Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Waluyo Subagyo
Abstrak :
Ikan tuna segar dalam klasifikasi produk hasil perikanan adalah ikan tuna yang didinginkan dengan suhu dibawah 0 ° C sampai - 2,5 ° C selama kurang lebih 14 (empat belas hari) dari penangkapan ikan di laut sampai ke konsumen. Sedangkan jenis ikan tuna yang dapat diolah menjadi ikan tuna segar adalah ikan mandidihang (yellowfin tuna), ikan mata besar (bigeye tuna) dan ikan tuna sirip biru (bluefin tuna). Kegiatan penangkapan ikan tuna di Perairan Samudera Hindia semakin meningkat dan mengakibatkan semakin luas dan jauhnya daerah operasi penangkapan di laut, terutama di perairan bagian barat yang daerah operasi penangkapannya sampai ke perairan sebelah selatan Negara India. Situasi ini mengakibatkan waktu operasinya .semakin lama dan ukuran kapal ikan juga semakin besar, sebagaimana kapal ikan long iner yang berpangkalan di Jakarta dengan ukuran 60 - 100 GT dan 100 - 200 GT dibandingkan di Benoa-Bali dengan ukuran 30 - 60 GT, 60 - 100 GT dan 100 - 200 GT. Penentuan pelabuhan pangkalan bagi perusahaan perikanan tuna segar ini mengakibatkan perbedaan besamya biaya kegiatan perusahaan dan pada akhimya akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sedangkan untuk optimasi pendapatan perusahaan perikanan tuna segar melalui penentuan pelabuhan pangkalan tersebut dengan menggunakan Metoda Perbandingan Eksponensial yang hasilnya sebagai berikut : - Untuk pelabuhan pangkalan di Jakarta dengan menggunakan kapal ikan long liner yang berukuran 100 - 200 GT. - Untuk pelabuhan pangkalan di Benoa-Bali dengan menggunakan kapal ikan long liner yang berukuran 100 - 200 GT. - Untuk Perairan Samudera Hindia dengan menggunakan kapal ikan long-liner yang berukuran 100 - 200 GT dan dengan pelabuhan pangkalan di Jakarta. Di dalam penentuan pelabuhan pangkaian juga diperhatikan negara-negara yang terlibat di dalam pemanfaatannya karena masing-masing negara akan mengutamakan kepentingan nasionalnya. Sehubungan jumlah negara yang terlibat dalam pemanfaatan ikan tuna di perairan bagian Timur lebih sedikit dibandingkan di perairan bagian Barest, maka untuk mengoptimasikan pendapatan perusahaan dapat dipilih di Perairan Samudera Hindia bagian timur dengan kapal ikan long liner berukuran 100 - 200 GT dan dengan pelabuhan pangkalan di Benoa-Bali.
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismahan Umran
Abstrak :
ABSTRACT
Glomalean fungi are natural resources commonly found in different natural ecosystems and associated with different potential forest, agriculture, horticulture and pasture plant. Natural resource exploitation may lead to ecosystem destruction and may affect population status of these fungi.

The objective of this study is to determine the diversity of glomalean fungi and their inoculum potential in five land-use types, i.e.: forest, agroforest, "sengon" (Paraserianthes) plantation, cassava plantation and "alang-alang" (lmperata) at Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Muara Bungo, and Kecamatan Tebo Tengah, Bungo Tebo District, Jambi Province.

Fifteen soil samples were collected from the five land-use types at a depth of 0 - 5 cm (K1) and 5 - 15 cm (K2). The glomalean fungi spores were extracted and isolated using wet sieving-decanting technique (Gerdemann, 1971) followed by sucrose centrifugation technique (Setiadi et al., 1992)_ isolated spores were identified by using the Manual for identification of VA mycorrhizal fungi (Schenck & Perez, 1990), and diversity glomalean fungi in each land-use type was analyzed using Shannon-Wiener Index, while their inoculum potential was assessed using most probable number (MPN) following procedure of Felmann & ldczak (1994). Degree of inoculum potential of the five land-use types was analyzed using varian one-way classification (Sakai & Rohlf, 1992).

