Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMemasuki masa orde baru yang juga merupakan awal pelaksanaan Pelita I, pemerintah Indonesia berada dalam kendali militer (ABRI) dengan menjalankan peranan dan fungsi sosial politiknya di samping melaksanakan fungsi pertahanan keamanan, dua fungsi yang dimiliki ABRI ini lazim disebut dengan Dwi Fungsi ABRI. Fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan dengan cara menempatkan personilnya untuk menduduki jabatan di lembaga - lembaga non pertahanan keamanan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tugas ini disebut dengan kekaryaan.
Sampai dengan Pelita V ini, ABRI masih tetap dominan dalam jabatan-jabatan strategi di pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang. Keberadaan ABRI sebagai pimpinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Pelita V, mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan yang cukup memuaskan. Keberhasilan pembangunan tersebut meliputi pembangunan bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Keberhasilan yang sudah dicapai ini, merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan ABRI melalui pelaksanaan kekaryaan mampu memimpin organisasi, mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, mampu mewujudkan aparat yang bersih dan bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan komunikasi sosial yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Dalam penelitian ini masalah kekaryaan ABRI menjadi sorotan umum. Dan yang dimaksud dengan pelaksanaan kekaryaan ABRI dalam penelitian ini dibatasi dengan kepemimpinan Walikotamadya Semarang Soetrisno Soeharto, sedangkan keberhasilan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang perumahan rakyat, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini, yang meliputi : teori pembangunan politik, teori pembangunan nasional, teori pembangunan kesejahteraan sosial, dan didukung oleh petunjuk pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Kedua : melakukan analisis data dari hasil temuan di lapangan, baik data tertulis maupun data yang berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ketiga : adalah merumuskan kesimpulan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kekaryaan ABRI berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
"

"ABSTRAKSalah satu kebijakan Pemerintah selama PIP-II di bidang manajemen rumah sakit adalah pelaksanaan Program Akreditasi terhadap seluruh rumah sakit (RS), baik milik Pemerintah maupun Swasta di Indonesia. Tujuan dan manfaat program ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RS, sekaligus untuk memudahkan program pembinaan bagi RS yang membutuhkan. Walau demikian, mengingat kendala dan keterbatasan yang ada, maka strategi pelaksanaan akreditasi RS dilaksanakan secara bertahap, baik jenis pelayanan yang diakreditasi maupun RS yang siap diakreditasi.RSUP Dr. Kariadi, yang merupakan RS kelas Pendidikan juga mampu sebagai pusat percontohan mutu pelayanan RS. Oleh karenanya, di samping melaksanakan self assessment terhadap 5 jenis pelayanan dasar, dalam rangka uji-coba akreditasi tahun 1996, juga terhadap jenis pelayanan lain yang dianggap penting.Salah satu jenis pelayanan RS yang dianggap penting ialah : Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). Alasannya antara lain karena : RSUP Dr. Kariadi ditetapkan sebagai salah satu calon RS-panduan PGRS, sehingga berkinginan menjadi pusat rujukan ringan PGRS diwilayah sekitarnya.Disamping itu hasil survei Tim Depkes (1995) terhadap 10 RS kelas A & B pendidikan belum menggembirakan (termasuk RSUP Dr. Kariadi), menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan sekarang dan gambaran/profil PGRS yang diinginkan.Berangkat dari alasan dan masalah kesenjangan tersebut di atas, maka sangat bermanfaat bila diadakan suatu operational research (penelitian operasional) yang menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal pada Instalasi Gizi untuk Perumusan Strategik (Strategy Formulation) Standar optimal PGRS di RSUP Dr. Kariadi Semarang.Metodologi penelitian operasional ini secara diskriptif dengan mempergunakan tehnik analisis strategik yang terdiri atas 3 tahap (David FR, 1995) : (I) Tahap input, dengan analisis faktor eksternal (EFE) dan faktor internal (DE), ( II) Tahap matching, dengan analisis SWOT dan SPACE, ( III) Tahap decision, dengan analisis QSPM (kalau perlu).Penentuan bobot (weight) dan nilai (score) pada tiap-tiap faktor kritis dilaksanakan dengan cara good intuitive judgement dan dimantapkan dengan metode Delphi. Hasil ke tiga tahap analisis merupakan Strategi Terpilih (Strategic Choice) untuk mencapai standar optimal PGRS di RSUP Dr. Kariadi Semarang.Hasil penelitian sebagai berikut :1. Kedudukan strategik Instalasi Gizi dan PGRS di RSUP Dr. Kariadi masih cukup kuat secara finansial, namun tidak dapat tumbuh dan berkembang baik karena tidak mempunyai daya saing kuat. Tempat kedudukan ada di kuadrat kiri atas.Tipe strategi yang paling tepat : Stategi Konservatif.2. Prioritas Strategi Terpilih ialah : I. Tingkatkan citra RSUP Dr. Kariadi, khususnya PGRS, dengan cara konsolidasi dan program pemasaran yang terpadu. II. Tonjolkan produk unggulan PGRS yang bersifat revenue, sementara produk layanan lainnya tetap dimantapkan, III. Tingkatkan manajemen SDM (terutama motivasi kerja dan pemanfaatan SDM mahasiswa/siswa praktek).Disarankan antara lain, agar analisis strategik seperti tersebut di atas dapat dipergunakan oleh pimpinan RS/Intitusi lain di lingkungan Dep. Kes untuk merumuskan strategi mencapai sasaran seseuai dengan visi/misi yang telah ditetapkan.

