Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article discusses the cultural history sketch of Orang Suku Laut (the Sea Tribe) and its implications for social relations patterns with the Malays in Riau Islands, Indonesia. Problems arise now in nomadic ethnic tribe when they interacting with the Malays. Many Malays people perceive Orang Suku Laut as a backward or primitive people. This point of view emerged from a long history of Orang Suku Laut in Riau Islands, and at present, the discourse is supported by the government which resettled them from the sea to the land as part of the modernization of disadvantaged areas in the New Order era. This government label to them was later influenced the Malays perception. Moreover, negative assumption also appears along with the cultural identity differences between both of the tribes, of which the Malays condense with Islamic tradition, while Orang Suku Laut doesn?t. At this situation, thus the identity of Orang Suku Laut is staked within socio-cultural dispute or contestation (the attraction process) among themselves in practicing their everyday lives."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan pelalawan koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah surat kontrak ini merupakan perjanjian dan pengakuan dari Tengku Besar Pelalawan atas kekuasaan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKP sehingga memudahkan masyarakat dalam membaca dan memahami isi naskah. Penelitian ini akan menjelaskan SKKP sebagai surat perjanjian dan memaparkan kekuasaan Belanda yang terlihat di dalam pasal-pasal. Analisis isi naskah dikaji dari sudut pandang sejarah memperlihatkan dominasi kekuasaan Belanda terhadap Kerajaan Pelalawan.

---

ABSTRACTThis study discusses the manuscript of Surat Kontrak Kerajaan Pelalawan, the collection of the National Archives of Republic Indonesia. This Manuscript of contract is about an agreement and acknowledgement created by the King of Pelalawan on Dutch power. The aims of this study is to present the edition of the manuscripst SKKP 151 in order to provide an easier understanding of its content for the public view. Therefor, this study presents the SKKP as an agreement letter and in addition to that, it will also analise the SKKP in term of history and the Dutch power in Riau. Analysis of the contents of the manuscript reviewed from a historical point of view the dominance of Dutch power againts teh Pelalawan Kingdom. "

"ABSTRAKNama : Mohammad Fathi RoyyaniProgram Studi : Antropologi Judul : Cagar Biosfer: Perubahan Status Kawasan, Relasi Sosial dan Relasi Manusia-Alam dalam Isu KonservasiDalam disertasi ini, gagasan yang akan saya kemukakan adalah bahwa dalam isyu konservasi keanekaragaman menjadi berperan penting dalam kehidupan sosial-budaya. Keanekaragaman hayati adalah penghubung dan membentuk relasi sosial dan relasi sosial dan alam, selain membentuk konstruksi dan konsepsi tentang ruang, bahkan dapat ??menghilangkan lsquo; ruang.Kehadiran keanekaragaman hayati dalam isyu konservasi, terutama dalam pengelolaan kawasan konservasi yang bernama cagar biosfer terlihat dari berbagai peristiwa yang melibatkan keanekaragaman hayati dan dimaknai secara berbeda. Tumbuhan obat, hutan, dan harimau tidak saja peristiwa biasa tetapi juga terkait dengan konstruksi kealamiahan, konsepsi tentang ruang, dan berdampak pada relasi-relasi baru yang dilakukan.Melalui sudut pandang etnografi, saya melihat bahwa perubahan status kawasan adalah peristiwa penting yang menjadi titik mula berbagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan status adalah peristiwa yang menjalin dan menyulam berbagai kejadian yang terdapat di kawasan tersebut. Dari kawasan yang dikelola secara komersil menjadi kawasan yang harus dilindungi. Dengan demikian, konservasi itu sendiri adalah konstruksi yang dibangun oleh para aktor manusia yang terlibat dalam pengelolaan cagar biosfer. Saya menganggap pembahasan ini penting untuk menggambarkan alam pikiran pengelola supaya kita mendapatkan pemahaman utuh terhadap praktek-praktek yang melibatkan keanekaragaman hayati sebagai ekspresi yang menandakan ikatan orang dengan keanekaragaman hayati.Dalam konteks di Riau, konstruksi tentang alam dibangun oleh para aktor dengan menggunakan keanekaragaman hayati. Alasannya karena keanekaragaman hayati sejak zaman dulu sudah menghubungkan orang yang berada di ruang yang sangat jauh dengan ruang yang ada di Indonesia. Keterhubungan antar ruang yang berbeda jauh dan relasi sosial yang terbangun menimbulkan ide-ide untuk membangun ruang-ruang baru dan konstruksi baru yang terdapat pada para aktor. Hal tersebut berdampak pada relasi sosial maupun relasi orang dengan alam, dalam konteks pelestarian lingkungan. Dari kepentingan global, upaya negara dalam meng-lokal-kan isyu konservasi, dan dampaknya terhadap program-program yang dilakukan oleh badan pengelola di kawasan tersebut.Kata Kunci : Cagar biosfer, Konservasi, keanekaragaman hayati, Riau, relasi sosial, relasi alam

