Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Frances Roi
Abstrak :
Penelitian ini menganalisa pengamh dari surnber daya alam dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Pcnelitian ini menggunakan mctode OLS (Ordinary Least Square) yang taksiran parameter model- modelnya diverifikasi dengan uji statistik. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini antara Iain adalah waktu atau lamanya sekolah (year of schooling), jumlah tenaga kerja (labor), produk tambang, dan PMTDB (pembentukan modal tetap domcstik bruto). Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa sumber daya alam (produk tambang) mempunyai kontribusi yang positifterhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian semakin tinggi tingkat (level) pendidikan maka akan memberikan konlribusi yang positif jugn terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. ......his thesis analizes the impact ofthe natural resources and the level of the education to the growth of the economy in Indonesia. The model which is used in this thesis is multiple regression. This thesis usecl_Ordinary Least Square (OLS) to estimate the variable of the parameters and was tested by statistics’ test. The variables which is used in this thesis are the mean year of schooling, the number of labor, share of mining, and the gross domestic fixed capital formation at 2000 constant market prices. The results of the analysis of the data showed that the natural resources has given the positif contribution to the lndonesia’s Economic Growth. The higher of the level of the education will have the higher of Indonesia's Economic Growth.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T33863
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Brigita Purnawati Manohara
Abstrak :
Negara penghasil minyak dan gas (migas) sangat ditopang oleh regulasi dan institusi. Baik regulasi dan institusi dibutuhkan dalam rangka membangun iklim investasi industry termasuk industri migas yang memiliki karakteristik high risk, high technology dan high cost. Tingginya nilai investasi dan risiko di industry migas khususnya sektor hulu migas menjadikan regulasi sebagai landasan kegiatan usaha dibutuhkan kestabilannya. Apalagi bisnis migas merupakan bisnis dengan durasi kerja sama hingga puluhan tahun. Sementara institusi berkaitan erat dengan negara tempat sumber daya berada yang di beberapa wilayah, negara merupakan pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam. Institusi inilah yang kemudian menjadi wakil negara sebagai pemegang hak penguasaan sumber daya dalam menyelenggarakan kegiatan hulu migas. Kehadiran institusi pada pengelolaan hulu migas memiliki peran penting karena dengan fungsi dan kewenangannya institusi dapat menjadikan migas sebagai penggerak kemajuan negara atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan institusi terdiri dari beragam karakteristik sumber daya manusia sehingga dimungkinkan terjadinya mis-management atau perilaku koruptif yang dapat menjadikan kelimpahan sumber daya alam sebagai resource curse (kutukan sumber daya) bagi negara pemilik sumber daya. oleh karenanya penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana pengelolaan sektor hulu minyak dan gas di sejumlah negara dalam perkembangan regulasi dan institusi?; 2. Bagaimana pengelolaan hulu minyak dan gas di Indonesia dalam perkembangan regulasi dan institusi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945?; dan 3. Bagaimana optimalisasi regulasi dan institusi dalam pengelolaan hulu minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan hulu migas khususnya regulasi dan institusi di negara penghasil migas lain yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia, dan Norwegia. dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perkembangan sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan terutama perubahan di industri migas global. Indonesia sebagai negara penghasil migas mengalami perkembangan regulasi dan institusi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan pemanfaatan migas yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun demikian terdapat tantangan yang masih perlu dituntaskan dalam rangka mendorong perkembangan industri hulu migas nasional terutama berkaitan dengan implementasi regulasi dan kepastian mengenai lembaga pengelola hulu migas. Usaha optimalisasi regulasi dan institusi sudah dilakukan dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengelolaan hulu migas untuk kesejahteraan rakyat meskipun implementasi regulasi belum simetris dengan kinerja institusi sehingga kesejahteraan sosial belum tercapai. ......Oil and gas producing countries are strongly supported by regulations and institutions. Both regulations and institutions are needed in order to build an industrial investment climate, including the oil and gas industry, which has the characteristics of high risk, high technology and high costs. The high investment value and risk in the oil and gas industry, especially the upstream oil and gas sector, means that regulations as a basis for business activities require stability. Moreover, the oil and gas business is a business with a collaboration duration of up to decades. While institutions are closely related to the country where the resources are located, in some areas, the state is the holder of control rights over natural resources. This institution then becomes the state's representative as the holder of resource control rights in carrying out upstream oil and gas activities. The presence of institutions in upstream oil and gas management has an important role because with their function and authority institutions can make oil and gas a driver of the country's progress or vice