---

ABSTRACT

One of the Government's policy in the hospital management during 2nd-PIP (Longterm National Development) is an implementation of the Hospital Accreditation Program in Indonesia. The goals of this program are to increase the quality of the hospital services, as well as to aid the underquality hospitals. Since there are some constrains in practices, the Hospital Accreditation Program will be implemented stage by stage. At present time, the first stage is being done as a pilot project of self-assessing hospital accreditation towards 5 kinds of primary hospital services : Administration and Management, Medical Care, Nursing Care, Emergency Care, and Medical Records.

Dr. Kariadi hospital, as a largest Teaching Hospital and Medical Referral Hospital in Central Java, should also be able to be a center of the Hospital Nutrition Service (PGRS) networks. For these reasons, during self-assessing hospital accreditation at Dr. Kariadi Hospital in 1996, there will also be completed with other important services i.e. Hospital Nutrition Services (PGRS). Besides, the result of study by Depkes Surveyors Team is disappointed. They highlighted that the highest accreditation score among 10 teaching hospitals (to be centers of PGRS) were only fair score, even there were very low score in 2 teaching hospitals of them. There were some problems in each hospitals especially in the facilitation and human resource.

Because of these problems, it will be very important to perform a Study of the External and Internal factors of Nutrition Department for a Strategy Formulation to achieve the optimal standard of the Hospital Nutrition Services of Dr. Kariadi Hospital.

This is an Operational Research, and a descriptive study with 3 stages of strategic analysis and choice : ( 1 ).The input stage, consists of : Identifications, EFE (External Factor Evaluation) and 1FE (Internal Factor Evaluation), (2 ). The matching stage consists of : a SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) and a SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) matrix analysis and (3 ). The decision stage consists of : a QSPM (Quantitive Strategic Planning Matrix) analysis.

Some integrations have to be combined between intuition and scientific analysis in the critical success factor evaluations. In this matter, a "good interactive judgment" in data scoring has to be done by a Delphi method.

The results of this study are as follow : (1 ). The strategic position of Nutrition Department is quite strong in the aspect of Financial Strength, but it is not able to grow up automatically due to the Competitive disadvantage (laid in upper left quadrant of SPACE matrix). (2 ). The appropriate type of strategy : Conservative Strategy. ( 3 ). The strategic choice that can be interpreted as The Grand Strategy are :

a). Market penetration & development, do an integrated marketing to increase a good reputation of Hospital Nutrition services (PGRS) in the community.

b). Product development and concentric diversifications, develop one or two new revenue product and while keeping on maintenance of the current products.

c). Increase the human resources management, especially how to motivate in working.

Even though it is such a recommendation to the hospital administrators to practice the strategic analysis and choice (especially SWOT analysis) for anything to achieve or to make a good strategic decision under conditions of uncertainty."

