Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Bidang usaha PT.X (100% saham asing) adalah "Perdagangan Besar dan Distributor Utama" barang/jasa telekomunikasi, merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi PMA. Perjanjian jual-belinya memakai sistem turnkey dimana PT.X diminta melaksanakan pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing maksimal 55%. Bagaimana tanggungjawab PT.X terhadap Pembeli karena menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi? Bagaimana kecakapan PT.X menandatangani satu kontrak turnkey dan apa implikasi penandatangan ini? Studi menunjukkan: PT.X bertanggungjawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian pekerjaan konstruksi. Penandatanganan perjanjian menimbulkan implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi.

---

The business field of PT.X (100% shares owned by foreign investment) is "Wholesaler and Main Distributor" of telecommunication equipments, a business open to foreign investment. PT.X sales contract uses turnkey type requiring PT.X to perform civil works, a business open to foreign investment with certain condition in share ownership (55%). How is the responsibility of PT.X towards the Buyer since the civil works is subcontracted? How is the capacity of PT.X to sign a turnkey contract and what is the impact of the signature of such contract? The study shows: PT.X is fully responsible for the whole works. Based on business license, aim and purpose, PT.X is not allowed to sign contract containi."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia selama perlode kuartal Itahun 1990 sampai kuartal II tahun 2007. Ada 8 faktor yang diduga mempengaruhi arus FDI ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup: Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan PDB,financial development, lnfrastruktur, kurs, ekspor, pajak dan risiko politik. Sementara itu, dengao adanya krists ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 dlduga memberikan perbedaan terhadap FDI ke Indonesia sebelum dan sesudah krisls tersebut. Perbedaan ini dijeiaskan dengan memasukkan variabel dummy. Metode yang digunakan ialah kointegrasl Johansen untuk menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel dan metode regresi ECM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antar varlabel. Hasil penelitlan menunjukkan bahwa semua varlabel memberikan pengaruh yang sesuai dengan hlpotesls pada berbagai tingkat signlfikansl. Pengaruh tiap variabel diharapkal) dapat memberlkan petunjuk bag! arah kebijakan FDI di Indonesia."

"Salah satu syarat penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas (“perseroan”) pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan menurut Daftar Negatif Investasi (“DNI”) adalah batasan kepemilikan modal (saham). Struktur kepemilikan saham yang terdiri dari klasifikasi saham tanpa hak suara oleh penanam modal dalam negeri dan klasifikasi saham dengan hak suara oleh penanam modal asing memberikan pengaruh terhadap pemegang saham dalam perusahaan penanaman modal asing (“perusahaan PMA”). Penanam modal dalam negeri pemegang saham tanpa hak suara kehilangan hak-hak yang melekat pada saham sehubungan dengan suara, derifative suit dan pengawasan. Sedangkan penanam modal asing pemegang saham tanpa hak suara, sekalipun memenuhi batasan kepemilikan berdasarkan DNI namun menurut alter ego sesungguhnya mengendalikan perusahaan PMA secara tunggal, khususnya di dalam RUPS. Pengendalian untuk mewujudkan kepentingan pribadi penanam modal asing yang mengakibatkan kerugian merupakan piercing the corporate veil sehingga dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan PMA.

---

One of conditions to be complied upon foreign capital investment in a form of limited liability company (“company”) on Conditionally Open Business Fields according to Negative Investment List (“DNI”) is limitation of capital (shares) ownership. Shares ownership comprising non-voting right share clasification by domestic investor and voting right clasification by foreign investor affects both investors as shareholders in a foreign capital company (“foreign company”). Domestic investor owning non-voting right share clasification loses its some of its rights embeded in a share in connection with voting, derifative suit and controlling. On the other side, foreign investor owning voting right share clasification, despite remaining complied to DNI, in the basis of alter ego controls the foreign company solely, particulalry in the General Meeting Shareholders. Act of controlling for the sake of foreign investor’s interest implementation which results to loss suffered by foreign company constitues piercing the corporate veil and puts the foreign investor in personal responsibility."

"Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi hukum tersendiri, berupa kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya yaitu Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Pembentukan peraturan nasional di bidang penanaman modal, serta pertambangan bidang batubara, selain tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal yaitu National Treatment dan Most Favour Nations, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, untuk keperluan penyesuaian ini, perlu diteliti bagaimanakah kesesuaian prinsip-prinsip perdagangan internasional dengan prinsip perlakuan sama dalam ketentuan penanaman modal asing (PMA) di bidang pertambangan batubara, serta bagaimanakah pengaturan kebijakan dan hukum PMA bidang batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat deskriptifanalisis, analisa data dengan pendekatan bersifat kualitatif yaitu menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional penanaman modal asing di bidang batubara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yang didukung dengan wawancara kepada narasumber pada Dirjen Pertambangan Batubara, BKPM dan PT. KPC Kutai Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Indonesia telah menyesuaikan pengaturan PMA dalam bidang batubara, yakni UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan prinsip-prinsip GATT/WTO mengenai national treatment dan most favour nations. Demikian pula penerapan demokrasi ekonomi dalam UU No. 4 Tahun 2009, ini telah diterapkan cukup baik melalui pengaturan kewajiban menjaga kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam. Pemerintah sebagai badan publik sudah tidak lagi bersanding sejajar secara perdata dengan pelaku usaha di dalam kontrak pertambangan. Namun di lain sisi, sesungguhnya UU tersebut telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi, karena demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan liberalisasi perdagangan WTO dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar individu dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

---

Indonesia's participation as a member of the World Trade Organization (WTO) legal consequences of its own, such as the obligation to adjust its national legislation with WTO agreements, including the Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the General Agreement on Trade in Services (GATS). Establishment of national regulations in the field of investment, as well as coal mining areas, besides not justified contrary to the principles of international trade-related investment that National Treatment and Most Favour Nations, also must not conflict with the principles of economic democracy in Article 33 of the 1945 Constitution. Therefore, for the purposes of this adjustment, need to be investigated how the suitability of the principles of international trade with the principle of equal treatment in terms of foreign direct investment (FDI) in the mining of coal, and how policies and legal arrangements FDI coal fields stipulated in legislation Indonesia.

This study uses normative research, descriptive analysis, data analysis with a qualitative approach that describes and analyzes the law setting national foreign investment in the coal fields. The data used are secondary data by means of data collection in the form of study or reference documents, supported by interviews with speakers at the Directorate General of Coal Mining, the Investment Coordinating Agency (BKPM) and PT. KPC East Kutai.

Based on the results of this study concluded that on the one hand have to adjust the settings Indonesia FDI in the coal fields, namely Law No. 25 of 2007 on Investment and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal with the principles of GATT / WTO on national treatment and most favor nations. Similarly, the application of economic democracy in Law No. 4 of 2009, it has been applied quite well through setting an obligation to maintain the sovereignty of the state over the management and utilization of natural resources. Government as a public entity is no longer a civil biting parallel with businesses in the mining contract.

But on the other hand, the Act actually been contrary to the principles of economic democracy, because democracy requires the fulfillment of the economic fundamental rights of every individual without exception, while the provisions of the WTO trade liberalization based on the ideas of capitalism restrict the basic rights of individuals and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international trade provisions contained in the WTO."

"Modal ventura merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan selain pembiayaan berupa perolehan kredit dari bank. Salah satu kegiatan usaha modal ventura adalah penyertaan saham yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum menjalankan kegiatan usaha nya, perusahaan modal ventura harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya terdapat badan usaha asing yang melakukan penyertaan saham di Indonesia yang diduga dilakukan dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait penanaman modal asing pada bidang usaha modal ventura dan apakah badan usaha asing dapat melakukan penyertaan saham dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis-Normatif.

