Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Muhamad Indra R.
Abstrak :
Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara itu adalah Presumptio justae Causa (dilaksanakan dengan seketika). keputusan yang sangat merugikan dilaksanakan tersebut dapat diminta penundaan pelaksanannya kepada pengadilan TUN yang berwenang. Permohonan dapat dikabulkan bila ada kepentingan mendesak/dirugikan dan tidak dikabulkan bila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Dalam penelitian ini, ditemukan kepentingan penggugat yang mendesak/dirugikan itu tidak serta merta terjadi. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan adalah merupakan kepentingan seluruh negara/bangsa bukan dalam arti kepentingan lokal yang mengharuskan gugatan ditolak. Untuk mengatasi timbulnya sengketa dikemudian yang timbul akibat ketidakcermatan mengambil keputusan, maka saran yang direkomendasikan adalah (1). Perlunya pemahaman wewenang oleh setiap badan atau pejabat TUN dalam pembuatan keputusan; (2) perlunya adanya sanksi berupa pemberian ganti rugi secara pribadi badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Wellfare state resulted in the concept of expending the role of government in all aspects of a society. That aims to promote the welfare of all citizens. A result that every community will always with the implementation of the tasks of the agency or official. Therefore always different forms of government action variations both factual and juridical decisions. Is that not every decisions can be received by citizens when the loss of an urgent cause although basically every decisions (can be) a decisions which is very harmfull for the delayed can be sued to court. That granted will can have an urgent interest/ injured and not granted if there is public interest in the frame work of development. In this research found that the interest of plaintif urgent/ disadvantaged not necessarily occur. Is in the public interest of all citizens/ nation as whole Rather than local interest to addres the incidence of disputes due to decisions that are carefull. the suggestion is recommended (1) The need for the authorities in decisions making (2) The need to sanction the provision of compensation from the time the guilty officials.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22586
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Amalia Hasanah
Abstrak :
ABSTRAK
Praktik kerja profesi di puskesmas dilakukan agar mampu memahami peran, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dalam praktik kerja profesi diberikan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Hal-hal lain yang dipelajari selama praktik kerja profesi di puskesmas antara lain mengenai strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker; gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian; berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas. Tugas khusus yang diberikan berjudul ldquo;Analisis Kelengkapan Administratif dan Kesesuaian Dosis Amoxicillin pada Resep Racikan di Puskesmas Kecamatan Kalideres rdquo;. Tugas khusus dilakukan untuk mengetahui persentase kelengkapan administratif resep racikan di Puskesmas Kecamatan Kalideres berdasarkan peraturan yang berlaku dan kesesuaian dosis amoxicillin pada resep racikan yang diberikan untuk anak-anak.
ABSTRACT
Internship at Puskesmas was conducted to enable pharmacist students to recognize job description, positions, and responsibilities of pharmacists in pharmacy services. During internship, they were given knowledge, skills, and practical experiences on pharmacy practices at Puskesmas. The other things learned in internship were strategies and development of pharmacy practices illustrations of pharmacy practices obstacles and how to communicate with other health practitioners. A specific assignment was given, titled ldquo Analysis of Standards Administrative Prescription and Conformity of Amoxicillin Doses in Puskesmas Kecamatan Kalideres rdquo . This assignment aimed to know percentage of standards administrative prescriptions at Puskesmas Kecamatan Kalideres based on regulation and adjusting amoxicillin doses for children.
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2017
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Wisinski, Jerry
Abstrak :
This text aims to teach assistants how to break out of the role and enjoy working with a boss instead of for a boss. This change is designed to liberate creativity and self-confidence, reveal hidden skills and interests and make an assistant more valuable and promotable.
New York: [American Management Association, ], 1999
e20437999
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Administrative information sharing is being promoted by the Korean government as an innovati measure to improve the quality of public service.....
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
People of East Java Province counted more than 38,3 million people, wcich 7,5 million among them was rated poor people.From several research shows that poor people usually exposed to health matter due to lack of nutrition and education....
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dadan Hendrawan
Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknya perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang administrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung pidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat undang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantuman bab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalangan menimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkan overkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakan kriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan kedudukan administrative penal law di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal, bagaimanakah kebijakan formulasi pemidanaan yang ada di dalam administrative penal law di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah overkriminalisasi dalam administrative penal law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan sanksi pidana di dalam undang-undang yang bersifat administratif masih merupakan pilihan utama. Pola pemidaan yang terdapat dalam berbaga administrative penal law, ternyata tidak memiliki keseragaman pola pemidanaan. Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan utama dalam pengenaan sanksi di dalam hukum administrasi. Perlu diupayakan re-evaluasi pada tahap formulasi sehingga tidak terjadi overkriminalisasi di dalam undang-undang yang bersifat administrasi.
ABSTRACT
Currently, there is an interesting phenomena in Indonesia.There are so many administrative law containing criminal sanctions. Administrative law such as banking law, environmental law, and others contain many criminal sanctions, which suppose to be regulated specially. Criminal law used as a tool to control and regulate the society by the laws. Some of the expert thought that the use of criminal sanction in the administrative penal law, for some reasons can make overcriminalization condition. Overcriminalization can arise because the regulator (government and legislative) do not have no one clear criminal policy. This researchobliged to answer the research questions such as how is the position of administrative penal law in frame of criminal policy, how is the penal formulation in the administrative penal law in Indonesia, and what efforts can be done to prevent overcriminalization in administrative penal law. This is a normative juridical research.Based on the research, the use of criminal sanction in the administrative penal law is still the main choice for the regulator. There is no specific pena formulation that used in the administrative penal law. The prison sanction still become the main choice in admnistrative penal law. By the conditions, we need to re-evaluate the formulation step in order to prevent overcriminalization. The formulation step is a strategic step in criminalize or not a conduct.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39091
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sugeng Irianto
Abstrak :
Penerapan reformasi administrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan.Untuk mengetahui hasil penerapan reformasi administrasi perlu dilakukan analisis.Sebagai tempat penelitian dipilih Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru saja menerapkan reformasi administrasi di lingkungannya. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi birokrasi adalah belum adanya budaya kerja di lingkungan Setjen DPR RI, serta kesiapan dari para karyawan dalam penerapan Reformasi Administrasi.

Secara umum tujuan reformasi administrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan reformasi administrasi dalam hal penataan budaya kerja, penataan Undang-Undang (UU), kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, Pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber internal dan eksternal, seperti Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Drs. Setyanta Nugraha MM, Kepala Biro Hukum dan Panlak UU Rudi Rochmansyah SH, M.H ,Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Drs.Djaka Dwi Winarko,M.Si. Sementara dari narasumber eksternal yaitu Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, dan Ketua BURT DPR RI Roemkono. Pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara, sementara data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi reformasi administrasi di lingkungan Setjen DPR RI tidak efektif. Untuk perbaikan disarankan Setjen DPR RI harus meningkatkan kemampuan SDM guna menunjang tugas fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap Dewan khususnya dukungan keahlian. Selain itu perlunya sosialisasi terus menerus mengenai implementasi Reformasi Birokrasi kepada para karyawan sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi perubahan di berbagai bidang. Terakhir yaitu, mendorong penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai unit kerja sehingga pekerjaan menjadi semakin cepat, tepat, efisien dan efektif.
The general objective of administrative reform is to embody the good governance, supported by a professional state administration, which is free from corruption, collusion and nepotism ( KKN ) and improve civil services in order to achieve service excellence. In achieving these objectives needs arrangement of administrative reform in terms of work culture, restructuring institutional law, management, human resources, supervision, performance accountability, and public service. To find out about the implementation of administrative reform in the SGHR, analysis of the implementation of administrative reform needs to be conducted on above aspects.

This research applied a qualitative approach with in-depth interviews to internal and external sources persons, such as the Secretary General of the House of Representatives, Winantuningtyastiti, Head of the Bureau of the Budget Analysis and Implementation of Budget, Setyanta Nugraha M.M, Head of Legal and Law, Rudi Rochmansyah SH, MH ,and Head of Public Relations and News Drs. Djaka Dwi Winarko M.Si. The external source persons namely Chairman of The Household Affairs (BURT) Roemkono and Coordinator of FITRA, Ucok Sky Khadafi. Secondary data collection is through literature study, the study of documents and observation.

