Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kepemimpinan pemerintahan daerah dala impiementasi kebijakan pembangunan. Adapun kasus yang diteliti adalah mengenai pembangunan Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok di tahun 2008. Program pengadaan sarana dan prasarana di bidang persampahan ini dimaksudkan untuk menjawab pemmasalahan lingkungan hidup di Kota Depok, khususnya keterbatasan lahan pembuangan sampah. Sehingga pada skala kawasan, dibangunlah 20 unit pengolahan sampah (UPS). Selain itu juga, melihat bagaimana keterkaita kepemimpinan pemerintahanan daerah terhgdap resistensi warga terkait dengan impiementasi tersebut. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan pemerintahan daerah di Kota Depok belum optimal dalam mengimplementasikan pembangunan UPS. Kemudian, kaitan antara kepemimpinan pemerintahan daerah dengan resistensi warga masyarakat terjad terutama dalam aspek politik.

---

The focus of this study is to explore the leadership in the implementation of government?s policy. The case being studied is the policy development in the Waste Processing Unit (UPS) in Depok Municipality year 2008. The waste program facilities are intended to address the problem of limited waste disposal area. This study is designed to find out the leadership of local government and also the regent legislative members play their role in the implementation of the policy that they have decided and legalized. In addition, it is also aimed to describe how the leadership?s role in the citizen resistance cases. By using qualitative research approach, it is concluded that the local government leadership in Depok municipality was not optimal in playing its role as well as in facing the citizen resistance."

"Pengertian maupun bentuk Ibu Kota Negara di dunia sangat beragam, namun halyang mirip secara umum yaitu diartikan sebagai wilayah pusat pemerintahanberupa kota yang khusus tidak seperti entitas perkotaan lainnya, baik dari segiukuran, morfologi, atau bahkan fungsi keseluruhannya. Sebagai daerah ibu kotanegara mempunyai kekhususan tersendiri, baik di dalam kedudukannya terhadapdaerah lain di negaranya masing-masing, maupun di dalam bentuk pemerintahandaerahnya sendiri. Keberadaan DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memilikibanyak permasalahan sehingga pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota.Wacana pemindahan tersebut memerlukan pembelajaran dari negara lain yangtelah terlebih dahulu memindahkan ibukotanya seperti dalam hal ini Malaysia danAmerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yangdidukung dengan metode kualitatif teknik pengumpulan data primer dan didukungdengan wawancara mendalam kepada pejabat di instansi pemerintahan terkaitsebagai informan. Terdapat dua permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini,yaitu kedudukan dan fungsi ibu kota negara, serta rencana bentuk pemerintahan diibu kota negara baru Indonesia. Para pembuat kebijakan perlu untukmempertimbangkan dan mengkaji bentuk pemerintahan di ibu kota negara lainbeserta kemungkinan timbulnya konflik dalam menentukan bentuk pemerintahandaerah bagi Ibu Kota yang baru. Kajian terhadap sejarah pemindahan Ibu KotaNegara pada Negara lain termasuk Malaysia dan Amerika Serikat dapat menjadibahan perbandingan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di masadepan.

---

Capital cities take on very diverse forms, in particular because, unlike other urbanentities, neither their size, nor their morphology, nor even their overall function,contribute to their definition. Capital cities in every country have their ownspecificities. Those specificities can be found in their positioning relative to otherregions or local governments in each of their own countries, as well as in theirown local government models. DKI Jakarta as the capital city of Indonesia has alot of problems so the government has discourses about moving its capital. Suchdiscourses require further investigation and learning from other countries who hadmoved their capital, in this case Malaysia and the United States of America. Thisthesis uses the Juridical Normative research method supported by a qualitativemethod of data collection techniques through in-depth interviews with relevantgovernment agencies. There are two questions that are discussed in this thesis,namely the position and function of the national capital, and the probability of theNew Capital City Government for Indonesia. It is suggested that policy makersshould review and consider local government models in the capital city that can befound in other countries systems of local government, as well as the conflictpossibilities that might occur by prioritising the efficiency and performance of thelocal government concerned. Study towards capital city relocation history fromother countries including Malaysia and the United States of America can be amaterial for comparison and consideration in the future policy making"

"

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Partisipasi Masyrakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentinganya dalam penyelenggaraan Pemrintahan Daerah."

"ABSTRAKReformasi birokrasi berusaha mewujudkan perbaikan tata kelola birokrasi yang bersih dan baik (clean and good governance) baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. salah satu hal yang penting dalam agenda penyelenggaraan refomasi birokrasi tersebut diantaranya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap berbagai isu dan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. pada kenyataannya, kinerja pelayanan publik oleh pemerintahan daerah masih dianggap kurang baik berdasarkan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang masih belum baik dan sering munculnya keluhan/pengaduan dari masyarakat. Beberapa kelemahan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya kurang responsive, kurang informative, kurang accesible, kurang koordinatif, terlalu birokratis, kurang aspiratif dan efisien. Untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan pu blik, perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya melalui penguatan kelembagaan, perbaikan manajemen pelayaran dan penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. "

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu, penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi.

---

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy."