Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Psophocarpus scandens (Endl.0 Verdc. is a member of a small genus of leguminous plants that includes the vegetable crop, winged bean. Some plants of P. scandens, an endemic of tropical Africa, were recently found growing uncultivated in site XIX.P within Bogor Botanic Gardens. It is possible these plants are descendants from experements carried out iin the Gardens in the 1970s, or even possible from original plants recorded in Bogor as early as 1842. This plants has trifoliate leaves and attractive blue butterfly-like flowers, smaller in size that the domesticated winged bean. Its small winged pods are a popular bush food in Africa, but unlike the domesticated winged bean, P. scandens has the potential to be weedy. At times, it has been used as a leguminous cover crop in the plantation industry."

"The management of natural resources is authorized with local regulations when dealing with forest community and legal law including some parties from outside of particular forest area. The two contrasts between the local and national regulations have frequently taken place as result of conflict of interest. Therefore some questions arise: how is the development of such conservation areas meet with the local regulation or adat? Is the activity to make use of the resources by the community remains possible? To response to the question the writer would like to argue that assessment of how a national park management interact with local regulations and hak ulayat or communal rights, one should aware of the contexts of their interaction as well as the following aspects: historical, adat law, economical, institutional and the dynamic of local politics. These have to be emphasized since the national park policy in Indonesia can be seen as the manifestation of state territorialization which results in the marginalization of adat community. All parties' interests in natural resources are consider as national citizen and legally authorized to manage or exploit the resources inside the country's territory. Cases from the four national parks observed concluded that even when they live in around the parkas indigenous, they are not automatically awarded their traditional rights or access to make use of the parks."

"Tesis ini secara umum mengeksplorasi bagaimana sistem tenurial lahan dan sumber daya alam yang dijalankan oleh masyarakat matrilineal. Secara khusus tesis ini menelusuri posisi perempuan dalam sistem tenurial lahan dan sumber daya alam di masyarakat matrilineal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperspektif feminis dengan menggali secara mendalam sejarah dan pengalaman hidup perempuan. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sejarah suku, silsilah keluarga, sejarah kehidupan perempuan, wawancara mendalam, diskusi terfokus dan observasi terlibat. Teori yang digunakan adalah ekologi politik feminis Feminist Political Ecology . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sejarah pembukaan dan pengolahan lahan dan sumber daya alam. Perempuan berperan sama dengan laki-laki ketika membuka lahan, berladang kemudian mengolahnya menjadi kebun. Perempuan juga berperan dalam sejarah berkembangnya sebuah perkampungan. Perkebunan dan tanah yang telah diolah kemudian dimiliki oleh perempuan. Perempuan juga secara aktif terlibat dalam pembangunan desa yakni dengan memberikan sebagian tanahnya kepada suku lain yang memerlukan pemukiman. Di tingkat keluarga inti dan keluarga saparuik sumber daya dan lahan matrilineal dikelola oleh perempuan meliputi kebun karet, ladang, tanah dan rumah. Tradisi matrilineal dalam sistem tenurial lahan dan sumberdaya alam masih berlangsung hingga kini. Namun demikian, sumber daya matrilineal mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh nilai, ekologi dan politik. Walau perempuan merupakan subyek utama dalam tradisi waris sumberdaya matrilineal, namun perempuan bukan pemegang otoritas atas tata kuasa lahan dan sumberdaya matrilineal. Kepemilikan hak perempuan atas tanah hanya klaim de-facto . Ini berarti bahwa meskipun perempuan adalah subjek utama dalam tradisi pewarisan, namun perempuan tidak memiliki otoritas untuk klaim de-jure di tingkat yang lebih tinggi, baik pada tingkat suku dan nagari. Selain itu, perempuan tidak terwakili dalam struktur suku dan kelembagaan adat di masyarakat matrilineal di Gajah Bertalut. Lebih jauh, kepemimpinan adat oleh perempuan tidak pernah terjadi di dalam suku maupun nagari. Perubahan sistem tenurial lahan dan sumber daya alam mulai terjadi melalui pengambilan keputusan oleh laki-laki datuk selaku pemimpin adat, yakni sebagai pemegang kekuasaan di tingkat suku dan nagari, serta melalui berkembangnya konsep kepemilikan individu atas nama laki-laki. Program-program yang dikembangkan pemerintah dan LSM menempatkan laki-laki sebagai Kepala Keluarga dan pemimpin di tingkat keluarga inti/rumah tangga. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam keberlangsungan sistem tenurial lahan dan sumber daya alam di masyarakat matrilineal. Kata Kunci: posisi perempuan, matrilineal, tenurial lahan, sumber daya alam.