The conclusion of the research is that the implementation of the administrative reform in the SGHR is not effective. Some recommendations to improve the implementation is by improving the ability of its Human Resource in providing support and expertise to the parliament. Socialization of the implementation of administrative reform needs to be conducted simultaneously to prepare the employee to deal with changes in various fields better. The use of Information and Communication Technology (ICT) in various units is important to enable the employees work more quickly, accurately, efficiently and effectively.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T43391
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nathalina
Abstrak :
Sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan administrasi di Indonesia. Fenomena perumusan kedua jenis sanksi tersebut mengalami dinamika baik dalam perumusan maupun penerapannya, khususnya dalam ketentuan tentang kepabeanan dan cukai, perpajakan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yang mana keadaan ini membawa permasalahan dalam praktik penegakannya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok tentang pentingnya suatu pedoman untuk menentukan perumusan ketentuan pidana dalam ketentuan administrasi sebagai suatu pola formulasi yang melandasi perumusan sanksi dalam menentukan jenis sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dalam ketentuan di bidang fiskal dan sumber daya alam serta perlunya pengaturan tentang pedoman bagi pejabat administrasi dan/atau penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan sanksi tersebut. Jawaban dari pertanyaan penelitian dicari melalui studi dokumen terhadap ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan dalam bidang yang menjadi topik penelitian. Mengingat fokus penelitian adalah pengaturan dan penerapan sanksi administratif dan pidana dalam ketentuan administrasi, maka kajian tentang sanksi administratif dan sanksi pidana, teori tentang pidana dan pemidanaan, serta penerapan prinsip ultimum remedium dan una via, digunakan untuk menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang menyusun ketentuan dengan dua jenis sanksi tersebut dan bagaimana pejabat administrasi menentukan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus faktual. Penelitian ini menghasilkan temuan, sebagai berikut: pertama, dalam pembentukan jenis dan sifat sanksi, pembentuk undang-undang merujuk pada ketentuan yang telah ada, namun dalam risalah pembahasan RUU tidak dilengkapi argumentasi tentang justifikasi pidana dan pemidanaan serta prinsip ultimum remedium, melainkan hanya mempertimbangkan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk memperkuat sanksi administratif guna menjerakan para pelaku; kedua, penerapan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dalam kasus-kasus faktual dilakukan sebagaimana kualifikasi dalam rumusan pasal yang dilanggar, urutan prosedur penyelesaian kasus serta dapat pula diterapkan secara bervariasi sehingga dapat bersifat kasuistis untuk tiap-tiap kasus dan tulisan ini memberikan pedoman untuk persoalan tersebut; ketiga, prinsip ultimum remedium digunakan dalam bidang perpajakan dan lingkungan hidup kecuali untuk rumusan yang tidak memberikan sanksi yang berjenjang karena mengingat sifat bahaya dan seriusnya perbuatan dari pelanggaran tertentu. Prinsip una via telah diterapkan dalam kasus fiskal khususnya di bidang perpajakan di tingkat Mahkamah Agung, dengan catatan bahwa prinsip una via berlaku sebagai perluasan dari prinsip nebis in idem, bahwa untuk satu pelanggaran yang serupa tidak dapat diterapkan dua jenis sanksi yang memiliki sifat punitif yang sama. Saat ini prinsip una via sudah dirumuskan dalam ketentuan di sektor keuangan. ......Criminal sanctions and administrative sanctions are two types of sanctions formulated in various administrative acts in Indonesia. The phenomenon of the formulation of these two types of sanctions experiences dynamics situation both in formulation and implementation, particularly in provisions concerning customs and excise, taxation, forestry, and the environment, which creates problems in the law enforcement practices. This research departs from the main problem regarding the importance of a guideline for determining the formulation of criminal provisions in administrative provisions as a pattern of formulation that underlies the formulation of sanctions in determining the types of administrative sanctions and/or criminal sanctions in provisions in the fiscal and natural resources sector and the need for setting guidelines for administrative officials and/or law enforcement officials authorized to apply the sanctions. To finds the answers for the research questions are sought through document studies of statutory provisions and acts, doctrines, and court decisions. Considering that the research focus is on the regulation and application of administrative and criminal sanctions in administrative provisions, the study of administrative sanctions and criminal sanctions, the theory on justification of punishment as well as the application of the principles of ultimum remedium and una via, are used to analyze how legislators formulate provisions with the two types of sanctions and how administrative officials determine the sanctions imposed in factual cases. This research resulted in the following findings: first, in establishing the type and nature of sanctions, the legislators referred to existing provisions, however, the treatise on deliberating the bill was not accompanied by arguments regarding criminal justification and sentencing as well as the ultimum remedium principle, but only considered that criminal sanctions are needed to strengthen administrative sanctions to deter the perpetrators; secondly, the application of criminal sanctions and/or administrative sanctions in factual cases is carried out according to the qualifications in the formulation of the article that was violated, the sequence of procedures for resolving cases and can also be applied in a variety of ways so that it can be casuistic for each case and this research provides guideline to tackle the challenges; third, the principle of ultimum remedium is used in the fields of taxation and the environment except for formulations that do not provide tiered sanctions due to the nature of the harm and the seriousness of the actions of certain violations. The una via principle has been applied in fiscal cases, especially in the case of taxation at the Supreme Court level, with a main consideration that the una via principle applies as an extension of the ne bis in idem principle, that for one similar violation for two types of sanctions which have the same punitive sanction which cannot be applied. Currently, the una via principle has been formulated in provisions in the financial sector.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bima
Abstrak :
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukannya suatu sanksi administratif yang tegas seperti pembayaran uang paksa dwangsom terhadap si pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Indonesia is a country based on Law, and not a country based on power, As a country that based on law, surely the Government must act according to law. It is needed to analyze if it was suspected about any Government or Government official wrongdoing which the outcome is for the greater good. The main principal of the Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If The Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than it really is a waste of time. Therefore there is a need of an administrative punishment for those government officials to make sure that they obey the law decision that have been made by the Administrative Court.
Universitas Indonesia, 2012
S43166
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library