Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 94 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
958.803 5 MEM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kwan, Kevin
Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2017
823.3 KWA c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Wirapratama
Abstrak :
ABSTRAK
Tiongkok merupakan salah satu negara yang merupakan Great Power. Tiongkok saat ini sedang mempopulerkan One Belt One Road, yang merupakan sebuah rencana pembangunan ambisius yang melibatkan banyak kawasan. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa motif dari One Belt One Road ini adalah ekonomi. Akan tetapi, ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa Tiongkok ternyata pernah memiliki motif geopolitik lewat proyek infrastruktur yang pernah mereka canangkan. Apalagi, proyek ini dijalankan di saat sistem dunia semakin mengarah ke kondisi multipolar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui secara lebih dalam, apakah yang menjadi motif utama Tiongkok dalam mencanangkan One Belt One Road. Dengan menggunakan teori commercial liberalism, offensive realism dan mode kekuasaan kapitalisme serta territorialisme, penelitian ini mencoba untuk menganalisis motif dari proyek OBOR. Salah satu yang menjadi bagian dari OBOR tersebut adalah proyek rel kereta api Kunming-Singapura. Proyek ini adalah proyek ambisius. Penelitian ini menjadikan proyek rel kereta api Kunming-Singapura sebagai studi kasus. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan rel kereta api Kunming-Singapura memiliki faktor ekonomi dan geopolitik yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi mendominasi keputusan Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek ini disebabkan karenaperubahan struktur ekonomi domestik dan internasional serta berupaya untuk memaksimalkan kekayaan agar dapat menjadi Great Power.
ABSTRACT
China is one of the Great Powers. Now, China is promoting One Belt One Road, which is a huge development initiative that spawns across many regional areas. In academic discourse, there is a debate of whether One Belt One Road, initiated by China, is mainly driven by economic motives or geopolitical motives. Moreover, the infrastructure project is being realized in the world system which is moving toward multipolar condition. This research will try to figure out the main motive of China`s One Belt One Road using commercial liberalism, offensive realism, and capitalism territoralism power mode as analytical tools. Kunming Singapore railway is an ambitious infrastructure development. It is part of OBOR`s project and it will be used as a study case for this paper. The result of this research is that both economic and geopolitical motive are the main causes of China`s decision to invest for the construction of Singapore Kunming railway. However, economic factor is the dominant cause of China`s decision citing her adaptation toward structural change in international and domestic economy and her aspiration to maximize her wealth for becoming Great Power.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
As a sea passage, the Malacca straits and Singapore Straits are very important to international shipping because it provides the shortest sea raoute between the Indian Ocean and the Pacific Ocean....
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Blackburn, Kevin
Abstrak :
This article demonstrate that the beginnings of the heritage conservation debate in Singapore extend back to the colonial period. It argues that the early colonial and postcolonial debates on heritage conservation in Singapore were influenced by a Western hegemony over what constituted heritage and how it could be conserved. A non-government organazition, the friends of singapore , eerged in 1937 and battled to preserved what it saw as the heritage of Singapore. Yhe organization helped the coloial government draw up a list of historic sites, monuments, and buildings for preservation in Singapore 1958 Master Plan ...
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 2015
327 SEAS 4:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Margareta Astaman
Jakarta: Kompas , 2010
915.957 MAR
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Velayutham, Selvaraj
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007
959.570 5 VEL r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Hermawan
Abstrak :
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntung dikaruniai dengan keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal. Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara tersebut dari sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran pariwisatanya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidaklah mempunyai komitmen yang kuat di dalam pengembangan pariwisatanya. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Komitmen kuat tidaknya pemerintah tercermin dari bentuk organisasi kepariwisataan nasional yang dipilihnya.Di dalam pariwisata, bentuk organisasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap model partisipasi masyarakat. Di dalam bentuk badan independen ternyata membuktikan bahwa organisasi pariwisata Singapura dan Malaysia dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik. Untuk mengembangkan pariwisata, perlu komitmen kuat dari pemerintah pada tingkat kebijakan tertinggi untuk menggerakan dukungan dari sektor lain seperti keuangan, telekomunikasi, pekerjaan umum dan sebagainya, sedangkan pada tingkatan kebijakan organisasi bagaimana organisasi tersebut mengembangkan produk dan pemasaran pariwisatanya. Pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari akan peran penting pariwisata bagi negaranya, oleh karena itu mereka menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan negaranya. Implementasi dari kebijakan ini diwujudkan dari kebijakan yang mendukung penuh pembangunan pariwisata. Di tingkat kebijakan operasional, mereka membentuk badan independen agar dapat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan misinya, maka badan independen senantiasa berusaha melibatkan seluruh stakeholder seperti industri, asosiasi, lembaga pendidikan, pakar dan masyarakat dalam setriap perumusan dan implementasi kebijakan. Hubungan antara badan independen dengan stakeholder bersifat saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Badan karena meriyadari operasionalnya dari industri bertanggungjawab terhadap kernajuan industri. Sebaliknya industri selalu mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan independen. Di Indonesia, walaupun pemerintah selalu menyatakan tentang peran penting pariwisata bagi perekonomian negaranya, namun terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pariwisatanya. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya upaya nyata terhadap pembangunan pariwisata. Disamping itu tidak adanya pemisahan yang tegas antara organisasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan kebijakan operasional membuat penanganan pariwisata menjadi tidak profesional.