"Di dalam perkembangan dan pertumbuhan yang masih sangat muda dan singkat maka kelahiran/munculnya viktimologi dari bagian kriminologi masih merupakan dan menimbulkan pelbagai tanggapan dari para ilmuwan/para ahli. Di antaranya muncul ungkapan dari Separonic yang menulis bahwa "if victims are only those suffering from criminal act or offences, victimology will a part of the crime problem and consequently, a discipline, within criminology or as B. Mendelsohn suggested, a science parallel to it or the reverse of criminology". Sedangkan kepustakaan kriminologi telah diperkaya dengan pemikiran-pemikiran mengenai masalah korban mulai tahun 1940 dari Von Hentig sampai dengan tahun 1960 dengan pemikiran-pemikiran dari Mendelsohn dan Schaffer. Ditambah dengan hasil seminar Internasional tentang korban kejahatan yang telah beberapa kali diselenggarakan. Dengan kenyataan-kenyataan ini, maka timbul suatu pertanyaan apa yang menyebabkan perhatian kita dan para ilmuwan beralih ke pihak korban. Jawabannya memang tergantung dari aspek mana kita ingin melihatnya. Bilamana beberapa saat yang lampau kita telah terlalu banyak menyoroti peranan pelaku kejahatan baik dilihat dari segi kesalahan maupun dalam usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan ataupun meringankan penderitaannya. Maka sebagai hal-hal yang menyebabkan beralihnya pandangan kita terhadap peranan si korban adalah sebagai yang pertama diungkapkan bahwa si korban acapkali mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya kejahatan misalnya dalam pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Hal kedua yang perlu diketahui jugs bahwa bukan hanya pelaku saja yang diperhatikan hak-haknya tetapi diperhatikan Pula hak--hak si korban. Sehubungan dengan hal ini maka ada suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengetengahkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya tetapi ternyata mereka takut atau mungkin tidak dapat melaporkan kejadian yang menimpanya. Dalam hal ini korban kejahatan tidak hanya korban dari kejahatan konvensional, misalnya : pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian tetapi juga mencakup kejahatan non-konvensional antara lain : terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika, kejahatan melalui komputer dan lain-lainnya. Adapun pembicaraan yang kini menghangat adalah korban yang meliputi pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan umum. Mari uraian-tersebut di atas terlihat bahwa pembahasan tentang masalah korban akan sedemikian luas lingkupnya sehingga perlu dipelajari secara mandiri melalui ilmu pengetahuan yang disebut viktimologi. Dan perlu dipahami pula bahwa korban-korban itu ada kemuagkinan bisa terjadi karena negara ikut berperan/bersalah; dalam hal ini maka negara perlu memberikan kompensasi ( compensation ) kepada si korban di samping kemungkinan adanya restitusi ( restitution ) kepada si korban dari si pelaku. Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat terwujud dalam 2 bentuk : 1). di mana negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman si pelaku. - Wujud kompensasi itu dapat berupa fasilitas pengobatan secara cuma-cuma- mengganti penghasilan yang hilang - mengganti biaya pemakaman - penggantian karena cacat badan - biaya penasehat hukum untuk membela kepentingan korban. 2). negara ( instansi resmi ) memang bertanggung jawab atas terjadinya korban, misalnya dalam hal bentuk korban karena penyalahgunaan kekuasaan umum; penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, kerugian dalam hal pencemaran lingkungan. Untuk hal restitusi maka untuk memperolehnya dikaitkan dengan putusan pengadilan, Bentuk-bentuk kerugian pada dasarnya sama dengan diuraikan dalam hal kompensasi. Masalahnya adalah bageimana bila pelaku tidak mau/ tidak mampu membayar restitusi tersebut. Dalam hal ini..."

