Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan suatu bangsa pada umumnya akan selalu berkaitan dengan ciri-ciri spektrum perang dan damai. Pada masa damai merupakan suatu kurun waktu yang lebih panjang daripada masa perang. Pada masa damai upaya pembangunan dititik beratkan kepada faktor kesejahteraan, sedangkan faktor keamanan diupayakan secara terbatas pada tingkat pemeliharaan keamanan, penagkalan serta kewaspadaan dalam menghadapi kompetensi. pemeliharaan kekuatan dimasa damai tidaklah efisien apabila dilakukan dalam wujud pemeliharaan kekuatan besar seperti waktu perang. Oleh karena itu dimasa damai diwujudkan dengan kekuatan kecil sabagai basis bagi pengembangan kearah kekuatan yang diinginkan baik dalam keadaan bahaya maupun tidak. Pengembangan kekuatan tersebut memerlukan kekuatan cadangan yang cukup dan dibina secara terarah dan profesional. Pembangunan Hankamneg yang diarahkan pada segenap keomponen kekuatan Hankamneg harus terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan ABRI sebagai kekuatan inti, yang berdaya tangkal tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadai perkembangan strategis. Di bidang pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankamneg yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional termasuk industri strategis, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan Iptek untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pada perkembangan pola pertahanan modern dewasa ini suatu rekayasa kekuatan cadangan pada hakikatnya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang mungkin terjadi, dan dalam hal ini sebagai akibat dari ketidakpastian perkembangan lingkungan. Karena itu, ABRI perlu dibangun dengan kekuatan yang relatif kecil tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang lebih besar melalui penyiapan bala cadangan pada keadaan damai. Dengan demikian, dalam rangka pembangunannya perlu direkayasa aset nasional yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kekuatan matra laut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dana pembangunan ABRI yang telah diprogramkan. Laut bagi bangsa Indonesia adalah ruang juang guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Kepentingan bangsa Indonesia di laut tercerminnya keutunan perairan yurisdiksi nasional guna memanfaatkan lautan sebagai medium perhubungan, penggalian sumberdaya maupun memproyeksikan kekuatan. Pemenfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung di wilayah laut secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan pendayagunaan aset nasional yang tersedia di bidang maritim. Dalam rangka menciptakan kemampuan Hankamneg yang memiliki daya tangkal handal perlu adanya upaya nasional terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan Hankamneg. Oleh karena itu, agar yang dilaksanakan dapat berhasil secara optimal dipersyaratkan adanya keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan saran prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg antar Departemen dan Instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan manajemennya. Upaya Hankamneg pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen yang memadukan berbagai kegiatan dalam rangka mentransformasikan segenap potensi dan kekuatan nasional menjadi kekuatan dan kemampuan Hankamneg yang siap untuk digunakan dalam mengahadapi setiap bentuk ancaman. Agar proses manajemen sumberdaya Hankamneg tersebut selaras dengan upaya Hankamneg, maka segenap unsur baik sebagai obyek maupun subyek, metoda serta fungsi-fungsi pendayaguanaan dan pembinaannya dalam arti yang sempit harus terpadu dan terpola secara jelas dalam suatu bentuk tatanan kesisteman. Prosedur dan mekanisme, yang mewujudkan hubungan antar badan-badan pelaksana pengelola sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg perlu ada dan tegas. Untuk mewujudkan pembianaan secara terpadu diperlukan suati sistem informasi yang menghubungkan instansi-instansi terkait."