Indonesia, as a large archipelagic country, was blessed with abundance tourism potency to be developed for the interest of her people. The tourism potency encompassed all kind of natural beauty and the uniqueness of the culture. However, the potency is not well developed. Meanwhile, Singapore and Malaysia who has less potency compare with Indonesia, had been successfully developed their tourism well, as it was shown in the increasing number of tourist arrivals as well as the increasing flow of foreign exchange. This research has the objective to study the policy at those countries, Singapore, Malaysia as well Indonesia particularly on how they develop tourism in their successive countries. The research focused on the interest on public policy matters at the policy level, that is how the government manage and develop their national tourism, product development and tourism marketing development. Further, the research is aimed to satisfy the curiosity on how the countries should formulate their public policy, and to what extend do the community's participation in formulating and implementing the public policy. The research will use qualitative method, using respondent was selected among experts and practitioners who are competent in the subject, particularly those having the necessary knowledge in tourism policy. The output of the survey would be a comparative analysis between Singapore, Malaysia, and Indonesia. It was found that the Indonesia government did not have strong enough commitment in developing tourism in the country. The Government's commitment in developing tourism was reflected in national tourism organization development model. In tourism, tourism organization model was proofed to be very influential against the community's participation on formulating public policy. In the form of independent board, it was proofed that national tourism organization Singapore and Malaysia is more participative in formulating and implementing tourism policy. To accelerate the development of tourism, it requires government's commitment either at the top level management policy, supported by all related sectors such as finance, communication, telecommunication, public works etc. or policy at the organizational level in the form of national tourism organization (NTO) and how NTO-NTO should develop the product and marketing. The Government of Singapore and Malaysia do aware of the significant role of tourism for their countries, therefore they put tourism as a prime sector in the development of the state economic. The implementation of this policy was then manifested by formulating policies that fully support tourism development in their respective countries. Meanwhile in their operational policy, both countries had set up an independence board that expected to be more flexible and fast in running their mission in developing tourism. In running the mission, as outlined by the government, in order to get the highest achievement, the independence board was than formulate policies at the operational level by involving all stakeholders in the tourism development such as industries, association, educational institution, experts and communities and implemented the policy. The relationship between independent board with stakeholder was in the nature interdependency and mutually benefited to both parties. The board, which is finance by industry was responsible to set marketing places, meanwhile industries support the process by building supra-structure required by tourism industry and fully responsible for tax settlement with the government. The growth of tourism industry will drive the growth of the state economic in Singapore and Malaysia. In Indonesia, although as in ordinary way the government rhetorically says the significant role of for the state economic, it has not strong enough in her commitment in the development of tourism. The commitment of the government reflected by the inability of the government to drive other sector in supporting the tourism development. Besides, without separating the policy at the top level and at the organizational level the tourism could not be managed professionally. In the model as the NTO is the government own and the fund come from National State Budget, in formulating and implementation of the public policy not always involving all stakeholders, so they did not have true commitment each others.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21968
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arimansyah
Abstrak :
Tesis ini menganalisis mengenai Singapore Convention on Mediation yang merupakan solusi bagi beberapa pihak yang tidak memilih penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui mediasi karena tidak memiliki kekuatan legitimasi internasional. Konvensi ini diterbitkan oleh UNCITRAL pada tanggal 7 Agustus 2019 dan secara resmi diberlakukan terhitung tanggal 12 September 2020. Dalam perkembangannya, konvensi ini semakin diminati dalam upaya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mengingat konvensi ini baru saja disepakati dan belum diterapkan secara efektif oleh negara-negara lain, dan untuk itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertimbangan-pertimbangan Indonesia dalam menentukan sikap keikutsertaan dalam konvensi ini sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Singapore Convention on Mediation adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, namun tetap harus mempertimbangkan apakah proses aksesi dibutuhkan oleh negara Indonesia, atau merupakan kepentingan negara lain untuk memudahkan proses eksekusi dari kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan di luar negara Indonesia. ......This thesis discusses the Singapore Convention on Mediation which is a solution for some parties who do not choose to settle international trade disputes through mediation because they do not have the power of international legitimacy. This convention was published by UNCITRAL on 7 August 2019 and officially entered into force on 12 September 2020. In its development, this convention is increasingly in demand as an alternative to out-of-court dispute resolution which until now has not fully accommodated the need to resolve disputes quickly, simple, and low cost. Considering that this convention has just been agreed upon and has not been effectively implemented by other countries, and for that, this research will discuss Indonesia's considerations in determining its participation in this convention as an effective and efficient dispute resolution solution. The research method used is normative juridical research. The Singapore Convention on Mediation is one of the efforts to increase the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia, but still has to consider whether the accession process is required by the Indonesian state, or is in the interest of other countries to facilitate the execution process of the mediation result agreement conducted outside the Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alvina Kartika Sari
Abstrak :
Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh FDI Singapura terhadap perdagangan intra-industridi antara Indonesia dan Singapura. Periode penelitian dilakukan mulai pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 dengan menggunakan data ekspor dan impor enam sub sektor komoditi manufaktur. Estimasi dilakukan dengan menggunakana panel data analysis. Hasil menunjukkan bahwa FDI Singapura memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan intra-industri Indonesia-Singapura. Peningkatan FDI Singapura di Indonesia mendorong terjadinya peningkatan perdagangan intraindustri kedua negara.
The aim of this research is to analyze the effect of Singapore FDI on the growth of intra-industri trade between Indonesia and Singapore. Period of the study started in 1996 to 2011 by using data export and import of six commodity sub-sectors of manufacture. The estimation of this research is using panel data analysis. Results indicate that Singapore FDI has a positive and significant impact on intra-industry trade between Indonesia and Singapore. The increasing of FDI Singapore in Indonesia led to an increasing in intra-industry trade between the two countries.
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>