Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa perrnasalahan di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina saat ini berupa : kemiskinan, kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, ekonomi yang belum berkembang, pengurangan jumlah penduduk dikarenakan faktor kesulitan hidup, terjadinya berbagai penyelundupan, serta eksploitasi kekayaan laut oleh nelayan asing dengan menggunakan kapal dan peralatan yang modern dan canggih. Kompleksnya persoalan tersebut telah memberi dampak bagi ketahanan nasional atau wilayah.Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (metode) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang dalam strukturnya memiliki divisi atau bagian yang diberi kewenangan mengelola daerah-daerah perbatasan, tetapi dalam perkembangan selama ini wilayah perbatasan tidak menunjukkan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Banyak variabel yang mempengaruhi peran pemerintah diwilayah perbatasan tersebut, namun variabel-variabel tersebut belum dapat diketahui variabel mana secara signifikan dan mendasari yang mempengaruhi peran pemerintah tersebut.Menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan tersebut pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan dalarn mengelola wilayah perbatasan sehingga terjadi peningkatan ketahanan wilayah (keamanan dan kesejahteraan).Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini bertujuan : a. Mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pecan pemerintah di perbatasan RI dengan Filipina.b. Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah.c. Mengetahui bagaimana strategi pengelolaan daerah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah di perbatasan.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada nara sumber. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan digunakan teknik analisis sebagai berikut : Pertanyaan (a) menggunakan teknik analisis faktor, pertanyaan (b) dengan menggunakan analisis kualitatif, pertanyaan (c) menggunakan analisis SWOT. Teknik-teknik analisis di atas dibantu dengan program komputer SPSS. CDC-EZ Text, dan Microsoft Excel.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat korelasi kuat antar variabel-variabel yang mempengaruhi peran pemerintah. Dengan menggunakan nama variabel sebagai pengganti (substitute or surrogate variable) maka faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi peran pemerintah adalah kemampuan keuangan, sarana perhubungan dan media massa, kepemimpinan, serta strategi pemerintah. Peran pemerintah dilihat dan pemilihan kode respon menunjukkan prosentase terbesar yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan transportasi, telekomunikasi serta media massa. Kemudian peningkatan keamanan wilayah perbatasan, mengembangkan ibukota/kecamatan wilayah perbatasan, memanfaatkan sumber daya alam wilayah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pembentukan lembaga koordinasi wilayah perbatasan, serta menciptakan stabilitas sosial budaya masyarakat di perbatasan.Strategi yang ditempuh dalam mengelola wilayah perbatasan RI dan Filipina yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan pusat pertumbuhan baru di daerah kabupaten perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan bekerjasama dengan negara tetangga Filipina, kerjasama antar daerah negara tetangga, penegakkan hukum dengan melibatkan peran aktif berbagai aparat penegak hukum, menggiatkan diplomasi dengan pemerintah Filipina dalam penentuan batas negara.

---

There are several problems related to the border area between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines, viz, poverty, social gap between the people of two countries, undeveloped economy, population reduction caused by the poor life quality, smuggling and marine resources exploitation by foreign fishermen using modem and high-tech ships and equipments. The complexity of this problem has affected the national and regional resilience.

The conception of National Resilience is a method to improve perseverance and toughness of the nation, which include ability to develop national strength using prosperity and security approach. In developing the border area, the government has several agencies that are authorized to manage it. But in the border area has not indicated significant changes in terms of improving prosperity and security. Many variables shape the government's role in the border area. Nevertheless, which variable that has a significant a fundamental effect on that role is not recognized.

Facing the border area problem, the government should take any measure necessary factors to administer the border area so as to increase regional resilience- security and prosperity.

Based on the brief background above. This research aims to; a. identify the priority factors that influence the government's role in the border area between Indonesia and Philippines: b. find out the government's role in improving regional resilience; c. knowing the strategy of managing the border area in the framework of enhancing regional resilience in the border area.

This method employs survey research and distributing questionaries collects data and conducting interviews, In order to answer the problem questions, the following analysis techniques are used. Question (a) employs factor analysis technique (b) uses qualitati57e analysis and question (c) draws on SWOT analysis. These techniques are aided with computer software such as SPSS, CDC-EZ Text and Microsoft Excel.

The result of this research is that there is a strong correlation among variables, which impinge on the government's rule. By using variable name as substitute or surrogate variable. The fundamental factors that affect the government's role is financial ability, transportation facility and mass media, leadership and the government's strategy

The government's role viewed from the response code selection signifies that the largest role is developing the border area through community economic empowerment, developing transportation, telecommunication as well as mass media. Improving the security of the border area then follows it, developing the capital city or the district of the border area, benefit from regional natural resources to augment, regional financial ability, establishing coordinating agency in the border area and creating socio-cultural ability of the community in the border area. The strategy taken in managing the border area between Republic of Indonesia and Republic of Philippines is community empowerment, developing the infrastructure, establishing new growth centers in the border area (regency), empowering defense and security system in the border area by working together with the Philippines, encouraging inter-regional cooperation with neighboring countries, upholding the law by enhancing law enforcer's active role and improving diplomacy with the government of Philippines in determining state border."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"