Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

---

There have been several changes in legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, there is a change in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesis is discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign investment companies. This thesis used juridicial norms method as research implementation method. The result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign investment mining license. This legal certainty can improve the investment climate in Indonesia."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"Asuransi risiko politik merupakan sebuah cara untuk melindungi investasi dari kemungkinan terjadinya risiko politik di negara tujuan investasi. Risiko politik merupakan risiko tidak terduga yang timbul akibat dari perbuatan atau kelalaian pemerintah tuan rumah, serta dapat berbentuk pembatasan transfer, ekspropriasi, kekerasan politik, serta wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasar penyediaan asuransi risiko politik terbagi menjadi penyediaan oleh badan publik dan perusahaan asuransi. Pasar penyedia asuransi risiko politik berupa badan publik mencakup lembaga multilateral serta lembaga pemerintahan yang menyediakan produk asuransi risiko politik bagi tertanggung yang memenuhi syarat tertentu sebagai imbal balik dari pembayaran premi yang diterimanya. Sedangkan, pasar lembaga privat mencakup perusahaan-perusahaan asuransi swasta yang memberikan produk asuransi risiko politik. Skripsi ini akan berfokus pada analisis mengenai ketentuan penyediaan asuransi risiko politik oleh badan publik maupun perusahaan asuransi serta melakukan perbandingan dengan lembaga di Indonesia. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan hukum positif dan teoritis. Berdasarkan analisis yang ditemukan oleh Penulis, masing-masing lembaga penyedia asuransi risiko politik memiliki ketentuan dan metode yang berbeda antar satu dengan lainnya. Adapun, terdapat beberapa hal serupa yang dapat ditemukan di antara bentuk lembaga sejenis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan beberapa hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi politik oleh badan publik milik pemerintah. Hal ini ditujukan untuk mendorong investasi asing yang dilakukan oleh para investor Indonesia dan memperkuat ekonomi negara.

---

Political risk insurance is a way to protect investments from the possibility of political risks in the investment destination country. Political risk refers to unexpected risks that arise due to actions or negligence by the host government and can take the form of transfer restrictions, expropriation, political violence, and government default. The market for political risk insurance is divided between provisions by public entities and insurance companies. The public agency segment includes multilateral institutions and government agencies that provide political risk insurance products to eligible policyholders in return for the premium payments they receive. Meanwhile, the private sector market includes private insurance companies that offer political risk insurance products. This paper will focus on an analysis of the provisions for political risk insurance by public and private entities. This research will focus on analysing the provisions of political risk insurance by public bodies and insurance companies and comparing them with institutions in Indonesia. Based on the analysis found by the Author, each political risk insurance provider has different terms and methods from one another. Additionally, there are several similar aspects that can be found among similar types of institutions. "

"Skripsi ini membahas mengenai pajak yang dikenakan terhadap pelaku usaha pertambangan, khususnya perusahaan yang berasal dari penanaman modal asing setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.Skripsi ini membandingkan kewajiban pajak dalam usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan PKP2B dengan pemegang IUP dan IUPK setelah terbitnya Undang-Undang Minerba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban pajak pemegang Kontrak Karya bersifat lex specialis sehingga dapat mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku umum apabila tidak ditentukan lain, sedangkan untuk pemegang IUP dan IUPK kewajiban perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Perbedaan kewajiban pajak keduanya mengakibatkan pemegang Kontrak Karya dan PKP2B mendapat kewajiban pajak yang pasti selama jangka waktu perjanjian berlaku, sementara pemegang IUP dan IUPK memiliki resiko perubahan peraturan perpajakan.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewajiban pajak PT Newmont Nusa Tenggara juga seyogyanya tidak berubah karena terbitnya Undang-Undang Minerba karena kestabilan pajak PT Newmont Nusa Tenggara dijamin oleh Kontrak Karya. Sengketa pajak PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat justru disebabkan karena ketidakjelasan pengaturan dalam ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Minerba.

