Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini pertumbuhan kredit konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan KKB ini sangat rentan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan KKB pada bank umum terkait diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dan bagaimana dampak dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut ditinjau dari jumlah pemberian kredit pada bank umum dan Bank X khususnya, dan pengelolaan risiko kredit di bidang KKB pada Bank X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemberlakuan Surat Edaran tersebut dapat melindungi perbankan dari risiko kredit di sektor KKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan agar Surat Edaran tersebut tetap diberlakukan pada masa yang akan datang karena Surat Edaran tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu menekan jumlah pemberian KKB dan menekan jumlah Non Performing Loan KKB pada bank umum.

---

Nowadays the growth of consumer credit particularly in vehicle ownership loans ('KKB') increased rapidly every year. The 'KKB' growth is very susceptible to credit risk. Therefore, Bank Indonesia issued Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 on the Application of Risk Management in Commercial Banks that Giving House Ownership Loans and Vehicle Ownership Loans. This thesis discusses the 'KKB' arrangements with commercial banks linked the Circular Letter, and how the impact of the implementation of the Circular in terms of total loans at commercial banks and Bank X in particular, and the credit risk management in the field of 'KKB' in Bank X.

The purpose of this study was to analyze whether the application of the Circular to protect the banking sector from the credit risk in 'KKB'. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The results in this paper suggest that the Circular be honored in the future because of the Circular has managed to achieve its goal of suppressing the number of 'KKB' administration and reduce the number of non-performing loans of 'KKB' in commercial banks."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Elias (2010). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi etis mahasiswa akuntansi berdasarkan gender, usia dan tingkat pendidikan, apakah cinta uang berhubungan signifikan dengan persepsi etis dalam akuntansi, dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara cinta uang mahasiswa akuntansi berdasarkan gender, usia dan tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode convenience sampling untuk pemilihan sampel. Penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa akuntansi dari tingkat Sldan 52 di Wilayah Jabodetabek. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 193 responden dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi etis mahasiswa akuntansi berdasarkan gender dan usia, terdapat perbedaan yang signifikan antara cinta uang mahasiswa akuntansi berdasarkan gender, tidak ada perbedaanyang signifikan antara persepsi etis dan cinta uang mahasiswa akuntansi b erdasarkan tingkat pendidikan.

---

ABSTRACTThis study is a replication of the research that has been conducted by Elias (2010). The aims of this study is to examine whether tbere are significant differences between the ethical perceptions of accounting students based on gender, age and educational level, whether the love of money is significantly related to ethical perception in accounting, and whether there are significant differences between the love of money accounting students based on gender, age and educational level. This study use convenience sampling method for sampling selection. This study used sample of accounting students from Sl and 52 level in Jabodetabek. The samples used as many as 193 respondents and the data obtained were analyzed using SPSS 16.0 analysis techniques. The results show that there are significant differences between the ethical perception of accounting students based on gender and age, there are significant differences between the love of money of accounting students based on gender, there are not significant differences between the ethical perception and the love of money of accounting Students based on educational level."

"Penelitian ini adalah sebuah eksperimen tekait pengaruh paparan uang terhadap derajat Social Dominance Orientation (SDO) yang menggunakan teknik supraliminal priming. Merujuk dari penelitian Caruso, dkk (2013) yang menemukan bahwa paparan terhadap gagasan uang akan meningkatkan derajat SDO seseorang. Penelitian ini menguji apakah pengaruh paparan terhadap gagasan “uang banyak” akan tetap mengingkatkan derajat SDO. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh paparan uang banyak akan tetap meningkatkan derajat SDO, yang diukur melalui skala SSDO (Pratto, dkk, 2013). Dalam hal ini partisipan yang terpapar oleh gagasan uang banyak dilaporkan memiliki SDO yang lebih tinggi dengan p<0,01 dan d=1.

---

This study was an experiment concerned about mere exposure of money towards Social Dominance Orientation (SDO) which is facilitated by supraliminal priming technique. According to Caruso, et al (2013) mere exposure to the idea of money will increase SDO’s level.

This study examined whether mere exposure to the idea of abundance money still influence the enhancement of SDO level. This study found that, mere exposure to abundance money still increasing the SDO level, which is measured by SSDO scale (Pratto, et al, 2013). This findings also confirmed that participants which is exposed to the idea abundance of money reported to have higher SDO, with p<0,01 and d=1."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan bank melakukan pencegahan pencucian uang. Pemetaan COBIT dan COSO diharapkan dapat membantu bank umum di Indonesia mencegah pencucian uang. Hasil analisis kesesuaian PBI Nomor 14/27/PBI/2012 dengan kerangka modifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kerangka modifikasi

---

ABSTRACTTechnological developments have been used by banks to create more complex banking products and services and to improve regular banking activities. Nonetheless, it also creates opportunity for perpetrator to perform money laundering. Banks can prevent money laundering by performing effective internal control and IT governance. Bank Indonesia has issued Regulation No. 14/27/PBI/2012 about preventing money laundering and terrorist financing. The mapped framework is expected to be useful for preventing money laundering in commercial banks in Indonesia. The suitability analysis shows a good suitability between PBI 14/27/PBI/2012 with mapped framework."

"ABSTRAKPenelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 116 ayat (7) UU PTUN, bahwa ketentuan mengenai mekanisme uang paksa diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tapi hingga saat ini belum ada yang mengatur. Lebih lanjut penelitian ini untuk menyelidiki penerapan uang paksa dalam putusan dengan amar uang paksa dan menganalisis efektivitas uang paksa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hakim ragu dalam memasukan uang paksa dalam putusan karena ketiadaan peraturan pelaksana sehingga uang paksa (dwangsom) tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTResearch in this thesis is about implementation of dwangsom within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using libarary research aprroach. The main principal of the State Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If the State Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than its difficult to control the government. Therefore there is a need of an forcement for those governments official to make sure that they obey the law decision that have been made by the State Adiministrative Court. According to Article 116 Paraghraph (7) of Law Regarding the State Administrative Court, the mechanism of dwangsom will be explain more on another Act which is that Act especially to explain mechanism of dwangsom but until now the Act not exist. Furthermore, this research also want to investigate how judge implementate dwangsom on Law Decision of State Administrative Court and to analyze the efectivity of dwangsom. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on this research, it can be concluded the judge have a doubt to implementate dwangsom because the law of dwangsom mechanism not exist so dwangsom is non executabel and can not to execute."

"ABSTRAKDalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang demikian berdampak kepada hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana asal. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah 1) mengapa penentuan bentuk dakwaan menjadi penting dalam tindak pidana pencucian uang?; dan 2) bagaimanakah hakim membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang jika tindak pidana asal tidak didakwakan? Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penentuan bentuk dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sistem pembuktian dalam membuktikan unsur. Dengan pembuktian yang tepat hakim dapat membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan yang tepat dalam tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang sangat penting."