versa. This is because institutions consist of various characteristics of human resources so that it is possible for mis-management or corrupt behavior to occur which can make the abundance of natural resources a resource curse for resource-owning countries. Therefore, this research answers questions regarding: 1. How is the management of the upstream oil and gas sector in a number of countries in terms of regulatory and institutional developments?; 2. How is upstream oil and gas management in Indonesia related to the development of regulations and institutions based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?; and 3. How to optimize regulations and institutions in upstream oil and gas management for people's welfare? This research is a normative and descriptive qualitative juridical research. Comparisons were also made with the development of upstream oil and gas management, especially regulations and institutions in other oil and gas producing countries, namely Venezuela, Saudi Arabia, Malaysia, Russia and Norway. From this research it is known that the management of the upstream oil and gas sector in oil and gas producing countries continues to experience development as a form of adaptation to social, political, economic conditions and especially changes in the global oil and gas industry. Indonesia as an oil and gas producing country is experiencing developments in regulations and institutions in an effort to realize social welfare and achieve the goal of utilizing oil and gas, namely for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are challenges that still need to be resolved in order to encourage the development of the national upstream oil and gas industry. especially related to the implementation of regulations and certainty regarding upstream oil and gas management institutions. Efforts to optimize regulations and institutions have been carried out in order to overcome challenges in upstream oil and gas management for people's welfare, although the implementation of regulations has not been symmetrical with institutional performance so that social welfare has not been achieved.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ashila Ghitha
Abstrak :
Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati. ......Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafika Triastuti
Abstrak :
Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan satwa yang dilindungi dan berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Deforestasi menjadi pemicu utama dalam berkurangnya habitat gajah. Akibatnya, gajah akan mulai memasuki wilayah perkebunan dan pemukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan lain. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dengan gajah. Konflik Manusia-Gajah menjadi salah satu penyebab signifikan dalam menurunnya populasi Gajah Sumatera di Provinsi Aceh dan dapat dikatakan sebagai kejahatan lingkungan, dikarenakan dampak dari konflik tersebut mendorong terjadinya pembunuhan terhadap gajah. BKSDA Aceh selaku lembaga pengelola konservasi sumber daya alam, berupaya untuk melindungi satwa yang terancam punah dengan melakukan pencegahan. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan konsep environmental crime prevention dan kaitannya dengan upaya pencegahan konflik manusia-gajah yang dilakukan oleh BKSDA Aceh. ......Sumatran Elephant (Elephas maximus sumatranus) are the protected animals which have important roles in the balance of ecosystem. Deforestation became the main trigger for reducing elephant habitat. As a result, elephants will start entering plantation and settlement areas to find other food sources. This matter can potentially leads to conflicts between human and elephant. The human-elephant conflict are one of the significant causes in the decline of Sumatran Elephant population in Aceh Province. This conflict can be regarded as an environmental crime, because the impact can lead to illegal killing of elephants. Natural Resources Conservation Center Aceh, as an institution that manages the conservation of natural resources, tries to protect endangered wildlife through prevention. This phenomenon will be analyzed by using of environmental crime prevention concept and its connection with prevention effort for human-elephant conflict by Natural Resources Conservation Center Aceh.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
This book draws together a team of experts from the natural and social sciences to discuss its success so far in addressing critical issues such as biodiversity, ecological function, and human livelihoods. Applying principles of landscape ecology, restoration ecology, planning theory and conflict management, the book presents a series of case studies which document the approach, and discusses how the approach can help with priority setting for the future.
Dordrecht: Springer Science, 2012
e20410705
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Gebelein, Jennifer
Abstrak :
The author goes further to analyze the manner, speed and methods of landscape change, and examines the historical context and governing agendas that have had an impact on the relationship between Cuba’s inhabitants and their island. Gebelein also assesses the key role played by agricultural production in the framework of international trade required to sustain Cuba’s people and its economy. The book concludes with a review of current efforts by Cuban and other research scientists, as well as private investors, conservation managers and university professors who are involved in shaping Cuba’s evolving landscape and managing it during the country’s possible transition to a more politically diverse, enfranchised and open polity.