"Bab I PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahDalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan mengenai tujuan necara kita sebagai berikut :"Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilen sosial".Disamping itu dalam penjelasan Undang-undang Dasar'45 ditetapkan pula mengenai sistem pemerintahan negara kita berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Indonesia menjujung tinggi supremasi hukum yang bertujuan mewujudksn kesejahteraan umum agar teruujud masyarakat adil dan makmur.Masyarakat sejahtera yang adil dan makmur ingin diwujudkan oleh pendiri negara kita dangan cara antara lain melalui jalur hukum. Hukum dipakai sebagai sarana untuk pengaturan masyarakat agar tujuan negara kita tercapai.Pembentukan hukum itu sendiri merupakan suatu proses yang tidak singkat dan memerlukan pemikiran yang luas serta mendalam, disamping itu membutuhkan biaya yang mahal.Hukum dalam tulisan ini yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian maka peraturan tertulis yang oleh penguasa pusat yang sah dapet disebut dengan Undang-undang dan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa daerah yang sah disebut dengan Perda (Peraturan Daerah).Pengingat proses pembentukan baik Undang-undang mau pun Perda yang tidak singkat, memerlukan pemikiran yang luas serta mendalam, disamping membutuhkan biaya yang mahal tersebut maka merupakan dorongan bagi setiap pembentuk Undang-undang maupun Perda agar mempunyai informasi yang luas mengenai masyarakat serta peraturan itu sendiri.Karena pada dasarnya setiap peraturan itu bekerjanya di dalam masyarakat melalui orang dan bukan bekerja dalam ruang yang hampa udara, sedangkan masyarakat atau kelompok orang merupakan subjek nilai dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang menyangkut baik pribadi, kelompok maupun.golongannya.Oleh karena itu apabila penguasa negara kita baik yang di Pusat maupun di Daerah telah sepakat bahwa dengan pembentukan Undang-Undang maupun Perda merupakan suatu usaha yang sadar agar masyarakat dapat dipengaruhi bergerak kearah yang dikehendakinya maka penting sebagai patokan untuk diperhatikan mengenai empat prinsip yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :1. Pembentuk Undang-undang harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang senyatanya.2. Pembentuk Undang-Undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam, masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara-cara yang dilakukan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal ini tepat diperhitungkan dan agar dapat dihormati.3. Pembentuk Undang-undang harus mengetahui hipotesa yang menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan dengan perkataan lain mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (Undang-undang dan misalnya sanksi yang ada didalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.4. Pembetuk Undang-undang menguji hipotesis ini dengan perkataan lain melakukan penelitian tentang effek dari Undang-undang itu termasuk effek sampingan yang tidak diharapkannya.Keempat prisip tersebut diatas yang harus mendapat perhatian bagi pembentuk Undang-undang baik yang di Pusat maupun di Daerah, mengingat Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan masyarakat yang benar-benar polyvalent artinya bahwa masyarakat Indonesia berlaku sistem nilai yang berbeda untuk seluruh penduduk di negara ini.Begitu pula dengan keadaan geoorafi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyababkan sifat kebhinekaan atau sifat heterogen sehingga menyulitkan pembentuk Undang-undang kerena pada dasarnya sifat Undang-undang itu umum dan harus dapat berlaku sama terhadap semua warga negara akan tetapi dengan adanya perbedaan sistem nilai tersebut menyebabkan persepsi terhadap suatu Undang-undang kemungkinan tidak sama, sehingga pembentuk Undang-undang harus dapat menghindari adanya deskrepensi (ketidaksesuaian) antara pandangan yang diwujudkan denoan kata-kata dalam Undang-undang serta pandangan yang hidup dalam mesyerakat. Keadaan ini harus disadari dan diperhitungkan sebelum Undang-undang terwujud.Adanya sifat heterogen dan perbedaan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut maka gaya bahasa yang digunakan oleh pembentuk Undang-undang baik di Pusat maupun di Daerah hendaknya mendapat perhatian khusus seperti yang dikemukakan oleh Sudarto sebaoai berikut :1) Gaya bahasanya singkat dan sederhana, kalimat muluk-muluk hanyalah membingungkan belaka.2) Istilah-istilah yang digtnakan sedapatnya harus absolut dan tidak relatif, sehingga memberi sedikit kemungkinan untuk perbedaan pandangan.3) Undang-undang harus membatasi diri pada hal-hal yang nyata dan menghindarkan kiasan-kiasan dan hal - hal hipotetis.4) Undang-undang tidak boleh.jlimet, sebab ia diperuntukkan orang-orang yang daya tangkapnya biasa, ia harus bisa dipahami oleh orang pada umumnya.5) la tidak boleh mengaburkan masalah pokoknya denoan adanya pengecualian, pembatasan, atau perubahan kecuali apabila hal memang benar-benar diperlukan.6) la tidak boleh terlalu banyak memberi alasan, adalah berbahaya untuk memberi alasan-alasan yang..."

