Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Tesis ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) berupa tanggung jawab secara perdata dan/atau secara pidana. Tanggung jawab secara perdata berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dihukum bertanggung jawab secara pribadi membayar ganti kerugian materiil berupa sejumlah uang kepada PT PMA yang telah dirugikan. Tanggung jawab secara pidana berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kedua, Akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut dihukum untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT PMA dan dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 78,284.6 kepada PT PMA yang telah dirugikan. Doktrin business judgement rule tidak digunakan dalam Putusan tersebut karena Para Tergugat terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, melanggar anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta telah melakukan ultra vires.

---

This thesis analyzes the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company and analyzes the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company in the Verdict of Batam District Court Number:289/Pdt.G/2017/PN Btm. This research uses a normative juridical research method with a case approach. This thesis concludes several things. First, the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the form of civil liability and/or criminal liability. The civil liability in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners punished to be personally responsible to pay material compensation in the form of a sum of money to PT PMA that has been harmed. The criminal responsibility in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners imposed a criminal sanction in the form of imprisonment sanction and/or fines sanction. Second, the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the Verdict of Batam District Court Number: 289/Pdt.G/2017/PN Btm namely the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that are found guilty or negligence in carrying out his duties punished to be personally responsible for losses suffered by PT PMA and punished jointly to pay material compensation in the amount of USD 78,284.6 to PT PMA that has been harmed. The business judgment rule doctrine is not used in the Verdict because the Defendants had been proven guilty or negligent in carrying out their duties, to violate the articles of association and the Limited Liability Company Law and had carried out the ultra vires."

"Pemerintah Indonesia sudah memilih the International Centre for Settlement of Investment Disputes melalui ratifikasi Konvensi ICSID, dan kasus ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 antara Churchill Mining plc dan Planet Mining Pty Ltd melawan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu contoh sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Petitum dari Penggugat salah satunya adalah pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan indirect expropriation terhadap obyek penanaman modal asing Penggugat. Hal tersebut membawa dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimana penentuan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang untuk mengadili sengketa ini, dan bagaimana implementasi hukum dalam konteks hukum investor protection, proper due diligence, dan expropriation dalam kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk hukum yang berlaku, karena proyek penanaman modal asing ini dilakukan menggunakan perseroan terbatas berstatus personal Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan maka dari itu pula, karena Indonesia sudah menjadi negara peserta Konvensi ICSID, serta Penggugat merupakan perseroan-perseroan terbatas yang berstatus personal Inggris Raya dan Australia, maka penanaman modal ini dilakukan berdasarkan bilateral investment treaty antara Indonesia dengan masing-masing kedua negara tersebut, yang memilih ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa. Selain itu, untuk investor protection, proper due diligence, dan expropriation, dalam proses acara persidangan di ICSID ditemukan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan Bupati proyek setempat untuk dokumen Kuasa Pertambangan yang diperlukan sebagai salah satu dokumen perizinan dilangsungkannya proyek ini. Maka dari itu, dokumen tersebur dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu Indonesia tidak terbukti melakukan pelanggaran atas hukum investor protection, proper due diligence, dan expropriation. Penggugat justru yang telah melanggar proper due diligence dengan melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

---

The Indonesian Government has chosen the International Centre for Settlement of Investment Disputes as the dispute resolution forum for investor-state disputes regarding foreign direct investments in Indonesia, and the ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 between Churchill Mining plc and Planet Mining Pty Ltd v Government of Indonesia is one of the example cases concerning foreign direct investment disputes in Indonesia. The Claimants claimed that the Respondent has committed an act of indirect expropriation towards the investment object, and that brings two research questions for this thesis, in which first, what are the technicalities of determining the proper governing law and dispute resolution forum for this case, and also what is the implementation regarding the laws of investor protection, proper due diligence, and expropriation in this case. The method used in this research is judicial-doctrinal. The results indicate that regarding the governing law used in this dispute, due to the fact that in this case, the investment is done through Indonesian limited liability companies, then these companies bear the personal status of Indonesia, making them bound to Indonesian law. Regarding the proper dispute resolution forum, Indonesia is one of the signatories of the ICSID Convention, and the Claimants in this case are a public limited company and a privately-owned company with personal statuses of the United Kingdom and Australia, making this investment bound to the bilateral investment treaties between Indonesia and the mentioned countries. Regarding the laws of investor protection, proper due diligence, and expropriation, the Respondent has been determined to have not broken any of those laws due to the fact that the indication during the arbitration of the Claimant has forged the signature of the Regent of the location of the project for the Kuasa Pertambangan licensing document thus making the licensing document null and void. The Claimant on the other hand has violated the provisions of proper due diligence in this case."