Dordrecht: [Springer, ], 2012
e20417865
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Zulazmi Mamdy
Abstrak :
KATA PENGANTAR Teknologi memainkan peranan yang tidak kecil dalam kehidupan manusia. Semakin maju suatu rnasyarakat, semakin beragam jenis dan semakin tinggi dan kompleks tingkat teknologi yang digunakan, sehingga teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur - di antara sekian banyak tolok ukur lainnya - tingkat kemajuan masyarakat. Bahkan seorang nenek, penulis dan antropolog kenamaan, Margareth Mead, lebih suka menggunakan istilah "technologized" daripada "modernized" untuk kegiatan-kegiatan memajukan masyarakat. Kecuali untuk (1) memungkinkan sesuatu diproduksi/dicapai, (2) menaikkan tingkat produksi, manfaat teknologi yang lain adalah meningkatkan eftsiensi. Berangkat dari segi efrsiensi ini, dalam beberapa dasawarsa terakhir muncul gagasan dan upaya besar-besaran untuk mengembangkan "teknologi tepat guna, "yang untuk keperluan pedesaan dikenal sehagai "teknologi tepat guna pedesaan" atau "teknologi pedesaan." Proyek Pedesaan Universitas Indonesia yang dibentuk pada tahun 1975, telah mengajak dan memberi kesempatan kepada staf pengajar dan mahasiswa Universitas Indonesia untuk ikut serta dalam pengembangan teknologi pedesaan ini. Pengalarnan selama empet tahun menunjukkan bahwa perhatian dan partisipasi di bidang ini mash kecil dibanding partisipasi di bidang social dan kesehatan. Karena itulah, Seminar Teknologi Pedesaan yang diadakan pada tenggal 29 September 1981, terutama bertujuan untuk menggalakkan partisipasi staf pengafar, peneliti dan mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia dalam makalah masalah teknologi pedesaan, serta mencoba mengidentifikasi pennasalahan yang berkenaan dengan teknologi ini. Tidak berbeda dengan pengertian teknologi secara umum, teknologi pedesaan tidak terbatas pada perangkat-perangkat berwujud nyata atau lazim disebut "hard ware" melainkan mencakup pula perangkat yang dikenal sebagal "system" dan 'method "Di dalam seminar sehari ini, disesuaikan dengan waktu yang terbatas, telah disajikan dan dibahas berbagai perangkat teknologi tersebut, khususnya yang mungkin dikernbangkan di deerah kerja Proyek Pedesaan Universitas Indonesia. Disamping itu, setidak-tidaknya sebuah makalah mencoba menyoroti dampak yang mungkin timbul dari upaya pengembangan teknologi Untuk memudahkan pembahasan, seminar dibagi dalam empat persidangan. Persidangan pertama, ditnaksudkan untuk memperoleh gambaran dari tata kerja dan modal pengembangan teknologi yang telah dilakukan oleh Proyek Pedesaan U.I, melalui fakultas - fakultas. Dalam persidangan ini disajikan due makalah, masing-masing oleh FIPIA dan FTUI. Di dalam persidangan kedua - tentang pengembangan desa - hanya disajikan satu makalah. Namun makalah ini membahas secara has upaya dan model dasar pengembangan desa lengkap dengan studi tentang sumberdaya yang ada, disertai pula satu studi kasus tentang teknologi pembuangan air kotor tepat guna untuk pedesaan. Pada persidangan ketiga - tentang penyediaan air bersih untuk pedesaan, dibahas tiga makalah; dua tentang teknologi penyediaan air bersih dan satu tentang dampak dari penyediaan air bersih di bidang kesehatan. Dan terakhir pada persidangan keempat disajikan tiga makalah yang mencoba mendiskusikan sumberdaya-sumberdaya yang ada dan dapat ditingkatkan pemanfaatannya.
Depok: Universitas Indonesia, 1981
UI 378.398 Uni k
Prosiding - Seminar  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi Anggraeni
Abstrak :
ABSTRAk
The objective of this research is to examine the relationship between natural resource abundance and economic welfare at the national level of indonesia. four variable of institutional quality, investment level, education level, and industry value added are considered in the study as the moderating variables between economic welfare and natural resources rents. this study found the results is not robust to conclude that the rent generated from natural resources is contribute to the economic welfare in indonesia. nevertheless, this study found there are three moderating variables that can become a support to strengthen the relationship between natural resources and economic welfare, these are institutional quality through improvementin the political stability, strengthening the accountability, stringent the regulations and enforcing the rule of law; primary completion level; and industry value added.
Jakarta: Ministry of National Development Planning, 2017
330 JPP 1:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi Anggraeni
Abstrak :
ABSTRAk
The objective of this research is to examine the relationship between natural resource abundance and economic welfare at the national level of indonesia. four variable of institutional quality, investment level, education level, and industry value added are considered in the study as the moderating variables between economic welfare and natural resources rents. this study found the results is not robust to conclude that the rent generated from natural resources is contribute to the economic welfare in indonesia. nevertheless, this study found there are three moderating variables that can become a support to strengthen the relationship between natural resources and economic welfare, these are institutional quality through improvementin the political stability, strengthening the accountability, stringent the regulations and enforcing the rule of law; primary completion level; and industry value added.
Jakarta: Ministry of National Development Planning, 2017
330 JPP 1:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Adhy Riadhy Arafah
Abstrak :
The potency and unique characteristics of GSO for placing communication satellites located only above equatorial states makes the GSO as part of natural resources. The equatorial states realized that the use of GSO has many advantages and has implications to their national interest. However, basic principle in space law, Outer Space Treaty 1967 (Art.II), states that equatorial states forbidden to claim ownership of any part of outer space, particularly claim in sovereignty. The principle ?first come first served? in placing of satellite on GSO, practically only gives the advantage to developed countries which have high satellite technology. Hence, the level of technology of a state plays important role in developing of space law internationally. The equatorial states which are mostly developing states (low and middle level in technology in outer space activities) claimed their right to use natural resources for their national interest based on equatorial position principle.
University of Indonesia, Faculty of Law, 2012
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   5 6 7 8 9 10 11 12   >>