---

This thesis explored how land tenure and natural resources systems are run by the matrilineal community. It is also the thesis talked particularly in how the position of women in land tenure and natural resources systems especially in the matrilineal society. The research was a qualitative research and used feminist perspective by deeply explore herstory and life experience of women. Data collection techniques were conducted by tracing the herstory of tribes, family pedigrees, women 39 s life herstory, in depth interview, focused group discussions and observation. The data was analyzed by using the Feminist Political Ecology theory. The results of the research showed that since the village established, the women has the same role as men in land clearing, farming and rubber planting. The plantation and its land were then owned by the women. Women also actively involved a role in the herstory of the development of the village by giving part of her land to other clan as necessary. Women is manager of land and resources matrilineal in the core and extended family level, including rubber plantations, fields, land and houses. The matrilineal tradition in land and natural resource tenure systems has been run for long time ago and it still prevail until now . However, matrilineal resources are under pressure that is influenced by value, ecology and politics. The women ownership right on the land is only ldquo de facto claim rdquo . It means that although the women are the main subject in the tradition of inheritance, however the women do not have an authority for ldquo de jury claim rdquo on high level clan and nagari structure. In addition, women are not represented in tribal and institutional structures of adat in matrilineal societies in Gajah Bertalut Village. Furthermore, indigenous leadership by women has never occurred in tribes or nagari. Changes in land tenure and natural resources systems began through decision making by datuk as adat leader, as well as through the development of the concept of individual ownership in land the name of men. Programs developed by government and NGOs had placed the men as heads of the households and leaders at the core family household level thus these led to obscure the sustainability of land tenure and natural resources systems in the matrilineal community. Keyword women position, matrilineal, land tenure and natural resources."

"Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan bagaimana hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diajukan pengujiannya berdasarkan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. apakah sudah tepat langkah pemerintah membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Untuk menjawab permasalahan tersebut akan ditinjau mengenai putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier).Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Kesimpulan, Pergantian BP Migas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ke SKK Migas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan SKK Migas sebagai penerus BP Migas dalam skema KKS kegiatan hulu migas tetap tidak menganut skema perjanjian ”B to B” (Business to Business) tetapi ”B to G” (Business to Government). Model hubungan antara SKK Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas.

---

State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In this Production Sharing Contract, which the contracts also involve the government and called government contract, has a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets. The research was distributed by a question of how the State's right to control the resources of oil and natural gas as the Principal problems of the Constitution mandated in this study was the right controlled the country over resources oil and gas contracts in the implementation of cooperation in the oil and gas law No. 22 of 2001 concerning oil and natural gas that has been done based on the proposed Constitution to the Constitutional Court. is it just a step the Government shape the SKK in lieu of BP Migas based on the ruling of the Constitutional Court? To answer these problems will be reviewed regarding the ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 36/PUU-X/2012 about testing Act No. 22 of 2001 concerning oil and Gas against the Constitution. Research will be carried out using the methodology of Juridical Normative research. So the data collected is secondary data (consisting of the primary law, secondary materials and tertier). Method of data collection is done using the search library documents or studies. In conclusion, the turnover of BP Migas which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court Verdict contradicts SKK Migas to the Constitutional Court. The existence of SKK Migas as successor to BP Migas in the oil and gas upstream activities KKS scheme still isn't embraced the scheme agreement "B to B" (Business to Business) but "B to G" (Business to Government). Models of the relationship between SKK Migas as country representation by business entities/business entity Remains in the management of oil and gas it degrades the meaning of State control over natural resources of oil and gas.

"

"Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya kehutanan. Penelitian ini ingin melihat pergeseran penguasaan negara atas hutan, yakni dengan melihat pergeserannya dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai kehutanan. Penelitian ini menjelaskan mengenai anatomi peraturan kehutanan dengan menggunakan perspektif hak menguasai negara. Terhadap konsepsi hak menguasai negara itu sendiri, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi undang-undang dibidang perekonomian dan sumber daya alam, termasuk UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui putusan atas uji materi atas penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini tidak hanya melihat dari penguasaan hutan dalam aspek ekonomi tetapi juga aspek kelestarian hutan. Untuk itu, penelitian ini membuat narasi dari peraturan pelaksana UU Kehutanan mengenai pemanfaatan hutan, yang mengatur tiga komoditas kehutanan, yakni kayu melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan, serta komoditas kehutanan yang dimainkan oleh kepentingan global yaitu melakukan mekanisme perdagangan karbon.