---

This paper discusses the tax imposed on the mining business, especially for companies whose capital are derived from foreign investment, after the issuance of Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The research method used in this paper is a normative juridical approach, while data analysis method used is qualitative analysis method.This paper compares tax liabilities for Contract of Work (CoW) and Coal Contract of Work (CCoW) holders with IUP and IUPK holders after the issuance of Mining Law 2009. This paper shows that tax liabilities of CoW dan CcoW holders is lex specialis in nature, so the terms in their contracts can override the prevailing laws. In the other hand, tax liabilities for IUP and IUPK holders are to comply with prevailing tax laws. Such difference makes the holders of CoW and CCoW got a definite tax obligations, while IUP and IUPK holders are exposed by the risk of regulation change.This paper also shows that tax obligations of PT Newmont Nusa Tenggara should not change just because of Mining Law 2009 issuance because the tax stability of PT Newmont Nusa Tenggara is guaranted by the CoW. Tax dispute between PT Newmont Nusa Tenggara and Regional Goverment of West Nusa Tenggara is actually caused by unclear transitional provisions in Mining Law 2009."

"Dalam dua dekade terakhir, penanaman modal Tiongkok telah berkembang dari fenomena yang relatif baru dalam perekonomian global hingga menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan oleh komunitas internasional. Tidak hanya dikenal akan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat, Tiongkok juga telah menjadi salah satu penyedia modal asing bagi banyak negara di dunia. Peningkatan signifikansi peran Tiongkok dalam hubungan internasional melalui praktik penanaman modal asing mendorong penulis mengangkat tinjauan pustaka tentang isu tersebut. Tulisan ini menggunakan 56 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan antarliteratur. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yang terdiri atas: 1) karakteristik penanaman modal Tiongkok; 2) determinan penanaman modal Tiongkok; dan 3) implikasi penanaman modal Tiongkok. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren, serta kesenjangan dalam topik ini. Tinjauan literatur yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan meliputi: (1) penanaman modal Tiongkok berjalan secara dinamis dan kompleks dengan aktor dan motivasi yang berbeda; (2) pertimbangan aspek-aspek ekonomi dan politik dalam melancarkan praktik penanaman modal Tiongkok; (3) penanaman modal Tiongkok membawa dampak yang berbeda di setiap negara resipien dan bagi Tiongkok sendiri sebagai negara investor.

---

In the last two decades, China’s Outward Foreign Direct Investment (COFDI) has grown from a relatively new phenomenon in the global economy to become one of the hot topics discussed by the international community. Not only is China known for its very rapid economic growth, China has also become one of the providers of foreign investments for many countries in the world. The increasing significance of China's role in international relations through the practice of foreign investment has prompted the author to carry out a literature review on this issue. This paper uses 56 internationally accredited literatures and classifies them according to the similarities between the literatures. Based on the taxonomic method, the literature is divided into four categories, which consist of: 1) the characteristics of COFDI; 2) the determinants of COFDI; and 3) the implications of COFDI. This paper attempts to highlight the consensus, debate, trends, and gaps in this topic. The literature review that the author conducted yielded several findings including: (1) COFDI is dynamic and complex with different actors and motivations; (2) consideration of economic and political aspects in facilitating COFDI; (3) COFDI has a different impact in each recipient country and for China itself as an investor country."

"Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang di angkat dari hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan negara. "

"Konsep nominee pada kepemilikan saham telah lama berkembang di Indonesia, dimana pada konsep ini didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak dan adanya hukum terbuka pada hukum perjanjian di Indonesia. Namun setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditegaskan mengenai pelarangan terjadinya praktek nominee tersebut pada pasal 33 angka (1) dan (2). Kemudian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sah perjanjian dimana salah satunya adalah ‘sebab yang halal’. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian nominee adalah perjanjian yang batal demi hukum. Dalam prakteknya tersebut, berlakunya nominee sering dilakukan sebagai penyelundupan hukum. Hal ini disebabkan karena tidak dicantumkan secara tegas larangan terhadap saham nominee di dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas serta pengawasan yang kurang oleh institusi penegak hukum di Indonesia.