The results show that glomalean fungi population at the five land-use types varied. Among the six genera in the world, four genera of glomalean fungi i.e. (Glomus, Sclerocystls, Acaulospora, and Gigaspora) were found at all land-use types. Glomus spp. were dominant at the five land-use types. Genus of Gigaspora was only found at cassava plantation. Compared with the other land use types, number of species and spores found in cassava (9 species of glomalean fungi with 323 spores/100 g of sample) and in "alang-alang° (11 species with 318 spores/100 g of sample) were the highest at the value of diversity index (1,44) and (1,23) respectively. Spores of glomalean fungi increase gradually from undisturbed forest to degraded "alang-alang".

Results also indicate that the inoculum potential of the five land-use types are different. Compared to the other land-use types, inoculum potential of "sengon" (39,5 active propagule/cm3 soil) and cassava plantation (37,75 active propagulelcm3 soil) were the highest. The results also show that the value of inoculum potential is not always positively correlated with the abundance of spores.

Further research to determine the relationship between glomalean fungi diversity with their inoculum potential and the soil productivity is recommended. This approach can be used as an alternative strategy to improve sustainable agriculture development using microbial processes.
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setyo Suprijadi
Abstrak :
ABSTRAK Danau Toba adalah salah satu objek pariwisata yang sangat potensial bagi pemasukan devisa negara. Melalui serangkaian program peningkatan eksploitasi dan pengembangan sektor industri jasa pariwisata di kawasan ini, dicanangkan tidak kurang data. 500.000 wisatawan pertahun diharapkan datang ke Danau Toba pada Repelita VI. Dengan demikian diharapkan juga dapat mendorong ke arah pengembangan jasa-jasa di sektor lain, balk sebagai pendukung peningkatan program kepariwisataan tersebut ataupun sebagai produk-produk ikutan lainnya. Usaha-usaha gencar yang telah dilakukan Pemda Sumatera Utara pada akhirnya menghasilkan pengembangan fisik kawasan dari segi akomodasi, yang untuk selanjutnya disusul pula oleh pengembangan kegiatan lain-lainnya untuk memperluas pangsa pasar yang mampu membangkitkan demand di samping atraksi objek-objek pariwisata alamiah yang dimiliki Danau Toba yang memang sangat unik. Sayang sekali dalam perjalanannya, pengembangan kawasan ini tidak atau kurang diikuti kebijaksanaan penataan wilayah yang baik, sehingga pada akhirnya menghasilkan akumulasi pertumbuhan yang sangat terpusat dan bertumpuk-tumpuk di sepanjang tepian danau yang membenikan dampak negatif terhadap fisik lingkungan danau serta pada keasrian pemandangan yang ada. Seperti dimaklumi, di samping faktor atraktif dari suatu objek daerah tujuan wisata, ada faktor esensial lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu masalah pengolahan sistem lingkungan khususnya masalah sanitasi lingkungan di kawasan tersebut.. Kelengahan perhatian pada masalah ini pada akhirnya melahirkan juga faktor penghambat wisatawan berkunjung, di samping faktor kerusakan alam lingkungan sebagai akibat bahan-bahan buangan cair dan padat yang berasal dari aktivitas domestik, restoran, hotel, pasar, bengkel dan sebagainya. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan introduksi langkah-langkah penanggulangan secara komprihensif sesuai dengan kondisi yang ada saat ini di Danau Toba sehingga dapat menjaga kawasan ini agar tetap asri dan tetap potensial bagi pemasukan devisa negara. Secara khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data tentang kualitas air Danau Toba dan melihat bagaimana kecenderungan deviasi yang terjadi pada kondisi fisik badan air Danau Toba dengan membandingkannya pada nilai-nilai baku yang ada saat ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan kualitas air Danau Toba ditinjau.dari segi fisis sudah menunjukkan adanya pencemaran yang cukup besar dengan diperolehnya kandungan minyak dan lemak berkisar antara 7.535 mg l. Hal ini akan memberikan gangguan bagi pemanfaatan air Danau Toba bagi rekreasi air disamping penurunan nilai estetika dari badan air. Secara biologis air Danau Toba juga sudah menunjukkan adanya pencemaran dengan terukurnya kehadiran bakteri patogen sebagai faecal coliforni dan total coliform masing-masing sudah melebihi 1000 mpn 100 ml dan 20000 mpn 100 ml. Hasil pengukuran secara kimiawi secara umum menunjukkan kondisi air Danau Toba masih dibawah ambang batas yang diijinkan. Hasil penelitian juga mendapati bahwa pengelolaan lingkungan kawasan pariwisata Danau Toba masih bersifat sektoral. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan pengelola kawasan Danau Toba dimana badan pengelola tersebut bertindak sebagai institusi koordinator pengelola seluruh lingkungan kawasan Danau Toba, yang akan mempunyai ruang lingkup internal, yaitu yang berhubungan dengan unit pelaksana operasional lapangan, serta eksternal yaitu unit penugasan yang berhubungan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain. Untuk itu disini diperlukan adanya peraturan pengelolaan lingkungan sebagai landasan hukum yang akan mencakup kewenangan organisasi pengelola, aturan mengenai manajemen organisasi serta aturan main yang menyatakan tanggung jawab, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, termasuk masalah pendanaan didalamnya Penelitian ini juga memandang perlunya dilakukan perencanaan pengembangan kawasan alternatif sebagai kawasan pengalih yang bertujuan untuk mencegah aglomerasi kegiatan yang ada saat ini di kota Parapat, yang untuk itu terpilih disini daerah Ajibata yang letaknya bersebelahan dengan kota Parapat. Strategi pengembangan yang ditempuh adalah : 1. Pengembangan pusat-pusat atraksi baru dan budaya setempat, atau disebut dengan amenity core. 2. Pengembangan pelayanan transport yang memenuhi demand dari beberapa segmen wisatawan. 3. Pengembangan sarana akomodasi yang baik. 4. Pengendalian gugus bangunan untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan buatan dan alam. Dengan demikian akan menjawab sekaligus permasalahan pokok perencanaan tapak yang dihadapi kota Parapat saat ini yang berupa : a. Garis sempadan tepian pantai Danau Toba. b. Garis sempadan bangunan. c. Kepadatan bangunan. d. Segi-segi arsitektural budaya bangunan-bangunan setempat. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa Danau Toba sudah mulai tercemar. Pengembangan industri pariwisata di Danau Toba memang perlu dilanjutkan, dikembangkan dan ditingkatkan, tetapi pelestarian lingkungan Danau Toba dan upaya untuk menjaga keseimbangan ekologinya juga perlu dilakukan demi keberlanjutan sumberdaya alamnya dan pembangunan pariwisata itu sendiri.
ABSTRACT Toba Lake is one of tourism objects highly potential for receipt of foreign exchange. Through a series of programs intended to develop the tourism industry in this area, it is expected that no less than 500,000 tourists every year will visit Toba Lake during the National Development VI (Repelita VI). It will in turn encourage the development of services in other sectors both as a support to enhancement of the existing tourism programs and other resulting products. Intense efforts having been made by North Sumatera Regional Administration will eventually develop the area physically in terms of accommodation. It is then followed by other activities for expansion of the market share able to stimulate demand, in addition to unique natural tourist attractions peculiar to Toba Lake. Unfortunately, the development is lacking appropriate policies on the arrangement of the area. This situation results in a rapid growth of buildings centered on and crowded along the lake causing an adverse impact on the physical environment of the lake and the splendor of the landscape. As we all know, in addition to the factors of attraction peculiar to a tourist destination, greater attention should be paid to some other essential factors. One is the issue of preparation of an environmental system, especially that of environmental sanitation. Negligence will in the end result in some other factors like tourists being distracted from visiting the lake, not to mention the factor of damage to the environment as a result of waste liquid and solid generated by activities of houses, restaurants, hotels, (super)markets, workshops and the like. Thus, it is essential to apply control in order to keep -the area conserved and potential for receipt of foreign exchange. General objectives of this study is to introduce preventive steps in comprehensive manner based on the present situation in Toba Lake and thereby allowing it to keep the beautiful and potential object as a. source of foreign exchange. In particular, this study is intended to gather data of the lakes water quality on to observe a deviation tendency occurs in the physical condition of the lake water compare with the present standard values. The results shows that the quality of the lake water, viewed from the physical aspect, has been relatively high polluted by finding oil and fatty contents range 7.535 mg l. It will result in threats of the using the lake water for water recreation in addition to reduction of water body aesthetic values. Biologically, the water of Toba Lake, however, shows pollution by the presence of pathogen bacteria such as Faecal Coliform and Total Coliform of 1000 mpn/100 ml and 20,000 mpn ml respectively. By means of chemical .measurement, it shows that the general condition of the lake water remains below the allowed threshold. Furtheremore, result the study also show that the environmental management of Toba Lake tourism area remains sectoral. Therefore, there must be a separate board for managing its area, that serves a Coordinating Institution for the entire Toba Lake Area Management, internally and externally, concerning field operation managing unit and assigning unit related to a coordination with other public authorities. Accordingly, there should be an Environmental Management Regulation as an order for managing organizational authority, organizational management rules and rules of responsibility, objectives and target including funds. This study considers an importance of Alternative Area Development planning as an alternative area for pre-venting the present agglomerated activities at