Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan sosial di beberapa daerah di Provinsi Riau, di mana masyarakat tetap memberikan penghormatan yang tinggi dan bahkan memposisikannya sebagai tokoh kembali di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dimungkinkan untuk membuat deskripsi yang holistik tentang rasionaliasi pembenaran perilaku koruptif elit birokrasi pada masyarakat Riau. Penelitian ini menghasilkan bahwa para elit birokrasi di Riau yang telah terbukti oleh pengadilan telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara tidak kehilangan reputasinya di mata masyarakat Riau. Gejala ini dapat dijelaskan sebagai bentuk "Cultural Investment", yaitu penanaman budi baik kepada konstituennya yang dibalas dengan rasa hormat dari konstituen kepada elit tersebut. Cultural Investment yang terjadi dalam konteks masyarakat Riau tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa proposisi, yaitu Cultural Investment Budaya Riau Dimanipulasi, Cultural Investment Perlu Modal, Cultural Investment Habitus yang Mengalami Degradasi Pemahaman, Cultural Investment Terjadi Dalam Hubungan Patron-Klien, Cultural Investment Merupakan Rasionalisasi Korupsi. Meskipun dalam konteks ini tidak dalam artian menjeneralisasi bahwa seluruh masyarakat Riau merasionalisasikan perilaku korupsi, namun jumlah dan eksistensi dari pihak pihak yang kontra berjumlah sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat memberikan pembandingan yang seimbang dari fenomena yang terjadi.

---

Behind the spirit of fighting corruption, there is a unique reality in the society life about the reaction to the corruptor. When viewed from the process of public acceptance of ekscorruptor who have finished punishment in prison. Indications of public acceptance of ekscorruptor, at least visible in social life in some areas in Riau Province, where people still give high respect and even give position as a figure again in the middle of society life. Using a qualitative approach, researchers are allowed to create a holistic description of the justification rationalization for corruptive elite behavior of bureaucracy on Riau society. This research result is that the bureaucratic elite in Riau who have been proven by the court have done corruption and harm the country finance does not lose its reputation in the eyes of Riau people. This phenomenon can be described as a form of Cultural Investment, is the cultivation of good character to the constituent who are rewarded with respect from the constituent to the elite. Cultural Investment that occurs in the context of Riau society can be explained through several propositions, namely Cultural Investment Riau Culture Manipulated, Cultural Investment Needs Fund, Cultural Investment Habitus undergo Understanding Degradation, Cultural Investment Occurs In Patron-Client Relationship, Cultural Investment Is Corruption Rationalization. Although in this context it is not in the sense of generalizing that the all society of Riau rationalizes the corruption behavior, but the amount and existence of the contra parties are little and does not have the power to provide a balanced comparison of the phenomena that occur."

"Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote.

In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015.

This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates."

"ABSTRACTThe Village funds are part of the State Revenue and Expenditure Budget which are allocated for villages and disbursed through the district/city expenditure budget. During the period of 2015-2018, two village heads (village of Malang Rapat and Penaga) were the suspects of corruption cases in Bintan District in the province of Riau Islands. There was no evaluation of the use of the village funds by the district government. The objective of this study was to gain an insight into the use of village funds in the province of Riau Islands. The study problem was how to evaluate the use, impact, and constraints in the utilization of village funds in the province of Riau Islands in 2018 (Case study in Bintan District and Lingga District). This study used a qualitative descriptive method, using interviews and observations for data collection. The results showed that a large portion of village funds was used for physical development in the village, while human development in the village was not yet properly implemented due to the limited allocation of village funds for empowerment and community development. The impact of village funds felt by the community for the addition of physical facilities in the village was significant, while the impact on empowerment and economy of the community was not. The constraints of the usage of the village funds were regulation, human resources, and coordination."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

---

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."

