Ditemukan 54 dokumen yang sesuai dengan query
Awaloedin Djamin
Abstrak :
Hampir semenjak lahirnya Ilmu Administrasi Negara, telah timbul berbagai pandangan yang membedakan dan yang mempertentangkan antara ilmu dan praktek administrasi negara, antara "art" dan "science of administration", antara "public administrationists" dan "public administrations".
Saya merasa beruntung, karena dalam alam Indonesia merdeka saya
- mendapat kesempatan belajar Ilmu Administrasi Negara di luar negeri ketika bidang ilmu pengetahuan ini bare dikenal di Indonesia;
- mendapat kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga bagi seorang sarjana administrasi negara dari Bapak Presiden Soeharto untuk ikut aktif dalam usaha penyempurnaan dan pembangunan Administrasi Negara Republik Indonesia semenjak tahun 1966 sampai tahun 1976, baik sebagai Ketua Team Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintahan Negara (Team PAAP), Ketua Proyek 13 dan Ketua Lembaga Administrasi Negara;
- mendapat kepercayaan dan kesempatan untuk jadi "pemain", yaitu kepercayaan memegang jabatan "administrator", sebagai Menteri yang memimpin suatu Departemen, sebagai Ketua suatu Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagai Duta Besar dan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dewasa ini.
Ketiga kesempatan tersebut memberi saya kesempatan yang berharga untuk mengenal administrasi negara, baik sebagai ilmu maupun dalam praktek di Indonesia.
Bandung: UI-Press, 1982
PGB Pdf
UI - Pidato Universitas Indonesia Library
POL 2(1-2) 2011
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ramdani Rachman
Abstrak :
[ABSTRAK
Permasalahan Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B di Indonesia berdasarkan adanya perubahan terhadap payung hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia dari UU No 11 1967 menjadi UU No 4 2009 Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terhadap proses Renegosiasi PKP2B dikaitkan dengan tindakan Negara menurut Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pasal 169 b UU No 4 2009 terhadap Renegosiasi PKP2B bagi kelangsungan usaha pertambangan di Indonesia Penulisan tesis ini merupakan penelitian dengan tinjauan hukum secara yuridis normatif terhadap amanat pasal 169 UU No 4 tahun 2009 terhadap proses Renegosiasi di dalam pengelolaan sumber daya alam antara Pemerintah dengan Perusahaan pengelola pertambangan batubara Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak ataupun dari sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan di dalam penelitian ini kemudian data sekunder berupa bahan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sehingga informasi yang didapatkan dapat lebih komprehensif Hasil penelitian menunjukkan lambatnya proses Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diakibatkan lemahnya posisi Pemerintah menurut ruang lingkup hukum kontrak Akibatnya Pemerintah hanya mampu melakukan pendekatan persuasive sesuai dengan sitem hukum kontrak tanpa mampu muncul sebagai regulator pertambangan yang mempunyai wewenang publik yang bersifat memaksa.
ABSTRACT
Renegotiation issues for Coal Contract of Work CCOW in Indonesia are based on the changes of the legal framework of Mining management in Indonesia according to the Law No 11 1967 to Law No 4 2009 This study is to determine how the legal considerations of the CCOW Renegotiation process attributed to the State action according to the State Administration Law as well as to know the legal impact of Article 169 b of Law No 4 2009 to the Renegotiation process for the continuity of mining in Indonesia This thesis study is a normative juridical legal review of the mandate of Article 169 of Law No 4 2009 to the process of Renegotiation in natural resource management between the Government and the coal mining company The type of data that used is primary data obtained directly from the parties or from sources that related to the subject matter in this study then the secondary data is library materials related to the research problem so that the information obtained can be more comprehensive The results showed that the slow process of renegotiating agreements Coal Mining caused the weak position of the Government according to the scope of contract law As a result the Government is only able to do a persuasive approach in accordance with contract law system without being able to emerge as a mining regulator which having the authority coercive public. , Renegotiation issues for Coal Contract of Work CCOW in Indonesia are based on the changes of the legal framework of Mining management in Indonesia according to the Law No 11 1967 to Law No 4 2009 This study is to determine how the legal considerations of the CCOW Renegotiation process attributed to the State action according to the State Administration Law as well as to know the legal impact of Article 169 b of Law No 4 2009 to the Renegotiation process for the continuity of mining in Indonesia This thesis study is a normative juridical legal review of the mandate of Article 169 of Law No 4 2009 to the process of Renegotiation in natural resource management between the Government and the coal mining company The type of data that used is primary data obtained directly from the parties or from sources that related to the subject matter in this study then the secondary data is library materials related to the research problem so that the information obtained can be more comprehensive The results showed that the slow process of renegotiating agreements Coal Mining caused the weak position of the Government according to the scope of contract law As a result the Government is only able to do a persuasive approach in accordance with contract law system without being able to emerge as a mining regulator which having the authority coercive public. ]
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
George Carqua
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8589
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ginandjar Kartasasmita
Jakarta: LP3ES, 1997
351 GIN a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ismail Saleh
Jakarta: Haji Mas Agung, 1988
351.9 ISM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Haan, P. de
Abstrak :
membahas tentang hukum-hukum dan administrasi negara
Den Haag : Kluwer-Deventer, 1986
R BLD 342.06 HAA b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Isna Yuni Susanti
Abstrak :
ABSTRAK
Tugas Karya Akhir ini membahas Analisis Pendapatan Daerah dengan menyoroti pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 yang realisasinya jauh di bawah target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan daerah dan memberikan jawaban atas realisasi pajak yang masih di bawah targetnya dengan meninjau faktor-faktornya. Teori yang digunakan adalah administrasi perpajakan daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan perpajakan otomotif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi karena belum maksimal menggunakan data potensi dan tahap assessment karena pelaksanaannya masih belum mencerminkan kondisi yang paling adil. Penegakan hukum merupakan akar masalah yang paling dominan menjadi penyebab realisasi penerimaan PKB masih jauh dari target yang direncanakan.
ABSTRACT
This thesis analized local revenue by highlighting automotive taxation of Banten province in 2015 which realization was under the target. This study aimed to describethe local revenue of automotive taxation in Banten Province and answers why realization of the tax was still far below the target by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were local tax administration, local own-source revenue management, and automotive taxation. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Results of this study showed that all stages covering tax policy have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification because of not fullest using potentian tax data and phase of assessment because of its implementation was still doesn't reflect the fairest condition. Law enforcement is the main cause of realization of the tax which was still far below the target.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Azhar Kasim
Depok: UI-Press, 1998
PGB 0076
UI - Pidato Universitas Indonesia Library