"Kepulauan Indonesia terletak di daerah perbenturan tiga lempengan raksasa, yaitu lempeng Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pacific yang bergerak ke barat dan lempeng Eurasia yang relatif diam.Benturan ketiga lempengan tersebut mengakibatkan Indonesia dipenuhi deretan gunung api, yang selain berpotensi mendatangkan bencana, juga menawarkan potensi sumber daya mineral dan energi yang besar dan beragam. Di kawasan timur Indonesia, batuan yang dihasilkan bersifat ultra bass yang berpotensi mengandung besi, nikel, khrom dan kobalt. Di kawasan barat Indonesia batuannya bersifat asam yang berpotensi mengandung tembaga, timah putih, emas, perak dan platina. Disamping itu proses alam lainnya telah melakukan pengikisan dan pengendapan, sehingga terbentuk endapan batuan yang berpotensi mengandung minyak bumi, gas, batubara, dan gambut.Dengan kondisi geologi yang menjanjikan ditemukannya berbagai ragam sumber daya mineral dan energi sebagaimana digambarkan di atas, Indonesia selama PJP-I (Pembangunan Jangka Panjang Pertama) secara umum telah berhasil memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan. Sektor pertambangan khususnya, baik pertambangan minyak dan gas bumi (migas) maupun pertambangan umum (non-migas) telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai sumber penerimaan negara dan penghasil devisa.Peranan lainnya antara lain dalam memproduksi bahan-bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi dalam negeri serta pembangunan prasarana dan sarana sosio-ekonomi. Tidak kurang penting adalah peranannya dalam penyediaan lapangan kerja dan dalam menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi berbagai wilayah di tanah air yang semula merupakan daerah terpencil tanpa kehidupan berarti. Dampak lainnya dapat terlihat dari tumbuh dan berkembangnya berbagai industri samping dan industri penunjang.Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 secara jelas telah merumuskan falsafah mengenai pengelolaan kekayaan alam termasuk berbagai bahan galian sebagai berikut:Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?."

"KATA PENGANTARTeknologi memainkan peranan yang tidak kecil dalam kehidupan manusia. Semakin maju suatu rnasyarakat, semakin beragam jenis dan semakin tinggi dan kompleks tingkat teknologi yang digunakan, sehingga teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur - di antara sekian banyak tolok ukur lainnya - tingkat kemajuan masyarakat. Bahkan seorang nenek, penulis dan antropolog kenamaan, Margareth Mead, lebih suka menggunakan istilah "technologized" daripada "modernized" untuk kegiatan-kegiatan memajukan masyarakat.Kecuali untuk (1) memungkinkan sesuatu diproduksi/dicapai, (2) menaikkan tingkat produksi, manfaat teknologi yang lain adalah meningkatkan eftsiensi. Berangkat dari segi efrsiensi ini, dalam beberapa dasawarsa terakhir muncul gagasan dan upaya besar-besaran untuk mengembangkan "teknologi tepat guna, "yang untuk keperluan pedesaan dikenal sehagai "teknologi tepat guna pedesaan" atau "teknologi pedesaan."Proyek Pedesaan Universitas Indonesia yang dibentuk pada tahun 1975, telah mengajak dan memberi kesempatan kepada staf pengajar dan mahasiswa Universitas Indonesia untuk ikut serta dalam pengembangan teknologi pedesaan ini. Pengalarnan selama empet tahun menunjukkan bahwa perhatian dan partisipasi di bidang ini mash kecil dibanding partisipasi di bidang social dan kesehatan. Karena itulah, Seminar Teknologi Pedesaan yang diadakan pada tenggal 29 September 1981, terutama bertujuan untuk menggalakkan partisipasi staf pengafar, peneliti dan mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia dalam makalah masalah teknologi pedesaan, serta mencoba mengidentifikasi pennasalahan yang berkenaan dengan teknologi ini.Tidak berbeda dengan pengertian teknologi secara umum, teknologi pedesaan tidak terbatas pada perangkat-perangkat berwujud nyata atau lazim disebut "hard ware" melainkan mencakup pula perangkat yang dikenal sebagal "system" dan 'method "Di dalam seminar sehari ini, disesuaikan dengan waktu yang terbatas, telah disajikan dan dibahas berbagai perangkat teknologi tersebut, khususnya yang mungkin dikernbangkan di deerah kerja Proyek Pedesaan Universitas Indonesia. Disamping itu, setidak-tidaknya sebuah makalah mencoba menyoroti dampak yang mungkin timbul dari upaya pengembangan teknologiUntuk memudahkan pembahasan, seminar dibagi dalam empat persidangan. Persidangan pertama, ditnaksudkan untuk memperoleh gambaran dari tata kerja dan modal pengembangan teknologi yang telah dilakukan oleh Proyek Pedesaan U.I, melalui fakultas - fakultas. Dalam persidangan ini disajikan due makalah, masing-masing oleh FIPIA dan FTUI.Di dalam persidangan kedua - tentang pengembangan desa - hanya disajikan satu makalah. Namun makalah ini membahas secara has upaya dan model dasar pengembangan desa lengkap dengan studi tentang sumberdaya yang ada, disertai pula satu studi kasus tentang teknologi pembuangan air kotor tepat guna untuk pedesaan. Pada persidangan ketiga - tentang penyediaan air bersih untuk pedesaan, dibahas tiga makalah; dua tentang teknologi penyediaan air bersih dan satu tentang dampak dari penyediaan air bersih di bidang kesehatan. Dan terakhir pada persidangan keempat disajikan tiga makalah yang mencoba mendiskusikan sumberdaya-sumberdaya yang ada dan dapat ditingkatkan pemanfaatannya."