"ABSTRAKPajak mempunyai arti penting dan strategis. Pembiayaan pembangunan dan pinjaman luar negeri akan membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk mengembalikan sedangkan penerimaan dari sektor pajak lebih bisa dijamin kontinuitasnya, disamping banyak keuntungan yang lainnya antara lain meningkatnya penerimaan dari sektor pajak menunjukkan kemandirian negara, kemandirian _yang ditopang dari sektor pajak ini akan menguatkan struktur ekonomi dan sosial yang kuat, dan mempengaruhi terhadap stabilitas dan kenetralan kebijakan luar negeri. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak membutuhkan waktu yang panjang, karena berkaitan dengan mentalitas suatu bangsa (Tianakusubroto,1994). Pelanggaran-pelanggran yang terjadi dibidang perpajakan cukup serius dengan nilai nominal yang besar. Dalam sistem self crsessnaent wajib pajak diberi kewenangan menghitung sendiri dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Menurut Tunggal (1995), jenis pajak penghasilan perorangan sering ditemukan adanya penyelewengan berupa antara perilaku menghindari pajak. Dalam kaitan dengan perilaku menghindari pajak, peneliti memilih intensi sebagai konstruk yang dapat menjelaskan perilaku tersebut berdasarkan Theory reacsoned action dari Fishbein dan Ajzen (1975) dan Theory Planned Behavior dari Ajzen (1988). Dari model tersebut dirumuskan permasalahan: seberapa jauh sikap, norma subjektif dan PBC hubungannya dengan intensi menghindari pajak. Dari hasil uji statistik berupa analisis regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut : Sikap terhadap perilaku menghindari pajak, up pph perorangan secara signifikan berhubungan positif dengan intensi menghindari pajak, (sig T= 0.0036) sumbangan relatif sikap terhadap intensi menghindari pajak adalah sebesar .377396 (nilai Beta). Norma subjektif tidak memberikan sumbangan yang signifikan dengan intensi menghindari pajak (sig T = .1364). Sedangkan PBC secara signifikan mempunyai hubungan positif dengan intensi menghindari pajak (T= 0074). Sumbangan relatif yang diberikan oleh PBC terhadap intensi menghindari pajak adalah sebesar _240490 (nilai Beta). Secara keseluruhan varian menghindan pajak hanya dapat diterangkan oleh variabel independent yaitu sikap, norma subjektif dan PBC hanya sebesar 41 %, sehingga dengan demikian ada 59 8fo diterangkan oleh variabel lain. Saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pengambil kebijakan adalah berkaitan dengan perubahan sikap sehingga sikap yang positif terhadap perilaku menghindari' pajak dapat dirubah menjadi sikap yang negatif terhadap perilaku menghindari pajak. Dalam penelitian ini norma subjektif tidak berpengaruh secara signifikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak perlu pula mendapat perhatian. Hal hal yang mendorong dapat lebih dieleminir sehingga dorongan tersebut tidak menjadi kenyataan berupa intensi ataupun perilaku yakni menghindari pajak. Bagi para peneliti berikutnya dianjurkan dapat menerapkan model Lewis dengan lebih lengkap bila situasi dan kondisi memungkinkan sehingga hasil penelitian yang didapatkan Iebih komprehensip."

"As consumer,children are unique and potential.They are considered unique because they do not spend their own money. They are potential,because their number and their value are big and promoting...."

"Each organization public sector or private have a goals. Strategy need reach a goal of organization. It is describe at activities. Organization need reins management ysytem for guarantee to do of strategy organization effective and efisien system. One of system for guarantee to do of strategy orgization is decision maker at government region. The example is outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road , province road, regency road and city road. In order to do need strategy management coordination each regent. Central Government have plan build ring road Semarang-Solo need support Government Semarang. Conclution is alternative I trase (Gunung Pati street, Cangkiran , kalimas , Mangkang) have high feasibility views. Alternative I have some problem. problem solving need a good branch of road concistency middle ring road plan at BSB (Bukit Semarang Baru regency). Alternatif II needs progress anticipate for conservation region plan, middle ring road plan, space regulation specific for growth ple, intensive socialization society."

