Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini melihat bagaimana keputusan rumah tangga migran dalam menyekolahkan anak. Rumah tangga migran didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki setidaknya satu anggota rumah tangga yang sedang bermigrasi ke luar provinsi atau ke luar negeri. Teori menjelaskan bahwa migrasi dapat mendatangkan remittance (kiriman uang) yang kemudian dapat melonggarkan kendala anggaran yang dihadapi rumah tangga dalam menyekolahkan anak. Namun, migrasi juga dapat menciptakan biaya peluang lebih tinggi bagi setiap anggota rumah tangga yang ditinggalkan termasuk anak, misalnya karena anak kehilangan figure hidup atau pembimbing dalam belajar sehingga dapat mengurangi motivasi belajar di sekolah dan meningkatkan kejadian putus sekolah. Dengan demikian, rumah tangga migran dapat mengalami peningkatan biaya nonfinansial dalam menyekolahkan anaknya.Dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000 dan 2007, tesis ini menggunakan Cox Proportional Hazard Model untuk mengestimasi pengaruh migrasi terhadap probabilitas putus sekolah anak. Hasil estimasi menunjukkan bahwa probabilitas putus sekolah anak menurun 54 persen pada rumah tangga migran. Hal ini menunjukkan bahwa remittance telah berperan penting bagi rumah tangga penerima remittance untuk melonggarkan kendala anggaran sehingga anak di rumah tangga penerima mampu bertahan lebih lama di sekolah.

---

ABSTRACTThe present research investigate how household's schooling decisions in migrant households. Migrant households are defined as households that have one or more member of the household who are migrating to other provinces or abroad. From the economic point of view, migration can raise income because of remittances that expand household?s budget constraint so that children acquire more schooling attainment. However, remittances are not the only consequence of migration to the migrant household. Migration can change opportunity cost for each household, including children left behind. Children lost adult role model and may increase the household responsibilities of older children that reduce the motivation to school and increase the incidence of dropout. Thus, migrant households may increase non-financial costs to send their children to school.Using data from Indonesia Family Life Survey (IFLS) in 2000 and 2007, this thesis using the Cox Proportional Hazard Model to estimate the effect of migration on the probability of dropping out of school children. The estimation results indicate that the probability of dropping out of school declined 54 percent in migrant households. This shows that the remittance from migrant is more have role so that children in migrant households able to last longer in school."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penduduk lansia bermigrasi, dan bagaiman peran status migrasi dalam menentukan perubahan kebahagiaan lansia. Penelitian menggunakan data IFLS 2007 dan 2014, dengan sampel lansia yang berusia 60 tahun ke atas pada IFLS 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial demografi status bekerja, status tinggal bersama pasangan atau anak, dan kepemilikan rumah menentukan keputusan lansia untuk bermigrasi. Faktor lain seperti status sehat memberikan hasil yang tidak signifikan. Status migrasi sebagai variabel utama tidak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam menentukan perubahan kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya proses transisi melalui migrasi tidak semata-mata dapat menentukan perubahan kebahagiaan lansia.

---

ABSTRACTThis research aimed to know what factors determining elderly movements, and its consequence on elderly happiness. As a longitudinal analysis, this research explores two Indonesian Family Life Surveys IFLS 2007 and 2014 data. The unit of analysis is a household member aged 60 years from IFLS 2007. The result show that the elders tend to be stayers than movers at their residents. Socio demographic factors such as working status, presence of living spouse or children, and tenure house are significantly determine the decision to move or to stay. Other factors such as health status have less significant impact. migration status as a main variable does not show a significant impact on happiness of the elder. It means that a new environment is not solely determine the change of elderly happiness."

"Fenomena irregular migration merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki status kewarganegaraan negara tersebut dan telah melanggar hukum imigrasi atau peraturan yang ada. Fenomena ini sesungguhnya tidak memiliki definisi serta batasan konseptual yang pasti sehingga terdapat beragam penggunaan istilah maupun pemahaman ketika menjelaskan fenomena irregular migration dalam literatur. Ketidakpastian definisi tersebut juga mengakibatkan fenomena irregular migration dicanangkan sebagai suatu ancaman bagi negara dan suatu bentuk kejahatan transnasional hingga akhirnya wacana tersebut menjadi wacana dominan yang melekat pada fenomena irregular migration. Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur yang menunjukkan wacana dominan mengenai fenomena irregular migration yang kemudian berkembang hingga muncul berbagai literatur yang menantang wacana dominan tersebut. Dengan metode pengorganisasian literatur berupa kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya perkembangan literatur di segi istilah dan konseptualisasi, faktor penyebab, unit analisis dari negara menjadi individu yaitu migran serta fenomena irregular migration yang dianggap sebagai isu kejahatan transnasional. Perkembangan pembahasan mengenai irregular migration serta irregular migrants dalam literatur umumnya dipicu oleh peristiwa serta latar belakang akademisi yang beragam. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa fenomena irregular migration sesungguhnya merupakan suatu konstruksi sosial, politik dan legal yang dicanangkan oleh negara dan berdampak nyata pada kehidupan migran sehingga tidak sepatutnya irregular migrants dikriminalisasi dengan mudah.

---

The phenomenon of irregular migration is a phenomenon which happened when someone entered or lived in a country in which they have no citizenship or in which they have violated the existing immigration laws and regulations. This phenomenon doesn rsquo t have an absolute definition or conceptual limitations, therefore there are many terminology and understanding in explaining the phenomenon of irregular migration in literature. The uncertain definition leads to how irregular migration is constructed as a threat for states and as a form of transnational crime. This discourse has been the dominant discourse of irregular migration. This literature review showcases literature that depict the dominant discourse and literature which contest the dominant discourse of irregular migration. Using chronology and taxonomy method, this literature review shows the development of literature about irregular migration according to the development in terminology and conceptualization, development of causes of irregular migration, development of analytical unit which evolves from state to individual or migrants and the development of literature which consider the phenomenon of irregular migration as a transnational crime issue. In general, the development of phenomenon of irregular migration and irregular migrants in literature is preceded by events and various academic background of the writer of literature. This literature review aims to show that the phenomenon of irregular migration is actually a social, political and legal construction that is constructed by states and affect the lives of migrants, therefore the irregular migrants are not supposed to be criminalised easily."

"ABSTRAKMigrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara, tetapi juga melibatkan dampak negatif terkait dengan pelaporan kasus yang sering dialami PMI ketika bekerja di luar negeri atau masih di dalam negeri. Masalah ini dapat diselesaikan melalui mediasi yang disediakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah PMI, sehingga harus memiliki keahlian khusus. Mediator di BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi memadai secara kuantitas, tetapi secara kualitas masih memiliki masalah, karena mediator tidak memiliki standar kompetensi posisi mediator dasar. Studi pendekatan dalam penelitian ini menggunakan post-positivis, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi mediator dalam BNP2TKI, Direktorat Mediasi dan Advokasi masih belum dapat dijelaskan dengan baik, karena kualifikasi, pelatihan dan evaluasi mediator kurang standar. Berdasarkan tujuh kemampuan mediator yang dinyatakan oleh Honeyman (1990), mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI hanya memenuhi empat, yaitu: Kemampuan untuk diselidiki; Kemampuan menunjukkan empati; Kemampuan presentasi dan persuasi; dan Kemampuan untuk mengatasi masalah. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mediator di Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, agensi harus memperbarui peraturan dengan persetujuan kualifikasi mediator awal, membuat standar mediator yang dibutuhkan oleh mediator termasuk lima tingkat penguasaan, sehingga kinerja mediator dapat diukur, dan membuat sistem penilaian kinerja yang memuat jumlah kasus yang ditangani oleh mediator, sehingga kinerja masing-masing mediator juga dapat diukur.

