Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query
Berge, J.B.J.M. ten
Alphen aa den Rijn: Samsom Uitgeverij, 1982
BLD 342.06 BER a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995
BLD 361.7 PLO p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Michiels, F. C. M. A.
S'Gravenhage: VUGA, 1967
BLD 350 MIC a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marbun, Nindya Meylani
"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.
Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46142
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Carter, Lief H.
New York : Harpercollins , 1991
342.067 3 CAR a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sri Soemantri Martosoewignjo
Bandung: Alumni, 1971
342 SRI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soehino
Yogyakarta: Liberty, 1984
342.06 SOE a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Stellinga, J.R.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1951
BLD 342.06 STE g
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Schwartz, Bernard
Boston: Little, Brown & Co., 1991
342.730 6 SCH a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Schwartz, Bernard
Boston: Little, Brown & Co., 1977
342.06 SCH a
Buku Teks Universitas Indonesia Library