Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri.

---

This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law.

This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad."

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI] Dan Pelayanan Pengurusan Paspor Ke Timur Tengah. Rumusan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut : (a). Proses penyaluran TKI ke Timur Tengah sering terbentur oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga bagaimana analisis kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran TKI ke Timur Tengah ?; (b). Faktor-faktor pelayanan apa saja dalam pengurusan paspor yang menentukan tingkat kepuasan pelayanan pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; (c) Apa keinginan dan harapan masyarakat (PJTKI&TKI) dalam pengurusan paspor pada Kantor Unit Khusus Imigrasi ?; dan (d) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat (PJTKI&TKI) terhadap proses pembuatan paspor ? dan bagaimana Kantor Unit Khusus Imigrasi menentukan skala prioritas pembenahan ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (analisis kebijakan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia) dan Metode Kuantitatif (dengan menggunakan analisis mean score, analisis faktor dan regresi berganda). Dalam analisis kebijakan penyaluran tenaga kerja ke Timur Tengah pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirasakan kurang melakukan langkah-langkah koordinasi, komunikasi, dan tanggap terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kegiatan penyaluran TKI menjadi terganggu. Sementara dari analisis mean score terhadap pelayanan pengurusan paspor yang dilakukan Kantor Unit Khusus Imigrasi dirasakan sudah termasuk cukup baik, terutama dalam hal kemudahan dalam pembayaran paspor serta kejelasan wawancara dan sidik jari. Adapun penyebab ketidaknyamanan yang dirasakan oleh TKI/PJTKI disebabkan penyediaan fasilitas yang belum memadai. Dari analisis regresi berganda menunjukkan terdapat hubungan timbal balik antara variabel tingkat kualitas pelayanan dengan variabel kemudahan proses pelayanan, variabel kepastian proses dan prosedur; variabel kelengkapan fasilitas yang menunjang proses pelayanan dan variabel kemudahan dan keramahan petugas. Untuk lebih terjalinnya kebijakan penyaluran TKI ke Timur Tengah yang terintegrasi maka diperlukan surat kesepakatan bersama (SKB) 4 menteri terkait yaitu : Menaker dan Transmigrasi, Menkumdang dan HAM, Menlu, dan Mendagri dan Otonomi Daerah, kemudian diwujudkan pembuatan kantor bersama untuk penyaluran Tenaga Kerja Indonesia khususnya ke Timur Tengah."

"This article offers a new paradigm in analyzing migrant worker problems in Indonesia, particularly about its relationship with Malaysia, as one of the most significant destination country for Indonesian migrant workers. Migrant workers issues must be analyzed with social economy, politics and humanitarian perspectives, to obtain a comprehensive view towards this never-ending problem-Diplomacy becomes a very important aspect if we want to discuss about the protection of Indonesian Migrant Worker. Indonesian Government needs to invite a further involvement of NGO to implement dual track diplomacy, since this problem is too complicated to be solved only by the government. This article is also supported with the historical background of the occurrence processes of the migrant worker in the world, and between Indonesia-Malaysia in particular."

"ABSTRAKBesarnya jumlah TKI dari tahun ketahun banyak menimbulkan berbagai masalah. Sertifikasi profesi bagi para TKI sering banyak dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Produk hukum telah dibuat oleh pemerintah tapi penilis melihat kurang adanya monitoring oleh pemerintah. Jingga pada akhirnya pelanggaran dan penyelewengan dalam Iingkup ini banyak terjadi.Hal yang ironi yaitu, seorang Calon TKI yang akan bekerja keluar negeri dituntut untuk mempunyai keterampilan. Dapat di banyangkan apabila seorang Calon TKI yang akan bekerja tidak memiliki sama sekali keterampilan bekerja. Buakan hanya dapat dikembalikan namun tidak menutup kemungkinan kasuskasus penganiayaan yang terjadi terhadap Para TKI yang dilakukan oleh para majikan berawal dari kurang terampilnya TKI tersebut dalam bekerja.Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mewajibkan bagi para Calon TKI untuk memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperolehnya terlebih dahulu harilus menempuh pelatihan dan pendidikan. Namun karena kurangnya monitoring hal tersebut di jadikan proyek bisnis sehingga dengan mudahnya para agen penyalur dengan mullah membeli sertifikat tersebut.Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan proses kontrol yang ketat, khususnya dalam hal uji kompetensi, pelatihan dan sertifikasi. Penulis dalam tesis ini banyak membahas sistem peraturan yang ada dalam mengatur hal tersebut. Penulis juga akan memberikan beberapa data bukti bahwa telah banyak terjadi pelanggaran yang sangat fatal terjadi.Kajian produk hukum juga akan di bahas dalam tesis ini, dimana banyak terjadi kerancuan dalam setiap produk Undang-Undang yang mengaturnya sehingga menjadi celah bagi para oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas para Calon TKI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Penempatan TKI Ke Luar Negeri Oleh Depnakertrans dan BNP2TKI. Penelitian ini di latar belakangi oleh kompleksnya permasalahan pengelolaan penempatan TKI walaupun telah terdapat BNP2TKI dan Depnakertrans. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif wawancara mendalam berdasarkan teori fungsi-fungsi manajemen menurut Stoner. Selain itu juga peneliti menggali informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan penempatan TKI. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan penempatan TKI oleh Depnakertrans dan BNP2TKI masih belum baik, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sistem, kelembagaan, otonomi daerah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

