Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi; bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal; dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat menegosiasikan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia dengan persyaratan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia).

---

This thesis discussed the establishment of Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development and Use of Telecommunications Tower Joint impacting on the business license revocation for PT X as a foreign investor. This study is an exploratory qualitative research design. The results suggest that governments, particularly the Minister of Communications and Information should be more careful in making policy, pay attention to and carefully studied beforehand provisions related to the policy to be made; necessary coordination between policy makers in the field of investment with policymakers in telecommunication field; for investors is required an understanding of the available remedies in the field of investment; in the judicial arbitration, PT X still may be able to negotiate to continue its business activities in investment in Indonesia with certain requirements that can be beneficial to both parties (PT X with the Government of Indonesia)."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan dan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi New York 1958 Sehubungan dengan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam era globalisasi kepastian hukum dalam penanaman modal serta bisnis dan perdagangan internasional sangatlah dibutuhkan dalam hukum penyelesaian sengketa. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU 30/1999?) sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang arbitrase khususnya arbitrase internasional serta untuk memperbaiki hukum penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia sebelum diundangkannya UU tersebut, tetap belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagaimana diamanatkan Konvensi New York 1958. Hal ini dikarenakan UU 30/1999 tidak mengakomodir penuh ketentuan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dimana, di satu sisi, Indonesia merupakan Negara anggota Konvensi New York 1958, dan kewajiban internasional yang timbul dari penandatanganan serta peratifikasian ketentuan-ketentuan Konvensi New York 1958 tersebut, seharusnya diterapkan secara utuh dalam ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional Indonesia sehingga dapat memberikan predictability, stability, dan fairness kepada pelaku usaha penanaman modal serta bisnis dan perdagangan internasional.

---

This thesis analyzes The Application and Enforcement of New York 1958 Provisions Related to Law of Settlement of Disputes Before Arbitration Provisions Under Law No. 30 Year 1999. In the era of globalization, legal certainty within investment also international business and commercial trade is very important towards the law of settlement of disputes. The enactment of Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Settlement (?Law 30/1999?) as regulation which specifically regulates arbitration especially international arbitration, and to repair the law of settlement of disputes before arbitration in Indonesia in previous state before the enactment of that Law, still cannot provide legal certainty in the enforcement of foreign arbitral awards as addressed by New York Convention 1958. This condition is due to the Law 30/1999 that does not completely accommodate the recognition and enforcement of foreign arbitral awards within the territory of the Republic of Indonesia. Whereas, in the other side, Indonesia is one of the contracting state of New York Convention 1958 and the international liabilities which arisen from the signing and ratification of the Convention, shall be applied completely within the national law of settlement of disputes before arbitration of Indonesia, thus, the related law will provide predictability, stability and fairness towards the investor and the international business and commercial trade actor."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia selama perlode kuartal Itahun 1990 sampai kuartal II tahun 2007. Ada 8 faktor yang diduga mempengaruhi arus FDI ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup: Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan PDB,financial development, lnfrastruktur, kurs, ekspor, pajak dan risiko politik. Sementara itu, dengao adanya krists ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 dlduga memberikan perbedaan terhadap FDI ke Indonesia sebelum dan sesudah krisls tersebut. Perbedaan ini dijeiaskan dengan memasukkan variabel dummy. Metode yang digunakan ialah kointegrasl Johansen untuk menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel dan metode regresi ECM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antar varlabel. Hasil penelitlan menunjukkan bahwa semua varlabel memberikan pengaruh yang sesuai dengan hlpotesls pada berbagai tingkat signlfikansl. Pengaruh tiap variabel diharapkal) dapat memberlkan petunjuk bag! arah kebijakan FDI di Indonesia."

""

"Modal ventura merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan selain pembiayaan berupa perolehan kredit dari bank. Salah satu kegiatan usaha modal ventura adalah penyertaan saham yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum menjalankan kegiatan usaha nya, perusahaan modal ventura harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya terdapat badan usaha asing yang melakukan penyertaan saham di Indonesia yang diduga dilakukan dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait penanaman modal asing pada bidang usaha modal ventura dan apakah badan usaha asing dapat melakukan penyertaan saham dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis-Normatif.

---

Nowadays, venture capital company has appear as one of the alternative source of financing other than bank loans. Equity participation is one of the business activities which carried out by venture capital company in certain period of times. Before performing its business in Indonesia, such venture capital company must obtain a business license from Financial Service Authority OJK . However, in practice there are foreign business entities which conduct an equity participation in Indonesia, which may be considered as using a venture capital system. The purposes of this research are to examine the regulation of Indonesian law regarding equity participation by foreign business entities in the sector of venture capital business, and whether such foreign business entities may conduct an equity participation for the purpose of financing by using venture capital system. The method used in this research is literature research that is juridical normative."

"Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut.

---

Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements."

"Peran demokrasi menjadi semakin penting dalam memastikan manfaat investasi langsung asing untuk mendorong pembangunan. Makalah ini mengkaji hubungan antara demokrasi dan FDI, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis menggunakan regresi model data panel dengan menggunakan data dari lima negara ASEAN (ASEAN-5) dan tiga negara Asia Timur selama periode 1997-2019. Hasil empiris penelitian ini menemukan bahwa penanaman modal asing secara statistik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kebebasan ekonomi di negara tuan rumah tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena hasilnya menunjukkan korelasi yang signifikan dan negatif antara demokrasi dan pertumbuhan. Studi ini juga menemukan bahwa dampak FDI terhadap pertumbuhan bergantung pada tingkat demokrasi di negara tuan rumah. Koefisien positif hasil istilah interaksi antara demokrasi dan FDI menunjukkan bahwa FDI berkorelasi positif dengan pertumbuhan di negara demokrasi yang lebih kuat.

---

The role of democracy has become increasingly important in ensuring the benefits of foreign direct investment to promote development. This paper investigates the relationship between democracy and FDI, as well as their influence towards economic growth. The author uses panel data model regression using data from five ASEAN countries (ASEAN-5) and three East Asian countries over the period of 1997-2019. The empirical results of this research found that foreign direct investment has statistically positive and significant correlation on economic growth. However, the economic freedom in the host country is not correlated with economic growth as the results show a significant and negative correlation between democracy and growth. This study also found that the impact of FDI on growth is dependent on the democracy level in host country. The positive coefficient in the interaction term results between democracy and FDI indicates that FDI is positively more correlated with growth in stronger democratic countries."

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi dan tantangan dalam penanaman modal asing di bidang usaha dan jasa pertambangan batubara, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang terkait. Kegiatan usaha dan jasa pertambangan di Indonesia saat ini memasuki babak baru dimana terdapat ketentuan-ketentuan terbaru terhadap kegiatan usaha maupun kegiatan jasa di pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, seperti kewajiban divestasi bagi saham asing dan kewajiban mengusahakan wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP/IUPK) atau apabila tidak mampu mengusahakannya, wajib menggunakan pelaku jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

---

This thesis is focusing about the conditions and challenges on foreign investment in the field of business and services of coal mining in Indonesia after the enactment of Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining and its implementing regulations that related. The mining business and mining services in Indonesia is currently entering a new phase where there are new provisions into the activities, either of mineral and coal mining business and mineral and coal mining services in Indonesia, such as the divestment obligation of the foreign share holders and the obligation to operate the mining region which has been obtained Mining Business Permit / Special Mining Business Permit (IUP/IUPK), or if not able to afford it, are obliged to use local and/or national mining contractors services and / or national."