"Salah satu wadah perlindungan bagi sumber daya alam dan keanekaragamana hayati yang kita miliki adalah hutan lindung Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup mengesankan. Di hutan lindung Meratus terdapat berbagai fauna : 29 spesies mamalia, 62 spesies burung, dan 6 spesies reptilia, dimana 38 spesies diantaranya adalah jenis spesies yang dilindungi. Juga ditumbuhi flora : 141 jenis potion, 17 jenis rotan, 8 jenis palem-paleman, semua itu termasuk ke dalam 41 famili, yang terbanyak adalah famili dipterocarpaceae, kemudian famili graminea (rotan). Sebagian dari jenis diatas adalah flora endemik Pulau Kalimantan. Selain itu hutan lindung ini juga memiliki fungsi hidrologi bagi daerah-daerah di bawahnya seperti kota Barabai dan kota Birayang. Di sisi hutan lindung Meratus ini terdapat pemukiman penduduk yang telah lama menetap secara turun temurun, jauh sebelum status hutan lindung diberikan, yakni Batu Perahu. Pemukiman penduduk ini secara administratif diakui sebagai desa, yang berarti keberadaan mereka disana adalah legal (bukan sebagai perambah). Kondisi desa Batu Perahu masih memprihatinkan, miskin secara ekonomi, kualitas sumber daya manusia dewasa (angkatan kerja) sebagian besar masih buta huruf, masih terisolir dan hanya dicapai dengan berjalan kaki di jalan setapak.Hutan lindung Meratus juga mempunyai fungsi hidrologi bagi daerah bawahannya seperti kota Barabai dan kota Birayang. Jika hutan ini rusak, maka kedua kota akan berada dalam ancaman bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.Di sisi/tepi hutan lindung Meratus ini terdapat pemukiman penduduk yang telah lama menetap secara turun temurun, jauh sebelum status hutan lindung diberikan, yakni Batu Perahu. Pemukiman penduduk ini secara administratif diakui sebagai desa. Kondisi desa Batu Perahu masih memprihatinkan, miskin secara ekonomi, kualitas sumber daya manusia sebagian besar masih buta huruf, masih terisolir dan hanya dicapai dengan berjalan kaki di jalan setapak.Para stakeholder memiliki dua kepentingan berbeda, pertama, membuka isolasi desa Batu Perahu. Kedua, mempertahankan kelestarian dan meningkatkan status hutan lindung Meratus menjadi taman nasional. Permasalahan muncul, karena beberapa pihak meragukan kemampuan pemerintah daerah menjaga kelestarian hutan lindung Meratus, jika jalan dibangun ke desa Batu Perahu. Alasannya sederhana, seandainya jalan telah dibangun, maka akses bagi penebang liar untuk masuk dan menebang kayu di hutan lindung akan lebih mudah. Para penebang liar biasanya memanfaatkan jalan umum untuk mengangkut kayu tebangan dengan menggunakan mobil truk atau mobil jeep. Disaat jalan tidak tersedia, maka akses penebang liar untuk mengangkut kayunya juga tertutup, dan hutan lindung akan aman dari penebang liar.Melalui penelitian menggunakan Arialitycal Hierarchy Process (AHP), dengan beberapa kelompok : kelompok responden masyarakat lokal desa Batu Perahu diwakili Kepala Desa Batu Perahu, Sekretaris Desa Batu Perahu, dan Kepala Balai Adat Batu Perahu, Kelompok responden masyarakat kota diwakiii oleh Sekretaris Kecamatan Barabai, Lurah Barabai Barat, dan Ketua.Kelompok Tani Desa Wawai. Kelompok Kelompok responden LSM diwakiii ketua umum LSM Pecinta Pegunungan Meratus, dan Kelompok responden Pemda diwakili oleh Bappeda, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian, dan Dinas PU dan Bangwil.Hasil penelitian menunjukkan alternatif kebijakan yang paling tinggi bobotnya yakni 0,407 sebagai prioritas pertama adalah Pembangunan jalan skala roda dua & peningkatan hutan lindung menjadi taman nasional (R2&TN). Sedangkan alternatif kebijakan Peningkatan hutan lindung menjadi taman nasional (TN) dengan bobot 0,261 sebagai prioritas kedua, alternatif kebijakan Status quo (SQ) dengan bobot 0,203 sebagai prioritas ketiga, dan pembangunan jalan skala roda empat (R4) dengan bobot 0,129 sebagai alternatif terakhir.Alternatif R2&TN dinilai sebagai win-win solution bagi stakeholder yang memiliki kepentingan. Alternatif ini bisa diterima oleh semua stakeholder."

