Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara itu adalah Presumptio justae Causa (dilaksanakan dengan seketika). keputusan yang sangat merugikan dilaksanakan tersebut dapat diminta penundaan pelaksanannya kepada pengadilan TUN yang berwenang. Permohonan dapat dikabulkan bila ada kepentingan mendesak/dirugikan dan tidak dikabulkan bila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan.Dalam penelitian ini, ditemukan kepentingan penggugat yang mendesak/dirugikan itu tidak serta merta terjadi. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan adalah merupakan kepentingan seluruh negara/bangsa bukan dalam arti kepentingan lokal yang mengharuskan gugatan ditolak. Untuk mengatasi timbulnya sengketa dikemudian yang timbul akibat ketidakcermatan mengambil keputusan, maka saran yang direkomendasikan adalah (1). Perlunya pemahaman wewenang oleh setiap badan atau pejabat TUN dalam pembuatan keputusan; (2) perlunya adanya sanksi berupa pemberian ganti rugi secara pribadi badan atau pejabat TUN yang bersangkutan.Wellfare state resulted in the concept of expending the role of government in all aspects of a society. That aims to promote the welfare of all citizens. A result that every community will always with the implementation of the tasks of the agency or official. Therefore always different forms of government action variations both factual and juridical decisions. Is that not every decisions can be received by citizens when the loss of an urgent cause although basically every decisions (can be) a decisions which is very harmfull for the delayed can be sued to court. That granted will can have an urgent interest/ injured and not granted if there is public interest in the frame work of development.

In this research found that the interest of plaintif urgent/ disadvantaged not necessarily occur. Is in the public interest of all citizens/ nation as whole Rather than local interest to addres the incidence of disputes due to decisions that are carefull. the suggestion is recommended (1) The need for the authorities in decisions making (2) The need to sanction the provision of compensation from the time the guilty officials."

"Fungsi dan peran Badan Pengawasan Pembangunan Nasional (BPKP) sebagai lembaga pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003 (Keppres 30/2003) dan diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ((PP 60/2008). Dalam melaksanakan fungsi dan peran BPKP yang baru sejak terbitnya PP 60/2008, maka BPKP mengadakan usaha revitalisasi agar lembaga tersebut berfungsi secara optimal dan strategis. Berdasarkan latar belakang ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dan fokus studi dalam penelitian ini adalah sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana revitalisasi oleh BPKP dilaksanakan agar lembaga tersebut berperan dan berfungsi strategis sebagai badan pengawasan internal pemerintah. Dalam mengadakan analisa secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa teori reformasi administrasi, yang dalam pembahasannya mencakup unsur akuntabilitas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi persyaratan good governance. Selanjutnya revitalisasi juga dihubungkan dengan teori-teori strategi organisasi, termasuk teori manajemen perubahan organisasi (change management) dan reinventing government . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian BPKP Pusat di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interview), observasi, dan studi dokumentasi/ kepustakaan, dengan metode analisis data yang adalah deskriptif. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, transkrip wawancara, penyimpulan sementara, dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi BPKP memang sedang berlangsung, namun pelaksanaannya belum optimal.Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, beberapa saran diberikan agar BPKP bisa melakukan revitalisasi dengan optimal, sehingga lembaga ini akan benar-benar berperan dan berfungsi dengan efektif dan strategis. Saran tersebut adalah: penetapan BPKP sebagai koordinator lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP diberikan kewenangan dan akses kepada seluruh pengelola keuangan negara, penetapan yang jelas atas struktur pelaporan BPKP, penanganan remunerasi staff BPKP terkait dengan retensi staff yang handal dan memiliki kecakapan tinggi (skillful), Sosialisasi untuk menyamakan persepsi internal audit di kalangan pemegang anggaran (departemen-departemen dan pemerintah daerah), dan segera diterbitkannya Perpres sebagai payung hukum untuk melaksanaan peran dan fungsi BPKP seperti yang sudah ditetapkan pada PP 60/2008.