---

Nowadays, venture capital company has appear as one of the alternative source of financing other than bank loans. Equity participation is one of the business activities which carried out by venture capital company in certain period of times. Before performing its business in Indonesia, such venture capital company must obtain a business license from Financial Service Authority OJK . However, in practice there are foreign business entities which conduct an equity participation in Indonesia, which may be considered as using a venture capital system. The purposes of this research are to examine the regulation of Indonesian law regarding equity participation by foreign business entities in the sector of venture capital business, and whether such foreign business entities may conduct an equity participation for the purpose of financing by using venture capital system. The method used in this research is literature research that is juridical normative."

"ABSTRAKPerubahan Anggaran Dasar Induk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing menimbulkan implikasi yuridis karena status induk perusahaan berubah dari perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing, hal ini berpengaruh terhadap anak perusahaan dan terdapat implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing. Penulisan tesis ini dikaji berdasarkan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang penanaman modal dan perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh atas berubahnya status induk perusahaan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yaitu perubahan status anak perusahaan menjadi penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena terdapat unsur modal asing yang masuk ke dalam perseroan tetapi induk perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penanam modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. Implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyatatan Di Bidang Penanaman Modal yaitu timbul kewajiban untuk melakukan pengalihan saham kepada orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya tidak ada unsur modal asing sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPM. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyesuaian mengenai bidang usaha, dimana anak perusahaan dapat melakukan perubahan bidang usaha yang sesuai.

---

ABSTRACTAmendment of Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment raised legal implication because of holding company status changed from Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment, it affects to subsidiary and there is implication because of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed for foreign investment. Writing method uses is a normative legal research method and data used is primary data. The result show the impact because of holding company status changed from Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment is subsidiary company should be change become foreign investment based on Article 1 Point 8 Law Of The Republic Of Indonesia Number 25 Of 2007 Concerning Investments because there is foreign capital as mentioned in Article 1 Point 6. Implication of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed from foreign investment pursuant to Presidential Regulation No. 44 of 2016 regarding the List of Business Fields That Are Closed and Business Fields That Are Conditionally Open for Investment is should assign their share to Indonesian citizen s or Indonesian legal entity ies which is there is no foreign capital as mentioned in Article 1 Point 8. Another way, the subsidiary should change their business field."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."

"ABSTRAKImplementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskiptif analisis yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.  Analisis implementasi proses transparansi beneficial owner dalam praktik penanaman modal asing perlu dilakukan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku nominee tidak nyaman karena hubungan nominee yang dibuat secara privacy akan diminta untuk diungkapkan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Implementasi kewajiban pelaporan informasi beneficial owner pada badan usaha diperlukan adanya standar prosedur yang berlaku umum agar mempermudah setiap korporasi mengetahui pada tahap apa saja mereka perlu menyampaikan informasi beneficial owner.

---

ABSTRACTImplementation of the transparency of beneficial owner required by Presidential Regulation No. 13 of 2013 concerning Application of Principle of Recognizing Corporations Beneficial Owner in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Funding of Terrorism is not only useful for the purposes of preventing money laundering, but can also be applied to stabilize economic activities, particularly in the sector of foreign direct investment who are still practicing nominee. The research conducted is a normative study focused on studying the application of the rules or norms in positive law. This research is a descriptive analysis that is drawing, analyzing, explaining precisely or analyzing a statutory regulation. An analysis on implementation of the beneficial owner transparency process in foreign direct investment activities needs to be carried out so that it can be applied with due regard to relevant regulations, such as Investment Law, Company Law and Head of Investment Coordinating Board Regulation. On the other hand, it can make the nominee actors uncomfortable due to the nominee relationships made in privacy will be asked to be disclosed so that there are legal consequences occured. Implementation of the obligation for reporting a beneficial owner's information at a business entity requires a generally accepted standard procedure to make it easier for every corporation to know at what stage they need to submit a beneficial owner's information."