Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeterbukaan Jepang dan kebebasan beragama di Jepang menjadi faktor-faktor berkembangnya Islam di Jepang. Berkembangnya agama Islam di Jepang diikuti dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas keagamaan Islam di Jepang. Artikel ini menjelaskan peran pemerintah Jepang dalam perkembangan terkini Islam di Jepang. Pemeluk agama Islam di Jepang menghadapi banyak permasalahan dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan dalam kegiatan sehari-harinya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi oleh pemeluk Islam di Jepang sendiri dan dengan bantuan negara-negara Islam juga komunitas Islam di luar Jepang. Pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus terhadap Islam, maupun memfasilitasi Islam atau agama apapun, tetapi terdapat aturan kebebasan beragama di dalam konstitusi Jepang tahun 1947. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai industri halal yang mempermudah pemeluk Islam tidak dilakukan pemerintah untuk kepentingan Islam, hal tersebut dilakukan untuk menguntungkan pemerintah Jepang baik dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACTJapan rsquo;s openness and freedom to abide by a certain religion allows the development of Islam in Japan. The development of Islam is followed by the development of its religious facilities in Japan. This article explains the history of Islamic development and the government rsquo;s role in it. The believers of Islamic religion in Japan encounter a lot of problems in conducting religious activities and also in their daily lives. The problems encountered can be solved by the believers in Japan itself and also with the help of Islamic countries and Islamic communities outside of Japan. The government doesn rsquo;t have any specific policy regarding Islam nor facilitating Islam or any other religion but there is a regulation for the freedom to abide by a certain religion mentioned in the 1947 constitution. The government rsquo;s policy regarding halal industries that facilitate Islamic believers in Japan was not done for the religion rsquo;s benefit, but to profit the government in economy and tourism. This study is done by historical research method and literature review. The analysis is in qualitative with descriptive analysis technique. "

"AbstrakSemula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada, sebab MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Dalam hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima baiat, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang siapa yang paling berwenang untuk mengadili persoalan tersebut, apakah MA atau MK"

"Tujuan Negara Kesatuan Republik berdiri tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kekayaan alam yang sangat penting dan sangat strategis untuk mewujudkannya adalah tanah. Kebijakan pertanahan sudah memiliki landasan konstitusi yang baik mulai dari UUD 1945 dan Undang Undang (UU Pertanahan No 5, Tahun 1960), tetapi dijalankan di luar landasannya masuk ke dalam pasar yang sangat bebas dengan peranan negara yanglemah dan distortif. Akibatnya terjadi pemusatan dan kesenjangan pemilikan tanah yang tinggi (indeks Gini 0,64). Pemilik modal besar dapat dengan mudah menguasai tanah melalui desain kebijakan pasar pertanahan yang sangat bebas. Ketersediaan atau pasokan tanah bersifat kaku atau bahkan tetap sehingga tidak bisa mengimbangi permintaan tanah karena pertambahan penduduk (Ricardian Trap). Kesenjangan pasokan dan permintaan ini menimbulkan spekulasi yang intensif dimana pemilik modal dapat dengan mudah menguasai tanah dalam jumlah yang besar. Berdasarkan analisis tulisan ini, kebijakan pertanahan tidak bisa dijalankan di atas landasan pasar bebas tetapi menempatkan peran negara efektif untuk mengendalikan pemerataannya. "