"Kondisi perhotelan dan pariwisata di Indonesia sejak masa krisis sampai dengan sekarang mengalami pertumbuhan yang tidak menggembirakan. Sektor pariwisata yang dijadikan salah satu tulang punggung penerimaan negara di luar migas tidak bisa pulih karena krisis multi dimensi Indonesia yang tidak kunjung menunjukan perbaikan. Negara- negara tetangga sesama ASEAN telah berhasil menggalakan sektor pariwisatanya, bahkan Thailand sejak tahun 1998 sudah berhasil membalikan keadaan ini dengan mengalami pertumbuhan positif. Kondisi sosial, politik dan keamanan yang buruk adalah faktor yang membuat Indonesia tidak mampu menarik wistawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Wisatawan asing takut berkunjung ke Indonesia karena setiap hari terdapat begitu banyak berita yang menghawatirkan dan mengerikan dengan terjadinya kerusuhan antar etnis, pemboman, dan berita-berita lainnya yang menakutkan. Memasuki era otonomi daerah kota Semarang yang seharusnya berbenah diri di sektor pariwisata, hal ini tidak terjadi karena terkena dampak buruk dari kondisi di tanah air seperti di atas. Kondisi perhotelan di Semarang, lebih khusus lagi hotel berbintang empat dan lima terlihat harus susah payah mempertahankan bisnis mereka saat ini. Hotel berbintang empat dan lima di Semarang terdiri dari; hotel Ciputra Semarang, hotel Patra Jasa Semarang, hotel Graha Santika Semarang, dan hotel Grand Candi Semarang yang merupakan satu- satunya hotel berbintang lima. Ke empat hotel tersebut memiliki pangsa pasar yang serupa yaitu tamu hotel yang berasal dari kalangan bisnis dan meeting sehingga mereka harus berhadapan satu sama lainnya. Penyusunan karya akhir ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu secara eksploratori riset atau desk research yaitu melakukan studi literatur dan pengumpulan Analisa persaingan secondary datas. Riset kualitatif dilakukan atas persepsi konsumen dari hotel berbintang empat dan lima di Semarang untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi konsumen terhadap hotel- hotel yang ada. Strategi yang diterapkan dari masing- rnasing hotel ini adalah ekstensifikasi di produk yang ditawarkan dan strategi positioning yang membedakan hotel satu sama lainnya. Strategi ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi dari masing- masing hotel untuk mengahadapi tantangan besar di kondisi ekstemalnya seperti kondisi ekonomi yang membuat kemampuan pasar yang menurun, pasar menciut, dan dukungan sektor perbank~ yang sulit. Kesulitan ini ditambah lagi dengan menurunnya tamu dari kalangan tamu bisnis asing yang berkunjung di Semarang karena takut mengunjungi Indonesia. Tamu dari kalangan wisatawan asing hampir tidak bisa diharapkan lagi karena secara keseluruhan mengalami penurunan seperti yang dialami daerah- daerah lain di Indonesia. Berbicara lebih lanjut tentang produk- produk hotel berbintang empat dan lima di Semarang, terkesan produk yang ditawarkan tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, karena satu dengan lainnya terlihat mirip dan sangat mudah ditiru. Sebenamya positioning yang ditetapkan masing- masing hotel sudah cukup baik, dengan melihat potensi yang dimiliki. Tampak setiap hotel berusaha mencari segmen tersendiri untuk menarik kehadiran tamu hanya belum terlihat efektif dan masih mencari bentuk yang paling pas. Dari riset yang dilakukan ditarik suatu kesimpulan bahwa kondisi perhotelan berbintang empat dan lima di Semarang belum memiliki atribut tertentu yang kuat dipersepsi konsumennya. Hal ini cukup menghawatirkan karena tidak terlihat faktorpembeda dari masing- masing hotel, sehingga konsumen cenderung tidak akan loyal terhadap hotel tertentu. Ketertarikan pasar di hotel berbintang em pat dan lima di Semarang terlihat rendah karena data- data penunjang seperti tingkat hunian kamar dan harga kamar terlihat rendah. Hanya saja apabila kondisi pertumbuhan mulai menunjukan perbaikan di kemudian hari hal ini bisa mengundang pendatang baru yang potensial. Pendatang baru yang mengetahui bahwa konsumen tidak bisa membedakan kekuatan masing- masing hotel akan menetapkan strateginya kepada atribut- atribut yang lemah tadi. Untuk mensiasati penurunan pendapatan, hotel berbintang empat dan lima di Semarang telah mencoba mengatasi penerimaan yang menurun dari tingkat hunian dan harga kamar (dibandingakn dengan US Doillar) dengan menggenjot sektor penerimaan lainnya, seperti menggencarkan penerimaan dari sektor konvensi, F&B, dan paket- paket yang di tawarkan kepada masyrakat lokal. Strtegi ini diakui cukup berhasil dengan ratarata penerimaan dari sektor non-kamar meningkat menjadi 30% -50%, bergantung dari masing- masing hotel yang ada. Hotel berbintang empat dan lima di Semarang disarankan agar memperhatikan pembuatan strategi jangka panjang yang lebih jelas untuk mem-positioning-kan hotelnya dengan lebih spesifik. Hotel Ciputra yang di saat ini dipandang sebagai hotel bisnis akan berkonsentrasi pada sisi kuatnya di sektor bisnis dan hotel Patra Jasa yang ingin menjadi hotel resort harus membenahi diri ke arah resort dan leisure hotel. Hotel Graha Santika harus pula menemukan positioning yang jelas ap'*ah ingin menjadi hotel bisnis murni ataukah hotel dengan pendekatan leisure. Sementara itu hotel Grand Candi yang merupakan hotel berkelas bintang lima satu-- satunya di Semarang tidak bisa mengandalkan kategori bintang limanya saja untuk menarik perhatian tamu yang akan menginap. Grand Candi yang ingin menjadi hotel berbintang lima plus, yaitu dengan membidik pasar leisure hotel tampaknya belum berhasil membangun imej seperti yang diharapkan. Ke empat hotel ini mendapat persaingan keras dari hotel berbintang tiga di Semarang yang semakin memperbaiki diri dari segi kualitas pelayanan dan perbaikan fisik dari kamar- kamar yang ada. Tantangan lainnya adalah investor yang ingin masuk juga ke pasar hotel kategori bintang empat ke atas kelak apabila kondisi sudah mulai membaik nantinya. Strategi yang tepat harus dibuat untuk menghadapi persaingan jangka pendek dan mengantisipasi persaingan di waktu mendatang."

