Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang penanaman modal, setiap penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan terbatas, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah notaris. Dengan demikian, notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing adalah perdagangan besar. Pada dasarnya bidang usaha perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang tidak secara langsung kepada konsumen akhir, tetapi kepada agen, distributor dan/atau pengecer (retailer), baru kemudian dijual kepada konsumen akhir. Jumlah kepemilikan asing pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dibatasi oleh daftar negatif investasi yang berubah dari waktu ke waktu. Tesis ini akan membahas mengenai perseron-perseroan penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar. Kemudian tesis ini akan menganalisis apa saja peranan notaris dalam pendirian perseroan-perseroan tersebut, serta apa saja dampak keberlakuan daftar negatif investasi terhadap jumlah kepemilikan asing pada perseroan-perseroan tersebut.

---

According to stipulation under the investment law, any foreign direct investment activity must be in the form of limited liability company. Further, pursuant to the company law, the public authority who is authorized to make deed of establishment of limited liability company is public notary. Therefore, public notary has significant role in the implementation of foreign direct investment in Indonesia. One of available line of business which may be engaged by foreign direct investment company is wholesale. Basically, wholesale business is activity of selling goods not directly to the end consumer, but to agent, distributor and/or retailer, then to the end consumer. The amount of foreign ownership in foreign direct investment company engaging in the line of business of wholesale is limited by negative list which is amended from time to time. This thesis will explain about foreign direct investment companies engaging in the wholesale business. Subsequently, this thesis will analyze the role of public notary in the establishment of the said companies, also the impact of negative list towards the amount of foreign ownership in the said companies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi dan kecerdasam emosional dengan komitmen organisasi pegawai pads Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (PMA TIGA). Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasar dalam cara mengelola serta mengorganisasikan organisasi, yang diukur dengan menggunakan indikator : inisiatif individu, toleransi terhadap risiko, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identifikasi, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi.Kecerdasan emosional merupakan kecakapan untuk merasakan, memahami, dan mengimplementasikan kepekaan tenaga dan emosional secara aktif sebagai sumber energi, informasi, hubungan dan pengaruh yang manusiawi yang dilihat berdasarkan indikator kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Sementara komitmen organisasi adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu mengenai rasa kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, dan ketertarikan terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasi.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 95 responder yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan West yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa budaya organisasi tergolong baik, kecerdasan emosional dan komitmen organisasi tergolong tertinggi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi. Demikian pula kecerdasan emosional juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik budaya organisasi dan semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi komitmen organisasi; sebaliknya semakin buruk budaya organisasi dan semakin rendah kecerdasan emosional maka semakin rendah komitmen organisasi pegawai.Berdasarkan temuan tersebut, maka komitmen organisasi pegawai perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan budaya organisasi dan kecerdasan emosional. Budaya organisasi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kepedulian pimpinan untuk memberikan apresiasi positif kepada pegawai yang berprestasi dan menyediakan forum khusus sebagai media untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam organisasi. Selain itu, perlu dikembangkan suatu kebersamaan di antara pegawai yang didasarkan atas kepentingan bersama dan perasaan kebersamaan melalui keteladanan pimpinan, pembentukan teamwork, melakukan mindsetting, dan kegiatan outbond. Untuk pengembangan kecerdasan emosional dapat dilakukan dengan menanamkan paradigma baru kepada semua anggota organisasi bahwa faktor kecerdasan emosional merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam upaya penyelesaian tugas. Penanaman paradigma ini perlu ditindakianjuti dengan peningkatan pemahaman pegawai tentang kecerdasan emosional melalui program inhouse training atau short training.

---

ABSTRACT

This research is aimed at knowing correlation among organization culture and emotional intelligence by organization commitment of employee's at Kantor Pelayanan Pajak Penanamana Modal Asing Tiga (KPP PMA Tiga) Organizational culture is both fundamental values and spirits by which management and organization is measured by using indicators: individual initiative, risk tolerances, integration, management support, supervision, identification, reward system, tolerance with conflict and communication model. Emotional Intelligence is any capability to feel, understand, and actively to implement energy and power sensitivitly as energy resource information, relationship and human's influence based on capability indicator regarding self emotion, managing and motivating it, as well as empathy and correlation building with others. Meanwhile, organizational commitment is strength in relative nature with individual in terms of self confident with organizational values, readness to do efforts as good as possible for sake of organizational interest, to be member of such related organization and attractiveness to objective, value and organization objective.

This research using both descriptive and correlation method involving 95 respondents randomized simply. Data collection is conducted by questioner which of validity and reliability had been tested. Validity test using Spearman Rank correlation and Reliability test by Spearmen Brown. Subsequently, the obtained data is analyzed using statistical formulation, i.e both Spearman Rank correlation and t-test which of processing conducted using version -13 SPSS's Program.

Result of descriptive analysis indicated that organizational culture is grouped good whereas both emotional intelligence and organizational commitment is highest. Result of hypothesis test indicated that organizational culture has correlation with organizational commitment both significantly and positively. So do emotional intelligence. It means that both the better organization and the higher emotional intelligence , then the higher organization commitment, conversely, that both the worst organizational culture and the lower emotional intelligence, then the lower commitment of employee's organization.

Then, based on those findings, the commitment of employee's organization should be increased by developing both organizational culture and emotional intelligence. It may be developed by improve caring of leader to give positive appreciation to the employee that have good achievement and provide the special forum as media to solve the conflict that happened in organization. Additionally, it should developed the togetherness among employees based on mutual interest and joint feeling by leadership model, teamwork establishment, mind setting and outbond activities. To develop emotional intelligence it may be implemented by growing new paradigm with all organizational member that emotional intelligence is not less important favor to settle duties. This paradigm establishment should be followed up by increasing employee's comprehension regarding emotional intelligence either trough in house training or short training's program."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara antara PT Y dan CV X yang mana kerja sama pertambangan batubara tersebut dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi hak PT X (dahulu dikenal dengan CV X). Penelitian ini dilakukan karena keberadaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara oleh salah satu pemegang saham PT X, salah satu pemegang saham PT X yang mewakili CV X (i) telah tidak beritikad baik dalam pelaksanaan Share Sale and Purchase Agreement; dan (ii) telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap salah satu pernyataan dan jaminan pemegang saham PT X (penjual saham) di dalam Share Sale and Purchase Agreement. Share Sale and Purchase Agreement merupakan salah satu perjanjian terkait dengan jual beli atau pengambilaihan saham pada PT X oleh BHS Ltd. selaku investor asing. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap perjanjian yang terkait dengan jual beli saham PT X dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi dan Share Sale and Purchase Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the state of Cooperation Agreement of Coal Mining between PT Y and CV X on which the cooperation of coal mining is conducted on mining permit area possessed by PT X (formerly known as CV X). This research is conducted due to the existence of Cooperation Agreement of Coal Mining does not fulfill and is in conflict with prevailing laws. In addition, by signing the Cooperation Agreement of Coal Mining by a shareholder of PT X representing CV X, the shareholder of PT X (i) has not been in a good faith in implementing the Share Sale and Purchase Agreement; and has been in default over one of representations and warranties of shareholders of PT X (shares seller) under the Share Sale and Purchase Agreement. The Share Sale and Purchase Agreement represents an agreement in relation to the purchase or acquisition of shares on PT X by BHS Ltd. as foreign investor. Accordingly, in this study, it is also conducted study on agreements relating to purchase of shares on PT X whether it fulfils the prevailing laws. This research is normative juridicial research which is the research conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in Cooperation Agreement of Coal Mining, Share Sale and Purchase Agreement, and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters."

"Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjamin adanya perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Adapun bentuk-bentuk usaha pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional yaitu koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan oleh BKPM di tingkat pusat. Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi khususnya asing di Indonesia dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).Dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat dikatakan bahwa Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan acuan pertama kali dan terpenting bagi calon investor, baik investor asing maupun investor domestik sebelum melakukan penanaman modal. DNI merupakan suatu daftar yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang tertutup, terbuka untuk penanaman modal, dan bidang-bidang usaha apa saja yang dibatasi kepemilikan sahamnya. Selanjutnya, kepemilikan PMA setelah adanya harmonisasi penyederhanaan pengaturan kepemilikan saham asing yakni melalui divestasi saham. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk mengawasi investor asing. Kewajiban divestasi tidak diatur dalam UUPM, tetapi tetap mengikat investor asing dalam memenuhi kewajibannya pada bidang usaha tersebut.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah menerangkan ketentuan tinjauan divestasi dan kebijakan divestasi, serta proses divestasi yang harus dilakukan PT X apakah telah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perka No 12 Tahun 2013. Melalui pengaturan mengenai persyaratan pemilikan saham pada perusahaan, cara dan bentuk kegiatan PMA dapat memperoleh arahan yang jelas. Termasuk di dalamnya, pengaturan mengenai kapan dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi jika usaha PMA tersebut telah dilakukan sepenuhnya. Agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian hukum normatif terhadap berbagai sumber bacaan untuk melengkapi penulisan tesis ini.