---

The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) is a non ministerial governmental institution that directly responsible to the President and Vice President of Indonesia. Its new role and function is stipulated in the PP No. 60/2008 (Government Regulation Number 60 of the year 2008). Since then, BPKP has been undertaking some efforts in revitalizing its organization, so that the new role and function will be implemented optimally, which is supporting the government?s accountability in context of the state?s budget implemetation. Considering the above-mentioned background information, this research focused on the study of revitalization being undertaken by BPKP.Therefore, the purpose of the research is to identify how far BPKP has implemented its revitalization efforts. The method of the research is qualitative approach, data collecting with observation, In-depth Interview, and literature study. The data analysis used descriptive method. Theoritically, the theoritical analysis were based on the combination of the administrative reform, the change management, reinventing government theories, and the supportiing model of the McKinsey?s Seven (7-S) Framework.Based on the analysis, this research concluded that BPKP has practically implemented its revitalization efforts in order to be an a strategic institution in its role and function as an internal auditor of the government. However, the revitalization process has not been optimal due to some problems, including the absence of Perpres (President?s Regulation) as the more concrete and authoritative legal basis for the BPKP to do its tasks in accordance with the newly published PP 60/2008. This research has come up with some recommendations, among others are as follow: the Perpres should be issued immediately to enable BPKP undertakes its new tasks, role and function through revitalization efforts optimally."

"People of East Java Province counted more than 38,3 million people, wcich 7,5 million among them was rated poor people.From several research shows that poor people usually exposed to health matter due to lack of nutrition and education...."

"This thesis discusses about how to select partners in the supply of land rigs based on the criteria for the administrative evaluation, technical evaluation and financial evaluation, using the Analytic Network Process (ANP). Results of this study indicate that the technical evaluation has the highest weighting, followed by administration evaluation and financial evaluation; and the most influential sub criteria are the rig equipment.

---

Tesis ini membahas mengenai cara untuk memilih mitra kerja dalam penyediaan rig darat berdasarkan kriteria pada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga, dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi teknis mempunyai bobot tertinggi, diikuti oleh evaluasi administrasi dan evaluasi harga; dan sub kriteria yang paling berpengaruh adalah peralatan rig."

"Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kantor Pertanahan yang diikuti dengan pendaftaran HGB untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah dalam rangka jaminan kepastian hukum, pada kenyataannya dapat memunculkan sengketa sebagaimana kasus dalam Putusan MA No. 35/K/TUN/2021. Kasus a quo berkaitan cacat administrasi pada proses pemberian HGB beserta penerbitan sertipikatnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang jaminan kepastian hukum dalam pemberian HGB berikut penerbitan sertipikatnya dan upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi pencabutan atas keduanya. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dari data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan UU No.5/1960 beserta peraturan pelaksanaannya (PP 24/1997) tidak secara tegas memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemberian HGB yang telah terbit sertipikatnya. Begitu pula PP 40/1996 jo. Permen ATR/BPN 18/2021 jo. PP 18/2021, tidak secara jelas memberikan jaminan. Tindakan Menteri ATR/BPN mencabut pemberian HGB serta membatalkan sertipikat HGB ditemukan cacat administrasi merupakan salah satu bukti ketiadaan jaminan akan kepastian hukum. Adapun upaya hukum dengan adanya pencabutan pemberian HGB dan pembatalan sertipikat HGB dengan menaati amar putusan melalui Pengadilan Negeri untuk membuktikan hak keperdataan, selain menempuh mekanisme non-litigasi seperti mediasi, adjudikasi, negosiasi dan arbitrase.

---

The granting of Building Use Rights (HGB) through a Decree (SK) by the Land Office followed by the registration of HGB to obtain a certificate of land rights in the context of guaranteeing legal certainty, in fact lead to disputes as is the case in Supreme Court Decision No. 35/K/TUN/2021. The case relates to administrative defects in the process of granting HGB and the issuance of the certificate. The problems raised in this research are guarantee of legal certainty in the granting of HGB along with the issuance of the certificate and the legal remedies taken in the event of revocation of both. To answer the problem, a normative juridical research method was used through document study from secondary data, which was then analyzed qualitatively. From the analysis conducted, it can be stated that Law No. 5/1960 and its implementing regulations (PP 24/1997) do not explicitly guarantee legal certainty for the issuance of HGB certificates. Likewise PP 40/1996 jo. Permen ATR/BPN 18/2021 jo. PP 18/2021, does not clearly provide a guarantee. The actions of the Minister of ATR/BPN to revoke the grant of HGB and cancel HGB certificate found administrative defects are evidence of the absence of guarantees for legal certainty. The legal remedies include HGB revocation award and HGB cancellation certificate by complying with the decision through the District Court to prove civil rights, in addition to taking non-litigation mechanisms such as mediation, adjudication, negotiation and arbitration."

"ABSTRAKKeberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat berlaku secara efektif. Dan karena itu implementasinya masih akan menimbulkan berbagai permasalahan yang harus segera diatasi sebelum lembaga ini dapat berjalan dan berfungsi. Permasalahan itu, antara lain, belum jelasnya atau belum lengkapnya suatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini. Hal ini akan menimbulkan berbagai kesulitan apabila ketentuan itu hendak diterapkan. Menyadari bahwa lembaga ini adalah suatu yang relatif baru, maka pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap atau tidak akan dilaksanakan sekaligus. Hal ini akan menimbulkan berbagai implikasi yang jalan keluarnya harus dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan. Sebab, kalau implementasinya tidak jelas itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan kevakuman hukum. Dapat dimaklumi bahwa kekurangan yang terdapat dalam undang-undang ini, atau keterbatasan wewenang dari lembaga ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasionil. Namun, diharapkan bahwa dalam perkembangannya nanti lembaga ini akan lebih luas kompetensinya."

"ABSTRAKHadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukumadministrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan ataspelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteksputusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebutPejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusandari para hakim PTUN. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdengan menggunakan data sekunder. Terhadap faktor-faktor tidakdilaksanakannya putusan TUN disebabkan oleh beberapa faktor diantaranyaseperti belum adanya pengaturan pelaksanaan terkait uang paksa, penggunaanmedia massa sebagai upaya pejabat TUN jera ternyata tidak mudah dijangkau olehpenggugat, eksekusi hierarkis yang sering tidak ditindaklanjuti, serta dapatdisimpulkan sekalipun terdapat berbagai macam upaya paksa ternyata letakmartabat dan daya eksekusi putusan TUN sendiri berada pada kesadaran/selfrespect dari pejabat TUN. Adapun perbuatan tidak patuh terhadap isi putusanTUN tersebut dapat masuk kedalam unsur perbuatan Contempt of Court yangdisebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-UndangNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Adapun jenis perbuatankonstitutif ketidak patuhan pejabat TUN masuk kedalam bentuk penentanganterhadap perintah pengadilan secara terbuka atau disebut Obstruction of Justice.Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kemungkinan kriminalisasi Pejabat TUNsesuai Pasal 216 KUHP atas konsekuensi perbuatan tidak patuh tersebut.

---

ABSTRACTThe presence of the State Administrative Court (TUN) as an administrative lawenforcement agency for justice seekers, often faces obstacles to theimplementation / execution of decisions. The verdict in question is in the contextof the verdict already in kracht, against the verdict that is already in kracht TUNofficials as the losing party often do not want to comply with the contents of thedecisions of the PTUN judges. This type of research is normative legal researchusing secondary data. The factors that the implementation of the TUN verdictwere not caused by several factors such as the lack of implementationarrangements related to forced money, the use of mass media as a deterrent fromTUN officials was apparently not easy to reach by the plaintiff, hierarchicalexecutions were often not followed up, and it could be concluded even thoughthere were various the kind of forced effort turns out that the location of thedignity and power of execution of the TUN decision itself is in the awareness /self respect of the TUN official. The act of not complying with the contents of theTUN decision can be included in the Contempt of Court element of actionmentioned in Act Number 14 of 1985 jo Law Number 5 of 2004 concerning theSupreme Court. The type of constitutive act of disobedience of TUN officials goesinto the form of open opposition to court orders or called Obstruction of Justice.This can have implications for the possibility of criminalization of TUN Officialsin accordance with Article 216 of the Criminal Code for the consequences of suchnon-compliance."