Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara yang menimbulkan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi serta dampaknya. Penelitian studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan, peraturan, dan wawancara dengan responden terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut secara umum disebabkan oleh kebijakan dan perencanaan yang kurang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab, kondisi dan dampak fenomena tersebut sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih bayar dana bagi hasil, serta peningkatan transparansi antar pemerintah.

---

ABSTRACTIn implementing fiscal decentralization in Indonesia there is a phenomenon of less/over payment revenue sharing funds from mineral and coal resources that create debt and receivables between the Central Government and the Regional Government. This study aims to answer how this phenomenon can occur and its effects. Case study research is conducted with a qualitative approach towards financial data, regulations, and interviews with related respondents. The results of the study indicate that this phenomenon is generally caused by inadequate policies and planning. This study is expected to provide an overview of the causes, conditions and impacts of this phenomenon so that it can reduce the potential for less/over payment revenue sharing funds, as well as increase transparency among governments."

"ABSTRAKRegulasi perpajakan atas sektor panas bumi terbagi menjadi dua rezim, yaitu rezim lama yang bersifat lex specialis dan rezim baru yang bersifat lex generalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan mendeskripsikan kendala dalam pungutan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi belum dapat mendorong industri panas bumi untuk berkembang. Penelitian ini juga mendeskripsikan kendala yang dihadapi otoritas pajak dalam penatausahaan PBB Pertambangan atas sektor panas bumi. Kendala tersebut mencakup kurangan jumlah fungsional penilai PBB, kendala sosialisasi, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan kurangnya data serta informasi untuk pengoptimalan potensi PBB Pertambangan atas sektor panas bumi.

---

ABSTRACTTax regulation over geothermal sector could be split into two regimes; the lex specialis old regime and the lex generalis new regime. The purpose of this research is to implement and describe problems on mining land and building tax over geothermal sector. The methodology and approach at this research are qualitative. The result states that land and building tax over geothermal sector policy has no correlation in developing the industry. This research also describes problems faced by the authorities; lack of land and building tax appraisal, socialization, tax-payer obey rate, and limited data as well as information to optimize land and building tax on geothermal prospects.;"

"Penelitian yang ada sebelumnya tidak membandingkan kasus existing dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya pun tidak mengembalikan norma hukum internasional yang ada kearah konsepsi dasar dari peraturan itu sendiri. Oleh karena itu menjadi suatu langkah substantial apabila dilakukan perbandingan guna memperoleh rekomendasi teknis sekaligus menghubungkan penerapan konsep dasar dengan aturan normatif dari hukum internasional. Secara historis larangan pernah diterapkan beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, dan China pernah menerapkan hambatan perdagangan. China bahkan digugat oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang karena memberlakukan larangan kuota kuantitatif terhadap tanah jarang, wolfram dan molibdenum. China menggunakan dasar asas permanent sovereignty over natural resources yang termaktub dalam pasal XX GATT 1994 sebagai defense strategy. Pasal XX GATT 1994 dapat mengecualikan tindakan yang mendistorsi laju perdagangan dengan syarat dilakukan demi keberlangsungan lingkungan hidup dan konservasi energi tak terbarukan. Akan tetapi China gagal menunjukan adanya hubungan antara larangan kuota kuantitatif yang diberlakukan dengan penurunan laju produksi mineral untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup dan menjaga agar energi tak terbarukan digunakan berlebihan. Indonesia memberlakukan larangan ekspor nikel dengan alasan cadangan nikel ore Indonesia hanya mampu menopang kebutuhan smelter nikel untuk 7 tahun berikutnya dan akan memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp 250 Triliun, meningkatkan value added sekitar Rp 500 Triliun, meningkatkan pendapatan pekerja sekitar Rp 150 Triliun. Namun larangan ekspor nikel ore dituduh memicu kelangkaan bahan baku bagi industri stainless steel eropa yang semula mampu membukukan keuntungan 20 Miliar Euro menurun hingga 60% dan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap 1000 pekerja. Indonesia diprediksi akan menggunakan asas permanent sovereignty over natural resources sebagai defense strategy. kali ini Indonesia dituntut bercermin dari kasus China untuk dapat membuktikan bahwa larangan ekspor nikel berbanding lurus dengan penurunan laju produksi sehingga tujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan konservasi energi tak terbarukan terlaksana.