"ABSTRAkThe objective of this research is to examine the relationship between natural resource abundance and economic welfare at the national level of indonesia. four variable of institutional quality, investment level, education level, and industry value added are considered in the study as the moderating variables between economic welfare and natural resources rents. this study found the results is not robust to conclude that the rent generated from natural resources is contribute to the economic welfare in indonesia. nevertheless, this study found there are three moderating variables that can become a support to strengthen the relationship between natural resources and economic welfare, these are institutional quality through improvementin the political stability, strengthening the accountability, stringent the regulations and enforcing the rule of law; primary completion level; and industry value added. "

"ABSTRAkThe objective of this research is to examine the relationship between natural resource abundance and economic welfare at the national level of indonesia. four variable of institutional quality, investment level, education level, and industry value added are considered in the study as the moderating variables between economic welfare and natural resources rents. this study found the results is not robust to conclude that the rent generated from natural resources is contribute to the economic welfare in indonesia. nevertheless, this study found there are three moderating variables that can become a support to strengthen the relationship between natural resources and economic welfare, these are institutional quality through improvementin the political stability, strengthening the accountability, stringent the regulations and enforcing the rule of law; primary completion level; and industry value added. "

"Negara penghasil minyak dan gas (migas) sangat ditopang oleh regulasi dan institusi. Baik regulasi dan institusi dibutuhkan dalam rangka membangun iklim investasi industry termasuk industri migas yang memiliki karakteristik high risk, high technology dan high cost. Tingginya nilai investasi dan risiko di industry migas khususnya sektor hulu migas menjadikan regulasi sebagai landasan kegiatan usaha dibutuhkan kestabilannya. Apalagi bisnis migas merupakan bisnis dengan durasi kerja sama hingga puluhan tahun. Sementara institusi berkaitan erat dengan negara tempat sumber daya berada yang di beberapa wilayah, negara merupakan pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam. Institusi inilah yang kemudian menjadi wakil negara sebagai pemegang hak penguasaan sumber daya dalam menyelenggarakan kegiatan hulu migas. Kehadiran institusi pada pengelolaan hulu migas memiliki peran penting karena dengan fungsi dan kewenangannya institusi dapat menjadikan migas sebagai penggerak kemajuan negara atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan institusi terdiri dari beragam karakteristik sumber daya manusia sehingga dimungkinkan terjadinya mis-management atau perilaku koruptif yang dapat menjadikan kelimpahan sumber daya alam sebagai resource curse (kutukan sumber daya) bagi negara pemilik sumber daya. oleh karenanya penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana pengelolaan sektor hulu minyak dan gas di sejumlah negara dalam perkembangan regulasi dan institusi?; 2. Bagaimana pengelolaan hulu minyak dan gas di Indonesia dalam perkembangan regulasi dan institusi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945?; dan 3. Bagaimana optimalisasi regulasi dan institusi dalam pengelolaan hulu minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan hulu migas khususnya regulasi dan institusi di negara penghasil migas lain yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia, dan Norwegia. dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perkembangan sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan terutama perubahan di industri migas global. Indonesia