"Riau adalah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang memiliki berbagai macam tradisi dan kebudayaan. Salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Riau adalah upacara adat dalam pernikahan. Upacara adat dalam pernikahan merupakan tradisi yang turun-temurun yang memiliki makna yang khusus. Untuk masyarakat Riau yang memiliki Melayu sebagai suku dominannya, upacara adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Riau ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan asing yaitu kebudayaan Arab. Tulisan ini nanti akan membahas tentang percampuran budaya dalam hal pernikahan Melayu Riau dan budaya Arab. Rumusan masalah adalah bagaimana kesamaan dan seberapa terpengaruhnya pernikahan masyarakat Melayu Riau dengan pernikahan masyarakat Arab dengan tujuan menjelaskan pengaruh kebudayaan Arab terhadap pernikahan masyarakat Melayu Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait dengan sejarah kedatangan masyarakat Arab ke Tanah Melayu, prosesi pernikahan Melayu Riau, dan pengaruh dari kebudayaan Arab terhadap tradisi pernikahan Melayu Riau.

---

Riau is a province located on the island of Sumatra which has various traditions and cultures. One of the traditions owned by the people of Riau is a traditional ceremony in marriage. Traditional ceremonies in marriage are hereditary traditions that have special meanings. For the people of Riau who have Malay as their dominant ethnic group, the traditional wedding ceremony of the Malay community in Riau is also influenced by foreign culture, namely Arabic culture. This paper will discuss the mixing of cultures in terms of Malay marriage in Riau and Arabic culture. The formulation of the problem is how similar and how affected are the marriages of the Malay people in Riau with the Arabic marriages to explain the influence of Arabic culture on the marriages of the Malay people in Riau. This qualitative study was done through literature studies by collecting sources related to the history of the arrival of the Arabic community to the Malay Land, the marriage process of Malay people in Riau, and the influence of Arabic culture on the Malay wedding tradition in Riau."

"Konflik perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor pada abad ke-18 ikut menyeret orangorang Bugis yang ada di kawasan tersebut. Keberhasilan menaklukkan Raja Kecik membuat Upu Daeng Bersaudara mendapat jabatan penting dalam Kerajaan Johor sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) dan dinikahkan dengan para bangsawan Melayu serta saudara perempuan sultan. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat identitas sebagai orang Bugis perlahan menghilang. Keturunan Bugis yang menikah dengan orang Melayu tidak lagi menyandang nama daeng, melainkan nama raja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan identitas kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keturunan Bugis yang hidup dan menetap di Kerajaan Riau Johor sejak abad ke-18 dikenal sebagai Melayu Bugis. Hal tersebut berangkat dari penggunaan nama ‘raja’, yang merupakan satu bentuk identitas kultural baru bagi orang Bugis yang sudah berbaur dengan orang Melayu. Penggunaan nama ‘raja’ dimulai sejak dilibatkannya keturunan Bugis dalam pemerintahan serta pernikahan antara bangsawan Bugis dengan Melayu.

---

Internal conflict in the struggle for power within the Kingdom of Johor in the 18th century involved the Bugis people in the area. The Upu Daeng Brothers earned the Yang Dipertuan Muda (YDM) in the Kingdom of Johor, married Malay nobles and the sultan's sister after they successfully conquered Raja Kecik. Accordingly, these situations led to the disappearance of Bugis person’s identity. In other words, Bugis descent who marry Malays no longer bear the name Daeng but Raja. The study employed historical research methods applying heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, in which the data analysis was from the perspective of the cultural identity approach. This research revealed that the Bugis descent who lived and settled in the Johor Riau Kingdom since the 18th century were known as Bugis Malays. The new identity was due to the title 'raja,' bestowed upon the Bugis who married the Malays. The use of the new title began with the involvement of Bugis descendants in government and marriages between Bugis and Malay aristocrats."

"Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia dan prevalensinya setiap tahun mengalami peningkatan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menemukan bahwa prevalensi DM di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥15 tahun sebesar 2,0% dan Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan peningkatan prevalensi yang tinggi yaitu sebesar 0,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian DM di Provinsi Riau berdasarkan data Riskesdas 2018. Variabel dependen penelitian ini adalah DM dan variabel independennya yaitu faktor sosiodemografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan), faktor gaya hidup (aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, konsumsi makanan berlemak, konsumsi makanan manis, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok), dan faktor riwayat kesehatan (status IMT, obesitas sentral, hipertensi). Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan analisis bivariat dan stratifikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil Riskesdas 2018 dengan jumlah sampel sebesar 10.702 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi DM sebesar 2,8% dan faktor yang berhubungan dengan kenaikan peluang mengalami DM adalah usia yang lebih tua (POR=48,59; 95% CI: 17,80-132,6, p value=0,000), status tidak bekerja (POR=1,53; 95% CI: 1,32-2,17, p value=0,000), aktivitas fisik yang kurang (POR=2,09; 95% CI: 1,63-2,68, p value=0,000), obesitas (POR=1,43; 95% CI: 1,08-1,89, p value=0,015), obesitas sentral (POR=2,70; 95% CI: 2,12-3,44, p value=0,000), dan hipertensi (POR=4,53; 95% CI: 3,58-5,74, p value=0,000). Selain itu terdapat faktor yang berhubungan dengan penurunan peluang mengalami DM yaitu tingkat pendidikan menengah (POR=0,60; 95% CI: 0,41-0,87, p value=0,009), konsumsi buah dan sayur yang kurang(POR=0,71; 95% CI: 0,53-0,95, p value=0,029), dan konsumsi makanan manis yang sering (POR=0,44; 95% CI: 0,34-0,55, p value=0,000), namun hal ini kurang dapat dipercaya karena adanya temporal ambiguity. Upaya untuk meningkatkan awareness dan kemauan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejadian DM di Provinsi Riau perlu dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan bekerjasama dengan lintas sektor/instansi maupun kelompok masyarakat.

---

Diabetes Mellitus (DM) is one of the top diseases that causes death globally and its prevalence increases every year. The 2018 Basic Health Research (Riskesdas 2018) found that the prevalence of DM in Indonesia based on doctor's diagnosis in residents aged ≥15 years was 2.0% and Riau Province was one of the provinces with a high increase in prevalence around 0.9%. This study aims to determine the description and factors related to DM in Riau Province based on Riskesdas 2018. The dependent variable of this research is DM and the independent variables are sociodemographic factors (age, gender, education, occupation), lifestyle factors (physical activity, consumption of fruit and vegetables, consumption of fatty foods, consumption of sweet foods, alcohol consumption, smoking habits), and health history factors (BMI status, central obesity, hypertension). The study used cross-sectional design with bivariate and stratification analysis. This study uses secondary data from Riskesdas 2018 with 10,702 people as sample size.

The results showed that the prevalence of DM was 2.8% and the factor associated with an increase in the occurrence of DM was older age (POR=48.59; 95% CI: 17.80-132.6, p value=0.000), nonworking status (POR=1.53; 95% CI: 1.32-2.17, p value=0.000), lack of physical activity (POR=2.09; 95% CI: 1.63-2.68 , p value=0.000), obesity (POR=1.43; 95% CI: 1.08-1.89, p value=0.015), central obesity (POR=2.70; 95% CI: 2.12- 3.44, p value=0.000), and hypertension (POR=4.53; 95% CI: 3.58-5.74, p value=0.000). Apart from that, there are factors that are associated with a reduced chance of experiencing DM, namely secondary education level (POR=0.60; 95% CI: 0.41-0.87, p value=0.009), insufficient consumption of fruit and vegetables (POR=0 .71; 95% CI: 0.53-0.95, p value=0.029), and frequent consumption of sweet foods (POR=0.44; 95% CI: 0.34-0.55, p value=0.000 ), but these results were less reliable because the chance of temporal ambiguity. Efforts to increase public awareness and willingness to prevent and overcome DM incidents in Riau Province need to be implemented better and collaboration with other sectors/agencies and community groups can be implemented."