Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Heru Wahyukismoyo

Merajut kembali pemikiran Sri Sultan Hmengkubuwono IX: sebuah kumpulan pemikiran dan polemik status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta: Dharmakaryadhika, 2008

320.8 HER m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan proses kelahirannya / di susun

Jakarta: Sari Gaya Baru, 1980

342.09 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sumber Saparin

Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979

320.84 SUM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siti Nur Solechah

Analisis teoritis Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

2000

KAJ 5:1 (2000)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Peran pemerintahan desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah

" Otonomi adalah salah satu hal penting di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pemikiran ini mana keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting. Untuk itu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan ... "

321 KYBER 2:3 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

" Pemerintah telah menerbitkan PP no.6 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memuat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemempuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Dengan terbitnya PP ini, pemerintah daerah -mau tidak mau- harus siap menerima 'tugas tambahan' untuk melakukan kinerja pememrintahan daerahnya ... "

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Otonomi daerah dalam UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah

" Perbedoon pengaturan otonomi daerah pada UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 prinsfp yang digunakan adalah otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jowab, sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 prinsip yang digunakan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perbedaon pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan pada asas yang ... "

Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 35-45, 2000

HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-35

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library