Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEmbodying modernity and nationality was a self-improvement task for fin de siècle Siamese monarchs. In post-1932 Siam, kingly bodies no longer wielded the semantic and social potency necessary to inhabit the whole of a nation. Siam required a corporeal reassignment to signify a new era. This study examines previously neglected propaganda materials the Phibunsongkhram regime produced in 1941 to recruit women for nation building, specifically, the texts supplementing Cultural Mandate 10 addressed to the Thai Sisters. I argue that with the Thai Sisters texts, the regime relocated modernization and nation building from male royal bodies onto the bodies of women. Moreover, these texts specified gendered roles in nation building and inserted nationalism into the private lives of women by framing nationbuilding tasks as analogous to self-improvement and the biological and emotional experiences of a mother. Vestimentary nation building prescribed by Mandate 10 turned popular magazines into patriotic battlegrounds where all Thai Sisters were gatekeepers and enforcement came in the form of photo spreads, advertisements, and beauty pageants. By weaving nation building into fashion and the private lives of women, the Phibunsongkhram regime made the (self-)policing of womens bodies-formerly restricted to elite women-not only essential but also fashionable and patriotic for all Thai Sisters."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam dalam periode waktu tahun 1988-1990 yang ditandai dengan adanya upaya-upaya pendekatan terhadap Vietnam dan kebijakan untuk merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi wilayah perdagangan yang menjadi prinsip dasar kebijakan luar negeri Thailand sejak tahun 1988. Kebijakan luar negeri Thailand terhadap Vietnam pada masa pemerintahan Perdana Menteri Chatichai Choonhavan, sangat berbeda dengan para pendahulunya yang ditujukan untuk 'menjaga dan menjamin keamanan serta stabilitas wilayahnya dari ancaman komunis Vietnam. Pada era Chatichai, paradigma lama itu justru ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan yang kooperatif, yaitu melalui kerjasama ekonomi. Langkah ini ditempuh Chatichai guna meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dan kemakmuran negara Thailand. Perubahan kebijakan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan isu global pasta perang dingin. Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam, terutama dalam mengantisipasi perubahan sistem internasional pada periode menjelang berakhirnya perang dingin serta menganalisis kepentingan dan motivasi yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Thailand tersebut. Permasalahan dicoba untuk dianalisa dengan menggunakan pemikiranpemikiran dari Rosseau, yaitu mengenai adanya faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, sedangkan linkage theory-nya membahas mengenai keterkaitan yang erat antara faktor internal dan eksternal; Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri Snyder tentang adanya faktor subyektif dari sudut pandang para pembuat keputusan; dan Frankel serta David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Pembahasan permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan internet, berupa data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Iuar negeri Thailand dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tekanan faktor internal didominasi oleh kepentingan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran Thailand, sedangkan faktor eksternal merujuk pada perubahan pads isu global pasca perang dingin. Dalak kaitan ini, Perdana Menteri Chatichai Choonhavan menggunakan sektor ekonomi sebagai alat politiknya dalam rangka merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi medan pasar. Hal ini dilakukan mengingat Thailand telah berkembang menjadi negara industrialisasi Baru di Asia dan sebagai kekuatan ekonomi regional. "

"Setiap negara berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya. Hal tersebut memerlukan suatu kelembagaan untuk menuju Universal Health Coverage (UHC). Setiap proses pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan suatu sistem pembiayaan Kesehatan. Pelaksanaan fungsi pembiayaan kesehatan yang baik dan efisien akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga akan membantu Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pada sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional. Thailand merupakan salah satu negara yang sudah lama mencapai UHC serta menerapkan sistem pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional berdasarkan tiga fungsi pembiayaan kesehatan, yaitu fungsi penampungan dana, fungsi pengumpulan dana dan fungsi pembelian. Analisis perbandingan sistem pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan nasional Indonesia dan Thailand dilakukan dengan mengkaji aspek peran, persamaan dan perbedaan serta lesson learn pada tiga fungsi pembiayaan kesehatan kedua negara tersebut agar dapat menjadi bahan dalam peningkatan mutu dan evaluasi setiap kebijakan sistem pembiayaan kesehatan yang telah dijalankan di Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

---

Each country strives to continuously improve the health quality of its population. This requires an institution to achieve Universal Health Coverage (UHC). Every process of health care cannot be separated from a health financing system. The implementation of a good and efficient health financing function will be able to improve the quality of health services so that it will help Indonesia to overcome the challenges faced in the national health insurance health financing system. Thailand is one of the countries that has long achieved UHC and has implemented a health financing system for the national health insurance based on three health financing functions are collecting funds, collecting funds and purchasing. Comparative analysis of the health financing systems of NHI in Indonesia and Thailand was carried out by examining aspects of the roles, similarities and differences as well as lessons learned in the three health financing functions of the two countries so that they can be used as material for quality improvement and evaluation of every health financing system policy that has been implemented in Indonesia in the implemention of health development."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."

"This volume provides an ethnographic description of Muslim merit-making rhetoric, rituals and rationales in Thailand?s Malay far-south. This study is situated in Cabetigo, one of Pattani?s oldest and most important Malay communities that has been subjected to a range of Thai and Islamic influences over the last hundred years. The volume describes religious rhetoric related to merit-making being conducted in both Thai and Malay, that the spiritual currency of merit is generated through the performance of locally occurring Malay adat, and globally normative amal 'ibadat. Concerning the rationale for merit-making, merit-makers are motivated by both a desire to ensure their own comfort in the grave and personal vindication at judgment, as well as to transfer merit for those already in the grave, who are known to the merit-maker. While the rhetoric elements of Muslim merit-making reveal Thai influence, its ritual elements confirm the local impact of reformist activism."