Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu Kebijaksanaan pemerintah di bidang Kesehatan adalah penekanan seminimal mungkin akan ketergantungan pada kebutuhan obat import, dengan membuka kesempatan investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Diharapkan obat-obat patent yang selama ini diimpor dari negaa asal pembuatnya, sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Akan tetapi ada berapa obat patent tertentu yang belum memungkinkan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi PMA di Indonesia yang memiliki hak patent dari nama dagang obat tertentu tersebut. Hal ini disebabkan karena produksi yang mereka miliki belum lengkap dan belum memadai untuk itu. Untuk mengatasi hal tersebut pihak PMA melakukan suatu upaya terobosan dengan jalan mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan farmasi swasta nasional yang telah memiliki sarana produksi yang lengkap dan memadai. Kerja sama tersebu menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang menerbitkan hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian pembuatan obat, yang di kalangan farmasi dikenal dengan nama Toll Manufacturing Agreement. Perjanjian ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum dan sekaligus menunjukkan atau membuktikan adanya kepercayaan dari pihak asing bahwa perusahaan farmasi swasta nasional juga telah mampu memproduksi-obat dengan mutu yang baik dan memenuhi standard mutu internasional serta memberikan alih teknologi dan nilai tambah yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan farmasi swasta nasional. Dalam penyusunan skripsi ini, selain menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur yang terkait dengan judul skripsi, juga dilakukan penelitian lapangan pada sebuah Perusahaan Farmasi Swasta Nasional di Jakarta."

"Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat pendingin yang melakukan kontrak penyertaan modal di PT. Hanyung Fujisei yang dalam perjalanannya ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan perbuatan melawan hukum didalamnya.

---

Limited Liability Company is a type of business where Company as a law entity who can embed right and liability. Management of the limited liability company execute by board of director, whom must applying good faith and precautionary principle when doing a company management as regulated in Law Number 40/2007. Investment especially foreign direct investment, formed as a limited liability company which role as giving income to national development.

Hanyung Alcobis Co. Ltd. is a company which running its business in produce refrigator component which doing a equity participation contract in PT Hanyung Fujisei, Indonesian limited liability company and on the way of implementation of the contract, capital goods which previously agree are not appropiate with market value and effected unlawful acts."

"Expropriation merupakan tindakan pengambilalihan aset atau properti milik investor asing oleh pemerintah untuk alasan kepentingan umum. Namun, pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah tidak hanya yang secara fisik atau kasat mata terlihat secara nyata. Berdasarkan perkembangannya, pemerintah dapat melakukan expropriation secara sembunyi-sembunyi melalui indirect expropriation. Selain itu, perlindungan terhadap investor asing ini semakin diperluas dengan adanya perlindungan terhadap tindakan setara expropriation. Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa tindakan pemerintah harus menimbulkan kerugian substansial bagi investor asing apabila hendak dikualifikasi sebaga tindakan setara expropriation.

---

Expropriation is the taking of foreign assets or property for the sake of the public interest. Such taking may involve not only direct or outright taking. Nowadays, we may find governments disguising the taking of foreign property, thus constituting indirect expropriation. Furthermore, foreign investors are now more protected than before with the existence of protection towards measures tantamount or equivalent to expropriation. The established cases demonstrate that governmental measures must constitute substantial deprivation suffered by foreign investors to be considered as measures tantamount to expropriation."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penanaman modal asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan atau PGI Triangle. Variabel yang digunakan adalah alokasi FDI berdasarkan provinsi, PDRB regional, koefisien gini, dan headcount ratio. Penelitian menggunakan sampel 33 provinsi di Indonesia pada periode 2007-2013. Dengan menggunakan metode panel, ditemukan hasil yang konsisten dimana FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dampak pada kemiskinan dan ketimpangan tergantung pada tingkat pendidikan di tiap provinsi.

---

This research aims to examine the impact of foreign direct investment on growth, poverty, and inequality (PGI Triangle in Indonesia). The determinants that represent FDI is level of allocation FDI in each province, while growth represented by regional GDP, inequality by gini coefficient, and poverty by headcount ratio. This research uses sample from 33 provinces in Indonesia within the period of 2007-2013. By using panel method, the result of this study is consistent whereas FDI significantly affect growth in all province, but the effect on inequality and poverty depends on education level in each province."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana keberlakuan pembatasan kepemilikan asing terhadap penanam modal asing yang merupakan limited partners dalam private equity fund berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan kepemilikan asing belum berlaku secara efektif terhadap penanam modal asing dari private equity fund. Meskipun, secara normatif yuridis, pembatasan kepemilikan asing seharusnya berlaku terhadap penanam modal asing dari private equity fund, secara praktik, pembatasan kepemilikan asing tidak berlaku terhadap penanam modal asing tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis examines how restrictions on foreign ownership apply to foreign investors that are limited partners in private equity fund under Law Number 25 of 2007 regarding Investment. This thesis is a normative legal research using a qualitative approach. The result of the research shows that restrictions on foreign investment have not effectively applied to foreign investors in private equity practice yet. Although restrictions on foreign investment should have legally applied to such foreign investors, in fact the restrictions did not apply to such foreign investors at all."

