Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai dua kasus tumpahan minyak yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang dianalisis menggunakan konsep green victimology. Konsep green victimology mampu memberikan penjelasan komprehensif terkait pengalaman korban kejahatan lingkungan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada berbagai data. Data yang digunakan adalah data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berupa artikel jurnal, sumber berita, dan video wawancara. Hasil analisis menggunakan konsep green victimology pada data-data yang telah diperoleh dari kasus tumpahan minyak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 2019 dan 2021 menunjukkan telah terjadi kejahatan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat pesisir mengalami viktimisasi berulang. Analisis ini juga dilengkapi dengan konsep pendukung state-corporate crime guna menganalisis peran PT Pertamina dan negara dalam menghasilkan kejahatan lingkungan. Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara masih abai terhadap perlindungan kejahatan lingkungan dan lebih mengutamakan kepentingan ekonominya dengan PT Pertamina, di mana sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak diterapkan serta pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir masih terabaikan.

---

This article discusses two oil spill cases that occurred in Karawang Regency, West Java which were analyzed using the concept of green victimology. The concept of green victimology is able to provide a comprehensive explanation regarding the experiences of environmental crime victims. This writing uses a qualitative approach in the form of case studies on various data. The data used is secondary data obtained from various sources in the form of journal articles, news sources, and video interviews. The results of the analysis using the concept of green victimology on the data that has been obtained from the oil spill case in Karawang Regency, West Java in 2019 and 2021 prove that environmental crimes have occurred which have resulted in coastal communities experiencing repeated victimization. This analysis is also equipped with a supporting concept of state-corporate crime to analyze the role of PT Pertamina and the state in producing environmental crime. Through the analysis that has been carried out, it can be concluded that the state is still neglecting the protection of environmental crimes and prioritize its economic interests with PT Pertamina instead, where the sanctions that should be enforced are not implemented and the fulfillment of the rights of coastal communities is still neglected."

"Tugas Karya Akhir ini membahas Aktivitas smelter nikel yang dilakukan oleh Perusahaan X di Pulau Obi, Maluku Utara telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kejahatan lingkungan ini melalui perspektif green criminology yang menekankan pentingnya melihat kejahatan lingkungan sebagai pelanggaran serius yang melibatkan berbagai aktor dan dampak. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas smelter nikel. Penulisan ini menggunakan pengumpulan data berupa data sekunder dari laporan lembaga sosial masyarakat dan laporan jurnalis. Melalui green victimology, temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa aktivitas smelter nikel oleh Perusahaan X telah menyebabkan pencemaran udara dan air yang merusak lingkungan lokal dan dampak sosial serta kesehatan terhadap kesehatan masyarakat. Penulisan ini mengungkapkan bahwa kejahatan lingkungan akibat aktivitas smelter nikel memiliki dampak yang luas dan kompleks, mempengaruhi baik manusia maupun lingkungan. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya peningkatan regulasi dan pengawasan pemerintah, serta adopsi praktik industri yang lebih berkelanjutan oleh perusahaan.

---

This paper discusses the nickel smelter activities carried out by Company X on Obi Island, North Maluku which have caused various negative impacts on the environment and local communities. This writing aims to evaluate the impact of environmental crime through a green criminology perspective which emphasizes the importance of viewing environmental crime as a serious offense involving various actors and impacts. The main aim of this paper is to identify and analyze the environmental impacts caused by nickel smelter activities. This writing uses data collection in the form of secondary data from reports from social institutions and journalist reports. Through green victimology, the findings of this paper show that Company This writing reveals that environmental crimes resulting from nickel smelter activities have broad and complex impacts, affecting both humans and the environment. The implications of these findings emphasize the importance of increased government regulation and oversight, as well as the adoption of more sustainable industrial practices by companies."

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia masih banyak terjadi meskipun sudah 25 tahun berlalu sejak reformasi. Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam melindungi jurnalis dan pers. Tugas karya akhir ini mencoba mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan melihat unsur dari kejahatan negara dan viktimologi kritis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diambil dari data sekunder lembaga terpercaya jurnalistik Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Melalui teori viktimologi kritis dan konsep kejahatan negara, tindak kekerasan terhadap jurnalis dapat dilihat terjadi atas negara yang tidak memenuhi peranannya dalam melindungi jurnalis dan pers, mengakibatkan munculnya pelanggaran kemerdekaan pers.

---

There are still many cases of violence against journalists in Indonesia, even though it has been 25 years since the reform era. Cases of violence against journalists in Indonesia arose as a result of the state's failure to protect journalists and the press. This final project tries to describe the problem by looking at the elements of state crime and critical victimology. This writing uses qualitative research methods, with data sources taken from secondary data from a trusted Indonesian journalistic institution, namely the Alliance of Independent Journalists (AJI). Through the theory of critical victimology and the concept of state crime, acts of violence against journalists can be seen as occurring against the state which does not fulfill its role in protecting journalists and the press, resulting in violations of press freedom."

