Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Landasan dari prinsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas aktif, adalah Pancasila dan Mukadimah UUD 1945 (dan pada tahun 1950-an Pembukaan UUDS 1950). Prinsip tersebut mulai dilaksanakan setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia. Di samping itu tatanan yang terbentuk setelah selesainya perang Dunia ke II membelah dunia menjadi dua blok, blok Barat dan blok Komunis, berdasarkan perbedaan ideologis. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dari politik luar negeri tersebut kepentingan nasional lebih leluasa untuk dapat diperjuangkan tanpa Indonesia harus berpihak kepada salah satu dari dua blok yang ada. Namun demikian Indonesia tetap dijadikan sasaran dari politik luar negeri Amerika Serikat untuk dimasukkan kedalam ruang lingkup pengaruh barat atau sekaligus masuk kedalam blok Barat. Keinginan Amerika Serikat untuk memasukkan Indonesia kedalam blok barat didorong oleh kenyataan sosial, politik, dan ekonomi yang tumbuh di Indonesia yaitu Indonesia potensial sebagai pasar dari industri Barat, Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang potensial industri Barat, adanya "trauma Madiun" di kalangan elite politik Indonesia, dan dalam prakteknya pemerintah Indonesia lebih mengandalkan negara-negara Blok Barat bila dibandingkan dengan blok Timur di dalam melakukan pembangunan ekonomi?"

"ABSTRAKDi dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif). Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya. Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81). Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain. Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri."

"Situasi politik di Australia sampai tahun 1947 masih terdapat kontradiksi dan ketidaksatuan dalam kebijaksanaan sipil Australia terhadap Indonesia. Ketidak-tetapan kebijaksa_naan yang berhubungan dengan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia mencerminkan tidak adanya kebulatan pendapat di dalam tubuh Pemerintah Australia. Pada tahun 1945, Chifley mengatakan bahwa perselisihan antara Indonesia dan Belanda adalah masalah dalam negeri Belanda dan Australia tidak ingin campur tangan. Walaupun demikian, Pemerintah Australia memper_hatikan perkembangan di Indonesia sebab situasi yang tidak menentu di wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran Australia bagi strategi pertahanan keamanannya. Kegagalan pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mencapai kata sepakat dalam perjanjian Linggarjati telah memaksa Pemerintah Australia membawa masalah ini ke PBB. Di Dewan Keamanan EBB, Pemerintah Australia berusaha meyakinkan anggota DK-PBB bahwa masalah Indonesia-Belanda sudah saatnya ditangani PBB. Usaha Australia mulai menampakkan hasil saat DK-PBB mengeluark.an resolusi gencatan senjata dan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Usaha inipun menunjukkan ketegakkan sikap Australia terhadap masalah Indo-nesia, yang selama ini berusaha untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Ketegasan yang berlatar belakang dari kebijaksanaan politik Australia setelah perang, dimana Pemerintah Australia menginginkan penyelesaian secara damai di samping keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-_negara tetangganya di Asia. Dukungan Australia di DK-PBB telah menimbulkan simpati tersendiri bagi Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk mewakilinya dalam KTN. Bagi Pemerintah Australia, hal ini merupak.an kesempatan untuk mewujudkan ambisinya menjadi negara utama di kawasan Asia dan memanfaat_kan masalah ini sebagai batu loncatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara di Asia, serta untuk melindungi kepentingan-kepentingan negaranya di Asia, khususnya Indonesia."

