Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"To get scces to good quality public service is the right of every citizen.Unfortunately, the quality of public service in Indonesia is still for below the expectation of the people

---

."

"Public policy, basically, is the tool and, at the same time, the frame of executing government function. With this character, public policy is the product of the process of government activities implementation and, all at once, it gives illustration of direction and substance of government function realization. In a democratic government, the citizens, individually and collectively are the government's actors. The quality of citizens political participation will determine the direction and the benefit of public policy. Participative public policy is a policy which its substance and process making reflect continuosly and proportionally the stakeholders participation. The essence of participative public policy is the agreement on the action which will be done in order to realize the major benefit to major quantity of people as possible. This paper will discuss the way how to build participative public policy making."

"this research aims at identifying and analyzing women's participation in domestic waste management at rw02 kelurahan neglasari cibeunying kaler subdistrict, bandung city. it is qualitative case study. the results of the research shows women participate in the domestic waste management differently along the management stages: planning, implementing, evaluating, and utilizing. The number of women who participates at the planning stage is quite high. However, the level of women 's participation decreases in the following stages - implenting and evaluating. Surprisingly, in the utilizing stage, the level of women's participation mounts. Not only women but all reseidents at rw 02 get the benefits from the waste management activities. This can be trigger as well as the appeal for all residents, not only women, to get involved in such activities. Based on Arnstein's ladder of citizen participation, the women's participation at rw 02 in domestic waste management frm planning to utilizing stage can be classified into the citizen control rung, in which women initiate , do and control all the processes."

"Pertumbuhan penduduk yang pesat saat ini menuntut tersedianya prasarana dan sarana kota termasuk bidang persampahan yang memadai dan perhatian yang lebih besar dari pengelolaan kota. Isu-isu pengelolaan sampah dewasa ini adalah belum efesien dan efektifnya pelayanan, disamping masih tingginya subtidi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mengidentifika ikan jenis pelayanan kebersihan (2) Mengetahui sejauh mana efesiensi & efektivitas pelayanan kebersihan di tinjau dari biaya transaksi ekonomi serta pendekatan sumber, proses dan saran (3) Menemukan model alternatif pengelolaan sampah dengan meiibatkan partisipasi sektor swasta (4) Memberikan rekomendasi terhadap delivery system yang lebih efesien dan efektif. Dalam privatisasi mempunyai tujuan sedikit campur tangan pemerintah, lebih bersifat bisnis dan pengurangan beban pemerintah sehingga privatisasi akan lebih efektif dan efesien. Dalam Reinventing Government management tuntutan terhadap pelaku organisasi untuk mempunyai sikap inovasif dan sikap kewirausahaan. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan beberapa bentuk perpaduan metode diskriptif yaitu survey kelembagaan dan analisis dokummenter, studi kasus terhadap kinerja swasta yang melaksanakan kontrak pelayanan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sampah merupakan mixed goods (kuadran 2) dengan ciri-ciri non excludable rival untuk sampah komersial industri dan pasar dan ini hanya meliputi 20,5 % timbulan sampah. Sedangkan pelayanan yang merupakan pure public goods dengan ciri-ciri, non excludable, non rival (kuadran 4) untuk sampah berasal dari rumah tinggal dan fasilitas umum meliputi 79,5 % timbulan sampah. Efesiensi dan efektivitas organisasi dilihat dari pendekatan sumber, proses dan saran masih belum optimal. Retribusi kebersihan baru menyumbang 5;96 % dari jumlah anggaran kebersihan. Model alternatif pengelolaan sampah saat ini masih PSP (Private Sector Participation) perlu dikembangkan lebih jauh menjadi PPP ( Public Private Partnership) atau kontrak konsesi. Akhirnya penulis menyarankan agar momentum Regom ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan sesuai action plan, kerangka hukum perlu dirubah, dari Dinas menjadi Perusahaan Daerah, serta usaha-usaha peningkatan produktivitas personil dengan meningkatkan teknologi dan metode kerja, usaha-usaha mereduksi volume sampah serta peningkatan peran serta masyarakat."

"Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan.Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ?Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela.Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa.Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan."

"Pendidikan politik merupakan konsep ilmu-politik yang perlu dikembangkan dan mengandung sejumlah masalah yang penting diteliti, karena konsep dan permasalahannya berkaitan erat dengan dimensi kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Namun demikian, pengembangan konsep dan penelitian masalah yang dimaksud, masih jauh ketinggalan bila disejalankan dengan keperluan dan kepentingan untuk itu.Keadaan yang tidak menggembirakan itu dapat diketahui melalui tulisan Miriam Budiardjo bersama Maswadi Rauf pada tahun 1982, ketika kedua ilmuwan itu menyusun sejenis daftar judul penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, dan lembaga-lembaga penelitian.Dalam daftar itu, ternyata belum ada peneliti yang secara eksplisit meneliti masalah dan mengembangkan konsep di bawah judul "Pendidikan Politik". Kebalikan dari keadaan itu justru dapat dilihat di kalangan masyarakat, terutama dalam kegiatan praktisi politik, yang telah menjadikan masalah pendidikan politik sebagai bahan percakapan populer dan kegiatan sehari-hari yang menarik sekalipun belum diolah masak-masak.Itulah salah satu gejala yang menunjukkan dan menyebabkan urgensi konsep dan masalah yang terkandung di dalam pendidikan politik itu. Urgensi itu akan semakin terlihat lagi bila diungkapkan melalui kedua konsep dasar yang membentuknya, yakni pendidikan dan politik."

"Tesis ini membahas mengenai demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 1998. Salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Tesis ini mengupas partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Ruang partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan telah mendapat pengakuan secara hukum melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004. DPR telah mengembangkan mekanisme untuk terlaksananya ruang ini. Disisi lain, dalam perjalanannya ternyata ruang partisipasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh LSM. Adanya ruang publik ini telah memberikan pendidikan politik bagi publik. Tesis ini memberikan rekomendasi bagi DPR dalam rangka pendalaman demokrasi, melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas terhadap konstituen. Bagi LSM, tesis ini merekomendasikan terbangunnya jaringan yang setara dalam rangka demokratisasi sampai ke akar rumput.

---

The focus of this study is democratization in Indonesia after the reform era. Participation is one important requirement for democracy. The study analyzes public participation on the law making process. As result from the reform, participation on the law making process is guaranteed under the law; Law 10 of 2004. So far, NGOs is the most active party to make use of the sphere. It is acknowledge that the public sphere already give sphere for political education to people. The study recommends mechanisms on constituent accountability to support deepening democracy in Indonesia. While for NGOs, the study recommends to establish egalitarian networking among NGOs."