---

The Law Number 25 of 2007 on Investments has guaranteed an equal treatment between foreign and domestic investors as the fundamental principle in drafting of investment polcies in Indonesia which it remains consistent with national interests. The forms of government efforts in maintaining national interests namely. Investment services are organized by BKPM at a central level. Government efforts by improving investment climate esp. foreign in indonesia can be viewed by issuance Regulation Of The President Of The Republic Of Indonesia Number 39 of 2014 Concerning Lists Of Business Fields That Are Closed To Investment And Business Fields That Are Conditionally Open For Investment or better known as the Negative Investment List.In investment activities in Indonesia can be said that the Negative Investment List is the first and most important reference for prospective investors, both foreign investors and domestic investors prior to investment. Negative Investment List is a list of regulating the fields of business anything that is closed, open to investment, and fields of business of anything which is restricted ownership of the shares. Furthermore, the ownership of the FDI after the harmonization of regulatory simplification for foreign share ownershi, which is through the divestment of shares. Basically, the divestment program is one attempt to evoke a sense of nationalism and passion for the country and the sovereignty of the nation and is a reflection of one's efforts to involve local stakeholders on oversee foreign investors. The divestment obligation not set in The law number 25 of 2007 on Investment, but nonetheless binding on foreign investors in the field meet its business.The purpose of the writing of this thesis is to describe the conditions of the divestment divestment policy and review, as well as the process of divesting to do PT X would have been in accordance with law No. 25 of 2007 on Investments and Perka Number 12 of 2013. Through arrangements regarding ownership of shares in the company's requirements, the manner and form of FDI activities can obtain a clear direction. Included in it, setting about when and how the requirements that must be met if the FDI effort has carried out completely. In order for goals to be more focused and accountable, then the method used authors with normative legal research methods to a variety of sources to complete this thesis."

"PT. Kyowa Indonesia merupakan sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memiliki waktu perizinan produksi komersial lebih dari 15 tahun sehingga mempunyai kewajiban melaksanakan divestasi saham. Akan tetapi PT. Kyowa Indonesia belum melaksanakan proses Divestasi tersebut hingga saat ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari perizinan, penanaman modal dan Divestasi Saham yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

---

PT. Kyowa Indonesia is a Foreign Investment Company (PMA) that has had time permitting commercial production of more than 15 years so have an obligation to implement divestment. However PT. Kyowa Indonesia has yet to implement the divestment process to date. To answer these problems normative research on the laws and regulations of the underlying licensing, investment and Divestment set forth in Article 27 of Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, Article 7 of Law No. 25 of 2007 on Investment capital, Article 7 of Government Regulation No. 20 Year 1994 concerning the ownership of shares in a company that was established in the framework of foreign investment."

"Perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 'UU 1/1967' tetap dibebani dengan kewajiban divestasi saham, walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 'UU 25/2007' telah mencabut UU 1/1967 dan tidak mengatur mengenai divestasi saham. Salah satunya adalah PT X sebagai perusahaan penanaman modal asing yang berdiri pada tahun 1987 dan bergerak di bidang usaha industri bahan kimia khusus untuk kertas dan perdagangan besar minyak pelumas. PT X memiliki kewajiban divestasi saham yang telah jatuh tempo dan tidak dapat mengajukan izin usaha di BKPM hingga kewajiban divestasi saham dilakukan. Tesis ini membahas mengenai dasar hukum PT X tetap harus melaksanakan kewajiban divestasi saham walaupun UU 25/2007 sudah tidak mengatur mengenai divestasi saham, pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X serta peranan notaris dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada PT X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 1/1967 tetap berlaku berdasarkan teori pencabutan peraturan perundang-undangan dan teori ketentuan peralihan, pelaksanaan kewajiban divestasi saham PT X telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh BKPM serta peranan notaris dalam hal ini adalah melakukan waarmerking atas keputusan sirkuler, membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan pemegang saham PT X. Sebaiknya ketentuan divestasi saham juga diatur dalam UU 25/2007 dan dilakukan pemberitahuan oleh BKPM kepada perusahaan penanaman modal asing minimal 6 enam bulan sebelum jangka waktu kewajiban divestasi saham berakhir.