---

The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset."

"This second edition of International Environmental Law, Policy, and Ethics revises and expands this groundbreaking study into the question of why the environment is protected in the international arena. This question is rarely asked because it is assumed that each member of the international community wants to achieve the same ends. However, in his innovative study of international environmental ethics, Alexander Gillespie explodes this myth. He shows how nations, like individuals, create environmental laws and policies which are continually inviting failure, as such laws can often be riddled with inconsistencies, and be ultimately contradictory in purpose. Specifically, he seeks a nexus between the reasons why nations protect the environment, how these reasons are reflected in law and policy, and what complications arise from these choices."

"Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu bentuk upaya terhadap konservasi yang mempunyai fungsi dan peran penting sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 6 Maret 1980.Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sisters zoning yang telah dideklarasikan pada The IV th World Congres on National Park and Protected Area di Caracas, Venezuela 1992.Penelitian dengan judul "Sebaran Wilayah Berpotensi Rawan Perambahan Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dan Sekitarnya" bertujuan ingin mengkaji perubahan spatial terhadap kondisi wilayah yang telah ditentukan menurut hukum yang secara formal (legal) maupun yang terjadi saat ini berkembang.Adanya penetapan suatu daerah Taman Nasional sering menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dengan pihak pengelola, untuk mengurangi gangguan tersebut perlu adanya pengaturan yang memadai untuk kehidupan masyarakat serta pengetahuan tentang pentingnya kawasan hutan/ Taman Nasional sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar.Sasaran yang ingin dicapai secara umum memberikan kerangka pendekatan yang dapat mengakomodasikan kepentingan sosial masyarakat disekitar bufferzone Taman nasional Gunung Gede Pangrango.Secara singkat perrmasalahan yang muncul dalam study ini adalah "bagaimana sebaran wilayah rawan rambah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, baik menurut kebijakan Pemerintah maupun keberadaan (existing) penggesarannya?" selanjutnya, pertanyaan lainnya adalah "dimana wilayah yang berpotensl rawan rambah ?".Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh perubahan spatial penggunaan lahan yang secara fisik rawan rambah terdapat diwilayah bagian utara TNGGP pada Kabupaten Bogor khususnya di kecamatan Caringin, Megamendung dan Ciawi. Sedangkan Kabupaten Sukabumi adanya penambahan areal kawasan hutan khususnya di Kecamatan Cisaat.Kata Kunci : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kebijaksanaan Pemerintah, Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Masyarakat, Rawan Perambahan, Penggunaan Lahan.

---

a Distribution Which is Potential to be Encroached in Gunung Gede Pangrango National Park and Its Surrounding.Gunung Gede-Pangrango National Park has been determined as a National Park by the Ministry of Agriculture in 1980. As a conservation area, the National Park has its function as a protection of livelihood buffer system and sustainability biodiversity including its ecosystem.According to law no. 5/1990 concerning Conservation of Natural Resources and Biodiversity with its ecosystem, it has been defined that as a nature reserve area which has natural and original ecosystem, the area should be managed by zoning system such as being declared by the IV th World Congress on National Park and Protected area in Caracas, Venezuela 1992.The Research on :"Area Distribution which is potential to be encroached in Gunung Gede Pangrango National Park and its surrounding:, has objective to analyze the spatial change of area condition which has been defined based on legal and formal law or based on situational condition.By declaring the area as a National Park, it has caused conflict between community surrounding the area and the management site. To minimize the conflict, it is needed a standard regulation for a community livelihood and a knowledge on how important is the forest area/National park as a buffer for livelihood of the community.The general objective is to give a framework of approach which could accommodate social communities' needs in the buffer zone of Gunung Gede-Pangrango National Park.In Brief, the problem rise on this study is about "How is the distribution pattern of the area potential to be encroached in Gunung Gede-Pangrango, either based on the Government policy or by the existing movement?" and the next question is : "Where is the area potentially being encroached?" Result of the study showed that there has a spatial change in using area that physically potential being encroached. The areas are located within the North Part of Gunung Gede-Pangrango National Park that is in Bogor District especially in Caringin Regency, Megamendung and Ciawi. The other location is in Sukahumi district, which is located in Cisaat Regency.Keywords: Gunung Gede-Pangrango National Park, Government Policy, Conservation, Biodiversity Natural Resources and Ecosystem, Community, Encroachment, Land Use."

"Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kepemilikan terutama ketidaksamaan dalam hal potensi yang dimililki daerah diantaranya adalah potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya Perbedaan kepemilikan tersebut menyebabkan ketimpangan antar daerah bahkan semakin melebarnya jurang antar daerah satu dengan daerah lainnya. Apalagi kepemilikan sumber daya yang adat tersebut belum dikelola secara optimal sehingga antar daerah satu dengan daerah lainnya nampak jelas perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita, prasarana dan sarana ekonomi dan sosiai, struktur kegiatan ekonominya dan sebagainya.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota melalui indeks Willianson, menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan perekonomian antar daerah di Propinsi Lampung seperti jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, sumbangan dan faktor-faktor lainnya dan menganalisa pengaruh perubahan variabel kebijakan terhadap kondisi kesenjangan petekonomian antar daerah di masa yang akan datang.Studi ini menggunakan model ekonometrika dengan model persamaan simultan yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 8 persamaan struktural dan 3 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 19 dengan variabeI endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 8 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyak 3 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,70 hingga 0,92 dan 4 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,62 hingga 0,69. Bila dilihat dari nilai F hitung berkisar antara 15,8039 hingga 246,845, dan nilai Durbin Watson berkisar airtara 1,695 hingga 2,258.Daya validasi model dengan melihat nilai koefisein U-Theil hampir 85 per= mempunyai nilai koefisien U-Theil di bawah satu, hal berarti sebagian besar model dapat dipergunakan atau valid untuk dilakukan simulasi baik simulasi maupun proyeksi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah teijadi kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Lampung yang diperlihatkan oleh besarnya nilai indeks Willianson antara 4 kabupaten/kota. Selain itu tingkat kesenjangan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan yang diterima daerah, jumlah investasi yang masuk ke daerah tersebut dan adanya dummy krisis. Dari ke-4 variabel tersebut jumlah tenaga kerja lebih resposif terhadap tingkat kesenjangan dibandingkan variabeI yang lain. Hal ini akan semakin besar bila dalam suatu daerah tersebut telah terjadi aglomerasi tenaga kerja.Dari hasil proyeksi dari tahun 2000-2005 terhadap model persamaan simultan menunjukkan bahwa semua variabel endogen mengalami pertumbuhan yang meningkat untuk semua skenario kecuali variabel pendapatan per kapita mengalami penurunan pada tahun 2001 skenario moderat di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara.Hasil proyeksi variabel target menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan dipengaruhi tenaga kerja, sumbangan, jumlah investasi dan adanya dummy krisis tahun 1997-1998 menghasilkan hasil proyeksi yang meningkat Hal ini berarti daerah kabupaten/kota harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan taraf pembangunan di daerahnya agar tidak tertinggal jauh dibandingkan daerah lainnya dengan berbagai upaya seperti menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, perizinan yang mudah dan sebagainya terutama agar para investor mau datang menanamkan investasi di daerah. Akibat lebih lanjut ketertinggalan antar daerah dapat dikurangi/diperkecil."

"Perkembangan kehidupan menjelang akhir abad ke 20 ditandai dengan kemajuan di hampir semua aspek kehidupan yang kemudian mendorong tumbuhnya arus globalisasi dan liberalisasi. Salah satu hasil kemajuan IPTEK adalah teknologi penerbangan, yang kemudian memacu berkembangnya industri jasa transportasi udara yang kemudian mendorong munculnya kebijakan open sky, yang berkeinginan untuk memanfaatkan ruang udara seluas-luasnya bagi kepentingan perusahaan penerbangan dari negara tertentu. Sebagai suatu hak penuh dan utuh dari suatu negara (complete and exclusive right of the State), ruang udara memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan negara, apalagi bila negara tersebut memiliki wilayah udara yang luas serta berada dalam posisi strategis sebagaimana yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan ruang udara akan terkait erat dengan kegiatan industri penerbangan dan kegiatan ruang angkasa. Dalam tesis ini pembahasan akan dibatasi dalam kaitan dengan kegiatan industri penerbangan, khususnya bisnis penerbangan. Ruang udara sebagai hak penuh dan utuh atas ruang udara diatas wilayah kedaulatan negara telah diakui oleh hukum internasional, yaitu dalam Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919, kemudian dalam Convention On International Civil Aviation tahun 1944 dan yang terakhir adalah dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Konvensi-konvensi internasional tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 8,4 juta km2 dan berada di posisi silang strategis di antara 2 benua dan 2 samudera, sehingga hak penuh dan utuh atas wilayah ruang udaranya yang memiliki keunggulan komparatif, dapat dimanfaatkan sebagai suatu bargaining power dalam berbagai perundingan dengan negara lain diantaranya adalah untuk Air Service Agreement. Pemanfaatan yang tepat serta didukung oleh perangkat hukum internasional maupun nasional yang berlaku ditambah dengan sumber daya yang berkualitas, akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam memanfaatkan ruang udara nya sebagai salah satu sumber daya nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 (3) UUD-45."

