Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Abel Rizky
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = Analysis of Factors Affecting The Effectiveness of The Inspectorate General of The Ministry of Home Affairs in Supervision The Administration of Local Governance
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode penelitian kualitatif. Wawancara mendalam serta studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi structure, system, strategy, style, staff, skills dan shared values. Hal ini tentunya sesuai dengan elemen ... "
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asfara Rachmad Rinata
Kebijakan Keikutsertaan Daerah dalam Pengelolaan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) melalui Participating Interest 10% ditinjau Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) = Regional Paticipation Policy in the Management of Upstreem Oil and Gas Industry Through a Participating Interest 10% Based on Welfare State Concept
" Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambahan lembaran daerah propinsi daerah tingkat I Sumatera Utara tahun 1992 No. 01-10
Medan: Biro Hukum Setwildasu , 1992
352.598 TAM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sumarno
Drama politik pilkada Depok : Badrul Kamal menggugat Nur Mahmudi menjawab
Bandung: Harakatuna Publishing, 2006
324 SUM d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan lembaran daerah Propinsi daerah tingkat I Jawa Barat
Jakarta: t.p., 1992
352.598 HIM I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Miftah Thoha
Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia
Jakarta: Kencana, 2014
658.4 MIF m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Editha Dewi Purnamasari
Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi menggunakan cobit 2019: Studi kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara = Measurement of information technology governance capability levels using cobit 2019: Case study Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara.
" Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga ... "
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
Surabaya: Karina, 2005
352.02 PER
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Bimo Tedjo Laksito
Benturan kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan menara bersama telekomunikasi
" Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Normative (yuridis normatif) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susi Mirzawati
Pembagian Kewenangan dibidang Pertanahan dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
" Semua tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah bersama Bangsa Indonesia dan penguasaannya ditugaskan kepada Negara, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hak menguasai dari Negara merupakan kewenangan dibidang hukum publik dari Negara, yang sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terdiri dari kewenangan pembentukan Hukum Tanah Nasional dan kewenangan melaksanakannya. Sejak semula kedua kewenangan tersebut dianggap sebagai tugas Pemerintah Pusat. Kalaupun ada pelimpahan kewenangan dalam ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36523
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9   >>