"Kejahatan lingkungan telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan (bersifat harmful) kepada manusia maupun non-manusia, namun sering tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan environmental victimization yang dialami oleh masyarakat Desa X, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat limbah impor bahan baku pabrik kertas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Environmental Victimology dan State-Corporate Crime. Penelitian ini juga menggunakan konsep kekerasan struktural dan Treadmill of Law. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi peraturan perundang-undangan terkait importasi limbah bahan baku pabrik kertas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi yang dialami masyarakat Desa X diawali dari perizinan importasi limbah bahan baku pabrik kertas melalui regulasi yang dibuat oleh negara. Rendahnya pengawasan implementasi importasi limbah oleh pemerintah memfasilitasi pembuangan limbah impor bahan baku pabrik kertas ke Desa X. Pihak Kepala Desa X sebagai representasi negara di tingkat lokal malah bekerjasama dengan perusahaan kertas dalam pembuangan limbah demi meraih keuntungan pribadi. Environmental victimization telah dialami masyarakat Desa X selama puluhan tahun dan bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat maupun lingkungan di Desa X. Environmental victimization yang dialami oleh masyarakat Desa X merupakan suatu bentuk kekerasan struktural.

---

Environmental crimes have caused suffering and harming humans and non-human entities, but are often not considered as violation of criminal law. This study aims to explain the environmental victimization experienced by the people of Village X, Mojokerto Regency, East Java due to the imported waste paper dumping. The theory used in this study is the theory of Environmental Victimology and State-Corporate Crime. This study also uses the concept of structural violence and the Treadmill of Law. This research is qualitative research with in-depth interviews and studies of legislation related to the importation of paper waste as data collection methods. The results showed that the victimization experienced by the people of Village X started when the state allowed the importation of waste paper. The government's low surveillance on the implementation of the importation of waste facilitated the waste paper dumping in Village X. The Head of Village X as a representative of the state at the local level has been cooperating with paper corporations in waste dumping in Village for his personal gain. The people of Village X have been environmentally victimized for decades. The waste dumping in Village X may have long-term harm to the public health and the ecosystem of Village X. Environmental victimization experienced by the people of Village X is seen as a form of structural violence."

"Skripsi ini membahas dampak-dampak negatif dari proyek pertambangan Makassar New Port bagi masyarakat Pulau Kodingareng melalui kajian critical victimology, dan ditopang oleh green criminology dalam membahas dampak lingkungan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat dampak negatif yang dirasakan masyarakat Pulau Kodingareng sebagai hasil dari bekerjanya struktur, kebijakan serta melihat relasi Negara dan Hukum terhadap pengalaman viktimisasi masyarakat Pulau Kodingareng. Critical victimology digunakan untuk mempertimbangkan korban-korban kejahatan yang dilakukan oleh Negara dan korporasi, yang di mana ini luput dipertimbangan oleh victimology manstream. Critical victimology dipahami dalam konteks ini sebagai upaya dalam mengkaji perubahan yang perlu dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi dan politik yang lebih luas. Sementara green criminology digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia menyebabkan dan memperburuk kondisi lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat Pulau Kodingareng. Dalam penelitian ini, Peneliti berusaha menunjukkan bagaimana dampak-dampak yang dialami masyarakat Pulau Kodingareng dari aktivitas pertambangan Makassar New Port merupakan pengamalan viktimisasi kelompok powerless yang harus dilihat secara serius. Di sisi lain, green criminology melihat kerusakan lingkungan sebagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi sistem ekologi yang menyebabkan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan oleh negara dan perusahaan. Kerusakan lingkungan bersifat serius dan meluas yang mengancam manusia dan lingkungan.

---

This thesis discusses the detrimental impacts of the Makassar New Port mining project for the people of Kodingareng Island through critical victimology studies, and is supported by green criminology in discussing environmental impacts.  This thesis aims to see the detrimental impacts experienced by the people of Kodingareng Island as a result of the work of structures, policies and seeing the relationship between the State and Law to the experience of victimization of the people of Kodingareng Island. Critical victimology is used to consider the victims of crimes committed by the State and the corpora si, which is unconsidered by manstream victimology.

Critical victimology is understood in this context as an attempt to examine changes that need to be linked to broader socioeconomic and political circumstances. Meanwhile, green criminology is used to explain how human behavior causes and worsens environmental conditions that threaten the survival of the people of Kodingareng Island.

In this study, researchers tried to show how the impacts experienced by the people of Kodingareng Island from the Makassar New Port mining activities are the practice of the victimization of powerless groups that must be seen seriously. On the other hand, green criminology sees environmental damage as a form of abuse and exploitation of ecological systems that cause long-term damage inflicted by the state and companies. Environmental damage is serious and widespread that threatens humans and the environment."