"Skripsi ini terssun ke dalam dua babak. Babak pertama adalah periode 1945-1966 yang rnerupakan masa kekuasaan Sukarno. Kekuasaan Sukarno mencapai puncaknya pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dalam mana ia tampil sebagai pembuat keputusan utama kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri. Sukarno menggunakan masalah-masalah kebijaksanaan luar negeri untuk menyokong pola kekuasaan yang di dalamnya dia sendiri sebagai aktor penting yang mengambil manfaat terbesar. Dalam hal ini, Ia giat menggelorakan konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Salah satu alasan yang tersembunyi dalam politik konfrontasi Sukarno dengan Malaysia ini adalah untuk menjaga perimbangan kekuatan dalam negeri yang saling bertentangan yaitu antara Angkatan Darat (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ironisnya, konfrontasi dengan Malaysia malah menyebabkan semakin buruknya perekonomian Indonesia. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menyebabkan macetnya usaha-usaha pembangunan yang seharusnya digiatkan lagi oleh Soekarno setelah berakhirnya konflik Irian Barat. Konfrontasi dengan Malaysia juga membuat renggangnya hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia. Pertentangan Indonesia dengan negara-negara Asia-Afrika semakin tajam, hubungannya dengan Inggris dan sekutu-sekutunya praktis terganggu akibat konfrontasinya dengan Malaysia, dan Uni Soviet menolak memberikan dukungan kepada kampanve Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi dan menghimbau Jepang untuk melakukan hal yang sama. Saat itu, mitra diplomatik yang paling dekat hubungannya dengan Indonesia yang memberikan dukungan penuh kepada politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia adalah Cina. Hubungan kedua negara semakin mesra dengan dibentuknya Poros Jakarta-Peking. Seimbang dengan akrabnya hubungan Indonesia dan Cina, di dalam negeri Sukarno semakin mendekatkan dirinya dengan PKI. Kedekatan ini Pula yang menyebabkan timbulnya kecurigaan akan keterlibatan Sukarno dalam kudeta yang dilancarkan PKI pada tanggal 30 September 1965. Kudeta PKI berhasil digagalkan oleh Angkatan Darat yang kemudian memonopoli pentas politik nasional. PKI dibubarkan, Sukarno berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Soeharto, yang namanya semakin dikenal karena kepemimpinannya dalam menumpas pemberontakan PKI, menggantikannya pada awalnya sebagai pejabat Presiden dan kemudian dikukuhkan sebagai Presiden. Berhentinya Sukarno dan tampilnya Soeharto di atas mimbar kekuasaan ini menandai berdirinya Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan nasional, yaitu stabilisasi politik dan ekonorni. Di dalam memaksimalkan strategi politik luar negerinya, Soeharto memanfaatkan jalur-jalur yang berasal dari kalangan Angkatan Darat, Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Luar Negeri. Jalur jalur ini pulalah yang memegang peranan penting dalam proses mengakhiri konfrontasi, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, dan pembentukan ASEAN. Dukungan dan peran aktif Indonesia bagi ASEAN pada awalnya ditujukan untuk memulihkan kredibilitas Indonesia sebagai anggota komunitas dunia yang damai dan bertanggung jawab, terutania di mata negara-negara tetangganya dan negara-negara industri Barat yang kaya, Keikutsertaan Indonesia. dalam ASEAN merupakan pengukuhan atas komitmennya pada politik bertetangga baik dan merupakan isyarat yang penting dalam usahanya menarik bantuan negara-negara Barat. Sementara itu, di dalam tubuh AD telah terdapat pernikiran bahwa pembentukan ASEAN merupakan antisipasi untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara seiring dengan semakin buruknya situasi di Vietnam. Pada masa itu Vietnam Utara merupakan suatu sumber kekhawatiran negara-negara nonkomunis di kawasan ini, meskipun bukan alasan yang sangat mendesak bagi pendirian ASEAN. Pada akhirnya, Perang Vietnam mempengaruhi pendirian ASEAN -- perang tersebut telah membangkitkan kesadaran negara-negara pendirinya tentang pentingnya menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik di antara mereka di dalam suatu wadah proses regional. Periode 1967-1969 merupakan tahap orientasi dalam perkembangan ASEAN, suatu periode dimana para anggotanya berusaha untuk saling mengenal dan mengatasi sikap saling mencurigai sebagai akibat masa sebelurnnya, terutama dalam masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dalam periode awal ini kemajuan ASEAN tidak menonjol dalam bentuk proyek-proyek raksasa, hasil-hasil yang telah dicapainya dalam kerjasama ekonomi dan kebudayaan sangatlah minim. Meskipun' demikian, kontak-kontak personal yang terns berlanjut, konsultasi-konsultasi bersama dan pertukaran pandangan di antara para pemimpin, para ahli dan teknokrat telah memperkuat rasa solidaritas dan good will di antara negara-negara ASEAN."