"Penelitian ini membahas mengenai perusahaan modal ventura sebagai salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi usaha yang sulit memperoleh pembiayaan konvensional salah satunya berasal dari bank. Salah satu kegiatan usaha perusahaan modal ventura adalah penyertaan saham yang menurut hukum Indonesia diwajibkan untuk dilakukannya divestasi pada jangka waktu tertentu. Dalam hal terdapat perusahaan modal ventura asing yang melakukan pembiayaan secara langsung kepada pihak pasangan usaha di Indonesia, tidak terdapat ketentuan divestasi. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka perusahaan modal ventura dalam negeri dirugikan dengan adanya kewajiban divestasi, sementara perusahaan modal ventura asing dapat dengan bebas menanamkan modalnya tanpa adanya kewajiban divestasi. Didalam prakteknya, khususnya kegiatan usaha dalam bidang platform e-marketplace, pembiayaan lebih banyak ditemukan oleh perusahaan modal ventura asing dibandingkan perusahaan modal ventura dalam negeri. Penelitian ini mengambil contoh salah satu perusahaan rintisan di Indonesia berbasis Platform E-Marketplace yaitu PT. Tokopedia sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura asing. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

---

This study discusses the venture capital firms as one of the financing institutions in Indonesia which became an alternative source of financing for businesses that are difficult to obtain conventional financing as example one of them came from banks. One of the activities of a venture capital firms is equity participation which, according to Indonesian law, is required for divestment for a certain period of time. In case of a foreign venture capital firm financing directly to business partners in Indonesia, there is no divestment provision. Referring to these provisions, domestic venture capital firms are impaired by divestment obligations, while foreign venture capital firms can freely investing without divestment obligations. In practice, particularly business activities in the e marketplace platform, more financing is found by foreign venture capital firms than in domestic venture capital firms. This research takes the example of one of the e marketplace platform start up companies in Indonesia, PT. Tokopedia as one of the companies that get financing from foreign venture capital firm. This research method using juridical normative research method."

"Listrik merupakan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik, termasuk investasi oleh pihak swasta. Berdasarkan UUD 1945, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan investasi dalam ketenagalistrikan memiliki ketetatan tersendiri dan diawasi. Dalam kegiatan investasi, dikenal istilah divestasi yang merupakan pelepasan modal kepada pihak lain. Divestasi oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan pengalihan saham kepada perusahaan lain, termasuk kepada perusahaan asing. Pada penghujung tahun 2020, terdapat perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik yang melakukan divestasi besar-besaran kepada perusahaan asing. Penelitian ini akan meninjau peraturan yang mengatur transaksi divestasi dalam perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik, serta status hukum perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PT PMU dengan menggunakan hukum investasi ketenagalistrikan, divestasi, dan penanaman modal asing dengan cara akuisisi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekhususan pengaturan dalam divestasi pada perusahaan penyedia tenaga listrik. Selain mengikuti ketentuan pengalihan saham sesuai ketentuan umum perseroan terbatas, perusahaan tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti telah melaksanakan Commercial Operation Date, mendapatkan persetujuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan melapor kepada Menteri. Sementara itu, perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing akan berubah status menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing. Perubahan status ini harus dimutakhirkan dalam sistem Online Single Submission.

---

Electricity is a product that greatly influences people's daily lives. Therefore, various parties are needed to participate in the provision of electricity, including private-sector investments. According to the 1945 Constitution, industries that significantly impact people's lives are under state control, resulting in strict regulations and oversight in the electricity sector. In investment activities, the term "divestment" is known, which involves the transfer of ownership to other parties. Companies can carry out divestment by transferring shares to other companies, including foreign ones. Towards the end of 2020, there was a company engaged in electricity provision that conducted significant divestment to a foreign company. This research will examine the regulations governing divestment transactions in electricity companies, as well as the legal status of domestic investment companies acquired by foreign entities. Using the juridical-normative research method, the study analyzes the transactions carried out by PT PMU using laws related to electricity investment, divestment, and foreign direct investment through acquisition. The research findings reveal specific regulations governing divestment in electricity providers. In addition to complying with the general provisions of limited liability companies regarding share transfers, these companies must also adhere to regulations set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, such as fulfilling Commercial Operation Date requirements, obtaining approval from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), and reporting to the Minister. Furthermore, domestic investment companies acquired by foreign entities will undergo a status change, becoming foreign direct investment limited liability companies. This status change must be updated in the Online Single Submission system."