"Tesis ini membahas skema Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2004 – 2013 berdasarkan negara asal investasi dan bidang industri. Metode analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan data dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan survey pada pelaku PMA di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PMA di sektor primer berkembang dengan pesat, sedangkan sektor tersier menurun drastis. Ditemukan pula adanya PMA yang masuk ke Indonesia melalui Offshore Financial Centers (OFCs). Terakhir, tesis ini akan menerangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), suatu bentuk public-private partnership untuk PMA.

---

This thesis performs analysis on foreign direct investment in Indonesia in the period between 2004 and 2013 based on the home country and industrial sectors. Method of analysis employed is literature review, collection of data from Investment Coordination Agency of Indonesia (BKPM Indonesia), as well as survey on foreign investors. The analysis concluded that foreign direct investment in primary sector has increased drastically, while the tertiary sector investment is decreasing in significance. A growing trend of FDI inflow to Indonesia through Offshore Financial Centers is also identified. Lastly, this thesis will explain KPS scheme, a public-private partnership scheme for foreign investment."

"Penelitian ini meneliti dampak akuisisi asing terhadap perusahaan domestik yang menjadi target akuisisi, dengan fokus terhadap preferensi perusahaan asing dan pengaruh intensitas akuisisi asing dalam mempengaruhi besar dampak akuisisi asing, yang dibagi menjadi sebagian dan sepenuhnya. Penelitian ini menemukan bahwa akuisisi asing di Indonesia menunjukkan perilaku Strategic Market Entry, yaitu memilih perusahaan domestik yang merupakan winners. Juga ditemukan bukti bahwa akuisisi asing sebagian maupun sepenuhnya berdampak positif terhadap output, tingkat upah, dan jumlah tenaga kerja, namun akuisisi sebagian berpengaruh lebih besar dan positif daripada akuisisi sepenuhnya.

---

This study examines the impact of foreign acquisitions on domestic companies that are the target of acquisition, and also focusing on the preferences of foreign companies and the impact of the intensity of foreign acquisitions, which are divided into partial and full acquisition. This study finds that foreign acquisitions in Indonesia shows Strategic Market Entry behavior, namely choosing domestic companies that are winners. There is also evidence that foreign acquisitions, both partially or fully, have a positive impact on output, wage levels, and the number of workers, but partial acquisitions have a larger and more positive effect than full acquisitions."

"Dalam dua dekade terakhir, penanaman modal Tiongkok telah berkembang dari fenomena yang relatif baru dalam perekonomian global hingga menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan oleh komunitas internasional. Tidak hanya dikenal akan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat, Tiongkok juga telah menjadi salah satu penyedia modal asing bagi banyak negara di dunia. Peningkatan signifikansi peran Tiongkok dalam hubungan internasional melalui praktik penanaman modal asing mendorong penulis mengangkat tinjauan pustaka tentang isu tersebut. Tulisan ini menggunakan 56 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan antarliteratur. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yang terdiri atas: 1) karakteristik penanaman modal Tiongkok; 2) determinan penanaman modal Tiongkok; dan 3) implikasi penanaman modal Tiongkok. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren, serta kesenjangan dalam topik ini. Tinjauan literatur yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan meliputi: (1) penanaman modal Tiongkok berjalan secara dinamis dan kompleks dengan aktor dan motivasi yang berbeda; (2) pertimbangan aspek-aspek ekonomi dan politik dalam melancarkan praktik penanaman modal Tiongkok; (3) penanaman modal Tiongkok membawa dampak yang berbeda di setiap negara resipien dan bagi Tiongkok sendiri sebagai negara investor.