---

Any foreign investment company established under the Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment ldquo Law 1 1967 rdquo still has obligation to divest its shares, even though the Law Number 25 of 2007 ldquo Law 25 2007 rdquo concerning Investment has revoked the Law 1 1967 and does not longer regulate a divestment. PT X as a foreign investment company was established in 1987 and engages in industry of specialty chemicals for paper and large scale trading of lubricants oil. PT X has lapsed obligation to divest its shares therefore it cannot apply its business license in BKPM until it fulfills the obligation.

This thesis discusses the legal basis for PT X to implement the obligation to divest its shares although the Law 25 2007 does not regulate concerning divestment, the implementation of obligation to divest its shares in PT X as well as the role of the notary in this matter. This study uses normative juridical.

Based on the research results, the implementation regulations of Law 1 1967 remain in force based on the theory of revocation of legislation and theory of transitional provisions, implementation of the obligation to divest its shares in PT X has been conducted in accordance with the procedures and conditions set by BKPM and the role of the notary in this case was registering waarmerking a circular resolution, preparing a deed of statement of shareholders resolution and notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the changes of the shareholders of PT X. Provision of divestment should also be stipulated in the Law 25 2007 and BKPM should notice to any investment foreign companies at least 6 six months before the term of the obligation to divest its shares lapsed."

"Penelitian ini menganalisis dampak penanaman modal asing terhadap perdagangan intra industri IIT Indonesia dengan salah satu mitra dagang utama yaitu Jepang selama kurun waktu 1990-2017. Indeks IIT lalu didekomposisikan menjadi 3 tipe yaitu Horizontal IIT yaitu IIT kualitas setara, upper vertical IIT UVIIT yang mengindikasikan kualitas tinggi dan lower vertical IIT LVIIT yang mengindikasikan kualitas rendah. Hasil estimasi menunjukkan PMA Jepang memiliki peran yang signifikan untuk meningkatkan IIT bilateral kedua negara. Hasil analisis pada masing-masing tipe IIT menunjukkan bahwa PMA Jepang memiliki dampak positif signifikan terhadap LVIIT dan HIIT namun tidak terbukti memiliki dampak terhadap UVIIT.

---

This study analyzed the effect of foreign direct investment on Indonesia rsquo s intra industry trade with one of it rsquo s major trading partners Japan from 1990 2017. The IIT indexes are decomposed into 3 types of IIT which is horizontal IIT HIIT which indicates equal quality, upper vertical IIT UVIIT which indicates high quality, and lower vertical IIT LVIIT which indicates low quality. The estimation result show that Japanese direct investment have a significant role in enhancing bilateral IIT. The results of analysis on each type of IIT show that Japanese direct investment have positive significant impact on HIIT and LVIIT but there is no evidence on its impact to UVIIT."

"Tesis ini menganalisis bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Tesis ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) berupa tanggung jawab secara perdata dan/atau secara pidana. Tanggung jawab secara perdata berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dihukum bertanggung jawab secara pribadi membayar ganti kerugian materiil berupa sejumlah uang kepada PT PMA yang telah dirugikan. Tanggung jawab secara pidana berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kedua, Akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut dihukum untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT PMA dan dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 78,284.6 kepada PT PMA yang telah dirugikan. Doktrin business judgement rule tidak digunakan dalam Putusan tersebut karena Para Tergugat terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, melanggar anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta telah melakukan ultra vires.

---

This thesis analyzes the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company and analyzes the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company in the Verdict of Batam District Court Number:289/Pdt.G/2017/PN Btm. This research uses a normative juridical research method with a case approach. This thesis concludes several things. First, the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the form of civil liability and/or criminal liability. The civil liability in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners punished to be personally responsible to pay material compensation in the form of a sum of money to PT PMA that has been harmed. The criminal responsibility in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners imposed a criminal sanction in the form of imprisonment sanction and/or fines sanction. Second, the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the Verdict of Batam District Court Number: 289/Pdt.G/2017/PN Btm namely the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that are found guilty or negligence in carrying out his duties punished to be personally responsible for losses suffered by PT PMA and punished jointly to pay material compensation in the amount of USD 78,284.6 to PT PMA that has been harmed. The business judgment rule doctrine is not used in the Verdict because the Defendants had been proven guilty or negligent in carrying out their duties, to violate the articles of association and the Limited Liability Company Law and had carried out the ultra vires."