---

The purpose of this research is to analyze Management Of Labour Placement By Depnakertrans and BNP2TKI. This research backgound ins based on problems complexity in management of labour placement even thera are BNP2TKI and Depnakertrans. The method of this research is Post Positivist approach. This research using in-depth interview based on theory functions of management by Stoner, and also this research analyze which factors that implicate the management of labour placement. Based on the results of this research, the management of labour placemen by Depnakertrans and BNP2TKI is not well achieved yet. Also there are some factors that implicate, such as system, organization, district otonomi, education, social, and economy."

"Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang ke Malaysia pada tahun 1971-1998. Terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi TKI sejak Pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan Ekonomi Baru/New Economy Policy tahun 1971. Mendorong masuknya TKI baik secara legal maupun illegal, hingga pada tahun 1980-an jumlah TKI semakin meningkat, oleh sebab itu Pemerintah Malaysia membuat serangkaian kebijakan untuk menertibkan TKI yang masuk ke Malaysia baik secara persuasive (perjanjian bilateral Medan Agreement dan pemutihan), maupun secara koersif seperti deportasi dan Ops Nyah I, Ops Nyah II, Ops Nyah III. Namun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia tetap saja tidak dapat menahan arus TKI yang masuk ke Malaysia, dan TKI dari tahun ke tahun semakin meningkat.

---

This study discusses about the Malaysian Government policy over Indonesia migrant workers who came to Malaysia in 1971 to 1998. The opening of job opportunities for migrants since the Government of Malaysia sets New Economic policy in 1971 encouraged the entry of migrant workers, both legally and illegally. Because of the increasing number of migrants until the 1980s, the Malaysian government made a series of policies to curb migrants coming into Malaysia either persuasively (Medan agreement bilateral agreements and bleaching) or coercively such as deportation and Ops Nyah I, Ops Nyah II, III Ops Nyah. However, the policy made by the Malaysian Government still can not withstand the flow of migrant workers who entered Malaysia, and the increasing number of migran every year since then."

"Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi faktor penyebab perdagangan manusia human trafficking demikian marak menimpa Tenaga Kerja Indonesia TKI dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia terhadap bahaya perdagangan manusia human trafficking . Untuk mengetahui factor penyebab perdagangan manusia yang menimpa TKI, maka dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri No: 387/Pid.Sus/2012/PN Krw dan putusan Pengadilan No: 2044/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Bar. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif analitif. Sehinnga melalui analisis kedua putusan tersebut kita mengetahui factor apa saja yang menyebabkan perdagangan manusia menimpat TKI. Kata kunci:Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia.

---

This thesis discusses about what the causal factors of trafficking so rampant override Indonesian Workers and legal protection for Indonesian Workers against the dangers of human trafficking. To determine the cause of human trafficking factor affecting migrant workers, the authors conducted an analysis of court rulings with registry number 387 Pid.Sus 2012 PN Krw and 2044 Pid.Sus 2013 PN.JKT.Bar. This thesis is a normative juridical research is based on the principles of the rule of law is written in a way that descriptive depiction analitif. Thus, with both analyzes of the decision we determine what factors are causing human trafficking afflict the TKI.Key words Legal Protection, Indonesia Labour, Trafficking Crimes, Human Trafficking."