"Victim blaming atau tindakan menyalahkan korban sering terjadi dalam masyarakat ketika muncul kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Film Penyalin Cahaya (2021) menjadi salah satu film yang menceritakan mengenai kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus dan dunia digital, serta korban yang harus mengalami victim blaming karena mencoba untuk mengusut kekerasan seksual yang dialaminya. Penulis mengidentifikasi film menggunakan pendekatan kriminologi visual dan film tersebut memberikan representasi victim blaming serta menggambarkan perjuangan korban mendapatkan keadilan. Melalui viktimologi kritis, penulis mengidentifikasikan juga kalau Penyalin Cahaya memperlihatkan bagaimana kebijakan kampus tidak dapat melindungi korban kekerasan seksual dan adanya tumpang tindih kekuasaan yang dimiliki pelaku.

---

Victim blaming, or the act of blaming the victim, often occurs in society when cases of sexual violence arise, one of which is when sexual violence occurs on campus. The film Photocopier (2018) is one of the films that talk about sexual violence, especially in the campus environment and the digital world, as well as victims who must experience victim blaming for trying to investigate the sexual violence they experienced. The writer identifies the film using a visual criminology approach, and the film provides a representation of victim blaming and depicts the victim's struggle for justice. Through critical victimology, the author also identifies that the Photocopier shows how campus policies cannot protect victims of sexual violence and that there is an overlap of powers that the perpetrators have."

"Berkembangnya ilmu viktimologi membuat korban tindak pidana tidak lagi menjadi ?pihak yang dilupakan? dalam sistem peradilan pidana. Pemenuhan hakhak korban tindak pidana telah banyak diakomodasi dalam instrumen-instrumen internasional dan peraturan nasional berbagai negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana adalah restitusi, yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atas penderitaan yang dialami. Di Indonesia, peraturan mengenai restitusi pertama kali ada pada PP No. 3 Tahun 2002, namun hanya untuk korban pelanggaran HAM. Baru kemudian pada PP No. 44 Tahun 2008 restitusi untuk korban tindak pidana lainnya diakomodasi. Mengingat masih barunya pengaturan restitusi di Indonesia, maka perlu dilakukan perbandingan dengan ketentuan negara lain demi kemajuan pengaturan restitusi di Indonesia. Dalam skripsi ini, pengaturan restitusi di Indonesia dalam PP No. 3 Tahun 2002 dan PP No. 44 Tahun 2008 dibandingkan dengan pengaturan federal restitusi di Amerika Serikat, yaitu dalam 18 U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah konsepsi restitusi di kedua negara dan bagaimana tata cara permohonan dan eksekusi restitusi di kedua negara, kemudian dilakukan perbandingannya. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dengan desain deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan agar pengaturan restitusi di Indonesia diunifikasikan saja dalam satu peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut dilengkapi dengan pengaturan tentang eksekusi putusan restitusi, restitusi jika korban telah mendapatkan ganti rugi dari asuransi, restitusi sebagai pengganti pemidanaan dalam tidak pidana ringan, restitusi jika korban mendapatkan ganti kerugian perdata, jaminan pembayaran restitusi, pengalihan restitusi menjadi kompensasi, dan upaya hukum terhadap permohonan restitusi.

---

The development of victimology brought the awareness of the victim?s needs in the criminal justice system. Victim?s rights are now accommodated not only by international law, but also by national law of some states. One of the rights that a victim has is the right to victim restitution which is paid by the offender for the victim?s suffering. In Indonesia, the first regulation of victim restitution is The Government Regulation No. 3 of 2002, but that regulation only accommodates victim restitution for victims of violation of Human Rights. Only after the enactment of Government Regulation No. 44 of 2008 that victim restitution for other types of victim is accommodated. Considering the regulation of victim restitution is relatively new in Indonesia, comparative study of victim restitution's regulation on other countries is needed for the sake of our own progress.

In this thesis, the regulations of victim restitution in Indonesia on Government Regulation No. 3 of 2002 and Government Regulation No. 44 of 2008 is compared with the federal regulations of victim restitution in The United States on Title 18 U.S.C. Sections 3663, 3663A, and 3664. The main issues in this thesis are about the concepts of victim restitution in Indonesia and The United States and about the mechanism for requesting victim restitution and its enforcement in both countries, and its comparison. This research is a juridical normative research that focuses on secondary data with descriptive design.

The result of this research suggests that the regulations of victim restitution in Indonesia should be placed in one regulation, should regulate about: the enforcement of order of victim restitution, victim restitution if the victim already receives compensation from insurance, victim restitution in lieu of punishment in misdemeanor, victim restitution if the victim receives compensation from civil proceedings, guarantee of payment of victim restitution, the transfer of victim restitution to state compensation, and appeals for victim restitutio."