Parapat town where we select Ajibata near it. Development strategies are belows : a. New attraction centers and local cultures development as so-called amenity core. b. Transportation services development to satisfy demands of tourism segments. c. Appropiate accomodation facilities development. d. Building integrated control to keep man-made environment and nature in balance. And therefore, it will solve at once the following main problems of site planning facing Parapat town todate : a. Line of demarcation by Toba Lake. b. Line of building demarcation. c. Building density. d. Cultural-architectural aspect of local buildings. As a conclusion of this study is that the Toba lake is polluted. Tourism industry by it needs carrying on, developing and improving in addition to its environmental conservation and ecological equilibrium for persistent natural recourses and tourism development. E. Total of References : 20 (1983-1992)
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kalang, Ferdy
Abstrak :
Penelitan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pembentukan kader konservasi di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data dari observasi, dokumentasi dan infomian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang terkait, dokumentasi terhadap laporan tertulis dan observasi lapangan. Pemeriksaan terhadap data didasarkan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kriteria kepastian. Kegiatan analisis data berupa mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan program berupa aspek Manusia (Human) ketentuan persyaratan untuk masyarakat sasaran program dapat dipenuhi, penyelenggaraan kegiatan program lebih berkesan sebagai kepentingan administratif, kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar sangat menentukan efektifitas program ini. Aspek Sumberdaya (Material) secara ekonomis program ini diharapkan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini adalah (bentuk dan cakupan) kegiatan menyesuaikan pada dana/biaya yang tersedia, panitia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mobilisasi perlengkapan cukup efektif. Aspek Gagasan (Ideational) pemetaan terhadap harapan melakukan perubahan dalam jangka pendek, menengah .dan panjang belum cukup jelas, rancangan program disusun dengan komposisi materi mencakup hal-hal yang menurut persepsi penyelenggara dibutuhkan dan dianggap penting, model pengajaran andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan bersifat memberi contoh dan disertai dengan sistem insentif yang memadai bagi tindakan yang mendukung, untuk mencapai tujuan konservasi, harus dipikirkan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat. Proses pelaksanaan mencakup aspek rencana intervensi yang dipersiapkan terlalu berat dan sulit untuk dapat dikerjakan secara optimal. Aspek program sebagaimana adanya berupa mekanisme penetapan kader mengingkari prinsip partisipatoris. Kesimpulan menunjukkan bahwa proses kegiatan program sudah sesuai dengan kondisi normatif, pembentukan kader konservasi dilakukan dalam jenjang atau tingkatan, Panitia kader konservasi selalu berasal dari tenaga struktural dan fungsional, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan merupakan pihak paling berkepentingan dengan kegiatan program. Dana program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan pendidikan tidak mengakomodasikan kebutuhan dan persoalan lapangan, fasilitas sudah tercakup dalam pembiayaan, pertengkapan disiapkan sebelumnya bekerjasama dengan mils kerja Balai Taman Nasional Tanjung Puling. Filosofi yang dianut adalah melakukan perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku ke arah positif. Kurikulum dirancang dengan mengacu pada kebutuhan normatif, kegiatan didominasi oleh model paedagogi, kompetensi dan onentasi administratif yang terlalu kuat menjadi kendala upaya mefakukan perubahan, keterikatan masyarakat secara ekonomis, kultural maupun spritual harus menjadi fokus tindakan konservasi, upaya intervensi terlalu banyak yang dibebankan pada kader konservasi. Faktor yang mempengaruhi berhasilnya program antara lain adanya permainan yang bertemakan konservasi, adanya keseriusan Balai Taman Nasional Tanjung Puling memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi, pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, adanya dukungan masyarakat menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam kegiatan di lapangan. Sedangkan untuk saran, penulis merekomendasikan beberapa butir, diantaranya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kader konservasi, tingkatan kader konservasi yang jelas, kebutuhan pendidikan yang compentence based. Waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan waktu libur untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13938
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Zainuddin
Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai empat variabel terpengaruh (Dependent Variable) dan tiga variabel terpengaruh (Independent Variable) dengan jumlah sampel 145 orang atau 10% dari 1.452 orang. Pembangunan penting untuk mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan selalu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Keadaan seperti ini menjadi dasar untuk memikirkan kembali ukuran keberhasilan pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pada hakikatnya kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak menghendaki pelaksanaan dan kebijaksanaan yang menguras sumber-sumber produksi termasuk sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan generasi masa depan memiliki prospek kemiskinan dan risiko yang lebih besar daripada yang dimiliki generasi sekarang. Secara operasional kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan antara lain diwujudkan dalam bentuk: upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, dan penggunaan eko-teknologi. Meskipun kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sejak tahun 1978 melalui Garis-garis Besar Haluan Negara namun kenyataan menunjukkan masih terjadi kerusakan sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan seakan-akan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan kurang efektif dalam penerapannya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan ini menurut pendapat penulis faktor pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi. Sehubungan dengan itu disusun hipotesis sebagai berikut: 1. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap. 2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓teknologi dan sikap. 3. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau bukti-bukti empiris tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; sekaligus memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan; untuk memperkaya bahan pertimbangan pengambil keputusan dalam rangka penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta untuk memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan 25 pertanyaan atau pernyataan berstruktur, yang diajukan kepada masyarakat yaitu: Pengambil Keputusan Dalam Perencanaan Pembangunan (Pejabat Bappeda Tingkat I dan II, dan Ketua LKMD); Pengambil Keputusan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Kepala Dinas/Instansi Tingkat I dan II); Pelaku Kegiatan Pembangunan (Pemimpin Proyek Daerah/Sektoral dan Pengusaha Pelaksana Pembangunan); serta Pemerhati Lingkungan dan Pembangunan (Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat dan LSM). Untuk mengetahui persepsi masyarakat digunakan analisis statistik dengan memakai Skor T untuk mengubah skor mentah dari kuesioner yang menggunakan Skala Likert . Berdasarkan Skor T tersebut dilakukan penggolongan Persepsi Baik, Buruk dan Sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai persepsi baik sebanyak 62,07 %, persepsi sedang 8,28% dan persepsi buruk 29,65%. Masyarakat yang berpendidikan sedang dan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai persepsi baik. Masyarakat yang berpendapatan rendah pada umumnya mempunyai persepsi buruk. Sebaliknya masyarakat yang berpendapatan tinggi dan sedang pada umumnya mempunyai persepsi baik. Berdasarkan jenis pekerjaan; pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan pada umumnya mempunyai persepsi baik. Pengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya juga mempunyai persepsi baik. Demikian pula pelaku kegiatan pembangunan dan pemerhati lingkungan dan pembangunan secara umum mempunyai persepsi baik. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi upaya konservasi alam; pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko-teknologi dan sikap. 2. Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan eko﷓ teknologi dan sikap. 3. Terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan persepsi upaya konservasi alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, penggunaan ekoteknologi dan sikap. Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut tersimpul bahwa hipotesis (1) , (2) dan (3) terbukti. Daftar pustaka 55 (1972 - 1994).
>ABSTRACT This thesis is the result of research on four Dependent Variables and three Independent variables using a sample of 145 persons or 10% of 1452 persons. Development is essential for sustained poverty reduction and for the purpose of improving the quality of life of the people. The fact that implementation of development has often caused environmental damage. Conditions of this type provide additional ground for rethinking our measurement of progress. Sustainable Development Policy is a development based upon environmental considerations as a means of achieving continuity and well-being of present and future generations. Indeed it reject policies and practices that support current living standards by depleting the productive base including natural resources, and that leaves future generations with poorer prospect and greater risk than our own. Operationally form of sustainable development policy, among other things is the effort of conservation, rational utilization of natural resources, and utilization of eco-technology. Although the sustainable development policy established since 1978 by the Guidelines of State Policy, the fact shows that the environmental damage still happened, it seems the sustainable development policy is not very effectively implemented. And then come to the surface, the question is how to formulate the problem of "whether there is a different perception in community toward sustainable development policy". In such a case, it is the writer's opinion that education level, income level and kind of job are factors that influence the perception toward sustainable development. We can therefore draw up the following hypothesis: 1. There is a correlation among education level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. 