---

ABSTRACTMigration of Indonesian workers abroad has a positive impact on state income, but it also involves negative impacts related to reporting cases that PMI often experiences when working abroad or still at home. This problem can be resolved through mediation provided by the Directorate of Mediation and Advocacy of the Indonesian Workers Placement and Protection Agency (BNP2TKI). In the mediation process, the mediator has an important role as a facilitator in solving PMI problems, so it must have special expertise. The mediator at BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy is adequate in quantity, but in quality it still has problems, because the mediator does not have the basic mediator competency standard position. Study approach in this research uses post-positivist, by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the competence of mediators in BNP2TKI, the Directorate of Mediation and Advocacy was still not well explained, because mediators' qualifications, training and evaluation were not standard. Based on seven mediator abilities stated by Honeyman (1990), mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy only fulfill four, namely: Ability to be investigated; The ability to show empathy; Presentation and persuasion skills; and Ability to overcome problems. Recommendations given in this study are to improve the competence of mediators at the BNP2TKI Directorate of Mediation and Advocacy, the agency must update the regulations with the initial mediator's qualification approval, establish mediator standards required by the mediator including five levels of mastery, so that the mediator's performance can be measured, and establish an assessment system performance which contains the number of cases handled by the mediator, so that the performance of each mediator can also be measured."

"

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.

 

"

"Economic Development, Twelfth Edition, presents the latest thinking in economic development with the clear and comprehensive approach that has been so well received in both the developed and developing worlds. The pace and scope of economic development continues its rapid, uneven, and sometimes unexpected evolution. This text explains the unprecedented progress that has been made in many parts of the developing world but fully confronts the enormous problems and challenges that remain to be addressed in the years ahead. The text shows the wide diversity across the developing world and the differing positions in the global economy that are held by developing countries. The principles of development economics are key to understanding how we got to where we are, how great progress has been made in recent years, and why many development problems remain so difficult to solve. The principles of development economics are also key to the design of successful economic development policy and programs as we look ahead. The field of economic development is versatile and has much to contribute regarding these differing scenarios. Thus, the text also underlines common features that are exhibited by a majority of developing nations, using the insights of the study of economic development. The few countries that have essentially completed the transformation to become developed economies, such as South Korea, are also examined as potential models for other developing countries to follow. Both theory and empirical analysis in development economics have made major strides, and the Twelfth Edition brings these ideas and findings to students. Legitimate controversies are actively debated in development economics, and so the text presents contending theories and interpretations of evidence, with three goals. The first goal is to ensure that students understand real conditions and institutions across the developing world. The second is to help students develop analytic skills while broadening their perspectives of the wide scope of the field. The third is to provide students with the resources to draw independent conclusions as they confront development problems, their sometimes ambiguous evidence, and real-life development policy choices-ultimately, to play an informed role in the struggle for economic development and ending extreme poverty"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mempengaruhi keputusan penduduk Jawa Barat untuk memilih daerah tujuan migrasi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor individu seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status kawin; serta faktor-faktor sosial ekonomi daerah asal dan daerah tujuan seperti tingkat pengangguran dan kondisi ekonominya yang didekati melalui nilai pertumbuhan PDRB, PDRB perkapita dan peran sektor industri terhadap PDRB. Alat statistik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin dipelajari adalah Multinomial Logistik. Model ini digunakan karena variabel tak bebas dari permasalahan yang dihadapi, yaitu pilihan daerah tujuan migrasi, adalah kategorik dan kategorinya lebih dari dua. Ada empat kelompok pilihan daerah tujuan migrasi, yaitu migrasi intra Jawa Barat, migrasi ke DKI, migrasi ke Jawa, dan migrasi ke luar Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah (raw data) dari SUPAS 1985 untuk data tingkat individu. Sedangkan untuk data tentang kondisi sosial ekonomi diambil dari data sekunder yang telah dipublikasikan. Signifikansi yang diperoleh dari hasil estimasi terhadap model yang digunakan adalah pada pengaruh variabel bebas terhadap proporsi relatip migran memilih tujuan migrasinya. Selanjutnya melalui tabel MCA dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap proporsi migran memilih suatu tujuan migrasi, meskipun tingkat signifikansinya tidak diketahui. Dari hasil estimasi, ternyata untuk variabel individu hanya tingkat pendidikan yang signifikan pengaruhnya terhadap proporsi relatip. Sedangkan untuk variabel sosial ekonomi, semuanya mempunyai pengaruh signifikan terhadap proporsi relatip. Pendidikan mempengaruhi pola migrasi penduduk Jawa Barat. Untuk migran antar WP, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi proporsi responden untuk bermigrasi antar WP. Sedangkan proporsi responder yang pindah ke DKI ternyata semakin kecil dengan semakin tingginya pendidikan. Proporsi migran menuju luar Jawa, nampak yang lebih tinggi adalah yang tidak tamat SD. Dalam memilih daerah tujuan migrasi, penduduk Jawa Barat tampaknya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tujuan dan daerah asal. Untuk migran Antar Wilayah Pembangunan di Jawa Barat, mereka ini nampaknya berasal dari daerah dengan angka penganggurannya dan peran sektor industri manufaktur nya yang agak rendah dan mereka cenderung menuju ke daerah yang angka penganggurannya relatif tinggi dan peran sektor industrinya juga relatip tinggi pula dibandingkan di daerah asal, atau jika mereka berasal dari derah yang angka penganggurannya atau peran sektor industrinya sudah tinggi, maka nampaknya mereka berusaha untuk pindah ke daerah yang tidak banyak berbeda dengan daerah asal. Sementara itu migran antar WP ini berasal dari daerah dengan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan daerah tujuan dalarn hal pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita. Migran dari Jawa Barat yang menuju ke DKI umumnya berasal dari daerah yang angka penganggurannya relatip rendah, pertumbuhan PDRB yang relatip rendah dan PDRB perkapita yang relatip rendah. Migran yang menuju ke Jawa nampaknya kurang dipengaruhi oleh perbedaan angka pengangguran daerah tujuan dan daerah asal. Sedangkan perbedaan pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita mempunyai hubungan yang negatip terhadap probabilitas pindah ke Jawa. Probabilitas migran yang menuju ke luar jawa semakin rendah dengan semakin kecilnya perbedaan angka pengangguran."

"ABSTRAKMigrasi pekerja di Indonesia sudah difomalisasikan. Para calon pekerja migran harus melalui proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, salah satu aktor dalam industri migrasi yang mengambil keuntungan dari migrasi pekerja. Pada sisi lain, ruang informalitas di Indonesia tetap ada, sehingga brokers informal hadir untuk menjadi mediator antara PPTKIS dan calon pekerja migran. Melalui penelitian etnografi, tulisan ini mengeksplorasi hubungan keduanya yang berlandaskan trust dan reliance. Trust merupakan rasa percaya yang berlandaskan emosional, sementara reliance muncul dari rasionalitas. Hubungan antara brokers dan CTKI memperlihatkan non-representational knowledge, yaitu ketika brokers memberikan informasi mengenai birokrasi, peraturan, dan gambaran kehidupan TKI di luar negeri kepada CTKI yang kemudian dari sini trust muncul. Trust hanya dapat terjalin antarindividu dan tidak mungkin terjalin antarinstitusi maupun antara individu dan institusi yang juga menjadi alasan mengapa ruang infomalitas masih terus terbuka di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana brokers informal menjadi pihak yang turut melanggengkan fenomena transplantasi pekerja migran di Indonesia

---

ABSTRAKLabor migration in Indonesia is formalized, potential migrants have to go through the recruitment, training, and placement process whose task has been delegated by the government to the private labor recruitment agencies, one of the actors in migration industry that profits from worker migrations. On the other hand, there remains room for informality, the informal brokers present as the mediators between PPTKIS and prospective migrant workers. Through ethnographic research, it explores the relationship of both parties based on trust and reliance. Trust is based on the emotional; meanwhile reliance is based on rationality and risk calculation. The relationship between brokers and the prospective migrants shows the non-representational knowledge; when brokers provide information about bureaucracy, regulations, and an overview of the life abroad to prospective migrant works, then trust emerges. Trust can only be established between individuals and may not be established between institutions as well as between individuals and institutions. Thus, informality still remains in Indonesia. The study also showed how informal brokers become parties who perpetuate the phenomenon of transplantation of migrant workers in Indonesi"