---

In the last two decades, China’s Outward Foreign Direct Investment (COFDI) has grown from a relatively new phenomenon in the global economy to become one of the hot topics discussed by the international community. Not only is China known for its very rapid economic growth, China has also become one of the providers of foreign investments for many countries in the world. The increasing significance of China's role in international relations through the practice of foreign investment has prompted the author to carry out a literature review on this issue. This paper uses 56 internationally accredited literatures and classifies them according to the similarities between the literatures. Based on the taxonomic method, the literature is divided into four categories, which consist of: 1) the characteristics of COFDI; 2) the determinants of COFDI; and 3) the implications of COFDI. This paper attempts to highlight the consensus, debate, trends, and gaps in this topic. The literature review that the author conducted yielded several findings including: (1) COFDI is dynamic and complex with different actors and motivations; (2) consideration of economic and political aspects in facilitating COFDI; (3) COFDI has a different impact in each recipient country and for China itself as an investor country."

"Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mengoptimalkan penerimaan PMA dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PMA Indonesia berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran namun tidak disertai penurunan jumlah pekerja informal. Dilihat dari pola sebarannya, realisasi PMA tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti karaktersitik daerah penerima dan terkait dengan jenis sektor yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PMA sektoral terhadap tenaga kerja yang mencakup pekerja formal, pekerja informal, dan pengangguran menggunakan data panel kabupaten kota tahun 2010-2019. Kami menggunakan Spatial Durbin Model (SDM) untuk merelaksasi asumsi spatial independent yang umumnya digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMA sektoral memiliki pengaruh spasial yang berbeda terhadap perubahan tenaga kerja. Pengaruh PMA lebih besar terhadap perubahan tenaga kerja daerah lain dibandingkan daerah penerima itu sendiri. PMA manufaktur mampu memberikan keuntungan spasial yang lebih baik dibandingkan PMA sektoral lainnya. PMA agrikultur, PMA pertambangan, dan PMA agregat menurunkan kualitas pekerjaan akibat tradeoff antara pekerja formal dan informal. PMA agrikultur merupakan kategori PMA yang memberikan manfaat terendah bagi tenaga kerja di Indonesia karena berperan meningkatkan pengangguran sekaligus menurunkan kualitas pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia, spesialisasi sektor, dan infrastruktur berperan signifikan dalam menentukan pengaruh spasial PMA sektoral terhadap tenaga kerja. Hasil analisis menekankan pentingnya mempertimbangkan efek spasial PMA terhadap perubahan tenaga kerja.

---

Indonesia as a developing country is trying to optimize FDI receipts in order to increase employment. The increase in Indonesian FDI correlated with a decrease in the unemployment rate but not with a in the number of informal workers. The distribution of FDI realization does not occur randomly but follows the characteristics of the recipient area and is related to the type of sector received. This study aims to examine the role of sectoral FDI on the workforce which includes formal workers, informal workers, and unemployed using panel data from city districts in 2010-2019. We use the Spatial Durbin Model (SDM) to relax the assumptions of spatial independence that are commonly used in previous studies. The estimation results show that sectoral FDI has a different spatial effect on changes in the workforce. The influence of FDI is greater on changes in the workforce of other regions than the receiving regions themselves. Manufacturing FDI is able to provide a better spatial advantage than other sectoral FDI. FDI in agriculture, mining, and aggregate reduce the quality of work due to the tradeoff between formal and informal workers. FDI in agriculture is a category of PMA that provides the lowest benefits for workers in Indonesia because it plays a role in increasing unemployment as well as reducing the quality of work. The quality of human resources, sector specialization, and infrastructure play a significant role in determining the spatial effect of sectoral FDI on the workforce. The results of the analysis emphasize the importance of considering the spatial effect of FDI on changes in the workforce."

"Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

---

There have been several changes in legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, there is a change in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesis is discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign investment companies. This thesis used juridicial norms method as research implementation method. The result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign investment mining license. This legal certainty can improve the investment climate in Indonesia."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"Tulisan ini menganalisis mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan melalui nominee agreement saham dalam penanaman modal asing di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Penyelundupan hukum merupakan suatu teori dalam hukum perdata internasional terkait suatu perbuatan untuk menggunakan hukum yang dianggap lebih menguntungkan dengan cara mengesampingkan penggunaan hukum yang seharusnya berlaku bagi pelaku penyelundupan hukum. Dalam penanaman modal asing di Indonesia, penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham dilakukan sebab adanya pembatasan kepemilikan modal asing di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya nominee agreement saham secara nyata merupakan tindakan penyelundupan hukum di Indonesia sebab hal ini dilarang penggunaannya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk mengesampingkan keberlakuan hukum tersebut, maka pihak asing membuat nominee agreement saham agar mereka bisa melakukan penanaman modal di Indonesia tanpa terbentur pembatasan kepemilikan saham asing dalam hukum Indonesia dan seakan-akan hukum Indonesia tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Hal ini berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia dan membuat suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam penanaman modal di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan sanksi berupa denda administratif terhadap pelaku penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham yang dapat ditegakkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi.