2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. 3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. The objectives of this research is to study the community's perception as a empirical manner toward sustainable development policy. Besides it is also to find out whether education level, income level, and kind of job have correlation with perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Then, the effect of this research is to obtain the data and empirical proof on community's perception toward the sustainable development policy, at the same time to know the perception of the community toward sustainable development policy. To enrich those who might concern to improve the management of living environment and to supply basic data for further research. The data have been collected by questionnaires using 25 questions or structured statements, covering the decision makers in development planning (official of the regional development planning board at province and regency level, and chairman of the village development institutions); decision makers in the execution of development (head of the government instance at province and regency level); executors of development (sectoral/regional project leader and contractors); and observers of development and environment (representative of religious/community leader and community self supporting institutions). To know the perception of the community, statistical analysis is used with T score to change raw data questionnaires which using Likert Scales. Based on T score it is done to classify good, moderate and bad perception toward sustainable development policy. The data analysis has pointed out that community who have had good perception 62.07%, moderate perception 8.28% and bad perception 29.65%. Community of low and middle education level has had bad perception. The other side, community of high education level has had good perception. Community of low income level has had bad perception. The other side, community of high and middle income level has had good perception. Based on kind of job: decision makers in development planning has had good perception. Decision maker in the execution of development has had good perception. Then, the executors of development and observers of development and environment have had good perception. Based on the results of the examination of the hypothesis, it can be concluded that: 1. There is a correlation among education and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology, and attitude. 2. There is a correlation among income level and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. 3. There is a correlation among kind of job and perception the effort of conservation, rational utilization of natural resources, utilization of eco-technology and attitude. Based on the results of examination of the hypothesis, it can be concluded that hypothesis (1), (2), and (3) has been proven. Bibliography : 55 (1972-1994)
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Suhadi
Abstrak :
Latar Belakang. Banyak tulisan tentang minyak bumi namun yang dikaitkan dengan pertahanan keamanan negara (Hankamneg), apalagi secara eksplisit, sulit ditemukan. Sudut pandang tulisan tersebut tergantung latar belakang serta keahlian para penulisnya. Dari sebagian tulisan, yang berhasil diamati oleh penulis, dibagi-bagi seperti tersebut di bawah ini. Pertama, tulisan oleh para ahli tehnik pertambangan. Kelompok ini melihat energi minyak bumi sebagai produk pertambangan dan pertambangan teknologinya. Tulisan-tulisan kelompok ini lazimnya dituangkan sebagai Hasil-hasil Lokakarya Energi, yang dikeluarkan secara tahunan dan yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) atau Komite Nasional Indonesia (KNI)-world Energy Conference (NEC). Penulisnya antara lain adalah Soedarno Martosewoyol. Kedua, yang penulisnya bukan ahli teknik pertambangan dan yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Penulis tersebut melihat kaitan antara elastisitas pendapatan per kapita dan pemakaian beberapa jenis dari energi minyak bumi (Premium, minyak tanah, dan minyak solar). Penulisnya antara lain adalah Bambang Tri joso.2 Ketiga, yang penulisnya terutama melihat tentang penyediaan minyak bumi di Indonesia. Penulis tersebut melihat bahwa energi minyak bumi, yang mempunyai peranan sangat panting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, harus diupayakan ketersediaannya. Penulisnya antara lain adalah RIJ Soetopo3 dan Soehoed. R.4 Keempat, sejarah telah pula mencatat bahwa minyak bumi dapat menjadi sumber konflik. Hal itu seperti yang dapat kita lihat pada Perang Teluk.5 Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka dipilih judul tulisan atau thesis ini yaitu "Energi Minyak Bumi dalam (rangka) Ketahanan di bidang Hankamneg.