"Candi yang merupakan salah satu hasil karya seniman-seniman Indonesia, yang jelas terkena pengaruh India, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Di Jawa Tengah khususnya, candi dapat dibagi ke dalam dua kelompok daerah pembangunan. Kelompok pertama terletak di Jawa Utara dan kelompok keduadi Selatan. Bagian Utara diwakili oleh candi-candi, yang terpenting, Gunung Wukir, Badut, Dieng dan Gedong Songo. Sedangkan diselatan dapat ditemui candi-candi Kalasan, Sari, Borobudor, Mendut, Sewu, Plaosan dan Loro Jongrang (Soekmono 1973b: 87). Dari sekian banyak candi yang telah diteliti, masih ada sekelompok candi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Candi tersebut adalah Candi Gedong Songo yang merupakan salah satu candi di Jawa Tengah Utara, di kaki gunung Ungaran sebelah Selatan. Hal yang menarik dari candi-candi kelompok Gedong Songo inin adalah adanya kenyataan bahwa semua candinya dibangun tidak pada satu ketinggian yang relatif sama melainkan dibangun pada ketinggian yang berbeda dan letak tersebar. Hal ini tentunya menimbulkan berbedaan-berbedan, baik perbedaan arsitektur maupun perbedaan gaya. Serta yang jelas pula adanya perbedaan waktu pembuatan. Dengan beberapa masalah seperti diatas, dalam penelitian candi-candi kelompok Gedong Songo ini akan ditinjau: (A). segi arsitektur dan( B). urutan-urutan waktu candi-candi tersebut..."