Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi GVC (Global Value Chain) terhadap produktivitas perusahaan industri pengolahan di Indonesia. Partisipasi GVC diukur melalui kegiatan dan aktivitas perdagangan internasional perusahaan (ekspor, impor, atau keduanya). Metode OLS (Ordinary Least Squares) digunakan dalam analisis dengan menggunakan data cross section dari IBS dan TiVA 2017. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif terlibat dalam kegiatan internasional memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas internasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang sektor industrinya dominan melakukan backward participation memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sektor industrinya dominan bersifat forward participation. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mendukung adanya pengaruh dari knowledge spillover, akses barang input yang murah dan variatif, serta standarisasi produk yang merupakan dampak dari partisipasi GVC.

---

This research aims to analyze the impact of Global Value Chain (GVC) participation on the productivity of manufacturing companies in Indonesia. GVC participation is measured through international trade activities (export, import, or both) of the companies. The Ordinary Least Squares (OLS) method is employed for the analysis, utilizing cross-sectional data from IBS and TiVA for the year 2017. The findings reveal that companies actively involved in international trade exhibit higher productivity compared to those not engaged in any international activities. Additionally, companies with dominant backward participation in the GVC demonstrate higher productivity than those with dominant forward participation. These findings support previous research indicating the influence of knowledge spillover, access to affordable and diverse input, and product standardization as an impact from GVC participation."

"

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti korporasi, pejabat publik, pelaku bisnis terkemuka dengan tujuan untuk menghentikan dan menggagalkan partisipasi publik yang dilakukan individu atau organisasi non-pemerintah, salah satu sasaran dari SLAPPadalah aktivis lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang penerapan Anti-SLAPP sebagai pencegahan dari SLAPP di dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pelaksanaan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum sesuai dengan norma dari Anti-SLAPP yang mengakibatkan kasus SLAPP terhadap aktivis lingkungan hidup masih terjadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Anti-SLAPP di Indonesia berdasarkan analisis Putusan Nomor 177/Pdt.G/2013/Pn.Mlg diterapkan apabila aktivis lingkungan hidup sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait masalah lingkungan hidup, seharusnya Anti-SLAPP merupakan perlindungan untuk warga negara atas haknya untuk berpartisipasi terkait permasalah publik tanpa intimidasi dari pihak lain, seperti di Amerika Serikat dan Australia.

---

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is a civil or criminal lawsuit brought by powerful subjects, such as corporations, public officials, prominent business person with the intention to stop and thwart public participation by individuals or non-government organizations, one of SLAPP suit target is an environmental activists. Indonesia laws regulate the application of Anti-SLAPP under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but the implementation of Anti-SLAPP in Indonesia is still not in accordance with the norms of Anti-SLAPP which resulted in the SLAPP case against environmental activists still occurring. This research is a juridical-normative legal research. The results of this study indicate that the application of Anti-SLAPP in Indonesia based on analysis of Decision Number 177 / Pdt.G / 2013 / Pn.Mlg applied when environmental activists filed a prior lawsuit related to environmental issues, Anti-SLAPP ought to be a protection for citizens for their rights to participate in public matter without intimidation from other, as well as in the United States of America and Australia.

"

"Keterkaitan pada rantai nilai global atau GVC dianggap banyak pihak dapat mendorong perkembangan industri domestik, meningkatkan produktivitas, kemampuan ekspansi, yang akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Namun secara teoritis, partisipasi perusahaan pada GVC tidak hanya dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui efek skala (scale effect), melainkan juga dapat menurunkan permintaan tenaga kerja melalui efek substitusi (substitution effect). Isu ini menjadi relevan di Indonesia karena keterkaitan sektor manufaktur pada GVC yang ditengarai masih rendah. Studi ini pertama-tama menunjukkan tingkat partisipasi GVC dari industri manufaktur untuk tiga jenis keterkatikan GVC, yaitu Pure Forward Participation (PFP), Two-Sided Participation (TSP), dan Pure Backward Participation (PBP). Kemudian, studi ini melihat apakah secara empiris partisipasi GVC pada subsektor manufaktur di mana perusahaan tersebut berusaha pada kurun waktu 2010-2015 berkorelasi dengan peningkatan tenaga kerjanya. Menggunakan data panel tingkat perusahaan di industri manufaktur dan persamaan permintaan tenaga kerja, studi ini menemukan bahwa dalam jangka pendek: i) partisipasi GVC dalam bentuk PFP berkorelasi positif dengan permintaan tenaga kerja; ii) partisipasi GVC dalam bentuk TSP cenderung negatif namun tidak signifikan; iii) partisipasi GVC dalam bentuk PBP positif namun tidak signifikan. Sementara itu, semua partisipasi ketiga jenis GVC signifikan dalam jangka panjang. Penelitian ini melakukan robustness check dengan menggunakan proksi partisipasi GVC dengan subsektor yang lebih rinci. Hasil estimasi robustness check menguatkan hasil penelitian ini. Studi ini menyimpulkan bahwa keterkaitan pada GVC saat ini khususnya dalam bentuk PFP dan PBP dapat didorong untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur.

---

It is widely believed that participation to the Global Value Chain (GVC) can encourage the development of the domestic industry, increase productivity, which in turn can expand the labor demand. However, theoretically, firm’s participation to GVC not only can increase the labor demand through the scale effect, but also can reduce the labor demand due to the substitution effect. This issue is relevant in Indonesia because the extent of GVC participation among firms in the manufacturing sector is still low. This study attempts to reveal the level of GVC participation of the manufacturing industry for three types of GVC participation, namely Pure Forward Participation (PFP), Two-Sided Participation (TSP), and Pure Backward Participation (PBP). Then, this study empirically investigates whether the GVC participation in the sector in which manufacturing firms operates during the 2010-2015 period is correlated with their labor force. Using firm-level panel data from the manufacturing sector and the labor demand equation, this study finds that in short run: i) the GVC in the form of PFP positively affects labor demand; ii) The effect of GVC in the form of TSP on labor demand tends to be negative but not significant; and iii) the effect of GVC in the form of PBP on labor demand is positive but not significant. Meanwhile, effect of all GVC participations is significant in long run. This research conducts a robustness check by using GVC participation proxies with more detailed sub-sectors. The results of robustness check estimation confirm the results of this study. This study concludes that participation to GVC, especially in the form of PFP and PBP, can be encouraged to increase employment in the manufacturing sector."

"Pertambahan penduduk di daerah perkotaan telah menimbulkan berbagai gejolak sosio-ekonomi, demografik dan psikologik, sehingga kota berkesan kurang ramah dan tidak humanis serta identik dengan kekerasan, polusi ,dll.Oleh sebab itu kota perlu direncanakan dan dikendalikan perkembangannya demi kepentingan semua pihak, karena kota bukan hanya sekedar bentuk fisik tetapi juga merupakan komunitas penghuni. Selain itu kota perlu memiliki identitas lingkungan yang dapat membedakannya dari kota lain karena banyak kota di dunia saat ini mengalami pemudaran identitas .Jakarta merupakan salah satu kota yang sedang berusaha menampilkan jati dirinya melalui kebijakan pemugaran benda, bangunan, kelompok bangunan dan kawasan. Salah satu obyek pemugaran tersebut adalah kawasan Kebayoran Baru yang memiliki penataan lingkungan yang unik. Kawasan hunian ini ditata menurut pola neighbourhood unit, suatu konsep perumahan yang dirancang agar menumbuhkan kerekatan sosial antar penghuni. Akibat pesatnya perkembangan Jakarta, Kebayoran Baru telah mengalami banyak perubahan fisik maupaun fungsi sosial. Bila kurang diwaspadai maka dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan berhuni dan pada gilirannya akan mengikis fungsi utama kawasan ini sebagai daerah hunian.Penelitian ini berusaha mengungkapkan apakah fungsi neighbourhood unit masih berjalan dengan baik. Cognitive map dan Neighbourhood Quotient merupakan indikator yang dapat menunjukkan bahwa kehidupan neighbourhood seperti penggunaan fasilitas sosial, hubungan dengan tetangga dan kepedulian terhadap kualitas lingkungan masih dimiliki oleh komunitas tersebut.Penelitian ini telah membuktikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel hubungan dengan tetangga dan penggunaan fasilitas lingkungan dengan Neighbourhood Quotient. Namun tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut dengan Cognitive map.Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah hanya 25 % responden memiliki taraf community participation yang ideal. Hal ini merupakan pertanda bahwa kerukunan dan kebersamaan ( intimacy and innerness) dikalangan penghuni telah terkikis oleh pembangunan perkotaan. Hal ini perlu diwaspadai agar Kebayoran Baru tidak kehilangan jati dirinya sebagai daerah hunian."

"Dengan otonomi daerah maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di daerah tersebut semakin tinggi karena salah satu hakekat sekaligus tujuan diadakannya otonomi adalah terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Berbagai hasil studi mengidentifikasi bahwa faktor yang paling mempengaruhi atau berhubungan positip dengan partisipasi politik adalah faktor Status Sosial Ekonomi (SSE) yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu verifikasi terhadap sebuah teori yang melihat adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat Status Sosial Ekonomi dengan tingkat Partisipasi Politik yang mengambil setting pada masyarakat di Kabupaten Banyumas selama menjadi Daerah Percontohan Otonomi. Dari berbagai teori mengenai partisipasi politik dan hasil-hasil penelitian terdahulu di dapati bahwa untuk meneliti partisipasi politik harus diteliti pada setiap bentuk menurut intensitasnya. Karena partisipasi politik merupakan konsep payung di mana setiap bentuk partisipasi politik yang ada di dalamnya merupakan variabel yang berdiri sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripftiv/survey, pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling dengan jumlah responden sebanyak 198 orang. Sedangkan analisa data menggunakan analisis regresi logistik dan pengujian hipotesis memakai taraf signifikansi 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan penghasilan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai bentuk partisipasi politik yang diteliti. Namun secara parsial baik variabel pendidikan maupun penghasilan tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan tehadap berbagai bentuk partisipasi politik. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah daerah berhati-hati dan cermat dalam mengelola partisipasi politik ini dan secara mandiri mengadakan mobilisasi politik yang positip yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi politik masyarakat."