---

Previous research does not compare existing cases with cases that have occurred before nor does it return existing international legal norms to the basic conception of the regulation itself. Therefore, it becomes a substantial step if a comparison is made to obtain technical recommendations while at the same time linking the application of basic concepts to the normative rules of international law. Historically, several countries, such as South Africa, India, and China, have implemented trade barriers. China has even been sued by the European Union, the United States and Japan for imposing a quantitative quota ban on rare earths, tungsten and molybdenum. China uses the principle of permanent sovereignty over natural resources as stated in Article XX of the GATT 1994 as a defense strategy. Article XX of the GATT 1994 can exclude actions that distort the pace of trade on the condition that they are carried out for the sake of environmental sustainability and conservation of non-renewable energy. However, China has failed to demonstrate a link between the quantitative quota prohibition and a reduction in the rate of mineral production to ensure environmental sustainability and keep non-renewable energy from being overused. Indonesia imposed a ban on nickel exports on the grounds that Indonesia's nickel ore reserves are only able to support the need for nickel smelters for the next 7 years and will receive an additional revenue of around Rp 250 trillion, increase the value added of around Rp 500 trillion, increase the income of workers by around Rp 150 trillion. However, the ban on nickel ore exports is accused of triggering a shortage of raw materials for the European stainlesssteel industry, which was originally able to record a profit of 20 billion euros, decreased to 60% and resulted in the termination of 1000 workers. Indonesia is predicted to use the principle of permanent sovereignty over natural resources as a defense strategy. Indonesia is required to reflect on the case of China to be able to prove that the ban on nickel exports is directly proportional to the decline in production rates so that the objectives of protecting the environment and conserving non-renewable energy are realized.

"

"Semangat otonoml daerah dan desentralisasl pemerintahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan menghasllkan dua manfaat nyata, yaltu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatlvltas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambllan keputusan publik di tingkat pemerlntah yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, peranan pemerintah daerah semakin meningkat sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan akibat adanya pengalihan urusan pemerintahan dari pemerlntah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pengalihan sumber-sumber dana untuk pembiayaan urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah sebagalmana diatur dalam perundangan diatas terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah."

"ABSTRAKPasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai negara tersebut, negara melalui pemerintah berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air salah satunya melalui pemberian izin penggunaan dan izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan berdasarkan hak guna air. Kewenangan pemberian izin diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air kepad Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan pembagian wilayah sungai dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Lebih lanjut lagi, saat ini Pemerintah sedang mengatur kembali hak atas air dan perizinannya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Guna Air. Pengaturan dalam RPP ini selain menjabarkan mengenai hak guna air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air juga mengakomodir amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

---

ABSTRACTArticle 33 verse (3) Indonesian?s Constitution Year 1945 stated that earth, water, dan other natural resources controlled by the State dan used for the maximum welfare of the people. Based on such right, the state through government have rights to manage water resources, one of the method is by issued water resources utilization and water resources beneficial use permit which given based on water use right. The authority to issued such permit attributively given by Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources to Central Government and Regional Government based on the classification of river basin in President?s Decree Number 12 Year 2012. Furthermore, currently Central Government is readjusting water rights and its permit system through the Government Regulation Draft of Water Use Right. Regulation in the Government Regulation Draft other than elucidate water use right in the Law Number 7 Year 2004 also accomodate Constitutional Court?s Decree on Case Number 058-059-060-063/PUU-II/2004 and Case Number 008/PUU-III/2005 Regarding Judicial Review of Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan satwa yang cukup tinggi. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Harimau Sumatera yang sudah dalam kondisi kritis menurut IUCN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan lemahnya penegakan hukum.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the biggest biodiversity in the world, but also have quite high species extinction rate. This thesis discusses the implementation of conservation and protection of Sumatran Tiger which included in Critically Endangered according to IUCN.

