Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."

"Kebijakan pemerintah membangun kawasan dan pemberian status kawasan khusus pada daerah tertentu seperti KEK, FTZ, dan KSN untuk menarik investasi, merupakan bentuk aglomerasi spasial ekonomi di Indonesia. Eksternalitas positif dari aglomerasi tersebut akan menghasilkan efisiensi biaya-biaya akuisisi usaha, faktor produksi, dan informasi. Oleh karena itu, aglomerasi dapat menarik pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). Penelitian ini mengukur dampak aglomerasi akibat kebijakan pemerintah dalam menarik PMA yang didasarkan atas tipe sumber dana investasi (asing atau lokal) serta dikontrol oleh beberapa faktor determinan investasi lainnya. Menggunakan regresi data panel dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2013–2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi investasi asing berdampak positif bagi PMA.

---

Government policy to establish regional concentration and the granting special area status to certain areas such as KEK, FTZ, and KSN to attract investment, is a form of economic spatial agglomeration in Indonesia. Positive externalities coming from agglomeration results in the reduction of business acquisition costs, production factors, and information. Therefore, agglomeration can encourage the growth of foreign direct investment (FDI). This study measures the impact of agglomeration on the FDI based on the type of source of investment funds (foreign or local) and controlled by several other determinants. Using a panel of regression data from 34 provinces in Indonesia with a time period of 2013 - 2019, the results show that the agglomeration of foreign investment has a positive impact on FDI."

"Penanaman modal asing merupakan salah satu elemen pendukung pembangunan yang penting bagi negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang harus melakukan upaya untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Salah satu upaya dalam menarik penanaman modal asing tersebut adalah dengan mentransplantasikan prinsip-prinsip hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi penanam modal asing, seperti prinsip “National Treatment” yang memberikan perlindungan kepada penanam modal asing dengan memberikan perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam peraturan perundang-undangannya, karenanya, memberikan kondisi persaingan usaha yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di Indonesia.

---

Foreign investment is one of the important elements of development for developing countries. Indonesia as a developing country needs to make efforts to pull foreign investment into the country. One of the efforts is by transplanting international legal principles aimed at foreign investor protection, such as National Treatment Principle which gives protection to the foreign shareholder by providing the same treatment to the foreign investor and domestic investor, therefore, creating a level playing field for business in the country for foreign and domestic investors alike.This thesis discusses about legal transplantation, National Treatment principle in international law and National Treatment Principle in Indonesian Investment Law."

"Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan nasional dan salah satu dana yang didapat berasal dari penanaman modal asing. Saiah satu negara yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia adalah Korea Selatan. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006. Beberapa tahun terakhir investasi dari Korea Selatan sempat mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2006 invetasi Korea Selatan ke Indonesia meningkat kembali.Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menggambarkan secara spesifik, setting sosial, dan hubungan yang terdapat dalam dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea Selatan tersebut. Dalam menjelaskan dinamika PMA Korea Selatan ke Indonesia, penulis menggunakan konsep saling ketergantungan (interdedenpensi) oleh Rosecrane dimana menunjukkan bahwa interdependensi dapat diukur dari volume investasi yang masuk, volume perdagangan antar negara.Kesimpulan bahwa ciri khas PMA Korea Selatan adalah bersifat padat karya dan ada kesinambungan pola investasi dari sebelumnya. Bidang investasi yang diminati masih disektor industri manufaktur, tetapi pola ini mulai berubah ke bidang pertambangan, konstruksi, serta sektor kehutanan. Penurunan investasi Korea Selatandi Indonesia sempat terjadi karena munculnya China dan Vietnam sebagai tempat investasi yang menarik bagi Korea Selatan.

---

To improve national development, Indonesian government needs financial support. Foreign direct investment (FDI) is one of its sources. Nowadays, FDI still manages as the most strategic move to boost up the nations economic performance. South Korea's FDI in Indonesia seems to be the most active and flourishing. This research will be focused on the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, from 1997 to 2006. In the last few years, South Korean investments in Indonesia were slightly declining, though to some extent, they were re-escalating in 2006.Descriptive research method is used to construct this thesis comprehensively. This paper will portray and examine the exceptional characteristics and the dynamics of South Korea's investment in Indonesia, in addition to analyze the key factors that caused the vibrant condition. In order to explain the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, Roscrane's basic concept of interdependency will he used in this thesis. The theory is used to demonstrate that interdependency can be measured from FDI inflow and trade activities between the two.It can be concluded from this research that the main characteristics of South Korea 's FDI in Indonesia are into labor intensive and indicated sustainabilities from the preceding investment schemes. Manufacturing industry is still become the main target of South Korea's FDI, however there's a growing trend of FDLs in Indonesian mining industry, construction industry, and forestry. The declining FDI inflow from South Korea formerly happened as the emergence of China and Vietnam as potential investment targets for South Korea's."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis. RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation.