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fithrorozi
Abstrak :
Negara yang kaya sumber daya alam lebih memprioritaskan upaya ekplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ekspor, bukan untuk meningkatan nilai tambah sumberdaya daya alam itu sendiri seperti yang banyak dilakukan oleh negara miskin sumberdaya alam. Dengan meningkatkan ekspor sumberdava alam negara tersebut dapat mangimpor barang dan jasa yang dibutuhkan. Itulah sebabnya peranan industri manufaktur dalam struktur produksi negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah cenderung relatif kecil dan perubahannya relatif lebih lambat bila dibanding dengan negara yang miskin sumber daya alam (UNINDO, 1992). Pemerintah Kota menetapkan Visi menjadi kota Pangklpinang sebagai kota pusat perdagangan regional, jasa dan industri yang berdaya saing di tahun 2014 dengan misi memacu perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri yang berbasi5 lokal dan menciptakan sumberdaya yang berkeunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang (Renstra Kota Pangkalpinang 2004-2008). Strategi pengembangan industri dengan (1) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya; (2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti; (3) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan (green product). (Arief, 1992). Sementara kondisi perekonomian Kota Pangkalpinang pada tahun 2002 menunjukan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produksi domestik sebesar 561,2 milyar rupiah yang berasal dari output sektor industri manufaktur sebesar 234,83 milyar rupiah atau 41,85% dan sektor jasa sebesar atau 21,59 % sedangkan sisanya berasal dari sektor primer dan sektor utilitas. Hal ini menunjukan sektor industri manufaktur lebih mampu memanfaatkan input yang tersedia dibandingkan sektor jasa. Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi: (1) bagaimana keterkaitan antara sektor jasa dan industri manufaktur dengan sektor perekonomian lainnya di Kota Pangkalpinang dalam menciptakan keberagaman sumber perekonomian (2) seberapa besar dampak pengembangan sektor jasa dan industri manufaktur terhadap output dan pendapatan masyarakat Kota Pangkalpinang. Menyikapi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan (1) identifikasi keterkaitan antar sektor industri manufaktur dan jasa dalam menentukan sektor unggulan dan sektor prioritas, (2) identifikasi dampak peningkatan output dan pendapatan jika konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan permintaan ekspor meningkat. Untuk itu digunakan model input output tertutup, dimana sektor rumah tangga dimasukkan kedalam struktur produksi, sehingga dampak terhadap penciptaan output dan pendapatan akan semakin besar.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20031
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniastuti Putri Fikdiani
Abstrak :
Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan bagaimana hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diajukan pengujiannya berdasarkan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. apakah sudah tepat langkah pemerintah membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Untuk menjawab permasalahan tersebut akan ditinjau mengenai putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier).Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Kesimpulan, Pergantian BP Migas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ke SKK Migas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan SKK Migas sebagai penerus BP Migas dalam skema KKS kegiatan hulu migas tetap tidak menganut skema perjanjian ”B to B” (Business to Business) tetapi ”B to G” (Business to Government). Model hubungan antara SKK Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas. ......State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In this Production Sharing Contract, which the contracts also involve the government and called government contract, has a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets. The research was distributed by a question of how the State's right to control the resources of oil and natural gas as the Principal problems of the Constitution mandated in this study was the right controlled the country over resources oil and gas contracts in the implementation of cooperation in the oil and gas law No. 22 of 2001 concerning oil and natural gas that has been done based on the proposed Constitution to the Constitutional Court. is it just a step the Government shape the SKK in lieu of BP Migas based on the ruling of the Constitutional Court? To answer these problems will be reviewed regarding the ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 36/PUU-X/2012 about testing Act No. 22 of 2001 concerning oil and Gas against the Constitution. Research will be carried out using the methodology of Juridical Normative research. So the data collected is secondary data (consisting of the primary law, secondary materials and tertier). Method of data collection is done using the search library documents or studies. In conclusion, the turnover of BP Migas which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court Verdict contradicts SKK Migas to the Constitutional Court. The existence of SKK Migas as successor to BP Migas in the oil and gas upstream activities KKS scheme still isn't embraced the scheme agreement "B to B" (Business to Business) but "B to G" (Business to Government). Models of the relationship between SKK Migas as country representation by business entities/business entity Remains in the management of oil and gas it degrades the meaning of State control over natural resources of oil and gas.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pokshishevsky, V.
Abstrak :
Buku ini berisi mengenai kondisi geografis Uni Soviet yang meliputi kekayaan alam, pertanian, transportasi, perdagangan, industri, dan perkotaan di Uni Soviet.
Moscow: Progress, 1974
947 POK g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gillespie, Alexander
Abstrak :
This second edition of International Environmental Law, Policy, and Ethics revises and expands this groundbreaking study into the question of why the environment is protected in the international arena. This question is rarely asked because it is assumed that each member of the international community wants to achieve the same ends. However, in his innovative study of international environmental ethics, Alexander Gillespie explodes this myth. He shows how nations, like individuals, create environmental laws and policies which are continually inviting failure, as such laws can often be riddled with inconsistencies, and be ultimately contradictory in purpose. Specifically, he seeks a nexus between the reasons why nations protect the environment, how these reasons are reflected in law and policy, and what complications arise from these choices.
Oxford: Oxford University press, 2014
344.046 GIL i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >>