Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2011, terjadi krisis kemanusiaan di Libya yang menyebabkan munculnya korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Menyikapi kondisi ini, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) memutuskan untuk melakukan misi intervensi kemanusiaan ke Libya pada 31 Maret 2011. Dalam melakukan upaya tersebut, NATO meminta Jerman untuk turut mengirimkan pasukan militernya guna membantu misi kolektif NATO di Libya. Terlepas dari adanya permintaan tersebut, Jerman menunjukkan perilaku defection dengan memutuskan untuk tidak melibatkan pasukan militernya ke dalam misi tersebut. Perilaku defection Jerman dalam menyikapi permintaan NATO tersebut menarik dikaji, sebab fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi keamanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anggotanya pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku defection yang dilakukan Jerman terhadap permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 guna mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi peran institusi keamanan dalam membentuk perilaku anggotanya. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori aliansi yang dikemukakan oleh Glenn H. Snyder. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku defection yang ditunjukkan Jerman dalam menyikapi permintaan NATO pada kasus Krisis Libya 2011 dipengaruhi oleh dua alasan. Pertama, Jerman tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk menyelesaiakan permasalahan krisis yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Kedua, Jerman memiliki ketakutan terhadap risiko entrapment dalam menyikapi Krisis Libya 2011. Oleh karena itu, perilaku defection dilakukan guna mengurangi risiko entrapment tersebut.

---

In February 2011, Libya underwent a civil war that led to civilian casualties. In response to this situation, North Atlatic Treaty Organizatoin (NATO) decided to send its troops to Libya to protect Libyan civilian. While doing so, NATO requested Germany to contribute its military troop to NATOs collective forces in Libya. In spite of this request , Germany decided to shows a sign of defection behaviour by rejecting to send its military troop to Libya. German defection behaviour towards NATOs expectation in the wake of Libyan Crisis 2011 is intriguing to be studied, because it shows that security alliance does not always have significant influence on shaping the behaviour of its members. Therefore, this study examines the cause of German defection behaviour towards NATOs request in the Libyan Crisis 2011.

To explain this phenomenon, this study uses alliance theory to understand why NATO had no significant influence on shaping German behaviour in such case. The result of this study indicates that German defection behaviour towards NATOs request was driven by two factors. First, Germany does not have any significant interest on solving the undergoing crisis in Libya 2011. Second, Germany had fears of entrapment due to several reasons including its low direct and indirect dependece toward NATO, explicitness of alliance agreement, and NATOs supportive behaviour toward Germany in the past.  This fears leads to German defection behaviour toward NATOs expectation in Libyan Crisis 2011."

"Tesis ini membahas diplomasi publik NATO di Eropa pasca perang dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari media video tentang NATO baik yang diproduksi oleh Divisi Diplomasi Publik NATO PDD yang dibentuk pada tahun 2003 maupun yang diproduksi sebelum berdirinya PDD ini. Secara acak saya mengambil 30 video tentang NATO. Dari ke 30 video tersebut, 10 dibuat oleh Associated Press AP dan 20 dibuat oleh PDD. Video ini dianalisa dengan teori agenda setting, konsep diplomasi publik dan konsep diplomasi militer. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NATO menggunakan media massa dan mekanisme agenda setting, diplomasi publik dan diplomasi militer sebagai agenda operasinya karena dalam media video yang dianalisis ini terdapat agenda-agenda tertentu, khususnya politik, dengan tujuan mempengaruhi pandangan pemirsanya, mempromosikan kepentingannya pada publik dan entitas politik lainnya, serta untuk menunjukan kerjasama militer NATO. Pada 10 video produksi AP menunjukan bahwa NATO adalah penyelamat warga Kosovo keturunan Albania. NATO berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di Kosovo dan melaksanakan misi PBB dalam KFOR sebagai pasukan pengamat dan penjaga perdamaian di Kosovo. Pada 20 video produksi PDD menunjukan bahwa NATO siap menghadapi ancaman Rusia, ISIS, teroris dan musuh lainnya serta NATO terdepan dalam misi kemanusiaan seperti tanggap bencana dan perlindungan di jalur perdangan laut. NATO aktif menjaga keamanan dan melindungi anggota-anggota dari berbagai ancaman konvensional ataupun cyber threat. NATO juga aktif mengadakan latihan militer bersama dengan anggota dan mitranya.

---

This thesis explains about NATO rsquo s public diplomacy in Europe post Cold War. This research used qualitative method with sources of datas from videos about NATO, both from NATO Public Diplomacy Division PDD , which founded in 2003 and from the year before the division was built. The researcher randomly picked 30 videos about NATO and from those videos, 10 was made by Associated Press AP and 20 videos made by PDD. The video is analyzed with the agenda setting theory, public diplomacy concept and military diplomacy concept.

From the results of the study it can be concluded that NATO uses mass media and agenda setting, public diplomacy and military diplomacy mechanisms as its operational agenda. Because it is shown in the video that there are certain agendas, especially politics, with the aim of influencing the viewer 39 s perception, promoting their interests to the public and other political entities, and to demonstrate NATO 39 s military cooperation. Based on 10 videos made by AP, it shows that NATO is the savior of Kosovo citizens of Albanian descent.

NATO is participating in maintaining peace in Kosovo and implementing the UN mission in KFOR as an observer and peacekeeping force in Kosovo, and on 20 videos made by PDD shows that NATO is ready to face the threat against Russia, ISIS, terrorists and other enemies, and that NATO is leading in humanitarian missions such as disaster response and maritime protection. NATO actively maintains security and protects members from various conventional threats or cyber threats. NATO is also active in conducting joint military exercises with its members and partners."

"Internasionalisme Amerika adalah orientasi dalam politik luar negeri Amerika. Penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia merupakan ciri utama dalam orientasi ini. Internasionalisme Amerika diformulasikan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Ia percaya bahwa Amerika memiliki sense of mission dan sense of obligation memperkenalkan demokrasi dan liberalisme kepada masyarakat internasional dalam rangka pembentukan tatanan dunia yang aman, stabil dan makmur. Bagi Wilson upaya membawa demokrasi dan liberalisme pada masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerjasama dengan institusi intemasional/ multilateral. Pemikiran Wilson inilah yang diangkat kembali dalam politik luar negeri masa Clinton. Ciri utama politik luar negeri Clinton adalah pemanfaatan institusi internasional/multilateral dalam upaya penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia lewat strateginya "Enlargement". Tesis ini akan menunjukan bagaimana pemerintah Clinton memanfaatkan institusi internasional/multilateral dalam mendukung terlaksananya strategi `Enlargement'. Pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat masa Clinton sendiri tidaklah mudah karena perkembangan lingkungan internasional yang mana Neo Cold War Orthodoxy yang semakin membahayakan dan tidak terduga bagi Amerika Serikat. Untuk itu tesis ini jugs akan menunjukan bagaimana sikap pragmatis pemerintah Clinton menyebabkan keberhasilan pemanfaatan institusi internasional/multilateral mendukung strategi "Enlargement".

---

American Internationalism is an orientation in American Foreign Policy. The main characteristic of American internationalism is the universalism of democracy and liberalism. It was President Woodrow Wilson who formulated American Internationalism since he believed that Americans have sense of mission as well as sense of obligation to introduce democracy and liberalism to international community in order to create a stable, secure, and prosperous world order. According to Wilson, American's effort to promote democracy and liberalism is highly in collaboration with various international and multilateral institutions. In Clinton's administration Wilsonianism has been adopted and become the main element in its foreign policy. In this regard, the use of international/multilateral institutions become prominent in universalizing democracy and liberalism through so called `enlargement strategy'."

"The search for European security cooperation form post the cold war has become very important due to the dynamic change in Europe in the fields of economy,politics, special and culture. This dynamic has led to the changing threats in Europe. Because of this, European Union (EU) feels necessary to form more proper security cooperation. The objective of this writing is to identify the form and dynamics experienced by European Union (EU) in obtaining security cooperation that is relevant suitable with the condition faced by Europe at the present time. The research will be carried out by using comprehensive security theory, this theory is selected because it can explain the relationship between security cooperation needs with the current phenomenon. The data is obtained by library research and processed with data analysis method.The result of this research has shown that Europe needs a new cooperation form in facing the current challenges. However it will still be in cooperation with the previous cooperation form."

"Saat ini perkembangan CFSP bergerak Iambat. CFSP dibentuk oleh Uni Eropa untuk menghadapi tantangan regional dan global, serta berbagai ancaman. Seiring dengan itu, UE juga membentuk European Security and Defence Policy (ESDP) pada tahun 1999. Kenyataannya, ESDP dan CFSP saling terkait sebagai pendekatan keamanan Eropa menghadapi berbagai masalah keamanan di kawasan UE. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa CSFP dan EDSP sangatlah penting dan harus menjadi kerangka kerja yang utuh bagi UE karena (1) UE telah menjelma menjadi aktor global. UE harus memiliki CFSP yang komprehensif untuk memainkan peran penting sebagai kekuatan yang harus dilatih dan diperkuat oleh kemampuan pertahan di era politik global, (2) CFSP harus meliputi agenda keamanan UE dan ESDP mencerminkan agenda pertahanan UE, dan (3) UE rnemiliki peran penting, peran global dalam menghadapi isu perdamaian dan keamanan. CFSP merupakan pendekatan yang efektif bagi UE dalam mernainkan peran tersebut."

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan smart power Pemerintahan Vladimir Putin dalam menghadapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO pada tahun 2000-2008 ke Ukraina dan Georgia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000-2008 berhasil mencegah ekspansi NATO ke Georgia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Kebijakan smart power Vladimir Putin terdiri atas pendekatan lunak (soft power) dan pendekatan keras (hard power). Putin berusaha menaikkan citra Rusia di tingkat global untuk mendapat perhatian dunia melalui kedua pendekatan tersebut. Hard power dan soft power juga diterapkan di Ukraina dan Georgia dengan proporsi yang berbeda. Hingga akhir masa pemerintahannya Putin berhasil mencegah upaya Georgia dan Ukraina untuk bergabung dangan NATO melalui kebijakan Smart Power.

---

This thesis discusses the policy of Vladimir Putin?s smart power toward the expansion of NATO membership in 2000-2008 in Ukraine and Georgia. This thesis aims to prove that the Vladimir Putin government in 2000-2008 succeeded in preventing the expansion of NATO over Georgia and Ukraine. The research method used this thesis is a descriptive-analycal. Vladimir Putin?s policy of smart power concists of the soft approach (soft power) and the hard approach (hard power). Putin tried to raise the image of Russia at the global level to get world attention through both approaches. Both approaches are also implemented in Ukraine and Georgia in different proportions. By the end of his reign Putin managed to prevent Georgia and Ukraine?s efforts to join NATO through Smart Power policy."