"Penanaman modal asing (FDI) adalah salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, seperti Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi FDI masuk, seperti variabel makroekonomi suatu negara, karena variable makroekonomi memberikan gambaran besar tentang suatu negara bagi investor asing. Penelitian ini menganalisis apa saja variabel makroekonomi yang mempengaruhi FDI masuk di Indonesia menggunakan data kuartalan dari tahun 1990 hingga 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode estimasi Auto Regressive Distributed Lag (ARDL), karena sifat stasioner dari data. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB sektor sekunder memiliki pengaruh negatif terhadap aliran FDI, sementara peningkatan PDB sektor tersier memiliki pengaruh positif terhadap aliran FDI.

---

Foreign direct investment (FDI) is one of the key factors to boost economic growth in developing country, such as Indonesia. There are many factors that influence inward FDI, such as macroeconomic variables of a country, as it give the big picture of the country for foreign investors. This study analyzes what are the important macroeconomic variables influencing inward FDI, using a quarterly data from 1990 until 2017. The method that is employed in this study is Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) estimation method, because of the stationary nature of the data. The result shows that an increase in GDP of secondary sector has a negative influence towards FDI inflow, while an increase GDP of tertiary sector has a positive influence towards FDI inflow."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai bagaimana putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penanaman modal? Bagaimana metode hakim dalam memutus suatu perkara? Apakah putusan hakim dalam sengketa antara CV Bali Balance dan PT Billabong Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini didapat melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal, dibutuhkan syarat kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga syarat yang perlu untuk dipenuhi, yaitu stability, predictability, dan fairness. Pembahasan mengenai kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusanputusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang profesional, bermoral, jujur, mampu dan mandiri juga didukung oleh budaya masyarakat. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diberlakukan di antaranya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Putusan pengadilan juga berperan penting guna menciptakan kepastian hukum. Hakim sebagai penjelmaan dari hukum harus mengadili berdasarkan Undang-Undang dan melakukan penafsiran apabila Undang-Undang tidak jelas. Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas atau tidak lengkap. Terkait dengan sengketa keagenan antara PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, kepastian hukum diperlukan baik oleh penanam modal asing maupun mitranya yang berstatus sebagai perusahaan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-Undang Penanaman Modal yang membuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability, dan fairness. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan diperlukan agar tidak mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia dan menjaganya untuk tetap kondusif guna menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

---

This research use the legal research method the normative by using secondary data consisted of by the substance source legal the primary, source of substance of secondary and tertiary substance source. Becoming the problems of this thesis is how the justice decision provides legal certainty required in investment? How the method of the judge in deciding a case? Does the justice decision in the dispute between the CV Bali Balance and PT Billabong Indonesia create legal certainty? Development in Indonesia performed within frame push economic growth need the big enough capital and made available when correct. This capital is obtainable passing activity of investment. To be able to push the investment required by the existence of condition of legal certainty. Go together the legal certainty in any case there are three qualities which need to be fulfilled that is stability, predictability and fairness. This legal certainty solution has to cover the aspect legal substance, start from law of up to by legislation decision and justice decision. To guarantee the existence of consistency in regulation execution needed by the existence of professional support legal structure and have moral, honesty, capable, independent and also supported legal culture society. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal as base of the investment activity in Indonesia gone into effect among other things in order to facing global economics change and taking part of Indonesia in so many job of joint international so that require to create a climate of investment which conducive, promotive, giving legal certainty, justice, and efficient but persistently pay attention to the economic importance of national. Justice decisions also play an important role in order to create legal certainty. Judge as a manifestation of the law should prosecute under the Act and make an interpretation if the Act is not clear. Judges are prohibited from rejecting a case on the reason that the law is unclear or incomplete. Associated with agency disputes between PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, legal certainty is needed both by foreign investors and partner with the status as an Indonesian company. As inferential research result that evaluated from legal certainty aspect, legal substance the Undang-Undang Penanaman Modal loading about incentive and demarcation in activity of investment activity have earned to create the stability, predictability and fairness. Legal certainty in a justice decision is needed so as not to affect the investment climate in Indonesia and keep conducive to attract investors to invest in Indonesia."