---

This paper analyzes the practice of evasion of law carried out through nominee shareholders agreements in foreign investment in Indonesia. This study is conducted using doctrinal legal research methods. Evasion of law is a theory in private international law related to an act of using a more favorable law by bypassing the law that should apply to the perpetrator of the evasion. In foreign investment in Indonesia, evasion of law through nominee shareholders agreements occurs due to restrictions on foreign ownership in Indonesia, as stipulated in Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Business Fields for Investment. This study finds that nominee shareholders agreements are clearly an act of evasion of law in Indonesia because their use is prohibited under Article 33 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. To circumvent this law, foreign parties create nominee shareholders agreements so that they can invest in Indonesia without facing restrictions on foreign share ownership in Indonesian law, thereby making it seem as if Indonesian law does not apply to them. This potentially disrupts the investment climate in Indonesia and creates unhealthy business competition in foreign investment. Therefore, administrative fines as sanctions are needed for perpetrators of evasion of law through nominee shareholders agreements, which can be enforced by the Investment Coordinating Board or the Ministry of Investment."

"Asuransi risiko politik merupakan sebuah cara untuk melindungi investasi dari kemungkinan terjadinya risiko politik di negara tujuan investasi. Risiko politik merupakan risiko tidak terduga yang timbul akibat dari perbuatan atau kelalaian pemerintah tuan rumah, serta dapat berbentuk pembatasan transfer, ekspropriasi, kekerasan politik, serta wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar penyediaan asuransi risiko politik terbagi menjadi penyediaan oleh badan publik dan perusahaan asuransi. Pasar penyedia asuransi risiko politik berupa badan publik mencakup lembaga multilateral serta lembaga pemerintahan yang menyediakan produk asuransi risiko politik bagi tertanggung yang memenuhi syarat tertentu sebagai imbal balik dari pembayaran premi yang diterimanya. Sedangkan, pasar lembaga privat mencakup perusahaan-perusahaan asuransi swasta yang memberikan produk asuransi risiko politik. Skripsi ini akan berfokus pada analisis mengenai ketentuan penyediaan asuransi risiko politik oleh badan publik maupun perusahaan asuransi serta melakukan perbandingan dengan lembaga di Indonesia. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan hukum positif dan teoritis. Berdasarkan analisis yang ditemukan oleh Penulis, masing-masing lembaga penyedia asuransi risiko politik memiliki ketentuan dan metode yang berbeda antar satu dengan lainnya. Adapun, terdapat beberapa hal serupa yang dapat ditemukan di antara bentuk lembaga sejenis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan beberapa hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi politik oleh badan publik milik pemerintah. Hal ini ditujukan untuk mendorong investasi asing yang dilakukan oleh para investor Indonesia dan memperkuat ekonomi negara.

---

Political risk insurance is a way to protect investments from the possibility of political risks in the investment destination country. Political risk refers to unexpected risks that arise due to actions or negligence by the host government and can take the form of transfer restrictions, expropriation, political violence, and government default. The market for political risk insurance is divided between provisions by public entities and insurance companies. The public agency segment includes multilateral institutions and government agencies that provide political risk insurance products to eligible policyholders in return for the premium payments they receive. Meanwhile, the private sector market includes private insurance companies that offer political risk insurance products. This paper will focus on an analysis of the provisions for political risk insurance by public and private entities. This research will focus on analysing the provisions of political risk insurance by public bodies and insurance companies and comparing them with institutions in Indonesia. Based on the analysis found by the Author, each political risk insurance provider has different terms and methods from one another. Additionally, there are several similar aspects that can be found among similar types of institutions. "