---

Nominee concept in shareholding practice has been known and adapt for a long time in Indonesia. This concept is based on the principle of freedom of contract as well as the open systems in the Indonesian law of treaties. After the enactment of ‘Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal’ the prohibition of nominee practice in Indonesia was emphasized in article 33 paragraph 1 and 2.‘KUHPerdata’ regulates the conditions for valid agreement where one of the conditions is ‘legal cause’. With these provisions nominee agreements are null and void. The causes of these problems are there are no explicit regulation on nominee agreements and shares in the Indonesian Corporate Law as well as lack of supervision by the law enforcers of Indonesia."

"[Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisisfaktor-faktor penentu dalam penanaman modal asmg(PMA) di Industri minyak dan gas Indonesia, serta dampak yang signifikan terhadap daya saing Indonesia. Aliran FDI telah meningkat secara dramatis dalam dua tahun terakhir. Namun, distribusi FDI sangat tidak merata dan persaingan antar negara untuk menarik investor asing sangatlah tinggi. Model konseptual dan hipotesis penelitian dikembangkan dan kerangka teori yang sudah ada. Data utama dikumpulkan melalui survei berbasiskuantitatif, total 245 responden terlibat dalam penelitian mi yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan minyak dan gas asing yang beroperasi di Indonesia. Analisis deskriptif disajikan untuk mengeksplorasi kinerja keseluruhan daya saing negara, serta hubungan antar variabel. Untuk meneliti hubungan antara variabel penentu dan daya saing, analisis faktor dilakukan untuk tujuan pengurangan data dan mempertahankan faktor terkuat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian menunjukkan Pemerintah, Infrastruktur, Lokasi dan Suinber Daya Man usia memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing Indonesia.

---

This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.;This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.;This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness., This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia. Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness.]"

"Penelitian ini membahas tentang pengaturan penanaman modal asing di industri hulu migas menurut peraturan perundangan-undangan dan prosedur penerbitan izin prinsip kepada penanam modal asing, serta penolakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memproses izin prinsip yang diajukan oleh PT MPI sebagai studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menunjukan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagai bentuk dari investasi di bidang hulu migas; untuk mendapatkan izin prinsip, PT MPI harus mengisi formulir yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal; dalam hal menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal membutuhkan delegasi dari kementrian terkait, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin prinsip untuk bidang hulu migas.

---

This thesis discusses about the regulatory of foreign direct investment in the upstream sector of oil and gas industry according to Indonesian Legislation and the issuance procedures of principle license to the foreign investors. It also discusses the refusal from Investment Coordinating Board process Principle License requested by PT MPI as the case study. The normative juridical approach shows that in the upstream sector of oil and gas industry, foreign investor can participate in the form of Production Sharing Contract as regulated by The Law Number 22 Year 2001; to get Principle License, PT MPI needs to fill the application from Investment Coordinating Board; in order to issue principle license Investment Coordinating Board needs delegation from Directorate General of Oil and Gas, and Investment Coordinating Board is not authorized to issue the Principle License for the upstream sector of oil and gas."

"Penelitian ini bermaksud untuk menelaah pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan data tahunan dengan periode penelitian mulai tahun 1980-2013. Penelitian menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Penelitian ini melakukan analisis secara agregat dan sektoral. Penelitian juga mencoba memasukkan variabel repatriasi keuntungan PMA untuk diuji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) mayoritas memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali Penanaman Modal Asing di sektor Pertanian. Ditemukan pula bahwa repatriasi keuntungan PMA, sebagai variabel kontrol berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

---

This research aims to analyze effect of Foreign Direct Investment (FDI) on Indonesian Economic Growth. This research uses time series data by research periods 1980-2013. This research uses Ordinary Least Squares (OLS) method. This research does aggregate and sectoral analysis. This research also tries to include FDI profit repatriation as variable to be tested. The results of research shows Foreign Direct Investment (FDI) mostly has positive effect on economic growth, except FDI on Agriculture sector. It is also found that FDI profit repatriation as a control variable has negative effect on economic growth."