"ABSTRAKPolitik Pembendungan terhadap komunisme adalah politik luar negeri yang diterapkan secara global di dunia oleh Amerika Serikat mulai pada tahun 1947, yaitu pada masa pasca Perang Dunia II. Pertama-tama untuk membendung ekspansi komunisme di Eropa yang dimotori oleh Uni Soviet, kemudian pada tahun 1950-an untuk membendung komunisme di Asia baik yang diprakarsai Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina (RRC). Dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara, nama politik pembendungan ini berbenturan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Memasuki tahun 1960-an, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia menjadi renggang setelah Indonesia pada masa itu berhubungan erat dengan Uni Soviet dan juga RRC. Kedua negara raksasa komunis ini, terutasna RRC, adalah pendukung Indonesia pada waktu terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963-1966. Dalam rangka membendung perluasan pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara, Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu agar kawasan ini tidak jatuh ke tangan komunis. Berbagai macam kebijakan, tindakan maupun sikap yang ditempuh oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia khususnya pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, tetap dalam konteks pembendungan. Untuk meneliti langkah-langkah maupun sikap yang diambil Amerika terhapad Indonesia pada masa itu, dipakai sumber data dari berbagai buku, arsip, dokumen, artikel, masalah dan surat kabar, serta karya-karya leksikografis, yang sebagian besar bersudut-pandang Amerika dan masih ditambah dengan wawancara yang dilakukan terhadap seorang pelaku sejarah dari pihak Indonesia. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-somber tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Amerika semula berusaha untuk menjadi penengah dalam masalah konfrontasi itu tetapi merubah sikapnya menjadi mendukung Malaysia. Setelah dianalisa lebih lanjut serta dikaitkan dengan politik global Amerika untuk membendung komunis, dapat disimpulkan bahwa langkah yang ditempuh Amerika Serikat di Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia kurang berhasil.

---

"

"Zainurlis, NPM: 0787040339. Nilai-nilai Buruh Australia Dalam Aksi Boikot Buruh Pelabuhan Untuk Mendukung Revolusi Indonesia 1945-1949. (ix + 126 halaman; bibl. 131; 34 lampiran + peta.) Dalam masyarakat kulit putih Australia, khususnya buruh berkembang nilai-nilai, terutama mateship dan rasisme. Kedua nilai ini telah muncul dan berkembang sejak awal abad ke-19, khususnya dalam industri pastoral di pedalaman Australia. Dalam gerakan-gerakan buruh baik pada awalnya di ladang-ladang emas tahun 1850-1860-an maupun gerakan-gerakan buruh yang cukup besar pada awal 1890-an nilai-nilai mateship dan rasisme juga dapat dilihat muncul ke permukaan. Kedua nilai-nilai ini dapat dikatakan telah berakar, khususnya dalam masyarakat buruh kulit putih Australia sejak awal abad ke-19. Kedua nilai-nilai ini mateship dan rasisme diperdebatkan oleh Russel Ward dan Humphrey McQueen yang berargumentasi bahwa mateship-lah yang merupakan identitas (ciri) masyarakat kulit putih Australia khususnya masyarakat buruh. Di pihak lain Humphrey McQueen berargumentasi bahwa rasisme juga faktor yang penting dalam identitas masyarakat kulit putih Australia, khususnya masyarakat buruh. Dari kedua argumentasi tersebut, khususnya dalam aksi boikot buruh pelabuhan Australia 1945-1949 nilai mateship-lah yang muncul ke permukaan dalam usaha buruh pelabuhan mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terujud bahwa kemerdekaan Indonesia sesuai dengan makna Piagam Atlantik, bahkan kemerdekaan Indonesia dapat memberi peluang pasar bagi barang-barang produksi Australia dalam berhubungan dagang dengan Indonesia. Selain munculnya nilai mateship dan adanya peluang ekonomi di Indonesia, juga munculnya sikap antimiliterisme buruh-buruh pelabuhan, di mana mencegah Belanda mendirikan kembali Hindia Belanda di Indonesia dengan kekuatan senjata (militer). Di samping itu aksi aksi militer Belanda di Indonesia pun juga dapat mengganggu keamanan Australia. Akhirnya nilai mateship, peluang ekonomi, sikap antimiliterisme dan sikap antikolonialisme terujud dalam kokohnya aksi boikot buruh pelabuhan Australia mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Dukungan buruh pelabuhan Australia periode revolusi kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan merupakan dasar hubungan Australia-Indonesia dan merupa-kan hubungan bulan madu Australia-Indonesia."