"Pembangunan wilayah pedesaan masih menjadi kajian menarik dewasa ini, terutama masalah kemiskinan dan peran serta masyarakat yang erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Salah satu program yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan swadaya adalah Program PKT. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian (research question), sebagai berikut: (1) bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan Program PKT?; (2) bagaimanakah peranan organisasi desa dalam Program PKT?. Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian, dilakukan penelitian lapangan (field research) tentang pelaksanaan PICT di Kabupaten Semarang. Sebagai unit analisis dipilih enam desa di Kecamatan Getasan yaitu: desa Somogawe, Jetak, Manggihan, Kopeng, Getasan, dan desa Wates. Dari enam desa tersebut dibagi dua kelompok sample, yaitu: desa yang berhasil dan kurang berhasil melaksanakan proyekproyek PKT. Tipe penelitian adalah deskriptif-komparatif bertujuan memberikan gambaran terperinci mengenai partisipasi dalam Proyek-Proyek PKT pada tahap perencanaan proyek, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil dan tahap evaluasi proyek. Tiga proyek yang diteliti adalah (1) proyek prasarana desa; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan. Sedangkan nara sumber (informan) sebanyak 45 orang ditentukan dari kelompok sasaran (petani, buruh tarsi, peternak); aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah daerah sebagai pengelola proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PRT diartikan sebagai segenap aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi terlaksana secara terorganisasi dalam kelompok-kelompok di tingkat dusun atau desa dengan pengarahan dan pembinaan dari aparat pemerintah. Proses perencanaan proyek diprakarsai oleh aparat pemerintah. Peran serta masyarakat sasaran terbatas pada perumusan usulan jenis-jenis bantuan proyek yang akan diberikan melalui proyek-proyek PKT. Peran serta masyarakat tergolong bank terutama pada tahap pelaksanaan proyek dan pemanfaatan hasil. Dukungan kelompok sasaran sebagai pengembangan usaha (resources input) berupa dana, tenaga dan materi pada pelaksanaan proyek telah melebihi jumlah bantuan modal dari PKT. Terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan secara swakelola, yaitu: (1) proyek bak PAH; (2) proyek usaha pertanian dan (3) peternakan di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Manfaat dari proyek pasar desa dan bak PAH telah dirasakan langsung oleh masyarakat di desa Somogawe dan Jetak. Sedangkan usaha pertanian dan peternakan telah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama di desa Manggihan, Getasan dan desa Wates. Mekanisme kerja PKT, diawali dalam kegiatan organisasi dalam birokrasi pemerintah daerah. Bentuk kerja sama multi sektoral dilaksanakan dengan kerja sama antar instansi pemerintah, bukan dalam pendekatan terpadu memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Sehingga tahap pelaksanaan, proyek prasarana desa tidak berbeda dengan proyek sektoral dari masing-masing dinas daerah. Peranan aktif organisasi desa dalam pelaksanaan proyek adalah (1)atpel PKT dan (2) LKMD sebagai pelaksana teknis administratif pengelolaan bantuan proyek, terutama di desa Somogawe, Manggihan dan Getasan. Usaha pengembangan proyek PKT secara berkelanjutan telah mendorong berkembangnya aktivitas 1embaga-lembaga masyarakat, seperti: kelompok tani dan kelompok peternak di desa Somogawe, Manggihan, Getasan dan desa Wates. Pengembangan proyek secara swadaya dengan sistem bergulir (revolving fund) dalam proyek usaha pertanian dan peternakan, telah dapat mengembangkan tingkat sosial-ekonominya secara swadaya."

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus karena undang-undang tersebut mendapat sorotan dan tanggapan yang ramai dari masyarakat. Undang-undang tersebut dibuat karena diperlukannya dasar hukum untuk melaksanakan pemilu dalam rangka dimulainya suatu tatanan Politik yang baru di Indonesia.Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat ini, Penulis membandingkan hasil akhir undang-undang dengan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, dengan melihat masukan masyarakat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi dan sebagian kliping Koran . Untuk mengetahui kepekaan fraksi di DPR dalam hal menampung aspirasi masyarakat tersebut, Penulis melihat daftar inventaris masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan risalah rapat.Penulis juga menganalisis norma proses tahapan analisis kebijakan publik dalam pembuatan keputusan dengan aturan mekanisme proses pembuatan undang-undang didalam tata tertib DPR-RI , Keppres 118 tahun 1998, serta tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang berkenaan dengan proses tersebut. Dalam hal ini Penulis membandingkan dengan mekanisme yang terdapat di Inggris.Berdasarkan penelitian ,ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang Partai Politik di DPR rendah. Hal ini disebabkan mekanisme pembahasan di DPR tidak mendukung terjaringnya partisipasi masyarakat tersebut , kepentingan golongan yang menonjol, anggaran yang terbatas serta sosialisi rancangan undang-undang yang sangat kurang. Untuk menjaring parsipasi masyarakat, diperlukan perubahan Tata tertib DPR , dan perubahan uraian tugas Sekretariat Jenderal DPR , serta penambahan anggaran pembahasan undang-undang.Faktor-faktor di luar mekanisme intern DPR juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, seperti misalnya ; hubungan antara fraksi dan daerah pemilihan, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat secara umum."