"Copepoda merupakan zooplankton yang dominan di lautan, dan mempunyai peranan penting dalam rantai makanan di ekosistern perairan, termasuk perairan mangrove (estuarine). Penelitian mengenai Copepoda di perairan mangrove Cilacap, Jawa Tengah, telah dilakukan pada bulan Oktober 1997 dan April 1998. Dari hasil identifikasi ditemukan sebanyak 25 jenis yang termasuk dalam 17 marga, 12 suku, dan 4 bangsa (ordo). Calanoida merupakan ordo yang paling besar, dengan jumlah anggota 17 jenis. Frekuensi kehadiran tertinggi ditemukan pada Acartia erythraea dan Pseudodiaptomus incisus, masing-masing 58,34% dan 52,08%. A. erythraea paling melimpah pada bulan April (rata-rata 7,81% dan 10,59%) dengan kepadatan maksimal 102 ind./l.; sedangkan P. incisus paling melimpah pada bulan Oktober (rata-rata 6,56% dan 14,73%) dengan kepadatan maksimal 62 ind./l.Keanekaragaman jenis Calanoida berkisar antara 0,424-0,849, kemerataan individu tiap jenis 0,256-0,429, kekayaan jenis 0,610-2,471, kesamaan jenis antara dua lokasi 0,182-0,933. Hasil analisis kluster pada musim dan waktu pengamatan yang berbeda, tidak terbentuk pengelompokan. Meskipun demikian terdapat kecenderungan pada St. 1, 2, dan 3 membentuk kelompok yang terpisah dari St. 4. Penyebaran dan kelimpahan Copepoda sangat dipengaruhi oleh salinitas. Kisaran salinitas pada bulan Oktober 18,1-31,7 %0 dan 9,2-29,1 %0 pada bulan April. Selain salinitas, pengaruh musim juga turut menentukan komposisi jenis dan kelimpahan Copepoda.

---

Copepods is a dominant group of marine zooplankton, and has an important role in the marine food chain. Copepods lives in various habitats, in freshwater, estuarine, and marine. Information on copepods in Indonesia mostly came from expedition reports on East Indonesian waters. Nevertheless, information concerning copepods in mangrove waters (estuarine) is very limited. The Cilacap mangrove waters has a unique ecosystem. It has high estuarine biodiversity lives, in which of them is copepods. From this fact, a study on the taxonomy and community structure of copepods in Cilacap mangrove waters was conducted on October 1997 and April 1998.The aims of study is to know the diversity and fluctuation of copepods species, the relationship community structure of copepods with the environmental factors in Cilacap mangrove waters, to available information on description and illustration of copepods that area from two seasons.Twenty-five species belonging to 12 families was recorded. They include 17 species of Calanoida, three species of Poecilostomatoida, four species of Cyclopoida, and one species of Harpacticoida. Two species showed high frequency of occurrence and abundance, i.e. Pseudadiaptonius incises at dry season, and Acartia erytlhraea at wet season. This indicated that the two species were common and distributed more widely than others.The highest diversity and richness indices of copepods species were found in Sapuregel (St. 3) at two seasons, and Teluk Penyu had highest evenness index at dry season. Donan mouth river and Sapuregel had the highest similarity index at dry season. Cluster analysis resulted in one group at all study on October 1997 and April 1998. Stations 1, 2, and 3 had the highest relationship than station 4. The water conditions of Cilacap mangrove waters showed that salinity ranged from 9,2-31,7 %0 temperature ranged from 25-32°C, pH ranged from 6,58-8,74, turbidity ranged from 0-7 NTU, DHL ranged from 10,4-44,7 mg/l, and DO ranged from 4,40-8,52 mg/l."