"Sentot E. Oktavianus Adiprawatya. Persekutuan Dengan Dunia Ke Tiga Sebagai Strategi Dalam Hubungan Luar Negeri RRC. (Di bawah bimbingan Endi Rukmo, MA). Fakultas Sastra EJniversitas Indonesia, 1995. Keputusan RRC untuk menjalin persekutuan dengan negaranegara Dunia Ke Tiga merupakan kebijakan luar negeri RRC yang sangat penting pada pertengahan periode 1950-an sampai 1960-an. Kebijakan ini bahkan dapat dikatakan sebagai suatu strategi karena melalui persekutuannya dengan Dunia Ke Tiga, RRC berupaya untuk membentuk suatu front persatuan guna melawan dua musuh utamanya dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan tujuan utama yang hendak dicapai, maka pembentukan persekutuan RRC-Dunia Ke Tiga terutama disebabkan oleh faktor luar negeri yaitu perkembangan situasi internasional di Asia. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan blok imperialis yang menjalankan kebijakan pembendungan setelah Perang Korea menjadikan RRC berada dalam posisi defensif. Aktivitas-aktivitas RRC untuk menyebarluaskan pengaruhnya menjadi sangat dibatasi oleh kehadiran Amerika Serikat baik secara politik maupun militer melalui kerjasama dan persekutuan dengan beberapa negara yang strategis di kawasan-kawasan penting di Asia. Oleh karena itu, tujuan jangka pendek yang hendak dicapai RRC melalui persekutuan ini adalah keluar dari posisi defensif yang diciptakan Amerika Serikat sambil menciptakan zona damai di wilayah-wilayah sekitar negaranya guna mencegah kemungkinan ekspansi pihak lawan. Perselisihan RRC dengan Uni Soviet semakin memperkuat kepentingan RRC terhadap persekutuannya dengan Dunia Ke Tiga. Munculnya Uni Soviet sebagai rival sekaligus lawan yang baru selanjutnya memberikan dorongan kepada RRC untuk menandingi dominasi negara itu dalam blok sosialis. Dominasi Uni Soviet itu hanya dapat ditandingi melalui kepemimpinan RRC atas negara-negara Dunia. Ke Tiga. Oleh karena itu. untuk mempercepat pencapaian tujuan jangka panjang yaitu memperoleh hegemoni atas Dunia Ke Tiga dan memenangkan mereka bagi kepentingan komunisme, maka RRC kembali menekankan dimensi ideologi melalui dukungan kepada gerakan revolusi partai komunis. Dalam pelaksanan persekutuan, RRC pada mulanya berhasil mempengaruhi negara-negara Dunia Ke Tiga karena upaya-upayanya selalu didasarkan atas persamaan kepentingan untuk melawan musuh yang sama yaitu imperialisme Amerika Serikat. Meskipun mendapat sedikit keberhasilan, tindakan RRC mempertentangkan Dunia Ke Tiga dengan Uni Soviet menjadi tidak relevan karena disamping cara-cara yang digunakan RRC menjadi semakin radikal juga yang terpenting karena mereka tidak memiliki permusuhan dengan Uni Soviet. Situasi inilah yang menjadi latarbelakang kegagalan persekutuan RRC dengan Dunia Ke Tiga sehingga pada tahun 1965 RRC sudah dapat merasakan bagaimana strateginya menjadi bumerang bagi negaranya."