In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative library research methods and descriptive typology. The problem of this thesis is high level of poaching and trade of Sumatran Tiger as a protected animal. And conclusion of this thesis is a lack of public awareness and law enforcement."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas dinamika penguasaan tanah dan eksploitasi sumberdaya alam yangberdampak pada krisis sosio-ekologi di wilayah Teluk Kao, Maluku Utara. Studi inimenggunakan extended case method dengan teori regimes of dispossession dan metabolic rift.Hasil studi menunjukkan, bahwa penguasaan tanah oleh negara dan perusahaan berlangsung dibawah paksaan dan kekerasan dengan melibatkan elit adat telah menciptakan ketimpanganpenguasaan dan kepemilikan tanah, serta retaknya relasi sosial dalam masyarakat. Adapuneksploitasi sumberdaya alam memiliki dampak negatif yang lebih luas, bukan hanya menutupdan menghilangkan sarana produksi masyarakat terhadap tanah, tetapi telah berdampak padaketidakberlanjutan ekologi-pencemaran tanah, sungai dan laut yang mengakibatkanterganggunya keberlanjutan produksi-konsumsi masyarakat, serta perubahan budaya. Studi inimerekomendasikan agar kebijakan dan regulasi terkait penguasaan tanah untuk eksploitasisumberdaya alam harus ditinjau kembali dalam upaya pemulihan krisis sosio-ekologi di wilayahTeluk Kao.

---

ABSTRACTThis dissertation discusses the dynamics of land control and exploitation of natural resources thathave an impact on the socio-ecological crisis in the region of Teluk Kao, North Maluku. Thisstudy used the extended case method with the theory of regimes of dispossession and metabolicrift. The results of the study showed that land control by the state and companies took placeunder coercion and violence by involving indigenous elites which created inequalities in landcontrol and ownership, as well as the breakdown of social relations within the community. Theexploitation of natural resources had a wider negative impact, not only closing and eliminatingcommunity production facilities on land, but had an impact on ecological unsustainability pollution of land, rivers and seas which resulted in disruption of the sustainability of communityproduction consumption, as well as cultural changes. This study recommends that policies andregulations relating to land control for the exploitation of natural resources must be reviewed inthe context of restoring socio-ecological crisis in the Teluk Kao region."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineraldan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak MenguasaiNegara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasaiseluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineraldan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negarauntuk melakukan Pengelolaan secara langsung melalui mekanisme izin,pengurusan, pengaturan, pengendalian melalui mekanisme izin, dan pengawasanterhadap kegiatan pertambangan Minerba. Kewenangan tersebut merupakankewenangan konstitutional Pemerintah Pusat dan merupakan bagian darikedaulatan Negara atas sumber daya alam.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the management of coal and mining sector inIndonesia based on the theory of state sovereignty and the rights of state controlover natural resources as stated in Article 33 (3) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia. The author uses juridical-normative research method,which is combined with literature studies. The research shows that Article 33 (3)gives a constitutional basis for the State to control all natural resources inIndonesia, including coal and mining. The rights of state control legitimates theState authority to perform a direct control over natural resources by conductingpermits, management, legislation, control, and surveillance of mining activities.The authority to control natural resources is a constitutional authority that isgiven to the Indonesian central government as a manifestation of Statesovereignty over natural resources."

"This book puts great emphasis on the importance of Integrated Water Resources Management IWRM as the way forward towards food, water, and energy security. It offers better ways and means of managing the limited water resources, using water more efficiently, adopting new policies in order to cope with climate change and drought, increase water supply through the use of non conventional water resources, especially waste water, inducing stakeholders participation and information exchange and raise public awareness to the value of water. "

"Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang."