 on Ratification of United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan ...
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2011
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
London: Association of Commonwealth Universities, 1976
001.43 ASS r
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Anitha
"
Analisis terhadap implementasi kebijakan reformasi administrasi perlu dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai tempat penelitian dipilih Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu kementerian/lembaga yang telah dianggap sudah memenuhi syarat diterapkannya reformasi birokrasi di lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi refromasi administrasi di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat belum efektif. Untuk memperbaiki disarankan meningkatkan kualitas SDM aparatur di Kemenko Kesra ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T43984
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nindya Meylani
"
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indroharto
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
342.06 IND u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Attempting political democratization, strengthening macroeconomic condition, and developing independent judiciary have been three sector paid more concerns in Indonesia. Beside, administrative reform in Indonesia is considered another sector that is so worth to perform since it plays significant role as prerequisite infrastructure in which other reform efforts are preceded as well as dealing with daily life public services. In doing so, taking administrative procedure law in other well-developed countries, such as the U.S, Germany, and ...
"
JUIPJPM
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nasution, M. Azhar Rasyid
"
UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada KPPU sebagai competition authority di Indonesia. Dalam beberapa kasus, KPPU memberikan sanksi administratif di luar dari yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam perkara persekongkolan tender. KPPU sering menjatuhkan sanksi larangan mengikuti tender atau pelelangan kepada pelaku usaha, padahal bentuk sanksi tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang.
Dalam putusan KPPU No. 1/KPPU-L/2013, KPPU menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pelelangan selama dua tahun kepada ketiga pelaku usaha. Akibat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58232
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alvin Hardi Hardjawinata
"
Sumber Daya Manusia merupakan aset rumah sakit yang sangat penting, sehingga jika dikelola dengan baik mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan perusahaan secara aktif RSUD Budhi Asih pada waktu menerapkan PPK- BLU akhir 2006, dalam melakukan kegiatannya harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan jumlah tenaga kerja sebesar 493 orang pada tahun 2005 dan proporsi biaya belanja pegawai terhadap total belanja operasional RSUD Budhi Asih sebesar 60 %, maka RSUD Budhi Asih yang akan menerapkan ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T19325
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sukarno Ali
"
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana narapidana melaksanaan pembinaan, termasuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana warga negara asing dengan orientasi program pembinaan yang bertujuan memulihkan hubungan individu narapidana dengan keluarga dan masyarakat.
Salah satu program pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah pelaksanaan program pembebasan bersyarat. Dimana program pembebasan bersyarat tersebut merupakan hak bagi setiap narapidana tanpa terkecuali. Akan tetapi pelaksanaan program pembebasan bersyarat bagi narapidana harus memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif dimana untuk narapidana warga negara asing ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20810
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