sebagai negara penghasil migas mengalami perkembangan regulasi dan institusi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan pemanfaatan migas yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun demikian terdapat tantangan yang masih perlu dituntaskan dalam rangka mendorong perkembangan industri hulu migas nasional terutama berkaitan dengan implementasi regulasi dan kepastian mengenai lembaga pengelola hulu migas. Usaha optimalisasi regulasi dan institusi sudah dilakukan dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengelolaan hulu migas untuk kesejahteraan rakyat meskipun implementasi regulasi belum simetris dengan kinerja institusi sehingga kesejahteraan sosial belum tercapai.

---

Oil and gas producing countries are strongly supported by regulations and institutions. Both regulations and institutions are needed in order to build an industrial investment climate, including the oil and gas industry, which has the characteristics of high risk, high technology and high costs. The high investment value and risk in the oil and gas industry, especially the upstream oil and gas sector, means that regulations as a basis for business activities require stability. Moreover, the oil and gas business is a business with a collaboration duration of up to decades. While institutions are closely related to the country where the resources are located, in some areas, the state is the holder of control rights over natural resources. This institution then becomes the state's representative as the holder of resource control rights in carrying out upstream oil and gas activities. The presence of institutions in upstream oil and gas management has an important role because with their function and authority institutions can make oil and gas a driver of the country's progress or vice versa. This is because institutions consist of various characteristics of human resources so that it is possible for mis-management or corrupt behavior to occur which can make the abundance of natural resources a resource curse for resource-owning countries. Therefore, this research answers questions regarding: 1. How is the management of the upstream oil and gas sector in a number of countries in terms of regulatory and institutional developments?; 2. How is upstream oil and gas management in Indonesia related to the development of regulations and institutions based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?; and 3. How to optimize regulations and institutions in upstream oil and gas management for people's welfare? This research is a normative and descriptive qualitative juridical research. Comparisons were also made with the development of upstream oil and gas management, especially regulations and institutions in other oil and gas producing countries, namely Venezuela, Saudi Arabia, Malaysia, Russia and Norway. From this research it is known that the management of the upstream oil and gas sector in oil and gas producing countries continues to experience development as a form of adaptation to social, political, economic conditions and especially changes in the global oil and gas industry. Indonesia as an oil and gas producing country is experiencing developments in regulations and institutions in an effort to realize social welfare and achieve the goal of utilizing oil and gas, namely for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are challenges that still need to be resolved in order to encourage the development of the national upstream oil and gas industry. especially related to the implementation of regulations and certainty regarding upstream oil and gas management institutions. Efforts to optimize regulations and institutions have been carried out in order to overcome challenges in upstream oil and gas management for people's welfare, although the implementation of regulations has not been symmetrical with institutional performance so that social welfare has not been achieved."

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"ABSTRAKPemanasan global merupakan salah satu indikator bahwa bumi ini sedang berada pada kondisi tertentu yang memerlukan perhatian lebih besar dari sebelumnya. Dalam isu pemanasan global, Arktik menjadi salah satu kawasan yang menarik perhatian dunia karena efek pemanasan global paling besar dapat dilihat di kawasan ini. Pada tahun 1996, sebuah forum kerjasama bernama Dewan Arktik dibentuk. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk melindungi lingkungan, melestarikan sumber daya alam yang tersimpan, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan Arktik. Setelah hampir 24 tahun pembentukan forum ini, kondisi Arktik justru semakin memprihatinkan. Lapisan es yang semula tebal menutupi permukaan, kini semakin menipis seiring dengan semakin bertambahnya suhu bumi. Sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan ini juga perlahan mulai berkurang kadarnya, dan hal ini bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat Arktik itu sendiri. Dengan menggunakan teori regional security complex, penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan forum ini, serta alasan atas ketidakmampuan forum Dewan Arktik dalam mencapai tujuan pembentukannya. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam peneltian ini adalah Mengapa pasca Dewan Arktik terbentuk masih terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta militerisasi di kawasan Arktik yang menyebabkan dampak pemanasan global tidak berkurang di kawasan ini? Pertanyaan selanjutnya adalah Mengapa negara-negara anggota Dewan Arktik tidak dapat memenuhi komitmen awal pembentukannya?

---

ABSTRACTGlobal warming is one of the indicator that the earth, to some extent, requires greater attention than it does before. On the issue of global warming, the Arctic has become one of the regions that has attracted global attention because of the greatest global warming effect could be seen in this region. On 1996, a cooperation forum, named the Arctic Council, was created. The main purposes of this forum are to protect the environment, to conserve the stored natural resources, and to manage sustainable development for people in Arctic. After nearly 24 years of its establishment, the Arctic condition is even more alarming. The layer of ice that was originally thick has become thinner as the earth's temperature increases. The natural resources contained in this region are also starting to diminish, but not for the good of Arctic society. Using the regional security complex theory, this research will analyze the factors that influence the formation of this forum, as well as the reasons for the inability of the Arctic Council forum to achieve its goals. The question that needs to be answered in this research is: Why is it that after the Arctic Council was establish there was still natural resources excessive exploitation and the militarization in the Arctic region that caused the effects of global warming to not diminish in this region? The next question is, why can't the members of the Arctic Council meet their commitments to establish the forum?."

"Sejak pasca Perang Dunia II negara-negara di dunia berusaha untuk menjadi negara yang tidak hanya diakui kekuatannya secara politik tetapi juga secara ekonomi. Oleh karena itu perdagangan luar negeri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi sebuah negara. Dalam hal ini Jepang memaksimalkan potensinya sebagai negara penghasil dan pengekspor industri otomotif di dunia. Di sisi lain Australia mengekspor kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonominya. Oleh karena itu Jepang dan Australia yang memiliki perbedaan potensi mengadakan perjanjian hubungan perdagangan bilateral untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jepang dan Australia menandatangani perjanjian perdagangan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1957. Mereka juga sepakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mendiskusikan isu bilateral khususnya di bidang ekonomi. Melalui perjanjian itulah hubungan perdagangan kedua negara yang bersifat komplementer ini terus berlanjut. Bahkan mereka mampu mengatasi rintangan dan meningkatkan ekspor mereka berkat komitmennya untuk bekerjasama dan meningkatkan hubungan bilateralnya di bidang ekonomi.

---

Since the post World War II the countries in the world trying to become a country that is not only recognized for its strength politically but also economically. Therefore, foreign trade is one of the way to achieve the economic interest. In this case Japan maximize its potential as a producer and exporter of automotives in the world. On the other hand Australia export its natural resources for economic interest. Therefore, Japan and Australia which have a different potential entered into bilateral trade relations to meet their economic interest. They agreed to conclude the bilateral trade agreement for the first time in 1957. They are also agreed to participate actively in discussing bilateral issues, particularly in the economic field. The bilateral trade between Japan and Australia which complement each other still continued through this agreement. Moreover they able to overcome and increasing their export because of their commitment to cooperate and enhance their bilateral relations in the economic field."