The process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process, namely the obligation to perform revocation of business license PMA from BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so that the notary services have an important role.

The notary must be able to run the authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally. This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary with qualitative analysis.

The results suggested that the provisions of the authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Penelitian ini membahas tentang perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia dengan perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dan Korea Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengaturnya. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya.

---

This research examined about foreign investment in Indonesia and comparative study of foreign investment law of Indonesia and South Korea. The main issues in this research is how the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The main purpose of this research is to find out the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The research method used in this research is normative law research.

This research found that the investment law in Indonesia and South Korea has the equation as the legislation made by the government to provide legal protection for foreign investors as well as to provide maximum benefit to the public welfare. The differences between Investment Law in Indonesia and South Korea are criminal provisions, the services and the registration process. In South Korea criminal provisions governing by the Investment Law while in Indonesia not set it."

"Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehatihatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

---

A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4 concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in the framework of foreign investment must have the two articles described precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis uses explanatory analysis method with normative judicial approach contained in the legal norms and laws related to the problems being observed. As a professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics because of conducting the profesion can create losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her knolewdge; and if required, seek advice from a professional expert for technical matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential, diligence, critical, and dedication in conducting his/her profesion; and always comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan asing, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengaturan, diantaranya mengenai mekanisme dan tata cara divestasi saham; prosedur penawaran; pilihan tata cara, kriteria penilaian, dan penetapan harga saham. Selain itu masih terdapat masalah, antara lain potensi sengketa dan renegosiasi KK/PKP2B sebagai akibat pengenaan kewajiban divestasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara kritis dan preskriptif mengenai: (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara serta analisis mengenai pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan divestasi di bidang pertambangan mineral dan batubara; (2) tujuan pelaksanaan kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara serta hambatan yang timbul dalam pencapaian tujuan divestasi saham; (3) persoalan hukum yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara serta penyelesaian persoalannya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan divestasi saham telah dimulai sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sampai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan yang telah ada dan masih berlaku tersebut, belum dapat diterapkan secara implementatif karena proses dan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa kelemahan. Selanjutnya penelitian juga menunjukan hasil bahwa divestasi saham berperan antara lain dalam rangka memastikan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan; serta membangun tata kelola dan pengawasan yang lebih baik. Sedangkan hambatan pelaksanaan divestasi saham antara lain hambatan modal, realisasi divestasi pemegang saham asing rendah, dan kemauan politik Pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa masih banyak persoalan divestasi saham yang ada, diantaranya mengenai potensi sengketa divestasi dan pilihan mekanisme divestasi. Penyelesaian persoalan divestasi saham tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pembentukan dan penguatan sovereign wealth funds sebagai unit pengelola divestasi saham; pembentukan holding BUMN di bidang pertambangan mineral dan batubara; pembentukan perusahaan konsorsium; serta renegosiasi KK dan PKP2B.

---

Act Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Government Regulation Number 24 of 2012 on Revision of Government Regulation Number 23 of 2010 on Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activity regulate share divestment of foreign mining business permit holder, however, in reality the said legislative regulations are still incomplete and vague in regulatory aspect, among others, on mechanism and procedure of share divestment; procedure of offer; choice of procedure, criteria of selection, and stipulation of share price. Moreover, there remains problems, among others are potential of dispute and KK and PKP2B renegotiation as a result of imposition of divestment obligation.

Based on the above, this research is to analyze critically and prescriptively on: (1) legislative regulations which regulate share divestment in mineral and coal mining area and analysis on making and application of legislative regulations in mineral and coal mining area; (2) goal of share divestment obligation in mineral and coal mining area and obstacle that might occur in reaching the goal of share divestment; (3) legal problem that happens and that might happen in implementation of share divestment obligation in mineral and coal mining area, together with settlement of the problem in the frame of foreign investment implementation. The research method being used is normative-juridical method, and the approach in this legal research is qualitative in nature.

The result of research shows that arrangement of share divestment has begun since Act Number 11 of 1967 until Act Number 4 of 2009 and their implementing regulations. The regulations that have existed and are still valid, cannot be applied because the process and result of making such legislative regulations have some weaknesses. In addition the research also shows the result that share divestment has important role among others, to make certain compliance of the company in payment of tax, royalty, and corporate social responsibility; and develop better governance and supervision. While the obstacles of share divestment, among others are capital, low realization of foreign shareholders divestment, and political will of Government and local government. Furthermore, the result of this research also shows there are still many problems of existing share divestment, among others are potential of divestment dispute and choice of divestment mechanism. Settlement for share divestment problem can be conducted, among others, through creation and reinforcement of sovereign wealth funds as share divestment management unit; creation of SOE holding in mineral and coal mining area; creation of consortium company; and renegotiation of KK and PKP2B."