---

ABSTRACTName : Mohammad Fathi RoyyaniStudi Program : Antropologi Title : Cagar Biosfer: Perubahan Status Kawasan, Relasi Sosial dan Relasi Manusia-Alam dalam Isu KonservasiIn this dissertation, the idea I would like to point out is that in the issue of conservation, diversity provides an important role in socio-cultural life. Biodiversity links and establishes social relation and social relation as well as nature. In addition to forming construction and conception of space, it even can get rid of the space. The existence of biodiversity in the issue of conservation, mainly in the management of conservation area namely biosphere reserve can be seen from various phenomena involving biodiversity and it is differently interpreted. Medical plant, forest and tiger are not only ordinary phenomena but also the phenomena related to nature construction, space conception and it affects on new relation carried out. Through the point of view of ethnography, the researcher found that the change of status of the area was the significant phenomena becoming starting point of various phenomena never previously occured. The change of the status was the phenomena interweaving and linking various phenomena in the area. The area commercially managed became the area to preserve. Conservation, therefore, was the construction created by human involved in the management biosphere reserve. I considered this discussion being important to illustrate manager lsquo;s thought in order to gain intact understanding to the practices involving biodiversity as the expression bringing up the relation between human and biodiversity. In Riau the nature construction was built by the actors using biodiversity. The reason was that since ancient time biodiversity had linked the people in very distant place with the space in Indonesia. The interconnection of tremendously different space and built social relation resulted in ideas to create new space and construction in actors lsquo; area. It affected on the social relation or human relation with nature in the context of environmental conservation. From global interest, state strived to localize the issue of conservation and its impact on the programs carried out by the managers in that area.Key Words : , conservation, biodiversity, Riau, social relation, natur-culture relation"

"Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan sosial di beberapa daerah di Provinsi Riau, di mana masyarakat tetap memberikan penghormatan yang tinggi dan bahkan memposisikannya sebagai tokoh kembali di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dimungkinkan untuk membuat deskripsi yang holistik tentang rasionaliasi pembenaran perilaku koruptif elit birokrasi pada masyarakat Riau. Penelitian ini menghasilkan bahwa para elit birokrasi di Riau yang telah terbukti oleh pengadilan telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara tidak kehilangan reputasinya di mata masyarakat Riau. Gejala ini dapat dijelaskan sebagai bentuk "Cultural Investment", yaitu penanaman budi baik kepada konstituennya yang dibalas dengan rasa hormat dari konstituen kepada elit tersebut. Cultural Investment yang terjadi dalam konteks masyarakat Riau tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa proposisi, yaitu Cultural Investment Budaya Riau Dimanipulasi, Cultural Investment Perlu Modal, Cultural Investment Habitus yang Mengalami Degradasi Pemahaman, Cultural Investment Terjadi Dalam Hubungan Patron-Klien, Cultural Investment Merupakan Rasionalisasi Korupsi. Meskipun dalam konteks ini tidak dalam artian menjeneralisasi bahwa seluruh masyarakat Riau merasionalisasikan perilaku korupsi, namun jumlah dan eksistensi dari pihak pihak yang kontra berjumlah sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat memberikan pembandingan yang seimbang dari fenomena yang terjadi.

---

Behind the spirit of fighting corruption, there is a unique reality in the society life about the reaction to the corruptor. When viewed from the process of public acceptance of ekscorruptor who have finished punishment in prison. Indications of public acceptance of ekscorruptor, at least visible in social life in some areas in Riau Province, where people still give high respect and even give position as a figure again in the middle of society life. Using a qualitative approach, researchers are allowed to create a holistic description of the justification rationalization for corruptive elite behavior of bureaucracy on Riau society. This research result is that the bureaucratic elite in Riau who have been proven by the court have done corruption and harm the country finance does not lose its reputation in the eyes of Riau people. This phenomenon can be described as a form of Cultural Investment, is the cultivation of good character to the constituent who are rewarded with respect from the constituent to the elite. Cultural Investment that occurs in the context of Riau society can be explained through several propositions, namely Cultural Investment Riau Culture Manipulated, Cultural Investment Needs Fund, Cultural Investment Habitus undergo Understanding Degradation, Cultural Investment Occurs In Patron-Client Relationship, Cultural Investment Is Corruption Rationalization. Although in this context it is not in the sense of generalizing that the all society of Riau rationalizes the corruption behavior, but the amount and existence of the contra parties are little and does not have the power to provide a balanced comparison of the phenomena that occur."

"Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote.

In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015.

This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates."

"ABSTRACTThe Village funds are part of the State Revenue and Expenditure Budget which are allocated for villages and disbursed through the district/city expenditure budget. During the period of 2015-2018, two village heads (village of Malang Rapat and Penaga) were the suspects of corruption cases in Bintan District in the province of Riau Islands. There was no evaluation of the use of the village funds by the district government. The objective of this study was to gain an insight into the use of village funds in the province of Riau Islands. The study problem was how to evaluate the use, impact, and constraints in the utilization of village funds in the province of Riau Islands in 2018 (Case study in Bintan District and Lingga District). This study used a qualitative descriptive method, using interviews and observations for data collection. The results showed that a large portion of village funds was used for physical development in the village, while human development in the village was not yet properly implemented due to the limited allocation of village funds for empowerment and community development. The impact of village funds felt by the community for the addition of physical facilities in the village was significant, while the impact on empowerment and economy of the community was not. The constraints of the usage of the village funds were regulation, human resources, and coordination."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

---

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."

"Riau adalah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang memiliki berbagai macam tradisi dan kebudayaan. Salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Riau adalah upacara adat dalam pernikahan. Upacara adat dalam pernikahan merupakan tradisi yang turun-temurun yang memiliki makna yang khusus. Untuk masyarakat Riau yang memiliki Melayu sebagai suku dominannya, upacara adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Melayu Riau ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan asing yaitu kebudayaan Arab. Tulisan ini nanti akan membahas tentang percampuran budaya dalam hal pernikahan Melayu Riau dan budaya Arab. Rumusan masalah adalah bagaimana kesamaan dan seberapa terpengaruhnya pernikahan masyarakat Melayu Riau dengan pernikahan masyarakat Arab dengan tujuan menjelaskan pengaruh kebudayaan Arab terhadap pernikahan masyarakat Melayu Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait dengan sejarah kedatangan masyarakat Arab ke Tanah Melayu, prosesi pernikahan Melayu Riau, dan pengaruh dari kebudayaan Arab terhadap tradisi pernikahan Melayu Riau.

---

Riau is a province located on the island of Sumatra which has various traditions and cultures. One of the traditions owned by the people of Riau is a traditional ceremony in marriage. Traditional ceremonies in marriage are hereditary traditions that have special meanings. For the people of Riau who have Malay as their dominant ethnic group, the traditional wedding ceremony of the Malay community in Riau is also influenced by foreign culture, namely Arabic culture. This paper will discuss the mixing of cultures in terms of Malay marriage in Riau and Arabic culture. The formulation of the problem is how similar and how affected are the marriages of the Malay people in Riau with the Arabic marriages to explain the influence of Arabic culture on the marriages of the Malay people in Riau. This qualitative study was done through literature studies by collecting sources related to the history of the arrival of the Arabic community to the Malay Land, the marriage process of Malay people in Riau, and the influence of Arabic culture on the Malay wedding tradition in Riau."